DAERAH
Wisata Air Terjun Telentam Lubuk Jering Dan Geliat Ekonomi Masyarakat Pedesaan

DETAIL.ID, Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) setempat saat ini terus berupaya mengeksplorasi berbagai potensi objek wisata yang ada di daerah itu.
Hal tersebut di upayakan, dengan harapan selain sebagai untuk daerah yang menjadi tujuan wisatawan. Juga sebagai upaya untuk memunculkan geliat atau semangat tumbuhnya potensi perekonomian baru bagi masyarakat sekitar objek wisata.
Teranyar, harapan ini muncul dari masyarakat sekitar objek wisata air terjun telentam Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam.
Objek wisata tersebut saat ini dikelola oleh sekelompok pemuda yang tergabung dalam Karang Taruma Desa, yang selanjutnya membuat kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
Untuk berkunjung kesana, dari pusat kota Kabupaten Sarolangun berjarak lebih kurang 60Km, perjalanan menggunakan kendaraan roda empat lebih kurang tiga jam dan roda dua hanya berkisar satu jam lebih, dengan medan jalan mendatar tidak ada pendakian dan untuk roda dua bisa sampai langsung ke lokasi air terjun tersebut.
Ketua Pokdarwis Telun Telentam Lubuk Jering Aan Indrawan, dijumpai Detail saat berkunjung ke objek wisata tersebut, Minggu (5/7/2020) kemarin mengatakan berbagai perjuangan dilakukan mereka agar Desanya menjadi tujuan wisata dengan memiliki objek wisata yang menjanjikan peningkatan perekonomian selain hanya soal rekreasi semata.
Aan bercerita, berawal dari pembukaan jalan pada bulan Juni tahun 2018 yang lalu, saat itu objek wisatanya belum dibuka. Selanjutnya seiring berjalannya waktu dengan adanya berbagai masukan dari masyarakat setelah itu baru dibuka objek wisata air terjun telentam ini.
“Air Terjun Telentam menawarkan keindahan alam sekitar dengan hutan yang masih suci dan pepohonan yang rimbun serta udara yang sejuk dan masih segar, selain air terjunnya dua tingkat,” kata Aan Indrawan kepada Detail.
Ia meyakinkan bahwa akan ada timbal balik yang akan diterima pengunjung saat berada disini setelah lelah dalam perjalanan, dengan menikmati kesejukan airnya.
“Sejak dibuka, kami hitung-hitung sudah ribuan pengunjung yang datang kesini hingga hari ini. Terutama saat lebaran yang lalu dan hari libur lainnya,” ujarnya.
Aan menyebut, dari apa yang dikelola kelompoknya saat ini, pihak memantau bahwa pengunjung yang datang mulai dari lokal Kecamatan Air Hitam dan dari luarnya maupun dari Kabupaten tetangga.
Sementara itu, dari berbagai upaya yang kelompoknya lakukan. Untuk perhatian Pemerintah sendiri terutama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sarolangun termasuk yang mengarahkan untuk pengembangannya.
“Dari tahun 2019 kita sudah tiga kali mengikuti pelatihan, mulai dari pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), Home Stay, dan Pramuwisata. Itu sudah kita ikuti,” kata Aan.
Berjenjang dari situ kata Aan, baru ia menggerakkan kawan-kawan Karang Taruna khususnya. Kemudian menjadi Pokdarwis untuk mengelola objek pariwisata ini.
“Awalnya berjumlah 52 orang, setelah itu kita seleksi lagi sampai hari ini hanya 17 orang,” ujar Aan.
Untuk kedepannya ia berharap, tentu hal ini dapat menjadi penggaet ekonomi tersendiri bagi masyarakat. Bahkan Pemerintah pun memasukkan pariwisata sebagai pemasukan bagi daerah maupun pemerintah pusat.
“Tentu kami pun berharap dukungan semua pihak, mulai dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten. Agar wisata kami bisa lebih maju lagi dan bisa mengangkat ekomomi masyarakat Desa Lubuk Jering,” kata Aan Indrawan.
Detail didampingi penggiat wisata Kabupaten Sarolangun, dalam agenda jelajah dan eksplor objek wisata Kecamatan Air Hitam saat itu, atas nama Baim Arbain dan Suryadi Yed yang di kenal masyarakat Kabupaten Sarolangun sebagai Temenggung Rimbo.
Kepada Detail, Suryadi mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus menggerakkan masyarakat setempat untuk sadar akan berbagai pengembangan objek wisata, selain soal untuk menjadi daerah yang maju dan menjadi tujuan wisata ia menilai bahwa pariwisata juga dapat menjadi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat pedesaan.
“Disparpora sudah melatih kelompok sadar wisata dalam tiga hal. Pertama Tata kelola Pariwisata, kedua Tata kelola Home Stay dan ketiga Pelatihan Pokdarwis,” kata Suryadi.
Kedepan, menurut Suryadi apa yang menjadi fokus pihaknya saat ini dapat memicu semangat masyarakat setempat akan pentingnya menjadi daerah yang berkembang pariwisatanya agar kemudian masyarakat dapat menemukan potensi lain di pariwisata itu selain hanya soal rekreasi.
“Artinya objek wisata juga dapat menjadi tumbuh kembangnya perekonomian, terutama masyarakat desa. Karena memang objek wisata rerata yang menarik minat itu banyak di Pedesaan,” kata Suryadi.
DAERAH
Puluhan Anggota dan Mantan Anggota DPRD Bakal Gugat Pemkab Merangin Terkait Kelebihan Pembayaran Tunjangan Perumahan

DETAIL.ID, Merangin – Puluhan anggota dan mantan anggota DPRD yang diminta mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ketua dan anggota DPRD Merangin bakal menggugat Pemerintah Kabupaten Merangin.
Pasalnya mereka merasa keberatan dengan temuan LHP BPK dan ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Merangin untuk segera mengembalikan kelebihan tunjangan yang sudah mereka terima.
Seperti yang diungkapkan sebut saja IH, salah satu mantan anggota DPRD Merangin yang dijumpai DETAIL.ID beberapa waktu lalu, mengatakan, dia dan rekan mantan dan anggota DPRD aktif akan memasukkan gugatan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin.
“Kami sebagai warga negara yang baik sudah patuh, untuk mengembalikan kelebihan uang tunjangan rumah jabatan dan transportasi kepada kas daerah tetapi dengan kami seperti terzalimi saja,” kata IH pada Selasa, 18 Februari 2025.
Menurutnya, dari Perbup 67 tahun 2017 sudah disepakati nominal pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, yang diterima setiap ketua dan anggota DPRD Merangin periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.
“Secara teknis berapa nilai yang kami terima sudah dihitung oleh Tim Apprasial Pemkab Merangin. Tentu mereka lebih paham tapi kenapa bisa jadi temuan BPK,” ujarnya.
Sementara itu, rekomendasi dari LHP BPK juga hanya merekomendasikan untuk merevisi Perbup 67 tahun 2017, dan di tahun 2023 terbit revisi Perbup Nomor 28 tahun 2023.
“Tahun 2023 terbit revisi Perbup Nomor 28, dan tidak ada juga permintaan pengembalian kelebihan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi ketua dan anggota DPRD Merangin. Kami akan gugat biar tahu dimana kesalahan atas Perbup yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merangin, sebab kami sudah setor ke kas daerah dan ada bukti setor yang dikeluarkan dinas terkait,” tuturnya.
Saat disinggung, apakah ada oknum yang mengubah jumlah nilai pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, IH mengaku belum tahu tetapi bisa saja terjadi perubahan besaran angkanya.
“Kalau itu saya tidak tahu tapi yang jelas jika memang ada oknum yang berani mengubah siap-siap tanggung risikonya, dan saat ini kami masih fokus menyusun materi gugatan dan nanti pengacara yang bakal mendaftarkan gugatan kami,” ucapnya.
Reporter: Daryanto
DAERAH
Peran Penting Media dalam Mendukung Program TNI

DETAIL.ID, Tebo – Dalam era digital yang berkembang pesat, peran media menjadi sangat penting dalam mendukung kesuksesan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123.
Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga turut berkontribusi dalam menyebarluaskan manfaat dan progres pembangunan yang dilakukan dalam program TMMD.
TMMD te-123 Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Kodim 0416/Bute di Desa Teluk Kuali dan Desa Malako Intan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan fisik dan kegiatan nonfisik. Keberhasilan program ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk media massa yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.
