DAERAH
Komisi I DPRD Batanghari Kritik Pelayanan RSUD HAMBA Muara Bulian
detail.id/, Batanghari – Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari melontarkan kritik pedas terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) HAMBA Muara Bulian. Pernyataan keras disampaikan salah satu anggota Komisi I Fraksi Partai Demokrat, Camelia Puji Astuti.
“Saya kadang-kadang bingung, seandainya tidak ada rasa melayani, kenapa memilih bidang pekerjaan yang harus melayani,” kata Camelia melalui pengeras suara saat dalam acara reses anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hasbi Anshory.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batanghari ini meyakini saat perawat masuk bekerja di rumah sakit, tidak 100 persen perkara materi. Namun sebaliknya adalah perkara membantu orang, melayani orang dengan sebaik-baiknya.
“Pasti ada sedikit rasa di hati Bapak Ibu perawat ini, bahwa ini pekerjaan yang membawa pahala. Mengurus orang sakit itu pahalanya besar. Tapi jangankan dapat pahala, untuk tidak berdosa saja sudah sulit,” ucapnya.
Putri mantan Bupati Batanghari periode tahun 1980 hingga tahun 1991, Hasip Kalimuddin Syam pernah mengalami perlakuan kurang pantas saat ingin menjenguk keluarga yang sedang dirawat.
“Saya yang tidak sakit pernah ke rumah sakit ini dan bertanya kepada perawat yang duduk di ruang tunggu. Ketika mereka ngobrol, seakan-akan pertanyaan saya mengganggu. Padahal mereka tidak sedang melayani pasien, tapi sedang mengobrol. Kebiasaan ngobrol ini jangan menjadi budaya di saat kita bekerja di tempat orang antara hidup dan mati,” ujarnya.
Ia meminta manajemen RSUD HAMBA Muara Bulian berbenah. Orang yang bekerja di rumah sakit ini adalah benar-benar orang yang memiliki background untuk melayani orang di rumah sakit. Baik itu ASN, honorer maupun Tenaga Sukarela (TKS).
“Karena kalau tidak, ini menyangkut orang sakit. Masih banyak tempat lain yang kira-kira lebih pas. Karena kalau kita melayani orang sakit, ini luar biasa sekali ya Bu Direktur,” katanya.
Camelia merasa senang kalau Komisi I DPRD Kabupaten Batanghari menjamin pasien diterima pihak rumah sakit. Tapi bagaimana dengan masyarakat Batanghari yang di luar jangkauan Komisi I.
“Mereka tidak memiliki keluarga orang penting dan sebagainya. Tadi Bang Hasbi bilang kalau di Malaka itu tenaganya lebih profesional,” ujarnya.
Baca Juga: Hermina Basri: Pegawai Tak Memiliki Rasa Melayani akan Diputus Hubungan Kerja Sama
Ia bilang setiap tiga bulan membawa orang tua ke Malaka. Sewaktu ayahnya dirawat, perawat memberi obat ke ayahnya sangat santun sembari bilang, ”Pak baca bismillah dulu Pak, mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Yang seperti ini berpengaruh kepada seorang pasien. Tapi kalau dibentak atau kalau memberikan obat seakan-akan terganggu, bisa-bisa pasien tambah sakit,” katanya.
Pasien rawat inap RSUD HAMBA Muara Bulian, kata Camelia, (mohon maaf) mayoritas orang miskin. Kalau pasien kaya, pasti memilih dirawat rumah sakit swasta.
“Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Hasbi Anshory di sini, saya juga baru tahu ternyata tidak digaji dan sebagainya, tentu masalah Bapak dan Ibu banyak sekali dan mungkin terbawa ke tempat kerja, mudah-mudahan ini didengar Pak Hasbi,” ucapnya.
Ibu dua anak ini berjanji bersama teman-teman DPRD Kabupaten Batanghari akan berusaha memperjuangkan keluhan pegawai. Namun dia betul-betul berharap kepada manajer rumah sakit dan perawat, pelayanan rumah sakit ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Memang masyarakat kita ini pendidikannya lain-lain. Mungkin Bapak Ibu tidak salah juga sudah memberi pemahaman berkali-kali tapi tidak mengerti. Tugas kita adalah membuat mereka mengerti. Sehingga mereka bisa menerima pelayanan terbaik dari rumah sakit ini,” ujarnya.
Reporter: Ardian Faisal
DAERAH
Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.
Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.
Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:
- Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
- Zamroni, SKM sebagai Anggota;
- Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.
“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.
Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.
Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.
Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.
Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.
Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.
“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan
DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.
Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.
“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.
Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.
“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.
“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.
“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.
“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.
Reporter: Tina
DAERAH
Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim
DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.
Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.
“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.
Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.
“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.
“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.
Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.
Reporter: Tina



