Connect with us

DAERAH

Banyak Masalah, Izin Pemanfaatan Hutan Koperasi BAM Terancam Dicabut

DETAIL.ID

Published

on

Kadishut Provinsi Jambi, Akhmad Bestari. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini konflik pengelolaan lahan perhutanan sosial di Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi selama bertahun-tahun belum juga rampung.

Perseteruan antara Koperasi Bersatu Arah Maju (BAM) dengan para anggotanya, serta antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur Sungai Gelam masih terus berlarut-larut.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Akhmad Bestari mengatakan pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan leading sektor terkait untuk penyelesaian konflik ini pada Senin lalu, 20 Mei 2024.

Menurut Kadishut Bestari dalam rapat tertutup yang digelar di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi itu turut membahas tentang pembekuan izin perhutanan sosial Koperasi BAM, konflik internal di dalam tubuh Koperasi BAM dan legalitas pengurusan Koperasi BAM, serta konflik antara Koperasi BAM dengan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur dan juga keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) Bukit 12 di area kawasan lahan Koperasi BAM.

“Kami melakukan rapat karena antisipasi Kamtibmas nya, lebih ke situ. Karena ada pergerakan Suku Anak Dalam di dalam dan segala macamnya, yang memang kita ketahui bersama tidak ada Suku Anak Dalam di Sungai Gelam. Lebih kepada ke situnya sih,” kata Akhmad Bestari saat dijumpai wartawan di ruang kerjanya belum lama ini.

Terkait dengan pembekuan izin perhutanan sosial Koperasi BAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebut telah memberikan waktu selama 1 tahun kepada Koperasi BAM untuk menindaklanjutinya.

“Jadi kemarin kami minta kepada Dinas Koperasi Kabupaten Muarojambi untuk membereskan, melegalisasi pengurus Koperasi BAM itu yang mana, yang sesuai aturan, yang disahkan oleh Dinas Koperasi nanti. Nah kita menunggu itu. Hasil itulah nanti kita kirim ke Jakarta, untuk sebagai bahan penilaian apakah Koperasi BAM ini dicabut pembekuannya atau memang dianggap tidak berlaku lagi, sehingga izin perhutanan sosialnya dicabut,” ujar Bestari.

Kalau berdasarkan penuturan Bestari ada banyak faktor yang menyebabkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan Koperasi BAM dibekukan. Di antaranya Koperasi BAM tidak mengakui Surat Keputusan Revisi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Koperasi BAM Nomor: SK.4035/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020.

Kemudian munculnya konflik internal di tubuh Koperasi BAM. Koperasi BAM juga disebut tidak pernah menghadiri undangan dan rapat pembinaan. Koperasi BAM juga dikatakan melanggar kewajiban terkait dengan rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan dan Koperasi BAM juga tidak membayar provisi sumber daya hutan serta tidak melaksanakan tata hasil hutan.

“Banyak faktor, salah satunya anggota koperasinya itu sekarang sedang ribut, sedang pecah, saling mengklaim, ini harus dibereskan dulu. Kedua, kewajiban dia bayar PNBP belum dilaksanakan selama ini. Ketiga ada kewajiban untuk menanam tanaman kehutanan belum juga dilakukan. Ketika Koperasi BAM tidak melaksanakan itu dalam satu tahun ini, ya mungkin saja izin perhutanan sosialnya akan dicabut,” katanya.

Sementara itu terkait perseteruan antara Koperasi BAM dan Kelompok Tani Hutan Karya Makmur, Bestari menerangkan, Koperasi BAM yang diketuai oleh Syarpani alias Pepen tidak mengakui SK Menteri LHK milik Kelompok Tani Hutan Karya Makmur.

“Nah ini sekalian mau dibereskan. Rapat kemarin untuk memastikan bahwa harus diklirkan dulu anggota Koperasinya ini. Setelah diklirkan, baru kita menjelaskan nanti bahwa di areal 691 hektare itu sudah menjadi 501 hektare, karena sudah ada hak Kelompok Tani Karya Makmur,” katanya.

Menurut Bestari SK Menteri LHK yang dimiliki oleh Kelompok Tani Hutan Karya Makmur untuk pengelolaan lahan seluas kurang lebih 210 hektare di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi itu sah dan legal.

