Ekonomi
Wapres Ma’ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat

Ma’ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi dilema kritikal. Oleh karena itu, pemerintah mesti bisa mengelola dilema ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren kemajuan penduduk.
“Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan kian berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, tergolong bikinan dan distribusi pangan global,” katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu , 25 Januari 2023.
Selain itu, Ma’ruf menyinari dampak pergeseran iklim yang sulit diprediksi. Menurutnya, tekanan geopolitik global turut menciptakan harga pangan melonjak hingga mengakibatkan krisis pangan global.
Oleh alasannya itu, dia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.
Ma’ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras condong menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.
“Saya minta konsentrasi kita agar jangan cuma pada surplusnya saja, namun juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya bikinan beras juga meningkat dari tahun ke tahun,” ucap Ma’ruf.
Kedua, Ma’ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian makin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi bahaya positif ketahanan pangan RI bila tidak disertai dengan upaya menggenjot produksi.
Ketiga, Ma’ruf meminta giat acara diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras selaku sumber kuliner pokok.
Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.
Ma’ruf memastikan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu dibarengi dengan penggalakan kembali acara diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.
“Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, tergolong pada aneka macam potensi aku juga mengingatkan semoga percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset,” ujarnya.
“Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk mempesona partisipasi penanam modal atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong bikinan pangan setempat maupun pengembangan produk turunannya,” sambung Ma’ruf.
(skt/sfr)
Ekonomi
Harga Saham BNGA Masih Kuat Sepanjang Tahun Berjalan

Jambi – Kinerja fundamental yang bagus hingga kuartal III, membuat pergerakan harga saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tetap bergerak menguat sepanjang tahun berjalan.
Mengutip data aplikasi IPOT sejak akhir tahun lalu sampai perdagangan Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10.41 WIB, saham BNGA bergerak menguat dari 1.185 menjadi 1.720, naik 535 poin atau 45,1% secara year to date (YtD).
Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Hardy mengatakan bahwa BNGA mengantongi laba konsolidasi sebesar Rp4,9 triliun pada kuartal III-2023, menjadi sentimen positif bagi saham emiten tersebut. “Laba BNGA tersebut meningkat 28,95% secara tahunan (yoy) dari laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3,8 triliun,” kata Robertus dalam keterangan tertulis, hari ini.
Mengutip laporan publikasi perseroan, pendapatan bunga BNGA sebesar Rp16,7 triliun, naik 19,2% yoy, sedangkan beban bunga melesat 61,2% yoy menjadi Rp 6,5 triliun. Dengan demikian pendapatan bunga bersih perusahaan hanya naik 2,1% yoy menjadi Rp10,2 triliun.
Di tengah tekanan beban bunga tersebut, salah satu penyokong laba CIMB Niaga adalah pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Per September 2023 bank mengantongi Rp 2,5 triliun, naik 39,2% yoy.
Selain itu beban pemulihan aset keuangan turun 36,5% yoy menjadi Rp 1,7 triliun juga turut menopang kinerja bottome line perusahaan.
Direktur Utama BNGA Lani Darmawan mengatakan bahwa capaian tersebut berkat sikap kehati-hatian perusahan dalam menjaga kualitas aset. “Fokus utama kami masih sama dengan strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu memperluas basis nasabah dan memperkuat portofolio CASA, memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan, dan mendorong digital engagement yang lebih baik untuk masa depan,” ujar Lani, mengutip keterangan resmi, Jumat, 27 Oktober 2023.
Hingga September 2023, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross CIMB Niaga sebesar 2,4%, turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 3,6%. Angka tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni 2,5%.
Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 235,3 triliun dengan rasio dana murah atau current account and savings account (CASA) sebesar 66,7%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan CASA sebesar 4,5% yoy.
Dari sisi fungsi intermediasi, bank menyalurkan kredit senilai Rp 205,6 triliun, naik 5,2% yoy. Segmen UKM tumbuh paling kencang, yakni 8,1% yoy. Kemudian diikuti korporasi (6,0% yoy) dan konsumer (5,9% yoy).
Pertumbuhan kredit tersebut mendorong aset BNGA secara konsolidasi meningkat menjadi Rp329,1 triliun, naik 7,2% yoy.
Ekonomi
BBNI Dorong Reduksi Emisi Melalui Penerbitan Green Bond Capai Rp5 Triliun

Jambi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hingga hari ini telah mengeluarkan green bond dengan nilai mencapai Rp5 triliun atau setara dengan reduksi emisi mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun.
Direktur Manajemen Risiko BBNI, David Pirzada mengatakan bahwa penerbitan green bond ini sebagai wujud nyata dukungan perseroan dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Dia mengklaim upaya tersebut kini telah berdampak positif pada penurunan produksi emisi BBNI.
“Kami cukup berbangga karena dengan green bond, total reduksi emisi kami mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun. Kemudian juga kita bisa memperbaiki sekitar 314 ribu hektare yang kita protect dalam forest concession project,” ungkap David dalam keterangannya, Jumat 27 Oktober 2023.
Dijelaskan bahwa penguatan green portofolio seperti ini akan terus didorong sehingga mempercepat terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan, lanjut David, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi perusahaan sehingga menambah gairah pengurangan emisi di Indonesia.
Oleh sebab itu, BBNI berupaya selalu proaktif mengajak perusahaan mitra untuk mengimplementasikan praktik ekonomi hijau melalui pembiayaan dari hasil emisi green bond. Di samping pembiayaan, BBNI juga memberikan target kepada nasabah untuk implementasi waste manajemen, operasional dan lainnya yang mengarah pada reduction emisi.
“Apabila mereka dapat mencapai target tersebut, kita berikan insentif dari sisi pricing misalnya bunganya lebih rendah,” kata David.
David menambahkan perseroan meyakini ekonomi hijau akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
“Menurut studi, PDB Indonesia akan naik sekitar 6% dan lapangan pekerjaan baru tercipta tambahan 15% sampai 2045, makanya ini akan baik sekali dan perlu dukungan,” ujar Marjudin.
Ekonomi
Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah


Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Detik Finance, Sabtu , 3 Februari 2023.
Ia menjelaskan Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN ke depan. Selama ini, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.
“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” tuturnya.
Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.
“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ujarnya.
(pta/pta)