Connect with us

DAERAH

Di Kabupaten Ini, KPPU Medan Sosialisasi PBJ dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

DETAIL.ID

Published

on

Kepala KPPU Kanwil I Sumbagut, Ridho Pamungkas saat berbicara tentang persaingan usaha di Bagan Siapi-api, ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). (ist)

DETAIL.ID, Bagan Siapi-api – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I Sumatera bagian Utara (Sumbagut) yang berkedudukan di kota Medan menggelar sosialisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Bagan Siapi-api, ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau.

Dari keterangan resmi yang diterima para wartawan di Medan pada Kamis, 29 Agustus 2024, disebutkan kegiatan tersebut dilakukan dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Adapun tema sosialisasi itu yakni “Persaingan Usaha yang Sehat di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkab Rokan Hilir”, dan diadakan di Hotel Kesuma, Bagan Siapi-api,

M. Nur Hidayat selaku Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Rohil membuka acara sosialisasi itu.

Hadir banyak pihak dalam acara itu, seperti perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh pejabat pembuat komitmen (PPK), kelompok kerja (Pokja), penyedia dan asosiasi pelaku usaha sektor jasa konstruksi di Rohil.

Nur Hidayat yang mewakili Bupati Rohil dalam acara itu bilang bahwa kehadiran KPPU harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pelaku usaha yang hadir.

“Khususnya untuk berkonsultasi terkait persaingan usaha dan persekongkolan tender sesuai dengan tugas dan fungsi KPPU, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sama,” ujar Nur Hidayat.

Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) PBJ Pemkab Rohil, Andri, mengatakan kegiatan sosialisasi itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

Terutama, ujar Andri, bagi penyelenggara tender terhadap hukum persaingan usaha yang mengatur terkait larangan persekongkolan tender, terutama di sektor jasa konstruksi.

Ridho Pamungkas yang menjadi pembicara utama dalam sosialisasi itu mengatakan PBJ masih mendominasi daftar laporan yang ditangani oleh KPPU.

“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Unit Kegiatan (UK) PBJ Pemkab Rohil,” ucap Ridho Pamungkas.

Ridho lalu memaparkan tugas pokok dan kewenangan (tupoknang) KPPU dalam mengemban amanat UU Nomor 5 Tahun 1999 yang terkait tentang persaingan usaha.

Secara ringkas, Ridho juga berbagi informasi terkait pengawasan dan pengalaman KPPU selaku penegak hukum persaingan usaha terutama dalam pengadaan barang dan jasa.

“Pengaturan tentang persaingan usaha tidak sehat di sektor PBJ di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi utama, yakni UU Persaingan Usaha dan Perpres PBJ beserta aturan perubahannya,” kata Ridho.

“Kedua regulasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat, adil, dan transparan dalam proses PBJ oleh pemerintah, yang merupakan sektor yang rawan terjadi penyelewengan dan praktik kolusi,” ujar ia menambahkan.

Ridho bilang, UU Persaingan Usaha mengatur larangan terhadap berbagai praktik yang menghambat persaingan usaha, termasuk persekongkolan dalam PBJ.

Dijelaskannya juga, penerapan hukum persaingan usaha adalah alat ekonomi yang sering digunakan bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, kata dia, memiliki dampak positif dalam mendorong perekonomian, di antaranya akses masuk ke pasar semakin terbuka dan membuka ruang peran pelaku usaha yang besar.

“Lalu tersedianya keragaman produk yang bisa dipilih oleh konsumen, mendorong inovasi yang berkelanjutan karena muncul pelaku usaha baru, harga barang sesuai kualitas dan layanan dan efisiensi alokasi sumber daya yang dimiliki oleh pelaku usaha,” kata Ridho merinci.

Bagi KPPU, kata Ridho, semakin banyak pelaku bisnis baru yang muncul dalam PBJ, akan semakin ketat persaingan usaha yang seharusnya akan meningkatkan kompetisi dan kualitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Persaingan usaha tidak sehat atau persekongkolan, ujar Ridho, merupakan salah satu kendala yang selalu ada dalam proses lelang PBJ di lingkungan pemerintah.

Di saat pelaksanaan PBJ dilakukan, Ridho mengatakan l, tidak hanya pelaku pengadaan itu sendiri yang rentan terhadap penyimpangan, tetapi juga pihak yang secara struktural berwenang.

“Khususnya untuk menggunakan barang dan jasa tersebut yang dapat mengintervensi pelaku pengadaan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Ridho.

Pada sesi terakhir Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU, Hardianto, menyampaikan materi terkait modus-modus dan penyelesaian kasus persekongkolan tender.

Dalam paparannya Hardianto menegaskan, bahwa dalam proses tender pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain atau pihak lain untuk mengatur pemenang tender.

Dengan memahami modus-modus yang sering digunakan oleh pelaku usaha untuk bersekongkol, Hardianto bilang Pokja atau PPK perlu berhati-hati dan tegas.

“Terutama apabila ditemukan minimal ada 2 indikasi terkait persekongkolan, maka pokja wajib menggugurkan peserta yang terindikasi tersebut,” ucapnya.

Ia menyebutkan, persekongkolan dalam lelang PBJ membuka pintu bagi praktik korupsi dengan cara yang sistematis dan terstruktur.

“Seperti dengan mengatur hasil lelang, menyalahgunakan anggaran, dan membagi keuntungan yang tidak sah,” ujar Hardianto.

“Baik pelaku usaha maupun pejabat pemerintah dapat memperoleh keuntungan pribadi yang besar. Untuk memerangi hal ini, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, transparansi yang lebih tinggi, dan penegakan hukum yang tegas” tutur Hardianto.

Reporter: Heno

DAERAH

MenPAN-RB Apresiasi Sistem Pemantauan Arus Mudik-Balik Lebaran Milik Korlantas: Reformasi Birokrasi dalam Transformasi Digital

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum menerima kunjungan MenPAN-RB, Rini Widyantini dan WamenPAN-RB, Purwadi Arianto di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta.

Kedatangannya kali ini dalam rangka mengecek kesiapan Korlantas Polri dalam memonitoring pergerakan masyarakat pada saat libur lebaran melalui Posko Operasi Ketupat 2025.

“Saya berkunjung ke Korlantas, karena Kakorlantas menjadi salah satu leading sector dalam bagaimana mengamankan arus mudik selama masa libur Lebaran. Kami memang ditugaskan untuk memastikan instansi pemerintah melayani masyarakat dan kami sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan layanan publik untuk masyarakat,” kata MenPAN-RB.

Berkaitan dengan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN, MenPAN-RB juga menyebut hal ini juga berkaitan dengan bagaimana dukungan pemerintah dalam memastikan kelancaran perjalanan mudik lebaran nanti.

“Untuk para ASN ini, kita sudah memberikan kebijakan bekerja secara di luar. Jadi para ASN bisa bekerja di tempat dimana mereka tinggal. Kami juga memastikan tata kelola yang layak dalam koordinasi pelaksanaan kelancaran arus mudik ini,” ujar Rini.

Selain itu, MenPAN-RB mengapresiasi peralatan dan alutista yang dimiliki oleh Korlantas dalam mengawaki pemantauan arus mudik-balik Libur Lebaran 2025. Hal ini tentunya selaras dengan program pemerintah terkait transformasi digital.

“Jadi Kakorlantas memanfaatkan integrasi data di dalam memastikan layanan terkait mereka saling terkoneksi sehingga sulit lagi pada instansi pemerintah ketika akan mengambil keputusan dalam keadaan darurat. Tentunya sudah sejalan dengan reformasi birokrasi yang sedang selalu kita dengungkan yakni transformasi digital,” ucap dia.

Lebih lanjut, Kakorlantas Polri mengungkapkan bahwa kebijakan WFA ini tentunya sangat berpengaruh kepada pengendalian arus lalu lintas pada momen mudik lebaran. Terlihat bahwa situasi arus lalu lintas sejak H-10 sudah cukup terurai akibat kebijakan WFA bagi ASN ini.

“Saya sangat bangga sekali, hari ini kami dikunjungi Bu Menteri langsung mengecek kesiapan Korlantas Polri dan stakeholder lainnya. Hari ini hari ketiga Operasi Ketupat, jadi kebijakan pemerintah yang Work From Anywhere (WFA) ini sangat membantu sekali kaitannya dengan arus mudik,” tutur Kakorlantas.

“Jadi arus mudik ini diperkirakan akan terurai dengan baik dari awal, sehingga ketika nanti kita evaluasi traffic countingnya apakah nanti di H-3 itu arus puncak kemungkinannya nanti akan kita lihat dulu,” ujarnya lagi.

Berdasarkan data yang dihimpun, Kakorlantas menuturkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 30 persen arus lalu lintas menuju Trans Jawa dan Sumatera selama tiga hari pelaksanaan Operasi Ketupat terhitung sejak tanggal 23 Maret kemarin dibandingkan dengan tahun lalu.

“Hari pertama itu ada kenaikan di H-10 dari tahun lalu itu ada kenaikan 35 persen ini cukup bagus artinya betul terurai. Hari kedua itu (kenaikan) 22 persen tetapi keseluruhannya saya ambil tiga hari ini dulu menuju ke Jawa dan Sumatera itu sudah 30 persen artinya ini sangat terurai sekali,” tuturnya.

Reporter: Diona

Continue Reading

DAERAH

Komisi IX DPR RI Putih Sari Beri Edukasi dan Informasi di Bidang Obat dan Makanan Kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Bekasi – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Gerindra, drg. Hj. Putih Sari gelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) obat dan makanan menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan di gedung serbaguna Ganda Agung Sports, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tepatnya pada Selasa, 25 Maret 2025.

Anggota DPR RI Komisi IX Fraksi Partai Gerindra Drg Putih Sari mengatakan menghimbau dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana memilih obat yang aman dan cara menggunakannya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui dan menghindari obat-obatan yang tidak jelas.

“Jangan lupa untuk selalu cek kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa (klik) sebelum konsumsi pangan. Kami menemukan adanya pangan kadaluarsa hingga pangan rusak,” ucapnya.

Ia mengatakan perlunya kehati-hatian dari masyarakat untuk tidak mudah tergiur kepada penggunaan obat-obatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tadi masyarakat banyak memahami apa yang telah disampaikan, bagaimana membeli obat terbaik atau keamanan pangan.

“Terkait zat kimia yang memang tidak boleh terkandung didalam suatu makanan, masyarakat harus menghindarinya,” ujarnya.

Selain itu juga, pihaknya menghimbau kepada seluruh kelompok masyarakat, aparatur pemerintah mulai dari Pemerintahan Desa hingga Kabupaten, untuk sama-sama monitoring obat-obatan yang tidak memiliki kejelasan.

“Jadi masyarakat bersama-sama mengawasi lingkungan sekitar. Kalau ada oknum yang menawarkan obat-obatan tidak jelas fungsinya, harus diwaspadai,” tuturnya.

Reporter: Yayat Hidayat

Continue Reading

DAERAH

Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko, Wujud Nyata TNI dengan Rakyat

DETAIL.ID

Published

on

Dandim Sarko, Letkol Inf Suyono saat gelar bazar Ramadhan di Makodim Sarko. (ist)

DETAIL.ID, Merangin – Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dan mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, Kodim 0420/Sarko menggelar Bazar Ramadhan.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0420/Sarko, Letkol Inf Suyono, S.Sos, dan diselenggarakan oleh seluruh personel staf Kodim 0420/Sarko. Bazar Ramadhan ini bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat.

Bertempat di halaman Makodim 0420/Sarko, Bazar Ramadhan yang berlangsung ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, mulai dari bahan makanan, takjil, hingga pakaian, yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Sebagai tambahan, pengunjung juga dapat menikmati aneka hidangan khas Ramadhan yang menggugah selera, yang disiapkan dengan penuh perhatian oleh personel TNI.

“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen TNI yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa TNI bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya Bazar Ramadhan ini, kami berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama bulan suci ini dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat,” ujar Dandim Sarko.

Lebih dari sekadar kegiatan bazar, acara ini juga mengandung pesan moral bahwa TNI selalu bersama rakyat, dan rakyat selalu ada di hati TNI. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran bazar ini, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk membeli berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

“Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko tidak hanya menyuguhkan barang dan layanan, tetapi juga menggugah semangat kebersamaan, kepedulian, dan kekompakan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan ini akan terus menjadi simbol bahwa TNI selalu hadir di hati rakyat,” ucapnya.

Sementara itu, Bazar Ramadhan yang di gelar melibatkan Bulog cabang Bangko, dengan menjual beragam sembako yang diserbu banyak warga masyarakat Merangin.

Reporter: Daryanto

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads