Ekonomi
DPR Akan Panggil Bos Lippo dan Pengembang Meikarta 13 Februari Besok

Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI meradang usai PT MSU mangkir tanpa informasi dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat lazim (RDPU) Rabu ini , 25 Januari 2023. Anak perjuangan Lippo itu bahkan tidak menawarkan informasi berhalangan hadir.
“Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam seruan ini tidak hanya Meikarta yang hendak dipanggil, tapi juga Lippo Group selaku pemilik Meikarta. Karena jadwal (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari,” kata Anggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI Andre Rosiade di Kompleks dewan perwakilan rakyat RI, Rabu , 25 Januari 2023.
Andre meradang ketika RDPU di Komisi VI tersebut dimulai tanpa kehadiran pihak Meikarta. Menurutnya, mangkirnya pihak Meikarta memperlihatkan perusahaan tersebut merasa bisa berbelanja dan menundukkan semua orang yang ada di Indonesia.
Bahkan, Andre menganjurkan dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta bila PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.
Ia menegaskan tidak ada satu pun kalangan yang bisa mengendalikan negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman hebat.
“Pihak Lippo mesti kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi pribadi pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja pribadi konglomeratnya karena disangka yang ambil keputusan ya keluarga besar itu,” kata Andre dalam rapat.
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa informasi adalah preseden buruk bagi dewan perwakilan rakyat. Ia memastikan sebaiknya jika tidak mampu hadir maka pihak Meikarta harus memberikan isu.
“Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti beliau itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan mengundang mereka untuk membela kepentingan pelanggan yang sudah mengadu ke Komisi VI,” ucap Baidowi.
Daeng Muhammad dari Fraksi PAN memastikan baiklah dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan informasi jika berhalangan hadir.
Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan permintaan DPR sama saja melecehkan dan tidak menilai eksistensi badan legislatif.
Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang menetapkan tiga kesimpulan RDPU yang tidak didatangi pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak menawarkan keterangan.
Kedua, Komisi VI menganjurkan untuk dilakukannya rapat campuran bareng Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim usul kedua terhadap Presiden Direktur PT MSU dan memanggil Lippo Group.
PT MSU merupakan anak perjuangan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) yang dimiliki oleh Mochtar Riady. Sosok ini yaitu Presiden Komisaris dari Lippo Group.
Dilansir dari aneka macam sumber, Mochtar Riady yang juga diketahui sebagai Lie Mon Tie memiliki putra pertama yang berjulukan James Riady. Nama James yang disebut-sebut DPR memang ikut melaksanakan bisnis Lippo.
Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung usai. Masalah justru memasuki babak gres ketika PT MSU selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen Rp56 miliar usai meminta refund efek unit apartemen yang tak kunjung diserahterimakan.
(skt/pta)
Ekonomi
Harga Saham BNGA Masih Kuat Sepanjang Tahun Berjalan

Jambi – Kinerja fundamental yang bagus hingga kuartal III, membuat pergerakan harga saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tetap bergerak menguat sepanjang tahun berjalan.
Mengutip data aplikasi IPOT sejak akhir tahun lalu sampai perdagangan Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10.41 WIB, saham BNGA bergerak menguat dari 1.185 menjadi 1.720, naik 535 poin atau 45,1% secara year to date (YtD).
Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Hardy mengatakan bahwa BNGA mengantongi laba konsolidasi sebesar Rp4,9 triliun pada kuartal III-2023, menjadi sentimen positif bagi saham emiten tersebut. “Laba BNGA tersebut meningkat 28,95% secara tahunan (yoy) dari laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3,8 triliun,” kata Robertus dalam keterangan tertulis, hari ini.
Mengutip laporan publikasi perseroan, pendapatan bunga BNGA sebesar Rp16,7 triliun, naik 19,2% yoy, sedangkan beban bunga melesat 61,2% yoy menjadi Rp 6,5 triliun. Dengan demikian pendapatan bunga bersih perusahaan hanya naik 2,1% yoy menjadi Rp10,2 triliun.
Di tengah tekanan beban bunga tersebut, salah satu penyokong laba CIMB Niaga adalah pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Per September 2023 bank mengantongi Rp 2,5 triliun, naik 39,2% yoy.
Selain itu beban pemulihan aset keuangan turun 36,5% yoy menjadi Rp 1,7 triliun juga turut menopang kinerja bottome line perusahaan.
Direktur Utama BNGA Lani Darmawan mengatakan bahwa capaian tersebut berkat sikap kehati-hatian perusahan dalam menjaga kualitas aset. “Fokus utama kami masih sama dengan strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu memperluas basis nasabah dan memperkuat portofolio CASA, memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan, dan mendorong digital engagement yang lebih baik untuk masa depan,” ujar Lani, mengutip keterangan resmi, Jumat, 27 Oktober 2023.
Hingga September 2023, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross CIMB Niaga sebesar 2,4%, turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 3,6%. Angka tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni 2,5%.
Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 235,3 triliun dengan rasio dana murah atau current account and savings account (CASA) sebesar 66,7%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan CASA sebesar 4,5% yoy.
Dari sisi fungsi intermediasi, bank menyalurkan kredit senilai Rp 205,6 triliun, naik 5,2% yoy. Segmen UKM tumbuh paling kencang, yakni 8,1% yoy. Kemudian diikuti korporasi (6,0% yoy) dan konsumer (5,9% yoy).
Pertumbuhan kredit tersebut mendorong aset BNGA secara konsolidasi meningkat menjadi Rp329,1 triliun, naik 7,2% yoy.
Ekonomi
BBNI Dorong Reduksi Emisi Melalui Penerbitan Green Bond Capai Rp5 Triliun

Jambi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hingga hari ini telah mengeluarkan green bond dengan nilai mencapai Rp5 triliun atau setara dengan reduksi emisi mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun.
Direktur Manajemen Risiko BBNI, David Pirzada mengatakan bahwa penerbitan green bond ini sebagai wujud nyata dukungan perseroan dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Dia mengklaim upaya tersebut kini telah berdampak positif pada penurunan produksi emisi BBNI.
“Kami cukup berbangga karena dengan green bond, total reduksi emisi kami mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun. Kemudian juga kita bisa memperbaiki sekitar 314 ribu hektare yang kita protect dalam forest concession project,” ungkap David dalam keterangannya, Jumat 27 Oktober 2023.
Dijelaskan bahwa penguatan green portofolio seperti ini akan terus didorong sehingga mempercepat terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan, lanjut David, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi perusahaan sehingga menambah gairah pengurangan emisi di Indonesia.
Oleh sebab itu, BBNI berupaya selalu proaktif mengajak perusahaan mitra untuk mengimplementasikan praktik ekonomi hijau melalui pembiayaan dari hasil emisi green bond. Di samping pembiayaan, BBNI juga memberikan target kepada nasabah untuk implementasi waste manajemen, operasional dan lainnya yang mengarah pada reduction emisi.
“Apabila mereka dapat mencapai target tersebut, kita berikan insentif dari sisi pricing misalnya bunganya lebih rendah,” kata David.
David menambahkan perseroan meyakini ekonomi hijau akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Menurut studi, PDB Indonesia akan naik sekitar 6% dan lapangan pekerjaan baru tercipta tambahan 15% sampai 2045, makanya ini akan baik sekali dan perlu dukungan,” ujar Marjudin.
Ekonomi
Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah


Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Detik Finance, Sabtu , 3 Februari 2023.
Ia menjelaskan Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN ke depan. Selama ini, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.
“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” tuturnya.
Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.
“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ujarnya.
(pta/pta)