NASIONAL
Selama Pandemi, Kejari BS Sukses Gelar Jaksa Berayak 48 Desa

DETAIL.ID, Bengkulu – Wabah corona virus disease 2019 (COVID-19) menghentikan sementara langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi dan bimbingan hukum kepada pemerintah desa.
Kurun waktu Januari hingga Desember 2020, pihak kejaksaan daerah ini cuma dapat mengunjungi 48 dari 142 desa melalui program Jaksa Berayak.
Selama gelaran program Jaksa Berayak, pemerintahan desa dibekali pemahaman hukum dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Selatan, Muhammad Ichsan, S.H., M.H merupakan inisiator Jaksa Berayak. Ia ingin menyalurkan ilmu hukum guna mengantisipasi terjadinya hal-hal berkaitan dengan hukum kala pejabat pemerintahan desa mengelola keuangan.
“Saya ingin pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan mengetahui dan memahami hukum. Apalagi kini tak sedikit kepala desa terlibat dalam perkara hukum tindak pidana korupsi (Tipikor),” ujar Kejari Bengkulu Selatan, Nauli Rahim Siregar melalui Ichsan kepada detail, Sabtu 12 Desember 2020.
Ichsan mengakui Jaksa Berayak baru menyasar 48 desa akibat pandemi COVID-19. Ia berujar progam Jaksa Berayak mengedepankan upaya preventif dengan mencari akar permasalahan di masyarakat.
Sehingga bisa mengidentifikasi masalah hukum serta menemukan solusi agar tak terbelit perkara hukum.
“Setiap kunjungan ke desa-desa, kita selalu ingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus efektif, efisien dan akuntabel,” katanya.
Mantan Kasi Pidsus Kejari Batanghari, Jambi ini berkata, terobosan Jaksa Berayak bisa mengubah paradigma masyarakat yang merasa takut saat berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Dampak positif program ini adalah ia bisa pro aktif membangun kedekatan dengan masyarakat melalui program Berayak.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Kejari Bengkulu Selatan ingin mengajak pemerintah desa sebagai mitra kami untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran hukum di desa masing-masing, program Berayak ini untuk berkonsultasi terhadap persoalan hukum, apalagi soal pengelolaan anggaran DD,” ucapnya.
Tak hanya Jaksa Berayak, kata dia, Intelijen Kejari Bengkulu Selatan juga melakukan program Jaksa Menyapa melalui radio lokal dan Radio Republik Indonesia (RRI). Satu lagi program Intelijen yakni Jaksa Masuk Sekolah (JMS) agar semua pelajar bisa memahi permasalahan hukum.
Reporter: Ardian Faisal
NASIONAL
Konflik dengan PT LAJ, Masyarakat Laporkan Oknum Anggota Polres Tebo ke Kompolnas

DETAIL.ID, Jakarta – Setelah 16 tahun banting tulang membangun kebun sawit dengan penuh keringat, kebun sawit James Barus diduga kuat diminta paksa oleh PT Lestari Asri Jaya (LAJ) dengan klaim bahwa tanah garapan James masuk ke dalam izin konsesinya.
James tentu tak terima, petani sawit yang juga merupakan Ketua Forum Tani Sungai Salak itu menolak menyerahkan lahan yang sudah belasan tahun ia usahakan. Namun penolakan James terhadap PT PAJ berbuntut panjang. James diduga kuat mengalami intimidasi lewat surat panggilan polisi Nomor B/168/II/RES.5/2025 Reskrim tertanggal 07 Februari 2025 oleh Polres Tebo.
“Pertama lahan saya dimintai 0.3 hektare, kemudian 1 hektare dan terus diminta seluruhnya, untuk alasan yang mengada-ada. Tapakan mesinlah, camp PT LAJ-lah. Kami sekeluarga jadi takut dan trauma karena sudah banyak petani masuk penjara,” kata James Barus pada Kamis, 27 Februari 2025.
Kini James Barus didampingi IHCS Jambi dan Jakarta, melaporkan dugaan intimidasi yang dia alami dan keluarga ke Kompolnas RI. Di gedung Kompolnas RI, James Barus diterima langsung oleh Irjen Purn Arief Wicaksono dan Khoirul Anam, S.H.
Menyikapi persoalan James, pendamping sekaligus Ketua IHCS Provinsi Jambi, Azhari yang selama ini berfokus pada persoalan HAM serta pendampingan dan pembelaan untuk keadilan sosial, menegaskan bahwa upaya-upaya intimidasi perusahaan lewat oknum-oknum tertentu harus segera dihentikan terhadap para petani.
“Letusan konflik ini punya tracking digital terbuka, polisi harus hentikan! karena persoalan kehutanan punya mekanisme tertentu oleh Kemenhut, hentikan upaya upaya jahat seperti ini,” kata Azhari.
Dalam pelaporan tersebut, pihak Kompolnas pun menyampaikan bahwa laporan bakal ditindaklanjuti sesegera mungkin.
Rekam jejak digital mencatat, konflik antara PT LAJ Grup Barito Pacifik dan Michelin dari Perancis dengan kalangan masyatakat sudah pernah terjadi dengan letupan konflik yang keras pada tahun 2012 silam.
Hal tersebut lantaran perusahaan disinnyalir menggunakan premanisme yang kemudian dilawan oleh warga, sebagaimana pada tahun 2012 silam Galingging, petani Sungai Salak pernah mengalami luka robek serius di perut.
Polisi yang menenteng AK47 lalu lalang mengelilingi rumah para petani di Sungai Salak pun kian menciptakan suasana mencekam saat itu. Kini bibit-bibit konflik seolah kembali bertumbuh. Pihak berwajib pun diharapkan dapat segera memecahkan masalah yang ada demi meminimalisir potensi konflik yang timbul.
NASIONAL
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
NASIONAL
Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)