DETAIL.ID, Jambi – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Jambi Suryadi mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng. Begitu tiga bulan masa penyaluran BLT minyak goreng selesai, maka dampak akan kembali dirasakan oleh warga penerima BLT.
“BLT hanya solusi sesaat, bukan solusi permanen. Ada sejumlah poin yang perlu dikritisi dari kebijakan membuat BLT ini,” kata Suryadi kepada detail, Rabu, 20 April 2022.
Pertama, kata Suryadi, BLT bertentangan dengan komitmen awal Jokowi Ketika baru dilantik menjadi presiden RI. “Ketika itu Jokowi menentang BLT. Dia tidak setuju dengan skema BLT. Anehnya, sekarang dia banyak mengeluarkan kebijakan BLT untuk mengatasi masalah lemahnya daya beli masyarakat,” ujar Suryadi.
ArtikelTerkait
Kedua, lanjut Suryadi, database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial kurang akurat. “Banyak orang yang mampu secara ekonomi namun masuk ke dalam DTKS. Mereka adalah kerabat Ketua RT dan perangkat desa. Sementara, banyak warga yang sebenarnya tidak mampu justru tidak masuk ke dalam DTKS. Kesulitan dan rumitnya birokrasi menyebabkan mereka terganjal untuk bisa masuk ke dalam DTKS. Namun mereka sebenarnya sangat terpukul oleh kenaikan harga minyak goreng,” ucapnya.
Ketiga, lanjut dia, BLT disalurkan hanya berlangsung selama tiga bulan. “Begitu massa penyaluran BLT usai, maka mereka akan membeli minyak goreng dengan harga normal, harga mahal. Bagi warga yang memang kondisi ekonominya sulit, suami istri menganggur tidak bekerja, keluarga yang sedang sakit harus mengeluarkan biaya banyak untuk berobat, anak yang daftar ulang sekolah dan perlu mengeluarkan biaya banyak. Tentu akan sangat kesulitan membeli minyak goreng dengan harga mahal,” kata Suryadi.
Menurut Suryadi, pemerintah jangan kalah dengan oligarki minyak sawit. “Saya setuju dengan kebijakan awal, terapkan harga eceran tertinggi (HET). Larang ekspor. Betul-betul dilarang ekspornya. Tangkapi pengusaha yang menimbun. Pasti harga minyak goreng akan murah,” ujarnya.
Suryadi sangat menyayangkan pemerintah yang bertekuk lutut kepada oligarki minyak goreng. “Pemerintah tak mampu mengendus pengusaha yang menimbun, tak mampu mencegah ekspor dan penyelundupan minyak goreng. Pemerintah kita lemah. Selemah-lemahnya dan bersimpuh di hadapan para oligarki,” tuturnya.
Discussion about this post