Connect with us

Ekonomi

Stafsus Menkeu Tantang Debat Petinggi Demokrat Soal Utang Era Jokowi

DETAIL.ID

Published

on

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo merespons Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara.

Jakarta — Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis terkait utang negara. Hasbil mengatakan pemerintah saat ini akan meninggalkan utang meraih Rp7.733,99 triliun.

Dalam akun Twitternya @Hasbil_Lbs, Hasbil menyampaikan rasio utang ketika ini memang berada di level 40 persen.

Kendati demikian, pembahasan perihal utang disebut mesti merujuk pada acuan GUID 5250 Guidance on Public Debt yang tercantum dalam Laporan Review atas Kesinambungan Fiskal BPK 2020 yang pada 2021 tidak diterbitkan.

“Berdasarkan perhitungan, beberapa indikator sudah melebihi batas-batas/threshold pada GUID 5250 Guidance on Public Debt,” kata Hasbil, dikutip Rabu , 25 Januari 2023.

Rincian indikator yang disebut sudah melampaui target adalah debt service to revenue yang nilainya 46,77 persen, lebih tinggi dari threshold Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 25 persen-35 persen dan threshold IDR sebesar 28 persen-63 persen.

Kemudian interest to revenue yang meraih 19,06 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 7 persen-10 persen dan threshold IDR sebesar 4,6 persen-6,8 persen. Lalu, debt to revenue meraih 368,99 persen, lebih tinggi dari threshold IMF sebesar 90 persen-150 persen dan threshold IDR sebesar 92 persen-167 persen.

Hasbil juga memaparkan data yang menawarkan debt service to revenue, interest to revenue, dan debt to revenue konsisten naik sejak 2012 dan mencapai puncaknya pada 2020.

“Tren atas ketiga indikator kerentanan utang tersebut menggambarkan laju penambahan utang dan bunga utang tidak sebanding dengan laju penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan bunga utang,” kata Hasbil.

Ia menambahkan kalau pengelolaan hutan dan penerimaan negara tetap menggunakan kebijakan ketika ini, maka kesinambungan fiskal berisiko terganggu di era mendatang.

Menanggapi pemaparan Hasil tersebut, Yustinus menyampaikan Kemenkeu membaca dan mempelajari Laporan Hasil Reviu Atas Kesinambungan Fiskal Tahun 2020 BKK tersebut.

“Namun, kondisi tersebut sudah terpaut dua tahun budget dari kini. Pula, 2020 ialah tahun puncak himpitan pandemi covid-19 terjadi,” kata Yustinus lewat akun Twitter resmi @prastow.

Ia menerangkan ekonomi melambat dan penerimaan negara frustasi pada 2022, tetapi belanja harus ditingkatkan untuk penanggulangan covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun ini, acara mulai menggeliat kembali sesudah pandemi beralih ke endemi. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, mirip pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, kondisi 2020 disebut tidak relevan kalau dijadikan materi diskusi pengelolaan utang dikala ini.

Ia menyertakan perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN yang lain yakni 39,4 persen, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Di sisi lain, ia menerangkan BPK merekomendasikan pemerintah perlu memutuskan seni manajemen yang sempurna untuk meraih sasaran fiskal yakni defisit kembali pada batas tidak melampaui 3 persen dari PDB.

Sementara realisasi APBN 2022 defisit hanya meraih 2,38 persen, setahun lebih cepat dari mandat Perppu 1/2020.

Ia mengatakan kalau ingin membandingkan keadaan setiap rezim maka mesti adil. Setiap rezim niscaya meninggalkan utang serta kenaikan nilai aset, PDB, dan belanja negara. Ia menyampaikan belanja negara, aset, dan PDB meningkat pada 2021 dibandingkan 2014.

Tak cuma itu, beliau menyampaikan analisis IMF modern menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, doktrin para investor tetap besar, peringkat kredit kita juga masih di Investment Grade.

Sementara, terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batas-batas yang disarankan IMF dan IDR, ia menerangkan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pendapatbatasan indikator kerentanan dalam keadaan wajar atau sebelum adanya pandemi covid-19.

Namun, pemerintah disebut tetap menawarkan perhatian dengan mempersiapkan berbagai upaya yakni optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA) 2), santunan forum multilateral dan berbasis penanganan covid-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB I hingga SKB III.

“Demikian pelengkap penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sungguh dipersilakan. Harapan aku, mari gunakan data dan gosip modern biar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika contohnya mau debat eksklusif di satu forum, kami pun S14P!,” ujar Yustinus membalas unggahan Hasbil.

(fby/sfr)

Ekonomi

Harga Saham BNGA Masih Kuat Sepanjang Tahun Berjalan

DETAIL.ID

Published

on

Ilustrasi.

Jambi – Kinerja fundamental yang bagus hingga kuartal III, membuat pergerakan harga saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) tetap bergerak menguat sepanjang tahun berjalan.

Mengutip data aplikasi IPOT sejak akhir tahun lalu sampai perdagangan Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10.41 WIB, saham BNGA bergerak menguat dari 1.185 menjadi 1.720, naik 535 poin atau 45,1% secara year to date (YtD).

Head of Research Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Robertus Hardy mengatakan bahwa BNGA mengantongi laba konsolidasi sebesar Rp4,9 triliun pada kuartal III-2023, menjadi sentimen positif bagi saham emiten tersebut. “Laba BNGA tersebut meningkat 28,95% secara tahunan (yoy) dari laba periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp3,8 triliun,” kata Robertus dalam keterangan tertulis, hari ini.

