DETAI.ID, Batanghari – Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih bersama pengurus mengadakan kegiatan supervisi dan evaluasi sebagai salah satu agenda kegiatan tahunan TP PKK di Kabupaten Batanghari pada Senin, 8 November 2021.
Supervisi dilakukan di kantor TP PKK dan kantor Camat Pemayung serta di desa lokus supervisi yaitu Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Pemayung. Hadir pada kegiatan ini Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari Zulva Fadhil, SE, dan Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Batanghari, Nuraini Bachtiar.
Menurut Wakil Ketua II TP PKK Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, kegiatan supervisi dan evaluasi ini sangat penting artinya karena bertujuan untuk memastikan agar TP PKK setiap jenjang sudah melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing serta berpedoman pada pengelolaan teknis tata kelola kelembagaan dan organisasi TP PKK yang diatur dalam Rakernas PKK.
ArtikelTerkait
“Berdasarkan hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 mengalami beberapa penyesuaian yang cukup mendasar dalam tata kelola kelembagaan dan organisasi PKK terutama penyesuaian terhadap pandemi Covid-19 dan penyesuaian terhadap era globalisasi serta pesatnya perkembangan PKK dalam tata kelola kelembagaan teknologi informasi.
Perubahan yang mendasar tersebut antara lain adalah isi gerakan PKK 2021-2024 yaitu terwujudnya keluarga pelopor perubahan dalam pemenuhan SDM berkualitas melalui ketahanan ekonomi revolusi mental lingkungan hidup dan pelayanan dasar,” katanya.
Menurutnya, untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan misi gerakan PKK yang memuat prioritas program gerakan PKK meliputi ketahanan ekonomi revolusi mental lingkungan hidup dan memperkuat layanan dasar serta sinergisitas dengan 10 program PKK yang dikemas dalam program unggulan TP PKK yaitu Paredi, Gelar Pelangi, Aku Hayati PKK, Gagah Bencana dan Dukungan SIM PKK/e PKK.
“Pada dasarnya gerakan PKK sudah memiliki fondasi yang kuat karena dipayungi dengan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 serta Peraturan Mendagri Nomor 36 tahun 2020. Kedua regulasi ini menjadi pengikat kemitraan antara PKK dengan semua OPD karena hakikat 10 program PKK memiliki korelasi yang kuat dengan program pemerintah yang ada di setiap OPD. Untuk memastikan terlaksananya gerakan PKK sesuai dengan amanat Rakernas PKK tersebut maka TP PKK harus memahami Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan dan Organisasi PKK serta Menyusun Dokumen Strategi Gerakan PKK bersama Bappeda dan OPD terkait,” ujarnya.
Ia berharap Gerakan PKK tetap eksis dan hadir dalam setiap situasi masyarakat baik di masa pandemi apalagi dalam kondisi normal. “Untuk itu ayo kita terus memperkuat kapasitas kompetensi kita ikuti semua peluang edukasi yang dilaksanakan oleh PKK pusat melalui obras kain PKK serta kegiatan internal pengurus PKK masing-masing daerah,” ucapnya.
“Untuk mendukung tata kelola PKK kami telah merancang sistem aplikasi dasawisma yang sudah diperkenalkan saat kegiatan roadshow beberapa waktu lalu ini adalah salah satu jawaban kita atas kesulitan yang kita alami selama ini memperoleh data yang akurat dan tepat waktu namun tak menyadari bahwa aplikasi ini tentunya masih belum sempurna dan akan terus kita kembangkan kita sempurnakan agar semakin muda cara penggunaannya,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Batanghari Zulva Fadhil menyatakan apresiasinya atas kehadiran Wakil Ketua II TP PKK beserta pengurus yang dianggapnya dapat memberikan motivasi bagi kemajuan TP PKK Batanghari.
“Kami sangat senang dengan kehadiran TP PKK Provinsi Jambi. Kami berharap dengan evaluasi ini akan ada perbaikan, masukan dan kritikan yang membangun bagi kami, ” kata Zulva. (**).
Discussion about this post