DETAIL.ID, Padang – Bila menemui persoalan kemitraan dengan perusahaan inti, para peternak plasma di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dipersilahkan melaporkannya ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah I KPPU Medan, Ridho Pamungkas, saat bertemu para peternak plasma di Kota Padang pada Selasa pagi, 26 Maret 2024.
Ia menghimbau kepada para peternak plasma untuk tidak perlu takut melaporkan permasalahan yang dialami dalam menjalin kemitraan usaha peternakan dengan perusahaan inti.
ArtikelTerkait
KPPU, kata dia, akan merahasiakan identitas pelapor sebagaimana ketentuan dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
Hal ini disampaikan Ridho dalam rapat koordinasi kemitraan usaha peternakan yang digelar di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.
Turut bersama Ridho Pamungkas saat itu adalah Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Tri Melasari.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan Provinsi Sumatera Barat.
Lalu perwakilan perusahaan inti dari PT Ciomas Adisatwa dan PT Karya Semangat Mandiri, serta perwakilan dinas yang membidangi peternakan di tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
“Jika ditemukan permasalahan dalam kemitraan, maka akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh satgas kemitraan atau dinas,” kata Ridho Pamungkas.
“Jika dinas tidak bisa melakukan pembinaan, maka dilakukan pengawasan oleh KPPU. Yang dilakukan oleh KPPU adalah mendahulukan perbaikan agar terpenuhi prinsip-prinsip kemitraan usaha yang sehat,” ujar ia menambahkan.
Jika tidak mau diperbaiki, Ridho bilang langkah selanjutnya adalah melanjutkan kasus itu ke penanganan perkara kemitraan.
“Dalam penanganan perkara kemitraan pun, para terlapor tidak langsung dijatuhi sanksi. Namun ada yang namanya peringatan tertulis 1, 2, dan 3,” tutur Ridho.
Tri Melasari juga mengatakan hal senada. Menurutnya, salah satu hasil evaluasi kemitraan tahun 2023 adalah kurang terbukanya informasi dari pelaku usaha terhadap data kemitraan.
Dengan demikian, kata dia, Satuan Tugas (Satgas) kemitraan di daerah sulit mendapatkan data kemitraan dari pelaku usaha peternakan.
Selain itu, ia menambahkan, perjanjian kemitraan harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan, serta mencegah terjadinya eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.
Perjanjian tertulis ditandatangani pihak yang bermitra dan diketahui oleh unsur pemerintah kabupaten dan kota sebagai pembina.
Kata dia, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan dinas yang membidangi peternakan di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota bersama KPPU akan melakukan pengawasan.
“Baik secara langsung yakni dengan peninjauan ke lokasi usaha kemitraan minimal enam bulan sekali, maupun secara tidak langsung yaitu dengan meminta pihak yang bermitra untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan,” kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi Peternak Closed House (APCHADA) Sumatera Barat, Marlis, menyebut draf perjanjian kemitraan berbentuk klausula baku yang diberikan oleh perusahaan inti.
Pihak plasma tidak memiliki kemampuan untuk meninjau ulang atau mengubah isi draf perjanjian kemitraan, melainkan hanya dapat memilih untuk menerima atau tidak.
Menanggapi hal tersebut, Tri Melasari menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan satgas kemitraan di daerah dan KPPU melakukan review terhadap perjanjian kemitraan baik yang sedang berjalan maupun yang akan dijalankan.
“Perlu dilakukan pembinaan terutama terkait perbaikan PKS (perjanjian kerja sama) agar sesuai dengan Permentan 13 Tahun 2017, yaitu dengan mencantumkan unsur minimal yang harus dituangkan secara jelas dalam perjanjian kemitraan,” ucap Tri Melasari.
Discussion about this post