Mengutip laporan publikasi perseroan, pendapatan bunga BNGA sebesar Rp16,7 triliun, naik 19,2% yoy, sedangkan beban bunga melesat 61,2% yoy menjadi Rp 6,5 triliun. Dengan demikian pendapatan bunga bersih perusahaan hanya naik 2,1% yoy menjadi Rp10,2 triliun.

Di tengah tekanan beban bunga tersebut, salah satu penyokong laba CIMB Niaga adalah pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Per September 2023 bank mengantongi Rp 2,5 triliun, naik 39,2% yoy.

Selain itu beban pemulihan aset keuangan turun 36,5% yoy menjadi Rp 1,7 triliun juga turut menopang kinerja bottome line perusahaan.

Direktur Utama BNGA Lani Darmawan mengatakan bahwa capaian tersebut berkat sikap kehati-hatian perusahan dalam menjaga kualitas aset. “Fokus utama kami masih sama dengan strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu memperluas basis nasabah dan memperkuat portofolio CASA, memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan, dan mendorong digital engagement yang lebih baik untuk masa depan,” ujar Lani, mengutip keterangan resmi, Jumat, 27 Oktober 2023.

Hingga September 2023, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross CIMB Niaga sebesar 2,4%, turun dari periode yang sama tahun lalu, yakni 3,6%. Angka tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yakni 2,5%.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 235,3 triliun dengan rasio dana murah atau current account and savings account (CASA) sebesar 66,7%. Hal ini seiring dengan pertumbuhan CASA sebesar 4,5% yoy.

Dari sisi fungsi intermediasi, bank menyalurkan kredit senilai Rp 205,6 triliun, naik 5,2% yoy. Segmen UKM tumbuh paling kencang, yakni 8,1% yoy. Kemudian diikuti korporasi (6,0% yoy) dan konsumer (5,9% yoy).

Pertumbuhan kredit tersebut mendorong aset BNGA secara konsolidasi meningkat menjadi Rp329,1 triliun, naik 7,2% yoy.

Continue Reading

Ekonomi

BBNI Dorong Reduksi Emisi Melalui Penerbitan Green Bond Capai Rp5 Triliun

DETAIL.ID

Published

on

Ilustrasi.

Jambi – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) hingga hari ini telah mengeluarkan green bond dengan nilai mencapai Rp5 triliun atau setara dengan reduksi emisi mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun.

Direktur Manajemen Risiko BBNI, David Pirzada mengatakan bahwa penerbitan green bond ini sebagai wujud nyata dukungan perseroan dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Dia mengklaim upaya tersebut kini telah berdampak positif pada penurunan produksi emisi BBNI.

“Kami cukup berbangga karena dengan green bond, total reduksi emisi kami mencapai lebih dari 230 ribu ton CO2 per tahun. Kemudian juga kita bisa memperbaiki sekitar 314 ribu hektare yang kita protect dalam forest concession project,” ungkap David dalam keterangannya, Jumat 27 Oktober 2023.

Dijelaskan bahwa penguatan green portofolio seperti ini akan terus didorong sehingga mempercepat terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia. Bahkan, lanjut David, pemerintah menyiapkan berbagai insentif bagi perusahaan sehingga menambah gairah pengurangan emisi di Indonesia.

Oleh sebab itu, BBNI berupaya selalu proaktif mengajak perusahaan mitra untuk mengimplementasikan praktik ekonomi hijau melalui pembiayaan dari hasil emisi green bond. Di samping pembiayaan, BBNI juga memberikan target kepada nasabah untuk implementasi waste manajemen, operasional dan lainnya yang mengarah pada reduction emisi.

“Apabila mereka dapat mencapai target tersebut, kita berikan insentif dari sisi pricing misalnya bunganya lebih rendah,” kata David.

David menambahkan perseroan meyakini ekonomi hijau akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

“Menurut studi, PDB Indonesia akan naik sekitar 6% dan lapangan pekerjaan baru tercipta tambahan 15% sampai 2045, makanya ini akan baik sekali dan perlu dukungan,” ujar Marjudin.

Continue Reading

Ekonomi

Erick Thohir Tunggu Audit KPK soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah

DETAIL.ID

Published

on

Kementerian BUMN menunggu hasil audit KPK terkait tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah yang mencapai 65 persen.

Jakarta — Kementerian BUMN menunggu hasil audit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menyelidiki tata kelola dana pensiun BUMN yang bermasalah.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap terdapat 65 persen dana pensiun BUMN yang bermasalah. Hal itu diketahui dari temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kita tunggu KPK, sama seperti ketika kita waktu memberikan pada Kejaksaan. Ternyata setelah Kejaksaaan memproses, yang kami pun habis itu tidak tahu, agak suprise-surprise juga akibatnya,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip dari Detik Finance, Sabtu , 3 Februari 2023.

Ia menjelaskan Kementerian BUMN akan memperketat pengelolaan dana pensiun BUMN ke depan. Selama ini, BUMN tak ikut serta dalam mengambil keputusan investasi. Ke depan, direksi BUMN akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan investasi dana pensiun.

“Ini kita melibatkan Direktur Keuangan dan Direktur HC yang ada di masing-masing BUMN untuk ke depannya dalam penentuan apakah OK, nggak OK terhadap investasi. Ini yang kita lagi godok,” tuturnya.

Menurutnya, yang selama ini mengelola uang pensiunan pegawai BUMN bukanlah ahli investasi.

“Kita tahu juga, maaf gitu ya, dapen (dana pensiun) ini kan itu banyak diisi sama pensiunan yang memang bukan ahli juga dalam investasi. Dulu itu, dulu kita tahu pensiun nggak punya kerjaan, (jadinya) di dapen,” ujarnya.

(pta/pta)

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads