Merangin
Wabup Nilwan Yahya Buka Musrenbang 7 Kecamatan di Merangin

Merangin – Wakil Bupati Merangin, Nilwan Yahya membuka secara resmi musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 2024 untuk 7 Kecamatan yang bertempat di Aula Depati Payung Bappeda Merangin pada Senin, 13 Februari 2023.
Musrenbang untuk 7 kecamatan itu antara lain Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Batang Mesumai, Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Sungai Manau dan Kecamatan Pangkalan Jambi.
“Saya minta musrenbang ini benar-benar menindaklanjuti apa yang diusulkan masyarakat dari musrenbang desa. Sebab, banyak kades yang pesan kepada saya terkait hal ini,” katanya.
Musrenbang 7 kecamatan tersebut, kata Nilwan, merupakan bentuk implementasi sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan partisipasif.
Di mana, musrenbang kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menghimpun aspirasi langsung dari masyarakat.
“Musrenbang kecamatan dimaksudkan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan, usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan 2024,” ujarnya.
Dikatakannya, penyusunan perencanaan pembangunan merupakan aktivitas untuk merencanakan secara optimal keterbatasan sumber daya yang ada, agar dapat terberdaya secara maksimal.
ADVERTORIAL
Pj Bupati Merangin Buka FGD Penyusunan Renstra dan Renja OPD

DETAIL.ID, Merangin – Penjabat (Pj) Bupati Merangin, Jangcik Mohza membuka Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD Kabupaten Merangin di Aula Depati Payung Bappeda Merangin pada Rabu, 4 Desember 2024.
Penyusunan Renstra dan Renja OPD Kabupaten Merangin tersebut dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Merangin yang mandiri dan berdaya saing melalui perencanaan yang tepat.
“Melalui FGD Penyusunan Renstra dan Renja OPD ini ke depannya kita jadi punya langkah, rencana kerja dan strategis daerah, sehingga arah pembangunan lebih tepat,” ujar Pj Bupati.
FGD Penyusunan Renstra dan Renja OPD Kabupaten Merangin itu, menghadirkan dua orang pemateri dari Tim Ahli Pelaksana Penyusunan Dokumen Renstra dan Renja dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
Kedua orang akademisi itu, Restu Mulia Pratama, S.Ab.M.Ab (Head of Governance Smart ID) dan Fahmi Prayoga, SE (Head of Center for Publik Finance Smart id) yang memaparkan materinya dengan gamblang dan jelas.
Tampak hadir pada FGD penyusunan Renstra dan Renja OPD Kabupaten Merangin itu, Sekda Merangin Fajarman, para Asisten Setda Merangin dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Merangin (*)
ADVERTORIAL
Hadiri Paripurna Istimewa HUT Batanghari ke-76, Jangcik Mohza: Batanghari Kian Mapan

Batanghari – Memasuki usianya ke-76 tahun, pembangunan di Kabupaten Batanghari semakin menggeliat, membuat kabupaten yang dipimpin Bupati Muhammad Fadhil Arief itu semakin mapan.
Hal tersebut dikatakan Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza, usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa terbuka DPRD Batanghari dalam rangka HUT Kabupaten Batanghari ke-76 yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Dewan Batanghari pada Senin, 2 Desember 2024.
“Batanghari ini termasuk kabupaten tua di Provinsi Jambi. Selamat HUT Batanghari ke-76, semoga di usia ke-76 ini Kabupaten Batanghari semakin mapan dan pembangunannya terus menggeliat,” ujar Pj Bupati Merangin.
Pada peringatan HUT ke-76 Kabupaten Batanghari tersebut jelas Jangcik Mohza, Gubernur Jambi H Al Haris hadir bersama bupati/walikota se-Provinsi Jambi, sehingga paripurna HUT Batanghari itu berlangsung sangat meriah.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), didampingi Wakil ketua El Firsta Nofrianti Muhammad Firdaus dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Tampak hadir, unsur Forkopimda Jambi, Forkopimda Batanghari, Sekda Batanghari Muhammad Azan, para Asisten, para kepala OPD, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Batanghari.
Hadir juga anggota DPR RI Dapil Jambi Elfisina, Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafis, Ketua DPRD Merangin M. Rifaldi, unsur Forkopimda Batanghari, para mantan Bupati Batanghari yang mengambil posisi duduk sejajar dengan kursi sebelah kanan Gubernur Jambi, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Bupati Bakhtiar serta anggota DPDR Batanghari. (*)
ADVERTORIAL
Jangcik Mohza Apresiasi Pengukuhan Pengurus Forsesdasi Provinsi Jambi Periode 2024-2027

Merangin – Penjabat (Pj) Bupati Merangin, Jangcik Mohza sangat mengapresiasi Pengukuhan Pengurus Komisariat Wilayah (Korwil) Forum Sekretaris Daerah Indonesia (Forsesdasi) Provinsi Jambi periode 2024-2027 pada Minggu malam, 1 Desember 2024.
Pada pengukuhan Korwil Forsesdasi di Auditorium rumah dinas Gubernur Jambi itu hadir, Gubernur Jambi Al Haris diwakili Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Wakil Ketua Pengurus Forsesdasi Pusat, Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid.
Selain itu juga hadir bupati/walikota se-Provinsi Jambi, Sekda se-Provinsi Jambi termasuk Sekda Merangin Fajarman, para pejabat tinggi pratama Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.
Proses Pengukuhan Forsesdasi Provinsi Jambi tersebut, dilakukan oleh Gubernur Jambi yang diwakili Sekda Provinsi Jambi Sudirman, yang ditandai dengan pembacaan Ikrar dan penyerahan Bendera Pataka, serta penyematan Pin kepada Ketua Forsesdasi, A Ridwan bersama anggota.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Merangin Jangcik Mohza dikukuhkan sebagai Pengawas IV Forsesdasi Provinsi Jambi. Jangcik Mohza mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dikukuhkan.
“Sebagai Pengawas Forsesdasi Provinsi Jambi dan sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Merangin, saya mengucapkan selamat kepada para pengurus Korwil Forsesdasi Provinsi Jambi periode 2024-2027 yang sudah dikukuhkan,” ujar Pj Bupati Merangin.
Jangcik Mohza berharap, semoga Sekretaris Daerah se-Provinsi Jambi dapat menjaga ikatan silaturahmi, sehingga pembangunan Pemerintahan dapat berjalan dengan baik, kolaborasi dalam membantu dan mengatasi tantangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota. (*)