Persoalan kemudian terdapat penolakan dari Koperasi BAM pun menurutnya menjadi tugas Dinas Koperasi Kabupaten Muarojambi untuk menyelesaikannya.

“Makanya kita minta Dinas Koperasi Muarojambi untuk mensahkan yang mana sesungguhnya pengurus Koperasi Bersatu Arah Maju itu ,” katanya.

Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bambang Yulisman juga mengungkap lebih jauh bahwa sebelum dilakukan pembekuan izin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat melayangkan teguran tertulis kepada Koperasi BAM di bulan Maret 2023 lalu. Dengan konsekuensi jika teguran tertulis tersebut tak diindahkan Koperasi BAM, maka akan dilakukan pembekuan izin.

“Tapi pada Juli 2023 kemarin ditinjaulah oleh Balai PSKL, ternyata tidak ada perubahan juga, tidak ada pembenahan. Oleh karena itu pada 1 Maret 2024 dikeluarkanlah SK pembekuan,” kata Bambang Yulisman.

Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Diskoperindag Kabupaten Muarojambi, Irwanto pun mengungkap bahwa pihaknya sudah menyurati Koperasi BAM untuk segera melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pembentukan pengurus Koperasi BAM yang baru.

“Sudah kami masukan suratnya, tapi belum tahu juga tindak lanjutnya,” kata Irwanto kepada wartawan, Jum’at, 24 Mei 2024.

Menurut Kabid Koperasi dan UMKM Muarojambi tersebut, RAT sekaligus pemilihan pengurus baru Koperasi BAM harus dilaksanakan paling lambat pada Juni 2024 sebab kepengurusan Koperasi BAM yang diketuai oleh Syarpani alias Pepen telah habis masa kepemimpinannya sejak Desember 2023 lalu.

“Kalau lewat dari Juni maka akan kami beri surat peringatan lagi, kami laporkan ke Kementerian,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DAERAH

MenPAN-RB Apresiasi Sistem Pemantauan Arus Mudik-Balik Lebaran Milik Korlantas: Reformasi Birokrasi dalam Transformasi Digital

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum menerima kunjungan MenPAN-RB, Rini Widyantini dan WamenPAN-RB, Purwadi Arianto di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta.

Kedatangannya kali ini dalam rangka mengecek kesiapan Korlantas Polri dalam memonitoring pergerakan masyarakat pada saat libur lebaran melalui Posko Operasi Ketupat 2025.

“Saya berkunjung ke Korlantas, karena Kakorlantas menjadi salah satu leading sector dalam bagaimana mengamankan arus mudik selama masa libur Lebaran. Kami memang ditugaskan untuk memastikan instansi pemerintah melayani masyarakat dan kami sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan layanan publik untuk masyarakat,” kata MenPAN-RB.

Berkaitan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN, MenPAN-RB juga menyebut hal ini juga berkaitan dengan bagaimana dukungan pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan mudik lebaran nanti.

“Untuk para ASN ini, kita sudah memberikan kebijakan bekerja secara di luar. Jadi para ASN bisa bekerja di tempat dimana mereka tinggal. Kami juga memastikan tata kelola yang layak dalam koordinasi pelaksanaan kelancaran arus mudik ini,” ujar Rini.

Selain itu, MenPAN-RB mengapresiasi peralatan dan alutista yang dimiliki oleh Korlantas dalam mengawaki pemantauan arus mudik-balik Libur Lebaran 2025. Hal ini tentunya selaras dengan program pemerintah terkait transformasi digital.

“Jadi Kakorlantas memanfaatkan integrasi data di dalam memastikan layanan terkait mereka saling terkoneksi sehingga sulit lagi pada instansi pemerintah ketika akan mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang selalu kita dengungkan yakni transformasi digital,” ucap dia.

Lebih lanjut, Kakorlantas Polri mengungkapkan bahwa kebijakan WFA ini tentunya sangat berpengaruh kepada pengendalian arus lalu lintas pada momen mudik lebaran. Terlihat bahwa situasi arus lalu lintas sejak H-10 sudah cukup terurai akibat kebijakan WFA bagi ASN ini.

“Saya sangat bangga sekali, hari ini kami dikunjungi Bu Menteri langsung mengecek kesiapan Korlantas Polri dan stakeholder lainnya. Hari ini hari ketiga Operasi Ketupat, jadi kebijakan pemerintah yang Work From Anywhere (WFA) ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik,” tutur Kakorlantas.

“Jadi arus mudik ini diperkirakan akan terurai dengan baik dari awal, sehingga ketika nanti kita evaluasi traffic countingnya apakah nanti di H-3 itu arus puncak kemungkinannya nanti akan kita lihat dulu,” ujarnya lagi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kakorlantas menuturkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 30 persen arus lalu lintas menuju Trans Jawa dan Sumatera selama tiga hari pelaksanaan Operasi Ketupat terhitung sejak tanggal 23 Maret kemarin dibandingkan dengan tahun lalu.

“Hari pertama itu ada kenaikan di H-10 dari tahun lalu itu ada kenaikan 35 persen ini cukup bagus artinya betul terurai. Hari kedua itu (kenaikan) 22 persen tetapi keseluruhannya saya ambil tiga hari ini dulu menuju ke Jawa dan Sumatera itu sudah 30 persen artinya ini sangat terurai sekali,” tuturnya.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Komisi IX DPR RI Putih Sari Beri Edukasi dan Informasi di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bekasi – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, drg. Hj. Putih Sari gelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) obat dan makanan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di gedung serbaguna Ganda Agung Sports, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepatnya pada Selasa, 25 Maret 2025.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Gerindra Drg Putih Sari mengatakan menghimbau dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana memilih obat yang aman dan cara menggunakannya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menghindari obat-obatan yang tidak jelas.

“Jangan lupa untuk selalu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (klik) sebelum konsumsi pangan. Kami menemukan adanya pangan kadaluarsa hingga pangan rusak,” ucapnya.

Ia mengatakan perlunya kehati-hatian dari masyarakat untuk tidak mudah tergiur kepada penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tadi masyarakat banyak memahami apa yang telah disampaikan, bagaimana membeli obat terbaik atau keamanan pangan.

“Terkait zat kimia yang memang tidak boleh terkandung didalam suatu makanan, masyarakat harus menghindarinya,” ujarnya.

Selain itu juga, pihaknya menghimbau kepada seluruh kelompok masyarakat, aparatur pemerintah mulai dari Pemerintahan Desa hingga Kabupaten, untuk sama-sama monitoring obat-obatan yang tidak memiliki kejelasan.

“Jadi masyarakat bersama-sama mengawasi lingkungan sekitar. Kalau ada oknum yang menawarkan obat-obatan tidak jelas fungsinya, harus diwaspadai,” tuturnya.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

DAERAH

Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko, Wujud Nyata TNI dengan Rakyat

DETAIL.ID

Published

on

Dandim Sarko, Letkol Inf Suyono saat gelar bazar Ramadhan di Makodim Sarko. (ist)

DETAIL.ID, Merangin – Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dan mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, Kodim 0420/Sarko menggelar Bazar Ramadhan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0420/Sarko, Letkol Inf Suyono, S.Sos, dan diselenggarakan oleh seluruh personel staf Kodim 0420/Sarko. Bazar Ramadhan ini bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat.

Bertempat di halaman Makodim 0420/Sarko, Bazar Ramadhan yang berlangsung ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, mulai dari bahan makanan, takjil, hingga pakaian, yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Sebagai tambahan, pengunjung juga dapat menikmati aneka hidangan khas Ramadhan yang menggugah selera, yang disiapkan dengan penuh perhatian oleh personel TNI.

“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen TNI yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa TNI bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya Bazar Ramadhan ini, kami berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama bulan suci ini dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat,” ujar Dandim Sarko.

Lebih dari sekadar kegiatan bazar, acara ini juga mengandung pesan moral bahwa TNI selalu bersama rakyat, dan rakyat selalu ada di hati TNI. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran bazar ini, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk membeli berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

“Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko tidak hanya menyuguhkan barang dan layanan, tetapi juga menggugah semangat kebersamaan, kepedulian, dan kekompakan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan ini akan terus menjadi simbol bahwa TNI selalu hadir di hati rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Bazar Ramadhan yang di gelar melibatkan Bulog cabang Bangko, dengan menjual beragam sembako yang diserbu banyak warga masyarakat Merangin.

Reporter: Daryanto

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads