Connect with us
Advertisement

DAERAH

Komisi I DPRD Batanghari Kritik Pelayanan RSUD HAMBA Muara Bulian

Published

on

Kritik Pelayanan

detail.id/, Batanghari – Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari melontarkan kritik pedas terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HAMBA Muara Bulian. Pernyataan keras disampaikan salah satu anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat, Camelia Puji Astuti.

“Saya kadang-kadang bingung, seandainya tidak ada rasa melayani, kenapa memilih bidang pekerjaan yang harus melayani,” kata Camelia melalui pengeras suara saat dalam acara reses anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari ini meyakini saat perawat masuk bekerja di rumah sakit, tidak 100 persen perkara materi. Namun sebaliknya adalah perkara membantu orang, melayani orang dengan sebaik-baiknya.

“Pasti ada sedikit rasa di hati Bapak Ibu perawat ini, bahwa ini pekerjaan yang membawa pahala. Mengurus orang sakit itu pahalanya besar. Tapi jangankan dapat pahala, untuk tidak berdosa saja sudah sulit,” ucapnya.

Putri mantan Bupati Batanghari periode tahun 1980 hingga tahun 1991, Hasip Kalimuddin Syam pernah mengalami perlakuan kurang pantas saat ingin menjenguk keluarga yang sedang dirawat.

“Saya yang tidak sakit pernah ke rumah sakit ini dan bertanya kepada perawat yang duduk di ruang tunggu. Ketika mereka ngobrol, seakan-akan pertanyaan saya mengganggu. Padahal mereka tidak sedang melayani pasien, tapi sedang mengobrol. Kebiasaan ngobrol ini jangan menjadi budaya di saat kita bekerja di tempat orang antara hidup dan mati,” ujarnya.

Ia meminta manajemen RSUD HAMBA Muara Bulian berbenah. Orang yang bekerja di rumah sakit ini adalah benar-benar orang yang memiliki background untuk melayani orang di rumah sakit. Baik itu ASN, honorer maupun Tenaga Sukarela (TKS).

“Karena kalau tidak, ini menyangkut orang sakit. Masih banyak tempat lain yang kira-kira lebih pas. Karena kalau kita melayani orang sakit, ini luar biasa sekali ya Bu Direktur,” katanya.

Camelia merasa senang kalau Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari menjamin pasien diterima pihak rumah sakit. Tapi bagaimana dengan masyarakat Batanghari yang di luar jangkauan Komisi I.

“Mereka tidak memiliki keluarga orang penting dan sebagainya. Tadi Bang Hasbi bilang kalau di Malaka itu tenaganya lebih profesional,” ujarnya.

Baca Juga: Hermina Basri: Pegawai Tak Memiliki Rasa Melayani akan Diputus Hubungan Kerja Sama

Ia bilang setiap tiga bulan membawa orang tua ke Malaka. Sewaktu ayahnya dirawat, perawat memberi obat ke ayahnya sangat santun sembari bilang, ”Pak baca bismillah dulu Pak, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Yang seperti ini berpengaruh kepada seorang pasien. Tapi kalau dibentak atau kalau memberikan obat seakan-akan terganggu, bisa-bisa pasien tambah sakit,” katanya.

Pasien rawat inap RSUD HAMBA Muara Bulian, kata Camelia, (mohon maaf) mayoritas orang miskin. Kalau pasien kaya, pasti memilih dirawat rumah sakit swasta.

“Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Hasbi Anshory di sini, saya juga baru tahu ternyata tidak digaji dan sebagainya, tentu masalah Bapak dan Ibu banyak sekali dan mungkin terbawa ke tempat kerja, mudah-mudahan ini didengar Pak Hasbi,” ucapnya.

Ibu dua anak ini berjanji bersama teman-teman DPRD Kabupaten Batanghari akan berusaha memperjuangkan keluhan pegawai. Namun dia betul-betul berharap kepada manajer rumah sakit dan perawat, pelayanan rumah sakit ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Memang masyarakat kita ini pendidikannya lain-lain. Mungkin Bapak Ibu tidak salah juga sudah memberi pemahaman berkali-kali tapi tidak mengerti. Tugas kita adalah membuat mereka mengerti. Sehingga mereka bisa menerima pelayanan terbaik dari rumah sakit ini,” ujarnya.

 

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Kantah Merangin Laksanakan Sesi Interview Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Batch 2 Tahun 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Pada Rabu, 9 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, telah dilaksanakan sesi interview Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Tahap II/Batch 2 Tahun 2026.
Dalam pelaksanaannya, sesi interview dilakukan oleh pejabat dan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin yang ditugaskan sebagai pewawancara, yaitu:

  1.  Sulastrina, S.ST., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha;
  2.  Ary Prima Wijaya, S.Tr., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan; dan Bapak Abdul Muzil, S.Tr.

Melalui sesi interview tersebut, proses seleksi diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai calon peserta, tidak hanya dari sisi kemampuan akademik maupun teknis, tetapi juga dari aspek komunikasi, integritas, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, motivasi belajar, serta kesiapan untuk bekerja dalam lingkungan organisasi pemerintahan.

Program MagangHub juga menjadi momentum strategis bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman nyata di dunia kerja. Kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan kerja profesional diharapkan dapat memperkaya wawasan, membangun keterampilan, sekaligus menumbuhkan etos kerja yang menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia profesional.

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, keterlibatan dalam proses ini bukan sekadar bagian dari tahapan seleksi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan generasi muda agar memiliki pengalaman, kompetensi, serta kesiapan yang lebih baik dalam memasuki dunia kerja.