Komandan Kodim 0416/Bute, Letkol Inf Arief Widyanto, S.E., M.Han., menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam menginformasikan berbagai capaian TMMD, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan merasakan manfaat nyata dari program ini. Selain itu, publikasi yang luas juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.
“Melalui pemberitaan yang masif, masyarakat dapat memahami pentingnya TMMD dalam meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan. Media juga membantu memperkuat semangat gotong royong serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan berkelanjutan,” ujar Dandim 0416/Bute pada Selasa, 18 Februari 2025.
Keberhasilan program TMMD tidak hanya bergantung pada kerja keras prajurit TNI dan partisipasi masyarakat, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut tersampaikan dengan baik kepada publik.
Oleh karena itu, sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan media menjadi faktor kunci dalam memastikan program TMMD berjalan sukses dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, khususnya di Desa Teluk Kuali dan Desa Malako Intan.
Reporter: Hary Irawan
DAERAH
Di Tengah Efisiensi Anggaran, Gedung Kantor Kejari Jambi Bakal Tetap Direnovasi, Begini Kata Jaksa

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, pembangunan infrastruktur fisik macam gedung-gedung instansi seolah tak terkena dampak alias terus tancap gas.
Salah satunya temuan awak media pada SiRUP LKPP, dimana terdapat Paket Pengadaan dan Pemasangan Lift dan AC Central Kejari Kota Jambi TA 2025 yang bersumber dari APBD Pemkot Jambi dengan nilai pagu sebesar Rp 1,8 miliar.
Soal ini Kadis PUPR Kota Jambi, Momon yang dikonfirmasi lewat WhatsApp beberapa waktu lalu belum merespons hingga berita ini tayang.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo menanggapi santai. Kajati Jambi mengibaratkan bahwa sebagai instansi penegak hukum bertugas salah satunya bagaimana produk-produk kebijakan daerah dapat diterima oleh masyarakat.
“Kita harus memastikan bagaimana produk-produk daerah itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu bagian kejaksaan. Sehingga kita mau buat juga, buat masyarakat pemerintah daerah, pusat. Jadi kalau memang sarana prasarana memang kurang, kemudian pemerintah daerah mau memberikan, kenapa tidak? Sementara di kita sendiri tidak terakomodir itu,” kata Kajati Hermon Dekristo pada Senin, 17 Februari 2025.
Kajari Kota Jambi M N Ingratubun, pun membenarkan soal adanya paket proyek tersebut. Kajari juga mengungkap lebih lanjut bahwa tak hanya AC dan lift yang bakal disediakan di kantornya pada tahun 2025 ini, melainkan juga terdapat paket rehabilitasi gedung kantor. Sebab menurutnya selama ini sudah puluhan tahun tidak ada rehabilitasi atas gedung kantor Kejari Kota Jambi.
“Oh ada. Besok kantor saya direnovasi, Rp 11 miliar,” kata Kajari Kota Jambi, M N Ingratubun pada Senin, 17 Februari 2025.
Disinggung soal proyek-proyek fisik tersebut menentang kebijakan efisiensi angaran Presiden Prabowo, Kajari berdalih pembangunan gedung tersebut bersumber dari dana SBSN.
“Makanya lihat tu bangunan di rumah sakit (RS Adhyaksa) itu SBSN bukan APBN itu. Itu dari Kejaksaan. Jadi sifatnya itu seperti itulah. Makanya, itu pun karna efisiensi dari Rp 40 miliar, jadi praktis tinggal Rp 10 miliar (dana rehab gedung),” ujar Kajari Jambi.
Kajari Kota Jambi tersebut tak banyak komentar soal pengadaan lift dan AC yang bersumber dari APBD Kota Jambi. Namun menurutnya paket dengan nilai mencapai Rp 1,8 miliar tersebut tak hanya mencakup pengadaan lift dan Ac sebagaimana tercantum dalam SiRUP LKPP. Melainkan juga terdapat genset serta hidran.
Dia juga berkelakar bahwa gedung kantornya bahkan dulu direncanakan untuk dijadikan 5 lantai. Namun seolah tersendat dengan adanya kebijakan baru efisiensi anggaran.
“Sebenarnya mau 5 lantai itu, cuma anggarannya seperti itu,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita