Tanjungjabung Barat – Pjs Bupati Tanjungjabung Barat, dr. Muhamamd Fery Kusnadi, Sp.OG., M.M., sekaligus Ketua Komite Internship Kedokteran Indonesia (KIKI) Provinsi Jambi menghadiri pembekalan peserta Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) Angkatan IV Tahun 2024 Provinsi Jambi pada Kamis, 14 November 2024.

Acara pembekalan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai pada 13 hingga 16 November 2024, dan berlokasi di Swiss Belhotel, Jambi.

Dalam wawancaranya usai kegiatan, Pjs Bupati menyampaikan rasa syukur atas penerimaan program dokter internship di Kabupaten Tanjungjabung Barat.

“Kita sekarang menerima program dokter internship sebagai pematangan bagi para dokter muda yang baru saja diwisuda. Pematangan ini dilakukan di dua wahana, yaitu rumah sakit dan puskesmas,” ujar dr. Fery.

Lebih lanjut, dr. Fery menambahkan, bahwa dokter muda ini bertugas kembali di rumah sakit dan puskesmas. Provinsi Jambi dipercaya menerima dokter internship, dan khusus untuk Kabupaten Tanjungjabung Barat, saat ini ada 16 orang dokter yang ditempatkan.

“Program Internship Dokter Indonesia (PIDI) ini berlangsung selama satu tahun, di mana para dokter akan menjalani pematangan di wahana-wahana yang sudah ditentukan dengan bimbingan langsung dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi,” tutur Pjs. Bupati Tanjungjabung Barat. (*)

Tanjungjabung Barat – Mewakili Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tanjungjabung Barat, Sekretaris Daerah Hermansyah, S. STP., M. H., membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Anti-Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Barat tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aula Gedung PKK Kuala Tungkal, pada Rabu, 13 November 2024.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa sosialisasi ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi di kalangan aparatur pemerintah daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Sekda, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, para Camat se-Kabupaten Tanjab Barat, Kepala Bagian Setda, serta bendaharawan pengeluaran di lingkungan Pemkab Tanjungjabung Barat.

“Melalui kegiatan sosialisasi anti-korupsi ini, diharapkan tumbuh kesadaran akan bahaya korupsi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyelenggara pemerintahan daerah serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ujar Sekda.

Sekda menjelaskan, bahwa tujuan utama dari sosialisasi ini adalah menambah pengetahuan dan pemahaman aparatur negara mengenai tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam praktik korupsi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman ASN mengenai efek negatif korupsi, termasuk gratifikasi, dan pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam berbagai sektor kehidupan.

Sekda juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah positif dan berharap seluruh ASN di Kabupaten Tanjungjabung Barat dapat menjadi agen perubahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Selain itu, ia mengharapkan sinergi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait dapat semakin kuat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Narasumber dalam sosialisasi ini berasal dari Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Kejaksaan Tanjab Barat, serta Kanit Tipikor Polres Tanjab Barat. (*)

Tanjungjabung Barat – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tanjungjabung Barat, dr. H. Fery Kusnadi, Sp.OG,. secara resmi membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tanjungjabung Barat tahun 2024 yang berlangsung di Pola Utama Kantor Bupati pada Rabu, 13 November 2024.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H., Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Tanjab Barat, Kepala Bagian Setda, pimpinan industri jasa keuangan, serta Kepala Bursa Efek Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Pjs Bupati menyampaikan bahwa TPAKD merupakan salah satu pilar dalam mempercepat roda perekonomian di Kabupaten Tanjungjabung Barat. TPAKD diharapkan mampu menyusun program, terobosan, atau inovasi dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat.

“Ke depan, TPAKD diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan ekonomi mikro dan UMKM di daerah, sesuai dengan potensi unggulan dan karakteristik wilayah serta didukung oleh peran industri jasa keuangan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan namun masih terkendala masalah teknis usaha, kualitas industri, dan permodalan.

“Tingkat kesejahteraan sebuah daerah dapat dilihat dari seberapa mudah masyarakatnya mengakses produk-produk jasa keuangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, dalam sambutannya menyampaikan bahwa TPAKD adalah elemen penting yang harus mendapat perhatian bersama. Dengan terbukanya akses keuangan di daerah, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.

“Dalam membuka akses keuangan daerah, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan, mulai dari Pemkab, instansi vertikal, hingga industri jasa keuangan. TPAKD merupakan wadah strategis untuk berkolaborasi dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan, yang merupakan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka,” ujarnya.

Yudha menambahkan, bahwa terdapat empat pilar program TPAKD yang dapat dijalankan oleh masing-masing tim TPAKD. Pertama, optimalisasi produk dan layanan dari industri jasa keuangan, seperti KUR dan kredit anti-rentenir. Dari sektor asuransi, terdapat asuransi tani, asuransi ternak sapi, dan asuransi nelayan. Kedua, optimalisasi infrastruktur untuk mempercepat akses, seperti pembukaan cabang bank di pelosok dengan menunjuk agen. Ketiga, program edukasi dan literasi keuangan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam pinjaman ilegal, investasi ilegal, dan judi online. Keempat, program pendampingan atau produk matching. (*)