ArtikelTerkait
Perihal kemungkinan coblos partai saja pada pemilu mendatang itu sempat disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari sementara waktu lalu.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengingatkan MK ketika ini bertanggung jawab untuk mempertahankan stabilitas politik. Dia meminta MK agar tak menjadi lembaga yang manis di bibir alias lip service, yang tak sesuai ucapan dengan langkah-langkah.
“MK mesti menjaga stabilitas politik dan harus menjaga muruah selaku forum penjaga konstitusi sungguh-sungguh ditegakkan. Bukan sekedar lip service saja,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa, 3 Januari 2023.
Dia menilai sistem proporsional tertutup dalam pemilu legislatif telah memasung hasratrakyat untuk memilih wakil rakyat pilihannya. Selain itu, tata cara itu juga dinilai mengabaikan legitimasi politik kandidat terpilih. Pasalnya, berdasarkan Viva, filosofi dasar dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah menurut bunyi terbanyak.
Coblos caleg yakni putusan MK tahun 2008
Viva mengingatkan penerapan tata cara proporsional terbuka yang berlaku dikala ini merujuk putusan MK pada 2008. Kala itu, sistem proporsional tertutup dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.
“Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat, jikalau kehendak rakyat yang tergambar dari opsi mereka tidak diperdulikan dalam penetapan anggota legislatif,” katanya.
Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi di dewan perwakilan rakyat sudah menyatakan sikap bersama dengan menolak proposal penerapan tata cara proporsional tertutup dalam pemilu. Hanya PDIP yang mangkir dan sebelumnya mendukung anjuran tersebut.
Delapan fraksi berjanji akan menemani demokrasi ke arah yang lebih maju. Mereka mengingatkan KPU bekerja sesuai amanat Undang-Undang dan tetap independen.
“Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU No.7 tahun 2017 selaku wujud ikut mempertahankan perkembangan demokrasi Indonesia,” suara salah satu poin pernyataan perilaku delapan fraksi tersebut.
