Connect with us

PERISTIWA

Ketua Tim RPS: Ada Pembunuhan Karakter Terhadap Safrial

DETAIL.ID

Published

on

Safrial

DETAIL.ID, Jambi – Ketua Tim RPS (Rumah Perjuangan Safrial), Adi Rahadyan meyakini sampai hari ini PDI Perjuangan tetap mengusung kader murni. Ia kaget ada pembunuh karakter terhadap Safrial, bakal calon Wakil Gubernur Jambi pendamping Fachrori Umar.

“Kami kaget, ternyata ada pembunuhan karakter terhadap Safrial,” kata Adi dikonfirmasi detail melalui sambungan telepon, Sabtu 18 Juli 2020.

Adi berujar kader murni PDI Perjuangan yang mengikuti Pilgub Jambi cuma ada dua nama. Pertama adalah Safrial dan kedua adalah Abdullah Sani. Pasangan Al Haris ini telah deklarasi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Setahu kita belum ada sejarah PKS koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena itu kami meyakini satu-satunya kader murni yang akan diusung PDI Perjuangan adalah Safrial,” ucapnya.

Selaku kader murni partai, kata Adi, Safrial terus menjalin komunikasi dengan DPP PDI Perjuangan. Pekan lalu dia ditunjuk Safrial menemani Fachrori Umar sowan dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3″]

“Cuma, pertemuan dengan Sekjen PDI Perjuangan tidak kami publikasi. Ada pesan tersirat kepada kader murni. Jajaran senior DPP telah kami temui,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Adi, menguap perihal pembunuhan karakter terhadap Safrial. Seperti dikaitkan dengan Pilbup Tanjung Jabung Barat. Safrial dibilang pembangkang merupakan salah satu isu yang dimainkan kubu sebelah.

“Tapi sudah saya klarifikasi perihal cerita sesungguhnya yang terjadi di Tanjung Jabung Barat. Saya jelaskan bahwa Safrial tidak pernah membangkang perintah partai,” ucapnya.

Menurut Adi, Safrial tak setuju ada kepentingan oknum-oknum partai. Sebaliknya, kalau untuk kepentingan partai, Safrial sangat militan. Buktinya kemenangan Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

“PDI Perjuangan juga menang di Tanjung Jabung Barat. Terbukti dua periode Safrial menjabat Bupati, PDI Perjuangan berhasil menduduki kursi Ketua DPRD,” katanya.

Sewaktu partai berlambang banteng moncong putih ini mengusung Safrial sebagai Wakil Bupati, suara partai terdongkrak naik. Fakta-fakta ini, kata Adi, telah dia sampaikan kepada petinggi DPP.

“Itulah yang saya luruskan cerita-cerita di Pusat. Sampai hari ini kami tetap berkeyakinan penuh PDI Perjuangan memberikan dukungan kepada Safrial,” katanya.

Pasangan balon Gubernur-Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar – Safrial, kata Adi, tak pernah peduli klaim-klaim kubu sebelah. Apalagi kubu sebelah memastikan 100 persen dukungan PDI Perjuangan untuk mereka akan turun kemarin.

“Tapi yang terjadi setelah diumumkan, tak satu pun keluar nama pasangan balon dari Jambi. Apakah mungkin seorang kader partai lain dalam tempo singkat menjadi kader PDI Perjuangan dan begitu mudah untuk diusung,” ucap mantan wartawan Majalah GATRA ini.

Dia mengaku sudah diberitahu DPP bahwa nama-nama penerima rekomendasi partai untuk Provinsi Jambi belum diumumkan. DPD PDI Perjuangan belum ada membahas perihal dukungan. Hal ini diketahui Adi sewaktu dia bertemu petinggi DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

“Dukungan partai untuk Pilgub Jambi belum ada dibahas tingkat DPD, apalagi sampai ke DPP. Ketika saya bertemu petinggi DPP, mereka langsung buka laporan Jambi dan mereka mengatakan bahwa Jambi belum dibahas sama sekali,” ujarnya.

Dia mengaku tak paham dengan gebrakan kubu sebelah. Apalagi sampai mengeluarkan klaim dapat dukungan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri. Sementara mekanisme dukungan khusus Pilgub Jambi, sama sekali belum berjalan.

“Jadi, soal klaim-klaim saya ketawa saja. Jadi begini, Safrial sejak menjabat Wakil Bupati pada 2001 dan menjadi kader PDI Perjuangan hingga kini, dia adalah kader murni dan tak pernah keluar dari PDI Perjuangan,” kata Adi.

Masih ingat kisah Partai Demokrat era kepemimpinan SBY? Berapa banyak Kepala daerah pindah partai jadi kutu loncat. Tapi, kata Adi, Safrial tetap bertahan dengan PDI Perjuangan hingga saat ini. Safrial yakin keberhasilan PDI Perjuangan di Tanjung Jabung Barat akan diikuti daerah-daerah lain dalam Provinsi Jambi.

“Ini baru kejadian di kubu sebelah, katanya ikut membesarkan partai, malah sempat klaim bahwa PAN akan memberikan dukungan. Tiba-tiba ada kejadian, langsung menyatakan pindah partai dan mengklaim dapat dukungan PDIP. Silahkan saja,” ujarnya.

Adi berujar, kubu sebelah tak tahu bahwa Safrial mempunyai sejarah panjang di PDI Perjuangan. Safrial sangat paham seluk beluk partai dan sangat paham mekanisme partai. Inilah salah satu alasan Safrial diam.

“Makanya kami tidak pernah membantah klaim-klaim kubu sebelah. Kami hanya sowan dengan Sekjen PDIP. Kami menyampaikan bahwa kami akan berpasangan dengan Fachrori Umar selaku petahana,” kata Adi.

PERISTIWA

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Silaturahmi dengan Bapas Jambi, Pembimbingan Klien Bapas Jadi Fokus

DETAIL.ID

Published

on

Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi bersama Bapas Jambi. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi pada Selasa kemarin, 25 Februari 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta membahas rencana program pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien Bapas.

Dalam pertemuan tersebut, Djokas Siburian disambut langsung oleh Kepala Bapas Kelas I Jambi beserta jajaran. Diskusi berlangsung mengenai berbagai program pembimbingan yang dapat membantu klien Bapas dalam meningkatkan keterampilan serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.

“Kami di DPRD Kota Jambi, khususnya di Komisi II, siap mendukung program pembinaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para klien Bapas. Kami berharap ada sinergi yang baik antara Bapas dan pihak terkait untuk menciptakan pembinaan yang efektif,” ujar Djokas Siburian.

Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas potensi kerja sama dengan berbagai sektor, baik dari pemerintah maupun swasta, guna membuka peluang bagi klien Bapas agar dapat memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka ke depan.

Kunjungan ini pu diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat dalam menciptakan program pembimbingan yang berkelanjutan, sehingga klien Bapas Kelas I Jambi dapat lebih siap dan mandiri saat kembali ke tengah masyarakat. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Gawat! Hampir 24 Jam Arus Listrik Tidak Stabil di Kamar Operasi RSUD Raden Mattaher

DETAIL.ID

Published

on

Listrik mati di RSUD Raden Mattaher. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – RSUD Raden Mattaher lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini arus listrik pada kamar operasi jantung tidak stabil alias padam selama berjam-jam. Tindakan medis terhadap para pasien pun tak dapat dilakukan.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Mattaher, Dr. Anton Trihartanto, SpB., FINACS, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya pihak PLN kini tengah melakukan upaya perbaikan kelistrikan.

“Lampu itu nyala sebagian. Tapi itu harus stabil. Di kamar operasi itu kita enggak bisa sembarangan kan,” kata Anton pada Senin, 24 Februari 2025.

Anton juga mengungkap kelistrikan pada kamar operasi IBS dan PCI Jantung tidak stabil sedari Minggu sore, 23 Februari 2025. Terhitung belasan jam hingga saat ini.

“Tadi sebenarnya udah bisa jalan cuma untuk safety (keamanan) besok aja untuk pemasangan kateter jantung. Untuk yang di kamar IBS ini saya masih pantau, mudah-mudahan ntar lagi jalan. Untuk pasien kita pindahkan ke emergency dulu,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Anton, kondisi kelistrikan yang tidak stabil tersebut telah menyebabkan satu pasien dengan penyakit serangan jantung dirujuk ke RS lain untuk segera mendapat pertolongan medis.

Sementara Manager PLN Jambi, Ediwan mengaku pihaknya kini masih terus berjibaku untuk memulihkan kondisi kelistrikan di RSUD Mattaher.

“Benar, Pak, ada gangguan di Cubicle incoming 20 kV Gardu Hubung RSUD Mattaher. Dari tadi malam. Saat ini sedang proses penggantian,” kata Ediwan.

Manager PLN UP3 Jambi tersebut pun membenarkan jika sementara kelistrikan RSUD dilayani dengan genset RSUD. Namun meski begitu dia mengklaim bahwa pelayanan terhadap pasien tidak ada terganggu.

“Proses penggantian Cable dan Cubicle sedang dilakukan diusahakan selesai hari ini. Teman-teman masih bekerja di lapangan,” ujarnya.

Sementara Waka DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menekankan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi pihak PLN dan RSUD Raden Mattaher terkait kondisi sarana prasarana rumah sakit. Karena menyangkut keselamatan nyawa pasien rumah sakit sehingga diperlukan pengecekan berkala terhadap kondisi item-itemnya.

“Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepan. Karna ini kan menyangkut keselamatan nyawa pasien. Kalau memang sarana prasarana rumah sakit yang sekarang tidak memadai lagi, saya rasa bisa juga nanti dibicarakan dengan Komisi IV,” katanya.

Senada dengan Ivan Wirata, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Juanda pun turut berkomentar. Juanda mengaku belum mendapatkan laporan secara utuh soal masalah kelistrikan PLN yang terjadi pada RSUD Mattaher dan backup listrik yang hanya mengandalkan 2 genset terhadap kamar-kamar operasi tersebut.

Namun ia menekankan bahwa peristiwa ini harus jadi pelajaran dan dibenahi ke depan demi pelayanan prima terhadap kesehatan masyarakat.

“Kalau memang kurang memadai, harus memadailah ke depan. Berarti ke depan, masalah peralatan harus jadi perhatian,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Masyarakat Lima Desa di Jambi Geruduk Kanwil ATR/BPN, Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Ratusan warga dari lima desa di Provinsi Jambi mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jambi untuk menuntut penyelesaian konflik agraria yang berlarut-larut.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena surat permohonan audiensi mereka tidak direspons oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Jambi yang baru, Drs. Agustin Samosir, M.Eng.Sc. Warga didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi serta jaringan advokasi lainnya dalam perjuangan mendapatkan hak atas tanah mereka.

Salah satu desa yang mengalami konflik agraria adalah Desa Pandan Sejahtera, di mana penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) PT Indonusa Agromulia diduga dilakukan tanpa pengecekan lapangan yang memadai. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dengan lahan masyarakat yang telah lama menggarap tanah tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ancaman terhadap kehidupan mereka.

Di Desa Gambut Jaya, warga menghadapi masalah serius karena tanah mereka di kawasan permukiman Trans Swakarsa Mandiri diduga telah dikuasai oleh mafia tanah. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan BPN Muarojambi dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dianggap tidak sah. Hal ini membuat masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang seharusnya menjadi hak mereka.

Sementara itu, warga Desa Mekar Sari menghadapi situasi di mana mereka memiliki SHM atas lahan usaha transmigrasi mereka, tetapi tanah tersebut telah beralih ke pihak lain yang diduga merupakan mafia tanah. Meski memiliki bukti legal kepemilikan, masyarakat tetap tidak bisa menggunakan tanah mereka, sehingga menimbulkan keresahan dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Di Desa Tebing Tinggi, warga mendesak Kanwil BPN Jambi untuk melakukan pengecekan ulang dan menetapkan koordinat lahan usaha mereka. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah konflik kepemilikan tanah di masa depan dan memastikan hak-hak masyarakat tidak terusik oleh klaim pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Sedangkan di Desa Rawa Mekar, yang merupakan kawasan eks-transmigrasi, masyarakat menuntut realisasi hak atas tanah yang seharusnya diberikan oleh negara. Sesuai dengan ketentuan, setiap kepala keluarga berhak mendapatkan lahan seluas 2 hektare, tetapi hingga kini hak tersebut belum dipenuhi. Warga merasa diabaikan dan meminta kejelasan dari pemerintah terkait hak mereka yang telah lama tertunda.

Direktur Walhi Jambi, Abdullah, menegaskan bahwa konflik agraria yang terjadi ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menilai negara telah melakukan pembiaran dan penghilangan hak atas tanah yang seharusnya menjadi milik masyarakat. “Negara seharusnya hadir untuk melindungi hak rakyat, bukan justru membiarkan mereka kehilangan tanah akibat permainan para pemodal dan mafia tanah,” katanya.

Abdullah juga mengkritik peran BPN yang seharusnya bertanggung jawab dalam memastikan kejelasan lokasi lahan transmigrasi. Namun, dalam praktiknya, BPN justru diduga mengalihkan lahan untuk kepentingan pihak lain, yang semakin memperparah konflik agraria. Ia menilai lembaga ini gagal menjalankan tugasnya secara transparan dan justru menjadi bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat.

Masyarakat bersama Walhi Jambi menuntut Kanwil ATR/BPN Jambi segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan konflik agraria ini. Mereka mendesak agar hak atas tanah masyarakat dikembalikan secara adil dan transparan, serta meminta pemerintah pusat turun tangan jika permasalahan ini terus diabaikan. Aksi ini menegaskan bahwa masyarakat tidak akan tinggal diam hingga hak mereka benar-benar dipenuhi oleh negara.

Reporter: Andrey

Continue Reading
Advertisement