ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Al Haris Meminta Pengusaha Kelapa Sawit Memiliki Desain Strategi Perencanaan yang Memperhatikan Prinsip Berkelanjutan
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris, meminta pengusaha kelapa sawit memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit, yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
Pernyataan ini dikatakan pada saat Gubernur membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Jambi, bertempat di Swiss Bell Hotel, Senin, 7 Agustus 2023.
Dikatakan Gubernur bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Provinsi Jambi serta memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional.
Indonesia sebagai salah satu negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki luas tutupan lahan hingga mencapai 16.381.959 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.
Sementara itu, secara umum luas kebun kelapa sawit di Provinsi Jambi seluas + 1.134.640 hektar, dan berdasarkan kepemilikannya yang dimiliki oleh BUMN seluas + 23.057 hektar, pihak swasta seluas + 518.869 hektar, dan milik rakyat seluas + 592.714 hektar.
“Berdasarkan data dari Kemenko Perekonomian pada tahun 2020, bagi Indonesia, dengan luasan tersebut, kelapa sawit di Indonesia telah memberikan kontribusi mengentaskan kemiskinan bagi 10 juta orang,” kata Gubernur.
Gubernur Al Haris juga berharap dari pertemuan ini akan terjalin silahturahmi antara pengusaha, pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan.
“Diskusi ini sebenarnya kita ingin agar para pemilik perusahaannya rukun, warga masyarakat yang berdomisili disekitar kebun itu sendiri juga rukun. Perlu ada hubungan baik dengan masyarakat disekitar perkebunan dan kewajiban perusahaan untuk memberikan CSR,” kata Gubernur.
Dikatakan lebih lanjut oleh Gubernur Al Haris, berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian Republik Indonesia pada April 2021, sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit Indonesia telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Tingginya kontribusi komoditas sawit tersebut, tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor, baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya seperti biodiesel dan oleochemical. Namun demikian, keberlanjutan industri kelapa sawit baik daerah maupun nasional masih menghadapi berbagai tantangan,” kata Gubernur.
Gubernur Al Haris menyampaikan, salah satu tantangan tersebut berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P (People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership).
“Oleh karena itu, diperlukan desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi pemerintah dengan para pihak terkait dalam perbaikan tata kelola sawit secara berkelanjutan.
“Pada kesempatan ini, saya menghimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Provinsi Jambi untuk ikut dan bergabung menjadi anggota Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sebagai wadah bagi para pengusaha sawit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik. Saya berharap melalui FGD ini akan semakin memperkuat data dan koordinasi, kapasitas dan kapabilitas tata kelola serta dukungan terhadap sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit,” kata Gubernur.
DETAIL.ID, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan melalui Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si menggelar pasar murah di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Asahan, Selasa, 25 Maret 2025.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kajari Asahan, Asisten Administrasi Umum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, OPD, Camat serta para tamu undangan lainnya.
Sambutan Bupati Asahan yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., mengatakan di Indonesia kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Fitri menjadi langganan setiap tahunnya. Kenaikan harga di setiap jelang Idul Fitri diantaranya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri akan terjadi pergeseran permintaan konsumen. Konsumen menjadi semakin konsumtif dibandingkan hari-hari biasanya.
Kenaikan harga menjelang Idul Fitri ini merupakan fenomena yang berulang setiap tahun, seharusnya sudah di antisipasi secara lebih maksimal oleh Pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Pemerintah berperan penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak semakin tinggi. Distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga harus tetap terjaga.
Ketua DPRD juga menyampaikan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) jelang Idul Fitri tahun 2025 serta menjaga stabilitasasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kabupaten Asahan ini merupakan momen untuk menggalang kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.
Reporter: Fitriyani Harahap
DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si bersama Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP ikuti Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2025 Kabupaten Asahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Asahan, yang berlangsung di Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kominfo Asahan, Kepala Bappenda Kabupaten Asahan, Staf Ahli Bupati Asahan, para Camat se-Kabupaten Asahan dan beberapa Kepala Desa.
Kepala Bappenda Kabupaten Asahan, Drs. Sori Muda Siregar melaporkan Penyerahan SPPT PBB P2 Tahun 2025, tunggul dan piagam penghargaan PBB.P2 tahun 2024 untuk Kecamatan se-Kabupaten Asahan dengan menghadirkan para Camat se-Kabupaten Asahan yang juga didampingi 3 orang Kepala Desa di tiap Kecamatan yang pencapaian PBB berada pada peringkat 1, 2 dan 3 di tahun 2024.
Lebih lanjut, pada tahun 2025 ini, ketetapan PBB. P2 sebesar 19.762.431.441 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan jumlah SPPT sebanyak 218.489 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan).
Kemudian PBB P2 merupakan pajak dengan karakteristik pengelolaan yang khusus, baik pendataan objek pajak, penetapan besaran pajak maupun penagihnya sehingga proses pemutakhiran data untuk mutasi nama, alamat, maupun pembetulan selalu mengalami perubahan. Untuk itu bagi SPPT yang masi terdapat permasalahan agar dapat diinventarisir untuk di ajukan penyelesaiannya ke Bappenda Kabupaten Asahan.
Bimbingan dan arahan Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar mengatakan dengan penyerahan SPPT PBB. P2, diharapkan SPPT dapat segera disampaikan dan diselesaikan sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian mendorong optimalisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengajak seluruh pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa untuk memperkuat koordinasi dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.
Lebih lanjut disampaikan agar para Camat dan Kepala Desa untuk dapat memastikan SPPT PBB didistribusikan kepada masyarakat setelah diterima dari Pemerintah Kabupaten serta menjaga distribusi SPPT tepat waktu untuk tidak terjadi keterlambatan pembayaran pajak.
Di akhir, Taufik mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dalam mensukseskan penagihan PBB P2 baik tingkat Desa, Kelurahan serta tingkat Kecamatan.
Sebagai rangkaian acara, dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada Kecamatan dan Desa berprestasi dalam pengelolaan dan realisasi SPPT PBB-P2 tahun 2024 yang memperoleh peringkat 1, 2 dan 3 untuk Camat Aek Kuasan, Camat Sei Dadap, Camat Rahuning dan untuk Kepala di Desa memperoleh peringkat 1, 2 dan 3 diantaranya Kepala Desa Alang Bombon Kecamatan Aek Songsongan, Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/II Kecamatan Sei Dadap dan Kepala Desa Air Teluk Kiri Kecamatan Teluk Dalam.
Reporter: Fitriyani Harahap
Natuna
Sambangi Masjid Al-Istiqomah Pering, Wakil Bupati Natuna Salurkan Bantuan Rumah Ibadah dan Sembako
DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna di malam Ramadhan ke-24 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Natuna, melaksanakan kunjungan Safari Ramadhan ke Masjid Al-Istiqomah Pering, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur pada Minggu, 23 Maret 2025.
Pada kunjungan Safari Ramadhan tersebut, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, S.E menyerahkan bantuan rumah ibadah dari BRK Syari’ah dengan nominal sebesar Rp 5 juta dan bantuan sembako dari Peduli Ramadhan Medco Energi SSK Migas sebanyak 7 paket kepada masyarakat kurang mampu.
Dalam sambutannya, Wabup Jarmin menyampaikan bahwa bantuan dari BRK Syari’ah dan bantuan PT. Medco Energi sangat berarti untuk masyarakat.
“Itu tadi adalah bantuan dari PT. Medco Energi SSK Migas sebanyak 800 paket akan disebarkan ke seluruh kecamatan di 17 Kecamatan di Kabupaten Natuna. Selain itu, ada bantuan rumah ibadah dari BRK Syari’ah. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat dan tempat renovasi rumah ibadah,” ucapnya.
Beliau menambahkan bahwa bantuan yang diserahkan ini adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong kerja sama dengan berbagai pihak demi mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian Pemerintah Daerah yang terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Diakhir sambutannya, beliau menyampaikan bahwa bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya mematangkan upaya pemekaran Provinsi Natuna-Anambas.
“Selain itu kami juga menyampaikan sekarang ini, Pemerintah Daerah terus berupaya terkait pemekaran Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi provinsi baru terus dimatangkan, terbaru Gubernur Kepri dan Anggota DPR Kepri sudah menyetujui pembentukan provinsi ini. Kami sangat berharap pemekaran provinsi Natuna-Anambas ini bisa terlaksana, mengingat jika ini terlaksana banyak keuntungan akan kita dapatkan jika nanti terbentuk provinsi baru salahsatunya lapangan pekerjaan akan banyak,” katanya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Plt. Camat Bunguran Timur, Suparman mengucapkan terima kasih kepada Wabup atas kunjungan Safari Ramadhan kali ini.
“Kami masyarakat di Kecamatan Bunguran Timur, terutama masyarakat Pering mengucapkan terima atas kedatangan rombongan Pemda Natuna dalam hal ini di ketuai oleh Wakil Bupati Natuna dalam rangka melaksanakan Safari Ramadhan di Masjid Al-Istiqomah Pering,” tuturnya.
Reporter: Saipul Bahari
Pemerintah Kabupaten Asahan Gelar Pasar Murah
Bupati dan Wakil Bupati Asahan Ikuti Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2025
MAN 1 Tanah Datar Bertabur Prestasi di Bulan Ramadhan 1446 H
Hasil Indonesia VS Bahrain: Skuad Garuda Amankan 3 Poin di Kandang
MenPAN-RB Apresiasi Sistem Pemantauan Arus Mudik-Balik Lebaran Milik Korlantas: Reformasi Birokrasi dalam Transformasi Digital
Cekcok Berujung Laporan Polisi, Emak-emak Ini Dijerat Pasal Penganiayaan
Komisi IX DPR RI Putih Sari Beri Edukasi dan Informasi di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi
Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko, Wujud Nyata TNI dengan Rakyat
PWI Bekasi Raya Tegas Tolak Pembekuan PWI Jabar oleh Hendry Ch Bangun
Bupati Syukur Launching Germas dan Cek Kesehatan Gratis
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
