DAERAH
Dugaan Bocornya Rahasia Perusahaan Berujung ke KPPU

DETAIL.ID, Jakarta – Dugaan bocornya rahasia perusahaan ternyata bisa berujung menjadi sebuah pelaporan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Bahkan kini, seperti keterangan resmi KPPU yang diterima media, urusan dapur perusahaan tersebut sudah mulai disidangkan oleh KPPU pada Selasa, 23 Juli 2024.
Disebutkan, sidang majelis KPPU menggelar pemeriksaan pendahuluan atas perkara nomor 08/KPPU-L/2024 tentang dugaan pelanggaran pasal 23 Undang-Undang (UU) nomor 5 Tahun 1999.
Khususnya yang terkait dengan persekongkolan untuk mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Persidangan berlangsung di Kantor Pusat KPPU.
Sidang tersebut dipimpin anggota KPPU Eugenia Mardanugraha sebagai Ketua Majelis Komisi, didampingi anggota KPPU Mohammad Reza dan Hilman Pujana sebagai anggota Majelis Komisi.
Agenda persidangan adalah mendengarkan pemaparan laporan dugaan pelanggaran (LDP) oleh investigator KPPU. Perkara ini melibatkan tiga terlapor yaitu PT Maruka Indonesia (terlapor I), Hiroo Yoshida (terlapor II), dan PT Unique Solutions Indonesia (terlapor III).
Ketiganya diwakili dan dihadiri oleh Kuasa Hukum yang sama di ruang sidang KPPU pada sidang perdana tersebut.
Perkara diawali adanya laporan tentang dugaan pelanggaran ketentuan pasal 23 terkait persekongkolan dalam memperoleh rahasia perusahaan milik PT Chiyoda Kogyo
Indonesia yang dilakukan oleh ketiga terlapor.
Terlapor II merupakan mantan karyawan PT
Chiyoda Kogyo Indonesia yang setelah berhenti dari perusahaan tersebut, lalu bekerja dan
menjabat sebagai Direksi dalam perusahaan Terlapor III.
Dalam paparan LDP, investigator menjelaskan bahwa terlapor I yang merupakan perusahaan trader, sebelumnya bekerja sama dengan PT Chiyoda Kogyo Indonesia untuk membuat mesin yang dipesan oleh klien terlapor I.
Saat itu, terlapor II merupakan Direktur Teknik di PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Pada 23 Juni 2020, diketahui terlapor I mendirikan perusahaan (terlapor III), dan menunjuk terlapor II menjadi Presiden Direktur.
Dengan adanya dugaan persekongkolan antara terlapor I dan II yang membentuk perusahaan terlapor III, pekerjaan pesanan mesin industri yang dikerjakan oleh PT Chiyoda Kogyo Indonesia berpindah dikerjakan oleh terlapor III.
Pekerjaan pesanan mesin industri tersebut dikerjakan oleh pegawai-pegawai PT Chiyoda Kogyo Indonesia yang diduga telah dihasut terlapor II untuk pindah bersamanya ke perusahaan terlapor III.
Akibatnya, keuangan PT Chiyoda Kogyo Indonesia terdampak. Investigator KPPU menemukan penurunan revenue Divisi Special Purpose Machine secara signifikan sebesar Rp 112 miliar pada tahun 2019, yakni dari Rp 112 miliar pada Desember 2019 menjadi Rp 40 miliar pada Desember 2020.
Akibat persekongkolan tersebut, PT Chiyoda Kogyo Indonesia diduga menderita kerugian
sebesar Rp 63 miliar.
Dalam LDP, investigator juga memaparkan berbagai temuan yang mengarah kepada dugaan pelanggaran pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Setelah mendengarkan paparan LDP dari Investigator KPPU, Majelis Komisi akan
melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa surat dan atau dokumen pendukung) dalam LDP pada sidang
selanjutnya di Kantor KPPU Jakarta.
Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah 30 hari kerja sejak 22 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2024.
Reporter: Heno
DAERAH
Setelah BPJS Kesehatan Gratis, Pemko Padang Bersiap Luncurkan Seragam Sekolah dan LKS Gratis

DETAIL.ID, Padang – Setelah meluncurkan program BPJS Kesehatan Gratis bagi warga Kota Padang, kini Pemerintah Kota Padang bersiap meluncurkan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis bagi siswa kurang mampu di Kota Padang.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir saat memimpin Tim II Safari Subuh Ramadhan Pemko Padang di Surau Tanjung, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara pada Minggu, 23 Maret 2025.
Maigus Nasir menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan setiap anak di Kota Padang mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya perlengkapan sekolah.
“Sesuai arahan Wali Kota Padang, Bapak Fadly Amran, melalui program ini, kita ingin membantu meringankan beban para orang tua, yang sebagian dari mereka terkendala dalam membelikan baju sekolah anak-anaknya. Inshaallah ini akan kita launching menjelang tahun ajaran baru mendatang,” ujar Wawako.
Maigus menyebutkan, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan dana bantuan sosial yang mencakup pemberian seragam sekolah gratis sebesar Rp 1.000.000 per siswa Sekolah Dasar (SD) dan Rp 1.500.000 per siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Program ini menjadi langkah konkret dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Kota Padang, memastikan mereka mendapatkan fasilitas yang layak untuk menempuh pendidikan dengan baik,” ucap Maigus Nasir didampingi Camat Padang Utara, Sa’at.
Sementara itu, Ketua Surau Tanjung, Wahyu Iramana Putra menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir karena telah mengunjungi Surau Tanjung.
“Kami akan ikut serta dengan program-program Pemerintah Kota Padang, terutama dalam mendukung pendidikan bagi anak-anak di lingkungan kami,” ujar Wahyu Iramana Putra.
Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir juga memberikan bantuan hibah Pemerintah Kota Padang sebesar Rp 10 juta untuk pembangunan Surau Tanjung.
Reporter: Diona
DAERAH
PWI Jabar Tetap Solid di Bawah Kepemimpinan Hilman Hidayat

DETAIL.ID, Bandung – Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat tegaskan, pembekuan kepengurusan PWI Jawa Barat oleh Henry Ch Bangun salah alamat. Kepengurusan PWI Jawa Barat sudah jelas hanya mengakui Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sakedang.
“Jadi intinya, ada atau tidak ada surat yang mengatasnamakan Ketua PWI Pusat Henry Ch Bangun itu tidak pengaruh buat kami pengurus PWI Jawa Barat. Kita sudah putuskan berdasarkan hasil rapat pleno, bahwa PWI Jawa Barat memilih pimpinan Zulmansyah Sakedang hasil KLB 2024 di Jakarta,” kata Hilman.
Menurut Hilman, keputusan memilih pimpinan Zulmansyah sebagai Ketua PWI Pusat, bukan keputusan pribadi. Keputusan itu berdasar hasil rapat pleno Pengurus PWI Jawa Barat yang dihadiri, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat, September 2024, lalu. Rapat pleno menghasilkan keputusan bahwa Jawa Barat mendukung kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.
Hasil rapat pleno, lanjut Hilman telah menjadi dasar kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpinnya untuk melaksanakan roda organisasi sebagai mana mestinya. Karenanya, seluruh kegiatan organisasi dan administrasi organisasi hingga saat ini tidak terkendala. Aktivitas organisasi berjalan semestinya.
“Kepada pengurus PWI Jawa Barat yang berbelit, silakan saja. Tentunya akan ada konsekuensi sanksi nantinya dari PWI Pusat. Saudara Henry salah alamat membekukan PWI Jawa Barat versi KLB. Dan bagi teman-teman yang menyebrang tentu kami akan beri sanksi tegas terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.
Hilman menegaskan, seluruh pengurus PWI Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih konsisten memegang teguh hasil rapat pleno yang mengakui kepemimpinan Zulmansyah Sakedang sebagai ketua PWI Pusat.
Hal senada disampaikan sebagian besar para ketua PWI Kab/Kota se-Jawa Barat yang menegaskan masih mendukung kepemimpinan ketua PWI Pusat dan Zulmansya Sakedang, dan kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat. Hal tersebut disampaikan para ketua PWI Kab/Kota didalam WAG Forum Ketua PWI se-Jabar.
Misalnya, penegasan komitmen disampaikan ketua PWI Indramayu, Dedi Musasi, “PWI Indramayu Tetap Solid dan Satu Keputusan dibawah Komando Ketua Hilman Hidayat”. Hal senada ditulis Ketua PWI KBB, Hendra Hidayat, ”Full Suport maju terus PWI Jawa Barat”. Senada ditulis Ketua PWI Sukabumi Ikbal,” Sesuai Komitmen Bersama. Gass PWI Jabar”, Ketua PWI Cimahi juga tegaskan komitmen bersama pengurus Jabar. ”PWI Jabar Maju Terus,”.
Penegasan juga disampaikan ketua PWI Majalengka, Purwakarta, Depok, Bekasi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kuningan, Ciamis, Subang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Penegasan mereka disampaikan pada WAG para ketua maupun saat dikonfirmasi pengurus melalui sambungan seluler.
Sementara itu, pada rilis pemberitaan terkait pembekuan PWI Jawa Barat oleh ketua PWI Pusat yang mengatasnamakan Hendry Ch Bangun, tertulis beberapa nama pengurus PWI Jawa Barat dicatut masuk kepengurusan PWI Jawa Barat yang dipimpin Danang Danoroso, bentukan Hendry, seperti, H Nano Suwarno, Gyok Riswoto, Nirwan Indra, mengaku tidak tahu menahu atas pencatutan namanya dalam kepengurusan tersebut.
“Saya tidak pernah dikonfirmasi atas kesediaan menjadi pengurus bentukan Hendry. Posisi saya masih tegak lurus bersama kepengurusan PWI Jawa Barat pimpinan Hilman Hidayat,”tegas Nano.
Senada diungkapkan Gyok Riswoto yang secara tegas menolak ajakan tersebut yang disampaikan seseorang melalui pesan Whatsapp. Dalam pesan tersebut Gyok menegaskan tidak mau bergabung dan enggan menjadi bibit perselisihan. Dalam waktu dekat PWI Jawa Barat akan mengklarifikasi sejumlah anggota yang masuk tercatat menjadi pengurus bentukan Hendry Ch.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
Bupati Syukur Meninjau Jalan Tabir Timur dan Tabir Selatan

DETAIL.ID, Merangin – Guna cepat mewujudkan Merangin Baru 2030, agaknya tidak ada istilah hari libur bagi Bupati Merangin H M Syukur dan jajarannya. Betapa tidak, ia mengajak sejumlah kepala OPD pada hari libur yaitu Sabtu, 22 Maret 2025 meninjau jalan rusak.
Pertama bupati dan rombongan melihat langsung kondisi Jalan Rawa Jaya menuju Bungo Tanjung. Kondisi jalan tersebut berlubang-lubang di sejumlah titik, namun masih aman untuk dilalui.
“Jalan ini akan segera kita perbaiki, sehingga lancar untuk dilalui. Saya tidak ingin masyarakat jadi menderita gara-gara kerusakan jalan ini,” ujar Bupati didampingi Kadis Kominfo Merangin, M Arief dan Kepala BPKAD, Mashuri.
Jalan tersebut akan diperbaiki menggunakan dana Opsen 2025. H M Syukur berharap persoalan Jalan Rawa Jaya menuju Bungo Tanjung itu, segera tuntas, sehingga masyarakat nyaman melewatinya.
Selanjutnya bupati yang juga didampingi Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sahiri dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Andrei serta utusan dari Dinas PUPR Merangin bertolak ke Tabir Timur.
Bupati sempat geleng-geleng kepala, ketika menyaksikan sendiri kondisi ruas jalan menuju Kecamatan Tabir Timur tersebut. Selain licin dan berlubang-lubang, jalan itu juga berlumpur yang cukup dalam.
Tidak sedikit mobil yang terjebak dalam kubangan lumpur. Rodanya terus berputar namun mobilnya tidak bergerak sama sekali. Bahkan putaran ronda itu semakin memperdalam kubangan lumpur yang dilalui.
“Ini sangat parah sekali. Tadinya saya berharap kondisi cuaca hujan, jadi kita semua dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat di sini, tidur di jalan kita,” tutur Bupati yang mengerti betul penderitaan masyarakatnya.
Kerusakan ruas jalan menuju Kecamatan Tabir Timur itu terjadi di dua titik, tepatnya di Desa Mekar Limau Manis. Sedangkan kondisi jalan yang masuk wilayah Kabupaten Tebo tepatnya di Desa Bangun Seranten, kondisinya lebih parah lagi sepanjang 1,2 kilometer.
Bupati akan segera memperbaiki jalan di Tabir Timur tersebut, menggunakan dana Bagi Hasil Sawit (BHS) 2025. Ia berharap jalan itu nantinya akan lancar dilalui.
“la jalan ini tidak ada drainasenya akan sangat mudah tegerus air pada saat hujan. Air akan mengalir ke badan jalan dan tidak terarah, karena tidak ada parit,” ucap Bupati yang menargetkan semua jalan di Merangin lancar untuk dilalui.