PERKARA
Kuasa Hukum Ragukan Keterangan Ahli Dalam Kasus Perpajakan Andi Veryanto
Jambi – Agus Evandri selaku kuasa hukum terdakwa kasus perpajakan Andi Veryanto menilai saksi ahli pajak serta digital forensik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam agenda keterangan ahli pada sidang perkara perpajakan yang menimpa kliennya, tidak netral.
Berdasarkan keterangan Agus saat dikonfirmasi, saksi digital forensik menyampaikan bahwa mereka hanya mengambil data dari perusahaan terdakwa sesuai permintaan dari penyidik Kanwil DJP Sumbar Jambi. Agus pun tak terlalu mempersoalkan hal itu.
Adapun yang menimbulkan keraguan dalam kesaksian ahli yang dihadirkan JPU dalam sidang kasus pajak Andi Veryanto yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi, Senin 13 Maret 2023 tak lain adalah keterangan ahli pajak.
“Tadi saksi ahli pajak, itu langsung ditangani oleh Ditjen Pajak sendiri. Ya mungkin kami menilai kurang fair, karna bukan pada posisi tengah yang menurut kami akan memberatkan klien kami,” ujar Agus Evandri usai sidang, Senin 13 Maret 2023.
Ia yakin, saksi ahli tadi berat ke Ditjen pajaknya karena kebetulan dia juga masih posisi sebagai PNS di Ditjen Pajak.
Selanjutnya, Agus menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan saksi ahli pidana maupun dari bidang perpajakan pada agenda sidang berikutnya. Ia optimis kliennya tak akan terjerumus dengan kasus yang sama untuk kedua kalinya.
“Kalau kami yakin, karena dari saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa itu tidak saling relevan. Kami yakin kami bisa meyakinkan majelis Hakim bahwa saudara terdakwa ini tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa sesuai pasal 39 UU KUHP,” katanya.
Sebelumnya, Andy Veryanto terjerat kasus perpajakan selaku Direktur PT Putra Indragiri Sukses (PIS) yang dalam mengelola BBM solar telah terbukti menggelapkan pajak sejak Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp 5.041.454.360. Subsider 6 bulan kurungan dan pidana penjara selama 1 tahun sesuai putusan Mahkamah Agung No.1145 K/Pid.Sus/2022.
Pada akhir Desember lalu Andy Veryanto kembali terjerat kasus yang sama, dia selaku Direktur PT Nusantara Globalindo Mitra Energi (NGME) yang bergerak di penyaluran BBM jenis solar industri, diduga tidak membuat SPT secara benar dan tidak menyetor PPN sejak tahun 2017 hingga tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4.195.717.845.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Seorang wanita berinisial SNT (32) harus berurusan dengan hukum setelah terlibat cekcok dan berujung tindakan penganiayaan terhadap wanita berinisial LD (48).
Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa berawal ketika SNT dan LB cekcok perihal lapak jualan di warung kopi milik pelapor tepatnya di Jalan Orang Kayo Pingai, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur pada 5 Februari lalu. Saat itu tersangka pun melontarkan kata-kata kasar.
“Lalu tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dengan mengusapkan cabai giling ke muka korban dan sempat terjadi perkelahian dan tersangka mencolok mata korban,” kata Kapolsek Jambi Timur, AKP Edi Mardi pada Senin kemarin, 24 Maret 2025.
Korban yang tak terima dengan kejadian tersebut lantas melapor ke Polsek Jambi Timur. SNT pun akhirnya diamankan oleh Polsek Jambi Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B-08/II/2025/SPKT/Polsek Jambi Timur /Polresta Jambi/Polda Jambi tertanggal 05 Februari 2025.
“Atas laporan tersebut Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan tersangka pada tanggal 23 Februari 2025, dibawa ke Polsek Jambi Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Kapolsek.
Polisi mengaku bahwa kasus ini sempat dimediasi, namun tak berujung pada titik temu untuk diselesaikan secara restorstive justice. Kasus SNT pun tetap berlanjut.
Kini SNT berstatus tersangka atas tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Terdakwa kasus narkotika Helen Dian Krisnawati menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 20 Maret 2025.
Dalam dakwaan JPU, Helen disebut-sebut sebagai pengendali jaringan narkotika Jambi bersama-sama dengan kaki tangannnya, Didin alias Diding Bin Tember dan juga Arifani alias Ari Ambok.
Dalam dakwaan primair yang dibacakan JPU, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat 2 junto Pasal 132 ayat 2 UU RI Nomor 35 tahun 2009.
Subsidair, diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 UURI No 35 tabun 2009 tentang Narkotika. Lebih subsidair, melanggar Pasal 112 ayat 2 junto Pasal 132 ayat 2, dan lebih subsidair lagi perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat 2 junto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dominggus Silaban bertanya kepada terdakwa Helen, apakah paham dengan dakwaan JPU dan mempersilakan terdakwa berkomunikasi dengan penasihat hukumnya.
“Kami mengajukan eksepsi (pembelaan) yang mulia,” ujar salah satu kuasa hukum Helen.
Majelis Hakim pun lantas menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada 10 April 2025 mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa.
Usai Helen, sidang dengan agenda dakwaan berlanjut dengan terdakwa Didin alias Diding bin Tember. Untuk sidang Didin, kuasa hukum tidak menyampaikan eksepsi atas dakwaan JPU.
Sidang bakal berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada 15 April mendatang, sementara terdakwa Arifani alias Ari Ambok bakal menghadapi sidang dengan agenda tuntutan pada hari yang sama.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Satgas Penertiban Garuda Kawasan Hutan (PKH) kembali melakukan penertiban terhadap kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan.
Terbaru, kebun sawit milik anak usaha Perusahaan Goup Tri Putra Persada yakni PT Kirana Sekernan/Brahma Bhina Bhakti yang beralamat di Km 54 Desa Suko Awin Jaya, Sekernan, Muarojambi disita satgas pada 13 Maret 2025.
Informasi beredar dari lahan seluas 7.237 hektare, Satgas Garuda melakukan eksekusi dan penyitaan lahan kebun kelapa sawit milik PT Brahma Bhina Bhakti/Kirana Sekernan seluas 1.073,29 hektare.
Dari berbagai dokumentasi lapangan, tampak Satgas Garuda memasang plang pemberitahuan pada 1 titik di Desa Suak Putat, Kecamatan Sekernan.
“Lahan perkebunan sawit Seluas 1.073 hektare ini dalam penguasaan Pemerintah Republik indonesia C.q Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH),” sebagaimana tertulis dalam plang tersebut.
Adapun dalam Perpres No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perusahaan ataupun masyarakat dilarang memperjualbelikan dan menguasai lahan tanpa izin satgas penertiban kawasan hutan.
Sementara hingga berita ini terbit, manajemen PT Brahma Bhina Bhakti/PT Kirana Skernan belum dapat dikonfimasi.
Reporter: Juan Ambarita
Pemerintah Kabupaten Asahan Gelar Pasar Murah
Bupati dan Wakil Bupati Asahan Ikuti Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2025
MAN 1 Tanah Datar Bertabur Prestasi di Bulan Ramadhan 1446 H
Hasil Indonesia VS Bahrain: Skuad Garuda Amankan 3 Poin di Kandang
MenPAN-RB Apresiasi Sistem Pemantauan Arus Mudik-Balik Lebaran Milik Korlantas: Reformasi Birokrasi dalam Transformasi Digital
Cekcok Berujung Laporan Polisi, Emak-emak Ini Dijerat Pasal Penganiayaan
Komisi IX DPR RI Putih Sari Beri Edukasi dan Informasi di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi
Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029, Wabup Bakhtiar Tekankan Hal Ini dalam Lima Tahun ke Depan
Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko, Wujud Nyata TNI dengan Rakyat
PWI Bekasi Raya Tegas Tolak Pembekuan PWI Jabar oleh Hendry Ch Bangun
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
