DETAIL.ID, Jambi – Setelah Cipayung Plus Jambi mengkritik habis-habisan vaksinasi yang dilakukan oleh Alumni Akpol 1994 yang berujung pada kerumunan ribuan massa.
Kini giliran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang melontarkan kritik tajam terkait Pemberlakuan Pengetatan PPKM Level 4 di kota Jambi dan juga Serangkaikan agenda Vaksinasi massal yang digelar belakangan saat Pengetatan PPKM mulai diberlakukan.
Ibnu Khaldun selaku ketua YLKI Jambi menilai bahwa vaksinasi oleh alumni Akpol 1994 pada Rabu, 25 Agustus 2021 telah melanggar prokes. Sebab telah menimbulkan kerumunan massa yang berujung pada adanya warga yang sampai pingsan akibat saling berdesakan demi mengikuti proses vaksinasi.
ArtikelTerkait
Ia menambahkan bahwa panitia penyelenggara vaksinasi massal yang bertempat di halaman yellow hotel, kompleks Transmart Jambi harus bertanggungjawab.
“Hukum berlaku pada setiap orang artinya terhadap pelanggaran prokes siapa pun pelaksananya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” katanya kepada detail pada Jumat, 27 Agustus 2021.
Ia juga menyayangkan terjadinya kerumunan sehingga ada insiden warga yang sampai pingsan. Apalagi hal itu terjadi disaat Pemberlakuan Pengetatan PPKM Level 4 di kota Jambi.
Ia mengatakan bahwa pada dasarnya ini salah satu bentuk protes kekecewaan sebab hukum itu berlaku bagi setiap orang artinya tidak ada pembedaan dimata hukum sesuai dengan azas equality before the law.
Tapi realitanya pemberlakuan PPKM terjadi diskriminasi aktivitas rakyat dibatasi, usaha kecil semua ditutup. Tapi pengusaha besar, alfamart, Indomaret termasuk batu bara dengan leluasanya beroperasi di kota Jambi.
“Bila kondisi ini terus terjadi pemerintah jangan salahkan rakyat jika tingkat kriminalitas akan meningkat sebab orang butuh makan, bayar anak sekolah, bayar listrik, bayar air, dan bagi yang punya cicilan akan terus dikejar debt collektor,” ujarnya.
Ia lanjut menambahkan bahwa semenjak Senin kemarin telah resmi diberlakukan Pengetatan PPKM Level 4, namun disisi lain ini ada kerumunan. Hal ini jelas tidak sinkron dengan kebijakan Walikota yang bertujuan untuk membatasi mobilitas masyarakat.
“Ini tidak boleh diabaikan, jika nanti muncul kluster baru akibat kerumunan ini. Walikota harus bertanggungjawab,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post