DAERAH
Rapat Pembahasan BUMD, Al Haris Perintahkan Bentuk Tim Kerja

DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi Al Haris memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membentuk Tim Kerja yang bertugas memberikan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan anak perusahaan yang bernaung di bawahnya.
“Ada tim Revitalisasi BUMD, nanti dilihat sisi payung hukumnya untuk membuat anak perusahaan seperti apa, kemudian untuk melakukan seleksi terhadap SDM BUMD itu sendiri,” kata Al haris.
Hal itu disampaikan dalam arahannya saat memimpin rapat pembahasan BUMD, yang bertempat di ruang rapat Gubernur Jambi pada Rabu, 4 Agustus 2021.
Dalam rapat Staf yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan beberapa Kepala OPD terkait lainnya kali ini berfokus pada pembahasan pada strategi Pemprov Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi di masa pandemi Covid-19.
“Laporan biasanya dalam satu tahun itu keuntungan perusahaan sekitar Rp 10 triliun, Rp 10 triliun per tahun, bagilah Rp 3 triliun ke Petrocina, Rp 3 triliun ke Petronas, Rp 3 triliun ke Pertamina, nah Rp 1 triliun ini masuk ke Pemprov di bawah naungan saham tadi,” kata Haris.
Al Haris menyatakan bahwa Pemprov Jambi memerlukan tim kerja yang bertugas untuk melakukan langkah-langkah penguatan terhadap BUMD Jambi. Dengan tegas Al Haris mengatakan bahwa Tim Kerja yang akan dibentuk harus melalui uji kompetensi yang akan disiapkan oleh Tim Seleksi. Sehingga nantinya Tim Kerja tersebut akan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi dengan baik dan bijak.
Al haris juga meminta untuk dibentuk tim seleksi untuk menyaring orang-orang yang berkompeten di BUMD.
“Di samping Tim Pembenahan ini, saya minta juga ada Tim untuk menyeleksi calon direksi,” ujar Haris.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Kepala MAN 2 Tanah Datar Sukses Mengantarkan MAN 2 Menuju Madrasah Zona Integritas

DETAIL.ID, Tanah Datar – MAN 2 Kabupaten Tanah Datar raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI pada Rabu, 26 Februari 2025.
Kepala MAN 2 Kabupaten Tanah Datar, Drs. Sabrimen, MA menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas capaian penilaian MAN 2 Tanah Datar dengan Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2025.
Ia menjelaskan berbagai upaya dan inovasi yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih, transparan, dan profesional. Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan madrasah dalam menerapkan prinsip-prinsip Zona Integritas serta menilai implementasi program yang telah berjalan.
Ia menuturkan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berintegritas.
Sabrimen mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras, seluruh majelis guru, serta pihak terkait atas bantuannya
“Predikat ini buah hasil kerja keras tim MAN 2 Tanah Datar dalam mempersiapkan dokumen serta berbagai inovasi pendukung pencapaian WBK dan WBBM,” tuturnya.
“Melalui pembangunan Zona Integritas ini, kami berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta berkualitas bagi seluruh warga madrasah,” ucapnya.
Reporter: Diona
DAERAH
Normalisasi Sungai Penanganan Banjir di Kota Jambi Terkendala Pembebasan Lahan

DETAIL.ID, Jambi – Di tengah kondisi cuaca yang semakin tak menentu, banjir kian jadi momok yang menakutkan bagi warga Kota Jambi. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly pun mendorong kolaborasi lintas sektor guna percepatan upaya normalisasi Sungai Asam dan aliran Sungai Kenali.
Sebab menurut Ketua DPRD Kota Jambi tersebut, drainase di Kota Jambi meliputi kewenangan dari Pemerintah Kota, provinsi hingga pusat. Terkait masalah ini sebenarnya Kota Jambi sudah punya alokasi anggaran untuk normalisasi anak Sungai Batanghari dengan total Rp 144 miliar, selama 4 tahun anggaran dari 2023 – 2026 yang diinisiasi oleh BWSS Sumatera VI.
“Ternyata di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Ada spot-spot daerah yang harus diganti rugi. Itu sebenarnya yang jadi kendala, sementara batas waktu anggarannya sampai tahun 2026,” kata Kemas Faried Alfarelly pada Kamis, 26 Februari 2025.
Masalah pun terungkap bahwa alokasi anggaran Rp 144 miliar yang bersumber dari bantuan luar negeri (Jepang) tersebut tidak mengakomodir untuk masalah pembebasan lahan. Sementara APBD Pemkot Jambi dinilai terbatas.
Kemas Faried pun mengaku bahwa dirinya sudah mendiskusikan masalah ini dengan Kepala BWSS VI, agar anggaran yang tersedia dapat dimaksimalkan sebagian untuk pembebasan lahan pada titik-titik tertentu, atau proyek normalisasi dikurangi demi pembebasan lahan.
Selain masalah lahan, Kemas juga tak memungkiri masalah lainnya yakni adanya sedimentasi yang menyebabkan penumpukan hingga saluran tersumbat pada spot daerah aliran sungai.
“Itu kan harus kita segera benahi sekarang. Baru kedepan kita harus menyiapkan kolam retensi penampungan sementara. Tapi secara singkat kendalanya ganti rugi,” ujarnya.
Dia pun lagi-lagi menekankan bahwa penanganan banjir di Kota Jambi butuh kolaborasi lintas sektor antara pusat, provinsi, dan kota.
“Kita ini kan tidak bisa lepas dari APBD yang terbatas. Tetap solusinya itu ada di pemerintah pusat. Karena biayanya tidak tanggung-tanggung,” tuturnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Wabup Merangin Bersama Kapolres Panen Raya Jagung Wujudkan Program Asta Cita Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Merangin – Wakil Bupati Merangin H A Khafid Moein bersama Kapolres Merangin AKBP Rony Syahendra melakukan panen raya jagung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran untuk ketahanan pangan pada Rabu, 26 Februari 2025.
Panen raya jagung di lahan milik warga, yang dikelola Kelompok Tani Pasundan di Desa Tambang Emas, Kecamatan Pemenang Selatan tersebut, sebagian kecil dari lahan lainnya yang juga siap panen selanjutnya.
“Pemkab Merangin mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat ini melalui Polri maupun TNI dan para petani. Jika tahun ini yang siap panen lima hektare, tahun depan akan kita tingkatkan lagi menjadi 10 hektare,” kata Wabup.
Wabup bersama Kapolres dan jajaran mengucapkan terimakasih kepada warga pemilik lahan yang telah mengizinkan lahannya ditanami jagung oleh kelompok tani tersebut.
“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung program asta cita presiden Prabowo. Ke depan kita akan berusaha membantu petani agar mendapat insentif jika mengalami gagal panen,” ujarnya.
Sementara itu Kapolres Merangin AKBP Roni Syahendra menerangkan, kebun jagung yang sudah siap panen ada sekitar lima hektare. Panennya akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Di wilayah Merangin, yang panen serentak jagung ada sekitar lima hektare, Ini tahap pertama tetapi untuk tahap berikutnya kita akan tingkatkan lagi agar lebih banyak,” kata Kapolres.
Menyinggung berapa harga jual jagung yang akan diberlakukan? Kapolres menjelaskan untuk harga jual tetap mengacu ke Bulog. Untuk saat ini harga jual jagung di Bulog Rp 5.500 per kilogram.
‘’Kami akan terus mendukung kelompok-kelompok tani terutama kelompok tani yang menanam jagung, untuk terus meningkatkan kualitas maupun hasil panen, hasil panen jagung akan diserap Bulog dengan harga pemerintah Rp 5.500 perkilonya,” ujar Kapolres.
Untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas jagung yang dipanen itu jelas Kapolres, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Merangin lewat Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), aparat desa maupun Babinsa.
“Kita terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Saya menjamin ketersediaan pupuk agar petani jagung bisa lebih mudah mendapatkan pupuk, selain itu kita juga bekerja sama dengan teman-teman TNI,” ucapnya.
Tampak hadir pada Panen Raya Jagung itu, Plt Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Merangin Zainal Abidin, Kadis Nakbun Hendri, Kadis Perindag Merangin Dadang, Kabag Ekonomi Setda Merangin Daryanto, Kades Tambang Emas Juarno, Camat Pamenang Selatan, petani jagung dan sejumlah pejabat lain.
Reporter: Daryanto