DAERAH
Agusrizal: Masih Banyak Perusahaan Perkebunan Belum Bangun Kebun Rakyat Seluas 20 Persen

DETAIL.ID, Jambi – Konflik agraria, salah satu persoalan akut di negeri yang kaya akan berbagai sumber daya ini belum kunjung menemukan solusi konkret.
Di Jambi misalnya, provinsi dengan peringkat ke 2 konflik agraria terbesar senasional setelah provinsi Riau. Sejumlah masyarakat yang tengah berkonflik masih menunggu sikap atau tindakan tegas dari pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria.
Dalam suatu diskusi bertajuk “UU CK dan Implementasi 20 Persen Perkebunan Rakyat” yang dilaksanakan oleh IHCS Provinsi Jambi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal.
Terungkap bahwa dari 186 izin HGU perkebunan yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Jambi hanya 6 perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya membangun atau mewujudkan 20% perkebunan rakyat dari total luasan perkebunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan UU No 39 tahun 2014 tentang perkebunan.
“Beberapa diantaranya yang dulu diberikan izin oleh Pemprov Jambi yakni PTPN VI, KDA, IIS, Kedaton dan PT SAL. Semuanya sudah memiliki kebun plasma,” kata Agusrizal, Kamis 30 Juni 2022.
Namun hal tersebut mendapat bantahan dari Ketua IHCS Provinsi Jambi, Ahmad Azhari. Menurut Azhari sampai saat ini pihaknya masih belum melihat redistribusi 20 persen areal perkebunan perusahaan terhadap masyarakat sesuai ketentuan yang telah tercantum dalam UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Adakah kemunginan itu bisa menjadi objek redistribusi melalui TORA atau pembangunan kebun rakyat berkelanjutan. Ini pengetahuan yang akan menjadi bahan bagi rakyat untuk paling tidak bertahan sebagai upaya perlawanan. Agar kita bisa mengurai konflik agraria di Jambi ini,” kata Ketua IHCS Jambi, Ahmad Azhari.
Menyikapi pernyataan dari Kadisbun Agusrizal juga Ketua GMKI Jambi dalam sesi diskusi yang diselenggarakan oleh IHCS tersebut menanyakan perihal hak masyarakat tentang 20% dari total luasan areal yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
“Dari 186 izin, masih tersisa 180 perusahaan lagi yang belum merealisasikan kewajibannya untuk membangun kebun rakyat seluas 20%. Disbun mungkin punya datanya, lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh Disbun setidaknya untuk mencegah potensi-potensi meledaknya konflik agraria di Provinsi Jambi khususnya di sektor Perkebunan?” kata Ketua GMKI Jambi, Aryanto.
Menyikapi hal tersebut, Agusrizal tampak berkelit.
“Terus terang aja Bukan 180 tadi tidak memenuhi. Tapi mungkin sekitar hampir 40 persen dari yang 180 tadi. Nanti kita akan surati Bupati, pak Gubernur menyurati bupati supaya didorong ini memenuhi 20% kemudian sekarang ini kan ada Inpres No 6 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa sawit Berkelanjutan. Nah ini juga kita dorong di kabupaten untuk membuat rencana aksi daerah,” katanya.
Dengan kondisi saat ini dimana angka jumlah penduduk terus bertambah, tentu skema pembangunan kebun rakyat seluas 20% sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkebunan, sedikit banyak dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
PWI Bekasi Raya Tegas Tolak Pembekuan PWI Jabar oleh Hendry Ch Bangun

DETAIL.ID, Bekasi – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyatakan sikap tegas menolak keputusan sepihak yang dilakukan oleh Hendry Ch. Bangun yang mengeluarkan surat pembekuan PWI Jawa Barat, pada Jumat, 21 Maret 2025.
PWI Bekasi Raya menilai langkah tersebut cacat hukum dan tidak sah, mengingat Hendry Ch. Bangun sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat oleh Dewan Kehormatan melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa pihaknya tetap solid dan loyal terhadap keputusan PWI Pusat.
“Kami menolak keras segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Hendry Ch. Bangun, karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat secara sah dan konstitusional,” kata Ade pada Senin, 24 Maret 2025.
Ade juga menegaskan bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat sebagai Ketua PWI Jawa Barat tetap sah dan legitimate berdasarkan keputusan PWI Pusat. “Tidak ada yang bisa membekukan PWI Jabar selain mekanisme organisasi yang sesuai PD/PRT. Kami di Bekasi Raya berdiri tegak bersama PWI Jabar yang dipimpin Hilman Hidayat,” ujarnya.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi PWI Bekasi Raya, Sarigokma Siregar, menambahkan bahwa PWI Bekasi Raya akan mengambil langkah-langkah untuk mengingatkan anggotanya agar tetap waspada terhadap upaya-upaya yang mengarah pada pemecah belahan.
“Kami tidak ingin ada kebingungan di tingkat anggota. Keputusan PWI Pusat adalah satu-satunya rujukan yang sah. Kami siap menjaga soliditas internal dan mendukung PWI Jabar untuk terus menjalankan roda organisasi secara profesional,” kata Sarigokma.
Senada dengan itu, Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael L. L. Lengkong juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika yang berkembang.
“Kami mengajak seluruh anggota PWI Bekasi Raya untuk tetap tenang, menjaga profesionalisme, dan tidak mudah terprovokasi oleh manuver yang tidak sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujarnya.
PWI Bekasi Raya juga berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan PWI Jawa Barat dan PWI Pusat guna memastikan keberlanjutan program-program kerja di daerah.
Sikap tegas ini menegaskan bahwa PWI Bekasi Raya akan terus mengikuti arahan dan kebijakan resmi dari PWI Pusat demi menjaga stabilitas dan solidaritas organisasi wartawan di wilayahnya.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
Bupati Syukur Launching Germas dan Cek Kesehatan Gratis

DETAIL.ID, Merangain – Bupati Merangin, H M Syukur didampingi Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur bersama Kadis Kesehatan drg. H Sony Propesma dan Kapus Meranti dr. Iin Wibawa, melaunching Germas dan Cek Kesehatan Gratis untuk Kabupaten Merangin.
Pada acara yang difokuskan di Puskesmas Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang dihadiri Dandim 0420/Sarko, Letkol Inf Suyono dan istri tersebut, Bupati menegaskan kegiatan itu sudah berjalan di Merangin, namun baru dilaunching sekarang.
“Ini merupakan salah satu program nasional Presiden, supaya kita berbudaya hidup sehat. Tadi kita lihat bagaimana para lanjut usia (lansia) kita dengan semangat melakukan senam rutin,” ujar Bupati.
Kegiatan itu lanjut Bupati, akan didorong terus sehingga bukan hanya simbolis, agar masyarakat Merangin terjaga kesehatannya. Namun diakui Bupati, masyarakat banyak yang merasa takut untuk memeriksa kesehatannya.
Padahal jelas Bupati, lebih baik tahu kondisi kesehatan itu, sehingga tahu bagaimana mencegahnya. Jika tahu kondisi kesehatannya, bisa melakukan pencegahan dan merubah pola hidupnya.
Melalui cek kesehatan gratis itu terang bupati, masyarakat yang tadinya merokok jadi tidak merokok, biar tahu kalau kesehatan itu mahal, sehingga mampu menjaga kesehatannya dengan baik.
“Jadi ini salah tugas kita untuk mengurangi PR Pemerintah menjamin kehidupan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bupati, saya harus memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan para Dewan juga,” kata Bupati.
Selain itu Bupati menegaskan, sekarang ini sudah jamannya teknologi. Semua instansi menerapkan teknologi dengan aplikasi, sementara di Puskesmas di Merangin tidak punya komputer.
“Mudah-mudahan 27 Puskesmas di Kabupaten Merangin, bisa dibantu pengadaan komputernya tahun ini oleh Pemerintah, sehingga bisa menerapkan berbagai aplikasi untuk kelancaran pelayanan di Puskesmas,” ucap Bupati.
Bupati juga menegaskan, Puskesmas sangat membutuhkan ruang rawat inap, untuk itu ruang rawat inap harus ditambah. Tapi H M Syukur berharap semoga setiap tahunnya masyarakat yang berobat semakin sedikit.
Kadis Kesehatan Merangin, drg. H Sony Propesma menambahkan, tujuan dari Germas dan Cek kesehatan gratis itu untuk mengidentifikasi penyakit di masyarakat, baik itu penyakit menular maupun tidak menular.
“Jadi sifatnya kita mendeteksi, apakah pasien itu menderita suatu penyakit dan penyakit apa yang diderita, sehingga bisa langsung dilakukan pengobatan dan pencegahan dini terhadap penyakit tersebut,” ujar drg. H Sony Propesma.
Kepala Puskesmas Meranti, dr. Iin Wibawa menginformasikan jumlah pasien di Puskesmas Meranti cukup banyak dan perlu mengembangkan, terutama ruang rawat inap. Untuk lahan Puskesmas tersebut masih cukup luas karena mencapai satu hektar.
Tampak hadir mendampingi Bupati, Kadis Kominfo Merangin, M Arief; Kadis PUPR Merangin, Zulhifni; Kadis PMD Merangin, Andrei; Inspektur Merangin, Defi Martika dan para kepala OPD lainnya seta para Camat.
DAERAH
Bantu Petani Cabai, Babinsa Pulau Melako Ikut Turun ke Kebun

DETAIL.ID, Sarolangun – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babinsa Koramil 420-04/Sarolangun, Kodim 0420/Sarko, Sertu Deni Riadi, melakukan kegiatan langsung bersama petani cabai di Desa Pulau Melako, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun.
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung para petani dalam meningkatkan hasil pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
Sertu Deni Riadi yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial ini, ikut serta dalam memanen cabai milik salah satu warga petani setempat. Selain membantu petani, Sertu Deni juga memberikan arahan kepada petani mengenai teknik bertani yang lebih efisien serta pengelolaan hasil pertanian untuk menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen.
“Sebagai Babinsa, tugas kami tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga turut serta dalam mendukung sektor pertanian guna tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik. Hari ini, saya membantu petani cabai untuk memanen dan memberikan arahan agar hasil panen bisa lebih optimal,” ujar Sertu Deni pada Senin, 24 Maret 2025.
Program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh TNI melalui Babinsa di tingkat desa ini, mendapat respon positif dari masyarakat, khususnya para petani. Mereka merasa terbantu dengan kehadiran Babinsa yang memberikan bimbingan dan dukungan langsung di lapangan.
“Aktifnya Babinsa di sini membuat kami terbantu, apalagi menguasai teknik pemupukan, sehingga petani bisa merasakan hasil kebunnya,” kata Soleh, salah satu petani cabai.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam menjaga ketahanan pangan di wilayahnya, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan sehari-hari. Babinsa diharapkan terus berperan aktif dalam mendampingi petani agar tercipta ketahanan pangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Reporter: Daryanto