PERISTIWA
Dugaan Korupsi Proyek Swakelola, LSM Mappan Demo Kantor Dua Lembaga Audit
detail.id/, Jambi – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (LSM Mappan) tak main-main dalam menyuarakan kasus-kasus korupsi. Kali ini, mereka berdemonstrasi di depan dua lembaga audit yaitu Kantor BPK dan BPKP Perwakilan Jambi pada Kamis, 17 Februari 2022.
Dalam orasinya, Sekjen DPP LSM Mappan, Hadi Prabowo menyinggung soal penanganan dua kasus tindak pidana korupsi yang diduga tidak dikerjakan secara profesional oleh oknum penyidik Kejari Tebo.
“Bahwa Kejari Tebo dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2022 tengah melakukan upaya penyelidikan atas dugaan pusaran kasus korupsi terkait paket swakelola Rehabilitasi Jalan dan Jembatan,” kata Hadi Prabowo.
Berdasarkan data dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), Tahun Anggaran 2020 Belanja Langsung dengan Nomor DPPA SKPD: 1.03 01 01 18 03 52 pada Dinas PUPR Kabupaten Tebo dianggarkan Rp 5.126.541.500.
“Sejak kapan paket kegiatan dengan nilai mencapai Rp 5,1 miliar bisa diswakelola, maka kedatangan kami datang ke sini meminta kepada BPK RI Perwakilan Jambi untuk menjelaskan apa dan bagaimana dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo (LKPD). Apa temuannya? Apa rekomendasinya dan bagaimana tindak lanjutnya atas kasus tersebut?” ujarnya.
Masalahnya, kata Hadi Prabowo, dasar penghentian penyelidikan oleh penyidik Kejari Tebo, di dalam surat Nomor:80/L.5.17/Dek/12/2021 tertanggal 1 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Imran Yusuf SH MH selaku Kajari Tebo ada 2 poin.
Salah satunya, bahwa Kejaksaan Negeri Tebo telah melakukan penyelidikan sejak Maret 2021 terhadap kegiatan perawatan jalan di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh DPUPR Kab Tebo, pada saat itu diperoleh data jika kegiatan tersebut tengah dilakukan audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Audiensi dengan Perwakilan BPK RI
Tak selang berapa lama berorasi para pedemo diterima untuk audiensi dengan 2 Perwakilan BPK RI, di antaranya Kabag Humas Hendra, dan Andrie Cahyo Purnomo Kabag Hukum.
Andrie selaku Kabag Hukum menjelaskan dua hal. Pertama, untuk permintaan LHP Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020 harus bersurat resmi atau lewat PPID. Kedua, terkait hasil pemeriksaan dan apa temuan serta tindak lanjutnya atas paket swakelola mereka akan berkoordinasi terlebih dulu nanti dengan tim audit.
Tidak Ingat Persis
Di kantor BPKP RI Perwakilan Jambi, Hadi Prabowo dan kawan-kawan langsung disambut oleh dua orang perwakilan. Keduanya adalah Korwas Bidang Investigasi Muchtazar dan Kepala Tata Usaha Sahowi.
Mereka berdua mendengarkan aspirasi terkait proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejari Tebo atas kasus dugaan korupsi proyek swakelola pada Dinas PUPR Tebo senilai Rp 5 miliar lebih yang prosesnya telah dihentikan. Kemudian, proses penyidikan dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi Bidang Bina Marga senilai Rp 40 miliar.
“Menurut informasi dan statement saudara Imran Yusuf SH MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tebo di beberapa media online, proses penyidikan dan penetapan tersangka akan dilakukan berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh pihak BPKP RI. Nah saat ini kita masih menunggu itu,” kata Hadi Prabowo.
“Akan tetapi yang menjadi pertanyaan kami benarkah pihak Kejari Tebo pernah meminta pihak BPKP RI untuk menghitung atau melakukan audit khusus terkait dugaan korupsi proyek Jalan Padang Lamo?” ujar Hadi Prabowo bertanya.
Menanggapi hal itu, Korwas Bidang Investigasi Muchtazar menjawab dirinya tidak ingat persis. “Seingat saya pernah cuma untuk kebutuhan ekspos atau kerugian negara coba nanti saya cek lagi, kalau enggak salah ini kan kasus sudah lama sekitar 3 bulan atau 6 bulan pernah masuk ke sini, cuma untuk kebutuhan apa saya lupa,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme penetapan tersangka terkait kasus korupsi memang harus menunggu Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari pihaknya. “Kalau tidak, nanti Kejari bisa dituntut dan tersangka juga mengajukan permohonan praperadilan,” ujarnya.
Usai mediasi, Hadi Prabowo menyerahkan satu bundel dokumen terkait bestek dan RAB serta gambar realisasi pekerjaan pengaspalan, dan temuan hasil audit terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Paket Proyek Jalan Padang Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
DETAIL.ID, Jambi – Satu dari enam korban ledakan di gudang catering Mal Jambi Town Square (Jamtos), Kota Jambi, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
Korban bernama Peko Pradana (34), sekuriti Mal Jamtos. Peko meninggal dunia di rumah sakit pada Senin dini hari, 5 Oktober 2026.
Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Husni Abda membenarkan kabar tersebut.
”Iya benar, satu orang meninggal dunia di RS pagi dini hari,” kata Husni, Senin, 5 Oktober 2026.
Husni juga membenarkan bahwa Peko merupakan sekuriti Mal Jamtos. Sebelumnya, Peko sempat menjalani perawatan di RS Kambang akibat luka bakar yang dideritanya. Ia kemudian dirujuk ke RS Siloam untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Namun, nyawanya tidak tertolong.
Peko mengalami luka bakar pada bagian wajah, kedua tangan dan kaki akibat ledakan yang terjadi di gudang catering Jamtos.
Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa lalu 22 September 2026 sekitar pukul 19.18 WIB. Saat kejadian, 6 orang mengalami luka bakar serius.
Kapolsek Kota Baru AKP Riko Saputra sebelumnya menjelaskan, kejadian bermula saat seorang sekuriti bernama Rio hendak menuju gudang penyimpanan barang.
Saat berada di sekitar lokasi, Rio mendengar suara ledakan dan mencium bau gas dari arah gudang catering. Ia kemudian melaporkan kondisi tersebut kepada pihak keamanan mal.
Petugas keamanan bersama teknisi kemudian melakukan pengecekan ke dalam gudang.
Namun, sekitar 5 menit setelah mereka masuk, terjadi ledakan kedua yang disertai semburan api.
Akibat ledakan tersebut, 6 orang mengalami luka bakar dan harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit.
Selain Peko, korban lainnya yakni Boby Syefrinando (49), Afizal (38), Deni Erawansa (28), Rikardo Sinaga (25), dan M Andika Akbar (33).
Pasca kejadian, polisi mendatangi lokasi, memasang garis polisi dan mengumpulkan bahan keterangan untuk mengungkap penyebab ledakan.
Dengan meninggalnya Peko Pradana, insiden ledakan gudang catering Jamtos kini menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi kini masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan tersebut.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dimutasi dalam rangka penyegaran organisasi Polri. Posisinya akan digantikan Irjen Pol Drs Widodo, S.H., M.H., yang sebelumnya menjabat Kapolda Gorontalo.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Surat telegram tersebut ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Dr Wahyu Hadiningrat, S.I.K., M.H.
Dalam telegram itu, Irjen Krisno H Siregar dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri. Sementara Irjen Widodo ditunjuk sebagai Kapolda Jambi.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji membenarkan adanya pergantian tersebut. Menurutnya, mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier di lingkungan Polri.
”Mutasi dan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sekaligus proses pembinaan karier personel. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erlan.
Erlan pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi Irjen Krisno selama memimpin Polda Jambi.
”Polda Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Irjen Pol. Krisno H. Siregar selama memimpin Polda Jambi,” katanya.
Polda Jambi, lanjut Erlan, siap mendukung pelaksanaan tugas Irjen Widodo sebagai Kapolda Jambi yang baru.
”Polda Jambi siap mendukung pelaksanaan tugas dan kepemimpinan Irjen Pol Drs Widodo, S.H., M.H. sebagai Kapolda Jambi,” katanya.
Ia menegaskan, pergantian pimpinan tidak akan mengubah komitmen jajaran Polda Jambi dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
”Pergantian pimpinan tidak mengubah komitmen Polda Jambi dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” katanya. (*)
PERISTIWA
KSBSI Jambi Dorong Revisi Aturan Pengupahan, Pesangon, Outsourcing Hingga Jaminan Hari Tua
DETAIL.ID, Jambi – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) di Wiltop Hotel, Jambi, pada 29–30 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, KSBSI mengevaluasi program kerja setahun terakhir sekaligus merumuskan sejumlah agenda perjuangan buruh untuk tahun mendatang.
Korwil KSBSI Provinsi Jambi, Roida Pane mengatakan salah satu pembahasan utama dalam Rakerwil tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok di DPR RI.
Roida menyebut KSBSI Jambi telah menyampaikan sejumlah aspirasi lewat Dewan Eksekutif Nasional (DEN KSBSI). Dimana draf usulan dari pucuk organisasi tersebut juga telah disampaikan pada Komisi IX DPR RI.
”Kita percayakan rancangan undang-undang ini ke pusat, sesuai dengan apa yang kita usulkan. Kita dari Jambi juga sudah ada usulan ke Komisi IX terkait itu,” ujar Roida.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah isu lainnya soal ketenagakerjaan yang menjadi perhatian KSBSI, di antaranya sistem pengupahan, pesangon, outsourcing, dan pekerja kontrak.
Terkait pengupahan, KSBSI berharap penetapan upah minimum kembali mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sesuai formula yang diusulkan organisasi buruh tersebut.
Sementara mengenai pesangon, KSBSI menginginkan ketentuan pembayaran pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dikembalikan seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
”Untuk pesangon, harapan kita dikembalikan ke UU Nomor 13 Tahun 2003,” katanya.
Selain itu, KSBSI juga meminta pengaturan outsourcing diperjelas, terutama mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dan pekerjaan yang harus tetap dikerjakan oleh pekerja perusahaan.
Menurut Roida, outsourcing tidak perlu dihapuskan sepenuhnya karena terdapat pekerjaan tertentu yang memang tidak menunjang langsung proses produksi. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan yang tegas.
Hal serupa juga disampaikan terkait sistem kerja kontrak. KSBSI meminta agar pekerja kontrak hanya diterapkan pada pekerjaan yang bersifat sementara, bukan pekerjaan yang berlangsung terus-menerus.
Dalam Rakerwil tersebut, KSBSI Jambi turut mendorong penguatan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan melalui pembentukan atau pelibatan desk ketenagakerjaan di lingkup Polri.
Roida menilai pengawasan ketenagakerjaan selama ini masih menghadapi kendala karena keterbatasan kemampuan pengawas Dinas Ketenagakerjaan dalam menjangkau seluruh perusahaan.
”Kita melihat pengawasan selama ini dilakukan oleh dinas tenaga kerja, tetapi menurut kami belum berjalan efektif karena keterbatasan dalam mengawasi semua perusahaan,” ujarnya.
Isu lainnya yang turut diperjuangkan adalah pemotongan pajak atas pencairan dana jaminan hari tua dan uang pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. KSBSI menilai pemotongan tersebut perlu dievaluasi karena pekerja telah memenuhi kewajiban perpajakan dari penghasilan mereka selama masa kerja.
Roida berharap pemerintah mengkaji kembali ketentuan perpajakan tersebut agar pencairan manfaat jaminan hari tua dan pensiun tidak semakin mengurangi hak pekerja.
Rakerwil KSBSI Provinsi Jambi ini turut dihadiri sejumlah narasumber, di antaranya Sekretaris Jenderal KSBSI sekaligus Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, jajaran BPJS Ketenagakerjaan Jambi, serta unsur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
Gus Fawait Dorong Hilirisasi Kopi dan Baksos Lewat Aksi Gowes Kebun Sumberwadung Jember
Di Tengah Kesibukan, Warga Manfaatkan PELATARAN untuk Urusan Pertanahan saat Akhir Pekan
Lewat Layanan Pengukuran Terjadwal, Masyarakat Bisa Tentukan Waktu Pengukuran secara Pasti
Bantu PPAT dalam Manajemen Waktu, PERINTIS 10 Hari Bawa Manfaat bagi Masyarakat
Gus Fawait Pastikan Kontrak PPPK Jember Aman dan Siapkan Layanan Mobil Cinta
Gus Fawait Dorong Sinergi Pemkab-TNI Perkuat Produksi Beras Jember
Gus Fawait Terobos Jalan Terjal di Ketinggian 700 MDPL Pegunungan Argopuro demi Lansia
Sekuriti Mal Jamtos Meninggal Usai Terluka dalam Ledakan Gudang Catering
Gus Fawait Dorong HKTI Maksimalkan Anggaran Pusat Rp300 Miliar untuk Pertanian Jember
Tim URC Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Gagalkan Penyelundupan 1,68 Juta Batang Rokok Ilegal
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
