Jambi – Setelah 7 bulan lebih lamanya, kasus perpajakan yang menjerat terdakwa Andy Veryanto eks Dirut PT Nusantara Globalindo Mitra Energi (NGME) akhirnya segera diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi.
Sebelumnya Andy lewat perusahaannya yang bergerak di bidang penyalur BBM industri didakwa telah menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Dakwaan jaksa sebagaimana dapat dilihat dalam data umum Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jambi dengan nomor perkara 12/Pid.Sus/2023/PN Jmb. Disebutkan bahwa terdapat 26 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang terdiri dari 9 faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di tahun 2017 dan 17 faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di tahun 2018.
ArtikelTerkait
Dalam dakwaan JPU bahwa faktur pajak yang disebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diperhitungkan sebagai pajak masukan dalam pelaporan SPT PT NGME masa PPN Agustus dan Oktober 2017 sampai dengan April dan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4.195.717.845 sebagaimana yang dihitung oleh ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara.
Atas perbuatannya, JPU menyatakan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 39A huruf a atau pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Terkait persoalan ini, penasehat hukum terdakwa yakni Agus Evandri menyatakan optimis terhadap putusan sidang kliennya yang akan berlangsung pada 7 Agustus mendatang.
Menurut dia, segala kesaksian dari sejumlah saksi yang telah dihadirkan dan menyampaikan keterangan pada agenda-agenda sidang sebelumnya sudah dapat ditarik kesimpulan. Agus mengibaratkan begini.
“Saya beli barang sudah dibayar, namun tempat pembayaran ini dia tidak melakukan pembayaran, dia sudah menerima dana. Imbasnya ke kita,” kata Agus.
Terkait faktur pajak dalam kasus Andy Veryanto yang menuai sejumlah polemik, dimana kliennya disebut-sebut menggunakan faktur yang tidak sebagaimana mestinya. Agus berpandangan bahwa pengertian tidak sebagaimana mestinya dalam UU Perpajakan, tidaklah tepat.
“Pajak itu tidak pernah bicara barang tapi bayar atau tidak,” ujarnya.
Agus lanjut menguraikan bahwa Pasal 39 huruf a unsurnya adalah menerbitkan dan atau mengunakan. Berarti, kata dia, setelah dia menerbitkan berarti menggunakan. Jadi tidak ada kaitan dengan pihak lain. Kecuali dalam Pasal 39, itu mengunakan, khusus menggunakan.
“Terakhir kemarin kesimpulan daripada JPU klien kita dibilang menerbitkan. Lah kita bukan penerbit,” ujar dia.
Agus juga mengungkap soal pengujian terhadap barcode dalam faktur pembelian BBM yang dijadikan alat bukti oleh jaksa dalam kasus Andy Veryanto.
“Setelah diuji scan barcodenya benar, valid (bukan faktur bodong),” katanya.
Terakhir Agus pun menyampaikan bahwa pihaknya yakin kasus panjang yang menjerat kliennya akan tiba pada titik terang.
“Kami yakin kalau hakim berpegang pada fakta-fakta di persidangan, bebas (klien kami) harus bebas,” katanya.
Menurutnya, masalah kliennya (Andy Veryanto) adalah soal rasa keadilan pada masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post