NASIONAL
Ini Daerah yang Miliki APBD Tertinggi namun Sumbang Kemiskinan Terbesar di Sumsel
DETAIL.ID, Sumatera Selatan – Angka kemiskinan di Sumatera Selatan dinilai terus terjadi penurunan setiap tahun. Mirisnya, sejumlah daerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terbesar justru tetap menjadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di provinsi itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Musi Banyuasin yang notabene menjadi daerah dengan APBD paling tinggi yakni di atas Rp3 triliun justru memiliki warga miskin terbesar kedua di Sumsel. Angka kemiskinan di kabupaten itu sebesar 16,13 persen pada 2020, menurun sedikit di 2019 sebesar 16,41 persen, dan 16,52 persen di tahun 2018.
Kabupaten Lahat juga termasuk sebagai penyumbang terbesar angka kemiskinan di Sumsel dengan persentase 15,95 persen pada 2020, dan meningkat dibanding tahun 2019 di angka 15,92 persen, dan 16,15 persen pada 2018. Kabupaten Lahat memiliki APBD sangat besar dibanding daerah lain dan juga banyak terbanyak sumber daya alam di kawasan itu.
Kemudian, angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk sebagai lima daerah tertinggi angka kemiskinan di Sumsel yang juga bertolak belakang dengan APBD yang tinggi. Angka kemiskinan di kabupaten berbatasan dengan Lampung tersebut sebesar 14,73 persen pada 2020, 15,01 persen di 2019, dan 13,56 persen di 2018.
Daerah yang memiliki APBD besar dan terbilang kaya tetapi menjadi penyumbang angka kemiskinan terbesar di Bumi Sriwijaya adalah Kabupaten Muara Enim. Pada 2020, angka kemiskinan di sana sebesar 12,32 persen, 12,41 persen pada 2019, dan 12,56 persen pada 2018.
Kota Palembang juga masuk dalam daftar daerah dengan kemiskinan cukup tinggi. Dari total penduduk ibu kota, sebanyak 10,89 persen diantaranya tergolong miskin yang tercatat pada 2020, 10,90 persen pada 2019, dan 10,95 persen pada 2018.
Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas menjadi daerah paling tinggi angka kemiskinannya namun dengan APBD cukup kecil, yakni sekitar Rp1 triliun. Di daerah itu, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 20 persen, tepatnya 19,47 persen di 2020 dan naik dari dari dua tahun sebelumnya di angka 19,12 persen. Dalam catatan BPS, hanya Kota Pagaralam yang memiliki angka kemiskinan satu digit, yakni 9,07 persen pada 2020, 8,90 persen di 2019, dan 8,77 persen pada 2018.
Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsi mengungkapkan, pada dasarnya terjadi penurunan signifikan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Sumsel sejak 2018 atau ketika Herman Deru menjabat gubernur. Pada tahun itu, angka kemiskinan menyentuh angka 12,80 persen, tetapi berhasil turun signifikan pada 2019 menjadi 12,71 persen.
“Dan hingga Maret 2020, tren penurunan kembali terjadi di angka 12,66 persen,” ungkap Endang, Selasa 23 Februari 2021 melansir merdeka.
Begitu perekonomian masyarakat terus menggeliat, Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang dimulai Maret 2020. Provinsi Sumsel tak luput menjadi imbas dengan nyaris lumpuhnya perekonomian di setiap sektor.
Alhasil, persentase penduduk miskin bertambah periode Maret-September 2020 di angka 12,98 persen. Meski bertambah sebesar 0,32 persen point, namun angka tersebut jauh lebih rendah dari penambahan rata-rata nasional sebesar 0,41 persen poin.
“Penambahan angka kemiskinan terjadi merata di seluruh Indonesia dampak pandemi. Tapi, Sumsel mampu menekan penambahan sehingga masih di bawah rata-rata nasional,” kata dia.
Dia menjelaskan, Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per orang per bulan di bawah GK.
Selama periode Maret-September 2020 GK naik 0,51 persen yaitu dari Rp 439.041 per orang perbulan pada Maret 2020 menjadi Rp 441.259 per orang perbulan pada September 2020. Sementara pada periode September 2019-September 2020, GK naik sebesar 3,63 persen dari Rp425.808 per orang per bulan pada September 2019 menjadi Rp441.259 per orang per bulan pada September 2020.
GK ditentukan dari GK Makanan (GKM) dan GK Non-makanan (GKNM). Menghitung angka kemiskinan bukan dari penghasilan melainkan pengeluaran penduduk. Peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
“Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun perdesaan pada umumnya sama yakni, beras, rokok kretek filter, dan beberapa komoditi lainnya,” terangnya.
Menurut Endang, menurunkan angka kemiskinan bukan perkara mudah. Namun dia mengapresiasi Provinsi Sumsel cukup tangguh dalam menghadapi pandemi. Perekonomian tetap tumbuh bertahan sehingga daya beli masyarakat tidak terlalu menurun drastis.
Pada 2020, Sumsel mencatatkan diri sebagai daerah paling tertinggi di regional Sumatera di bidang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi Sumsel sebesar 5,71 persen dan juga tertinggi di pulau Sumatera, bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 4,57 persen.
“Ini membuktikan Sumsel mampu bertahan di tengah pandemi dibanding daerah lain, pembangunan terus berlanjut, dan sekarang dilanjutkan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” tegasnya.
“Kami apresiasi juga ada sinergitas antara Gubernur Sumsel dan bupati atau walikota dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan. Utamanya daerah-daerah yang paling besar penduduk miskin seperti OKI, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Palembang dan lainnya,” sambungnya.
DETAIL.ID, Jambi – Isu geopolitik, penegakan hukum, dan nasionalisme menjadi topik utama dalam diskusi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Provinsi Jambi bersama Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jambi dengan Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daely, Kamis malam 18 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu resto di Kota Jambi tersebut membahas perkembangan situasi nasional dan internasional yang dinilai berpengaruh terhadap kondisi politik, hukum, serta kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.
Dalam kesempatan itu, Firman Jaya Daely yang juga merupakan Anggota Dewan Penasehat DPP PIKI mengukap dinamika geopolitik global yang terus berkembang dan berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor di Indonesia. Ia menekankan pentingnya seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan intelektual dan mahasiswa, untuk memahami perkembangan tersebut secara objektif dan kritis.
Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme menjadi hal yang penting di tengah berbagai tantangan global maupun domestik. Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan serta penguatan institusi demokrasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional.
Firman juga mengajak generasi muda untuk aktif mengikuti perkembangan isu-isu strategis nasional dan internasional serta berkontribusi melalui pemikiran yang konstruktif demi kemajuan bangsa.
Sementara itu, Ketua DPD PIKI Provinsi Jambi, Robinson Hutapea mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang bertukar gagasan antara kalangan intelektual kristen, mahasiswa, dan tokoh nasional terkait berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa.
Menurut Robinson, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman peserta terhadap isu-isu geopolitik, hukum, dan kebangsaan, sekaligus mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah maupun nasional. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Rabu, 12 Juni 2026 adalah hari yang istimewa bagi Kontingen Pesparawi Provinsi Jambi. Meski sedang mengikuti banyak agenda kepala daerah, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH tetap menyempatkan diri untuk melepas tim (kontingen) Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional Provinsi Jambi yang akan mengikuti Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Rumah dinas Gubernur dijadikan tempat untuk menerima anggota kontingen yang berjumlah 60 orang.
Turut hadir dalam acara pelepasan Kontingen Pesparawi Nasional Provinsi Jambi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Dr H Mahbub Daryanti, M.Pd.I, beserta jajaran, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Jambi, Abraham Tambun, SE, MM, dan Pengurus LPPD Provinsi Jambi serta sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemprov Jambi.
Diawali dengan laporan oleh Ketua LPPD Provinsi Jambi, Abraham Tambun menyampaikan bahwa Tim Pesparawi Nasional Provinsi Jambi telah terbentuk sejak tahun 2024 dan terus berlatih selama lebih kurang dua tahun. “Pesparawi Nasional tahun ini merupakan Pesparawi dengan durasi persiapan paling panjang,” ujarnya. Sampai akhirnya kontingen akan berangkat dari Kota Jambi, Rabu 17 Juni 2026 menggunakan pesawat terbang melalui Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Kota Jambi dan tiba di Manokwari, Papua Barat, Kamis, 18 Juni 2026.
Ketua LPPD Provinsi Jambi, Abraham Tambun melaporkan bahwa pada Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, Tim Pesparawi Nasional Provinsi Jambi akan mengikuti 10 dari 12 cabang lomba yang dipertandingkan. Di antaranya kategori paduan suara dewasa campuran, Paduan suara remaja/pemuda, paduan suara pria dewasa, paduan suara wanita dewasa, vokal grup, musik gerejawi Nusantara, solo anak dan solo remaja.
Pesparawi Nasional XIV tahun 2026 di Manokwari akan berlangsung selama 12 hari mulai dari tanggal 18 Juni hingga 29 Juni 2026. Selama 12 hari tersebut 38 provinsi akan menampilkan pujian yang telah dilatih di daerah masing-masing.
“Jumlah kontingen yang berangkat sebanyak 83 orang. Sebanyak 72 orang di antaranya merupakan penyanyi, dirigen, pelatih, dan pemain musik. Selain itu ada 11 orang official yang akan membantu kontingen dalam berlomba besok,” ujarnya.
Abraham Tambunan mengatakan, persiapan menuju Pesparawi Nasional kali ini telah berlangsung cukup panjang dan penuh tantangan. Demikian pun seluruh anggota peserta yang merupakan hail seleksi dari perwakilan anggota gereja-gereja yang ada di Kota Jambi ini tetap menunjukkan semangat yang tinggi untuk tetap memberikan penampilan terbaik di Papua nanti.
“Kami mohon dukungan doa dari seluruh masyarakat Jambi agar kontingen tetap dalam keadaan sehat mulai dari berangkat, mengikuti perlombaan dengan suka cita dan kembali ke Jambi dengan hasil terbaik,” katanya.
Gubernur Jambi dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus LPPD Provinsi Jambi, pelatih, pendamping, dan tentu peserta yang tergabung dalam kontingen yang telah mempersiapkan diri membawa nama Provinsi Jambi di kancah nasional. Dengan persiapan yang telah dilakukan tersebut diharapkan Tim Pesparawi Nasional Jambi akan memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama baik Provinsi Jambi di tingkat nasional.
“Hari ini kita akan melepas anak-anak kita untuk berangkat menuju Kota Manokwari guna mengikuti Pesparawi Nasional ke XIV tahun 2026. Kita berharap agar adik-adik ini berangkat dengan penuh semangat, meraih prestasi terbaik dan kembali membawa hasil yang membanggakan untuk Jambi,” ucapnya.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh kegiatan keagamaan seperti Pesparawi ini memiliki peran yang sangat penting guna membentuk karakter generasi muda. Seluruh kegiatan yang dilakukan berujung pada peningkatan nilai-nilai keimanan, etika moral, dan kehidupan sosial yang semakin baik khususnya bagi generasi muda.
“Agama apa pun mengajarkan kebaikan. Melalui kegiatan seperti ini, peserta belajar mengembangkan bakat sekaligus memperdalam nilai-nilai keagamaan yang positif,” katanya.
Untuk itulah Gubernur kembali menegaskan bahwa Pemprov Jambi mendukung penuh keikutsertaan Tim Pesparawi Nasional Jambi, termasuk dalam hal pendanaan. “Meskipun pemerintah saat ini sedang gencar melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, namun dukungan terhadap kegiatan keagamaan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Harapan Gubernur Jambi kepada Kontingen Pesparawi Nasional Jambi adalah agar mampu menunjukkan bahwa masyarakat Jambi merupakan masyarakat yang terbuka, menghargai keberagaman, dan mampu bersaing secara positif di tingkat nasional. Dia yakin seluruh anggota Kontingen yang telah melalui proses pelatihan yang panjang dan penuh pengorbanan akan memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Provinsi Jambi di tingkat nasional.
“Saya sangat bangga. Meskipun ada efisiensi, kegiatan keagamaan seperti ini wajib kita dukung,” ujarnya. (*)
DETAIL.ID, Jambi – Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan dominasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama krisis iklim dan berbagai persoalan lingkungan di Sumatera.
Desakan itu disampaikan melalui Surat Perintah Rakyat Sumatera (SPRS) keempat yang dikirim kepada Presiden Prabowo pada 11 Juni 2026. Surat tersebut memuat hasil pemantauan terhadap sejumlah PLTU batubara di delapan provinsi di Sumatera sepanjang Mei 2026.
STuEB menilai keberadaan PLTU batubara tidak hanya berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi juga memicu pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi.
”Krisis iklim bukan sekadar seremonial, tetapi nyata dirasakan masyarakat. Rakyat korban di Sumatera harus terus bergerak mendesak negara. Sudah saatnya pemerintah mengubah sikap dan menjalankan agenda transisi energi yang menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama,” kata Konsolidator STuEB, Ali Akbar, dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Juni 2026.
Menurut STuEB, sembilan PLTU batubara di Sumatera masih menjadi sumber pencemaran lingkungan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan target Net Zero Emission Indonesia, komitmen dalam Perjanjian Paris, serta agenda pensiun dini pembangkit listrik berbasis energi fosil.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden, STuEB menyoroti dugaan berbagai pelanggaran lingkungan di sejumlah PLTU, antara lain pencemaran limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA), pembuangan air bahang ke perairan, serta emisi udara yang berdampak terhadap permukiman warga.
Beberapa PLTU yang menjadi objek pemantauan antara lain PLTU Nagan Raya di Aceh, Ombilin di Sumatera Barat, Pangkalan Susu di Sumatera Utara, Tenayan Raya di Riau, Semaran di Jambi, Keban Agung dan Sumsel 1 di Sumatera Selatan, serta Teluk Sepang, Sebalang, dan Tarahan.
Di Bengkulu, Kanopi Hijau Indonesia melaporkan pengelolaan air bahang PLTU diduga menyebabkan peningkatan sedimentasi di alur Pelabuhan Pulau Baai. Berdasarkan penelitian bersama ahli kelautan Universitas Bengkulu, sedimentasi mencapai 3.667 meter kubik per hari.
Aktivis Kanopi Hijau Indonesia, Cimbyo Layas Ketaren mengatakan pendangkalan pelabuhan berdampak terhadap aktivitas ekspor dan distribusi komoditas unggulan daerah.
”Pelabuhan Pulau Baai merupakan satu-satunya pelabuhan besar di Bengkulu. Pendangkalan menyebabkan sejumlah komoditas tidak dapat dikirim dan berdampak pada perekonomian daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Rahmad Syukur dari Apel Green Aceh menyebut masih ditemukan persoalan dalam pengelolaan limbah dan pembuangan air bahang PLTU. Berdasarkan temuan mereka, suhu air bahang yang dibuang ke laut mencapai rata-rata 33,4 derajat Celsius dan dialirkan langsung ke perairan melalui pipa pembuangan.
Di Riau, LBH Pekanbaru menerima keluhan warga terkait keberadaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terhubung dengan PLTU Tenayan Raya. Warga mengaku sejumlah peralatan elektronik mengalami kerusakan dan khawatir terhadap kondisi menara listrik yang berada di kawasan rawan longsor.
”Temuan robohnya SUTT yang terhubung dengan PLTU Tenayan Raya pada Mei 2026 menunjukkan sistem keamanan yang rendah,” kata Wilton Amos Panggabean dari LBH Pekanbaru.
Temuan serupa juga disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Mereka melaporkan dugaan pencemaran limbah FABA, konflik lahan, hingga kerusakan sumber-sumber air yang menjadi penopang kehidupan masyarakat sekitar.
Diki Rafiki dari LBH Padang mengatakan pengelolaan limbah FABA di PLTU Ombilin masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga. Debu abu disebut mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, serta berdampak terhadap aktivitas pertanian masyarakat.
Menurut Diki, surat yang dikirim kali ini merupakan surat keempat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat.
”Jika presiden tidak peduli dengan situasi di Sumatera, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi pengelolaan lingkungan dan agenda transisi energi yang sedang dilaksanakan,” katanya. (*)
Ternyata Pelapor RT Cabul Tak Pernah Diberitahu Jika Korban Dibawa ke Jawa Tengah
Pemkab Bondowoso Perkuat Tatanan Ekonomi Pesantren Lewat ZISWAF
Praktisi Hukum Minta Penyidik Periksa Para Pihak yang Kembalikan Korban RT Cabul
Dukung Keberlanjutan MBG, Ribuan Warga Datangi DPRD Jember
Perkuat Ekonomi Syariah, Pemkab Bondowoso Buka Festival Muharram 1448 H Road to Fesyar SAMARA
Pengacara UPTD PPA Dinsos Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Kantah Merangin Gelar Rapat persiapan GTRA
Korban RT Cabul Pulang ke Jawa Tengah, Bagaimana Kasusnya?
Konflik Agraria PT LAJ Kembali Dibahas di Komnas HAM, Kuasa Hukum James Barus Sorot Kriminalisasi
Ngopi Malam: PIKI dan GMKI Jambi Diskusi Sejumlah Isu Bersama Puspolkam Indonesia
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
