DAERAH
Pelaku Pencuri Tiang Kabel Optik Telkom Diamankan Satreskrim Polres Merangin
DETAIL.ID, Merangin – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Merangin berhasil membongkar tindak pidana pencurian Tiang Telkom kabel optik yang sudah beroperasi sejak tahun 2015 hingga 2019. Pihak berwajib berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku.
Ungkap kasus dan penangkapan tersangka disampaikan Kapolres Merangin AKBP Irwan Andy Purnawawan, S.I.K. melalui Paur Humas Iptu Edih kepada wartawan, Sabtu 6 Maret 2021.
Adapun kedua orang pelaku yang diamankan yaitu berinisial AS (46) pekerjaan tani, alamat Dusun Perentak Talun Desa Perentak Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dan DI (41) pekerjaan Ex Pengawas PT TEKEN PRATAMA, Alamat Dusun Lingkung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.
Kronologi kejadian, pada hari Jumat 25 Oktober 2019 sekira jam 15.00 Wib, pelapor bersama Team mengecek tiang PT TELKOM yang dibangun pada tahun 2015 di jalur kabel Fiber Optic Sungai Manau perbatasan dengan Kabupaten Kerinci di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ketika dilakukan pengecekan lapangan, ditemukan bahwa sebagian tiang PT TELKOM sudah tidak ada lagi sehingga menyebabkan bentangan kabel menjadi kendur. Setelah dilakukan pencarian ternyata tiang-tiang tersebut di gunakan oleh pelaku AS untuk menyangga Kabel PLN ke arah rumahnya sebanyak 13 ( Tiga belas ) batang.
Penyidikan Polisi
Setelah mendapat laporan selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu 3 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib Tim Elang Petarung Sat Reskrim Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tiang Telkom di Sungai Manau sedang berada dirumahnya di Dusun Telun, Desa Perentak , Kecamatan Pangkalan Jambu dan melakukan penangkapan.
Ketika pelaku hendak ditangkap oleh petugas, pelaku AS melakukan perlawanan dengan membawa 1 (satu) buah parang dan mengancam anggota Tim Elang Petarung. Dengan kesigapan anggota Tim Elang Petarung akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku dan mengamankannya.
Pelaku mengakui bahwa benar telah menggunakan sebanyak 13 batang tiang milik PT TELKOM, namun pelaku hanya mengakui telah mengambil tiang milik PT TELKOM tersebut sebanyak 4 batang di Km 27 Pangkalan Jambu dengan cara mencabutnya saat dilakukan interogasi.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Sedangkan sisanya sebanyak 9 batang, pelaku mengaku membeli dari tersangka DI yang pada saat itu bekerja sebagai pengawas PT TEKEN PRATAMA (mitra PT TELKOM untuk memasang jaringan) dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Usai didapat keterangan dari tersangka AS selanjutnya pada hari Sabtu 6 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Batang Merangin Kabupaten Kerinci, Tim Elang Petarung Sat Reskrim mengamankan DI yang diduga merupakan penjual tiang TELKOM sebanyak 9 batang kepada AS.
Saat dikakukan interograsi kepada tersangka DI didapat keterangan bahwa tersangka DI selesai melakukan pengawasan pekerjaan pemasangan tiang TELKOM oleh PT TEKEN PRATAMA, telah menjual 9 (sembilan) batang tiang milik PT TELKOM kepada tersangka AS yang diakui bahwa tiang tersebut merupakan sisa dari pekerjaan PT TELKOM yang tidak dipergunakan.
Barang Bukti
Barang bukti yang diamankan yaitu Kabel Optic dengan Panjang 200 M2, 13 ( Tiga belas ) batang tiang berbahan Besi Baja ringan dengan panjang 9 Meter. ( Barang Bukti ditemukan di rumah pelaku AS dan masih berada dirumah pelaku dalam kondisi terpasang untuk penyangga kabel PLN rumahnya).
“Pelaku diamankan di Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan,”jelas Iptu Edih.
Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Firdon Marpaung, SH saat dimintai tanggapan atas penangkapan tersangka pencurian tiang Telkom kabel optic menjelaskan bahwa tersangka merupakan Target Operasi (TO) yang selama ini dicari.
“Berkat kerja keras Tim, akhirnya tersangka bisa kita amankan dengan baik meskipun melakukan perlawanan menggunakan parang. Barang yang dicuri merupakan aset milik negara sangat vital karena berhubungan dengan sarana telekomunikasi. Untuk Barang bukti pembongkarannya menunggu koordinasi dari pihak Telkom,”jelasnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
DAERAH
Hadiri Apel Gelar Pasukan Patuh Siginjai 2026, Sekda Zulhifni Ingatkan Taat Berlalulintas
DETAIL.ID, Merangin – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Merangin pada Senin, 26 Oktober 2026.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Merangin.
Dalam amanat yang dibacakan, Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”, dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.
Sejalan dengan tema tersebut, Sekda Merangin Zulhifni yang hadir langsung dalam kegiatan ini memberikan penekanan serta mengingatkan masyarakat pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama.
“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.
Lebih lanjut, Sekda berpesan kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat Merangin agar senantiasa mematuhi segala aturan berlalu lintas demi kebaikan bersama di jalan raya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” katanya.
Apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, para Pejabat Utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait. (*
DAERAH
Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’
DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.
Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.
“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.
Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.
Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.
Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.
Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.
Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.
Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.
‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)
DAERAH
Wamen ATR/Waka BPN Bahas Pentingnya UU Pengaturan Reforma Agraria dalam Diskusi Publik Ombudsman RI
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan oleh Ombudsman RI pada Jumat, 23 Oktober 2026 secara daring. Dalam forum tersebut, ia menjelaskan pelaksanaan Reforma Agraria yang membutuhkan pengaturan lebih menyeluruh untuk memastikan tujuan program dapat tercapai.
“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, adalah salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Wamen Ossy.
Reforma Agraria itu sendiri ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat program tersebut, dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 6.199.241 bidang. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dialokasikan untuk Reforma Agraria dan fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Meski begitu, Wamen Ossy mengingatkan seluruh peserta forum bahwa dalam pelaksanaannya, Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah hambatan mendasar. Hambatan tersebut seperti persoalan ketersediaan tanah yang siap diredistribusikan masih terkendala status hukum; penetapan subjek Reforma Agraria yang membutuhkan verifikasi yang cermat; penetapan akses yang memerlukan dukungan lintas sektor, hingga hambatan penyelesaian konflik agraria.
“Inilah mengapa UU Reforma Agraria diterbitkan. Kami berharap dengan adanya UU yang baru dan hadirnya badan baru melalui Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dapat menyelesaikan isu tersebut sehingga Reforma Agraria dapat berjalan, bermanfaat dan berdaya guna,” kata Wamen Ossy.
Selain membahas pengaturan Reforma Agraria, Wamen Ossy menjelaskan terkait pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut dalam layanan pertanahan jadi kunci yang bisa meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pertanahan. Berangkat dari situ, Kementerian ATR/BPN terus berupaya berinovasi, termasuk dengan menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal 12 Hari dan layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari.
“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan. Kita launching pada 17 Agustus 2026 lalu. Layanan Pengukuran Terjadwal ini sudah dilaksanakan di 466 Kantor Pertanahan dan Layanan PERINTIS di 131 Kantor Pertanahan,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.
Diskusi publik ini turut menghadirkan narasumber dari BRAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Forum ini diikuti oleh 400 peserta yang berpartisipasi secara daring dari Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, serta jajaran Ombudsman RI. (*)