Sebab, pengalaman di dunia kerja tidak selalu dapat diperoleh hanya melalui teori. Ada nilai-nilai yang tumbuh dari proses: belajar dari lingkungan, memahami tanggung jawab, berkomunikasi, bekerja sama, disiplin terhadap waktu, serta berani mengambil tantangan baru. (*)

Continue Reading

DAERAH

Berhasil Pulihkan Piutang 1.2 M, Kejari Merangin Diganjar Penghargaan

DETAIL.ID

Published

on

Kajari Merangin, Yusmanely, S.H., M.H. saat menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumbagsel. (DETAIL/Daryanto)

DETAIL.ID, Merangin – Peran aktif Kejaksaan Negeri Merangin dan komitmen pemulihan keuangan negara melalui penuntasan piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan sumber dana BKBK periode Februari – Agustus 2026.

Kerja keras Kejaksaan Negeri Merangin berhasil pemulihan sebesar Rp 1.208.840.000, mendapatkan apresiasi dari kantor BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sumatra bagian Selatan.

Bertempat di Aula Hotel Famili Inn Bangko, Kuncoro Budi Sumarmo, Kepala Kantor Wilayah Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan Palembang menyerahkan langsung piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Merangin.

“Berdasarkan data bahwa pemulihan keuangan negara, atas penyelesaian tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan dan Masyarakat Miskin Extrem, yang bersumber dari dana BKBK periode Februari – Agustus 2026 yang merupakan pemulihan keuangan negara terbesar se-Sumbagsel berhasil dipulihkan, dan ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa dari kerja keras Kajari Merangin,” kata Kuncoro, Rabu, 16 September 2026.

Sementara itu Kajari Merangin, Yusmanely, S.H., M.H., mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah komitmen yang dibangun secara bersama-sama dengan semua pihak agar hak dan kewajiban yang harus di keluarga untuk BPJS ketenagakerjaan bisa terpenuhi.

“Ini bentuk komitmen kita untuk terus memulihkan keuangan negara melalui iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan Alhamdulillah bisa kita pulihkan keuangan negara 1 M lebih,” ujar Kajari.

Pihaknya akan terus berkomitmen untuk terus melakukan penuntasan piutang negaraagar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Kita akan terus melakukan penuntasan piutang negara, demi kemajuan bersama dan yang paling penting tidak ada pihak yang dirugikan,” tutur Kajari.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Perkuat Pengawasan MBG, Ketua YKB Pasuruan Kota Bersilaturahmi dengan PIC dan Kader Penerima Manfaat SPPG

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam upaya memperkuat sinergi dan pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Cabang Pasuruan Kota bersilaturahmi bersama Person in Charge (PIC) sekolah dan kader Posyandu penerima manfaat SPPG Polres Pasuruan Kota pada Selasa, 15 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di RM Kebon Pring, Jalan Soekarno Hatta, Kota Pasuruan tersebut dihadiri Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, S.I.K., S.H., M.H., Ketua YKB Cabang Pasuruan Kota Ibu Aldia Arief, Plt Kasiwas AKP Rio Sagita Wardana, PIC SPPG Ibu Anida Miftaful, Kepala SPPG Muhammad Rudi Khoiruddin, S.Pd., mitra yayasan, staf SPPG, serta 46 PIC dan kader Posyandu penerima manfaat.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pemaparan mengenai pelaksanaan program SPPG, mekanisme pengawasan, keamanan pangan, hingga evaluasi dan masukan dari para penerima manfaat. Pertemuan juga menjadi ruang komunikasi terbuka untuk memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak dan penerima manfaat memenuhi standar kualitas, kebersihan, keamanan, serta kebutuhan gizi.

Ketua YKB Cabang Pasuruan Kota Ibu Aldia Arief menegaskan, pelaksanaan SPPG merupakan sebuah amanah dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, dia meminta seluruh pihak terlibat aktif melakukan pengawasan dan tidak ragu menyampaikan masukan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan.

“Ini adalah amanah yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami ingin makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, bergizi dan layak. Karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari para PIC maupun penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arief Ardiansyah Prasetyo, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan, keberhasilan program SPPG membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pengelola hingga penerima manfaat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan mengutamakan keamanan serta kualitas makanan.

“Kita ingin program ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata. Pengawasan harus dilakukan bersama, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. Jika ada kendala atau masukan, segera disampaikan agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujar AKBP Arief.

Kepala SPPG Polres Pasuruan Kota Muhammad Rudi Khoiruddin, S.Pd., dalam paparannya menjelaskan berbagai standar operasional yang diterapkan, termasuk pemeriksaan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan area dapur, pengujian keamanan makanan hingga penyimpanan sampel makanan sebagai bagian dari mitigasi risiko.

Plt Kasiwas Polres Pasuruan Kota AKP Rio Sagita Wardana menambahkan bahwa pengawasan juga dilakukan terhadap legalitas operasional, kelayakan sarana dan prasarana serta penerapan SOP keamanan pangan pada setiap tahapan pelaksanaan SPPG.

Dalam sesi tanya jawab, sejumlah PIC turut menyampaikan masukan terkait variasi menu, ukuran buah, waktu distribusi serta penggunaan segel pada kotak makanan. Seluruh masukan tersebut diterima sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPPG.

Pertemuan tersebut ditutup dengan foto bersama. Melalui kegiatan silaturahmi dan komunikasi secara langsung ini, diharapkan koordinasi antara pengelola SPPG, YKB, kepolisian, PIC, kader Posyandu dan penerima manfaat semakin kuat sehingga program MBG dapat terlaksana secara aman, tertib dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs