Connect with us
Advertisement

DAERAH

Partai Buruh Jambi Bergejolak: Ketua Diduga Kuat Sudah Duluan Mainkan Dukungan Politik pada Pilgub Mendatang

Published

on

Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Jambi, Sarif (kiri) dan Wakil Ketua II, Yoggy Sikumbang. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Partai Buruh Provinsi Jambi disinyalir tengah bergejolak, sejumlah pimpinan Exco Kabupaten/Kota merasa partai tidak dijalankan oleh pimpinan Exco Provinsi yakni Sarif sebagaimana mekanisme yang demokratis dan transparan.

Ketua Exco Partai Buruh Bungo, Ardi misalnya. Dia tampak kesal saat dikonfirmasi perihal sikap Exco Provinsi Jambi yang disinyalir diam-diam sudah memantapkan sikap untuk Pilgub November mendatang kepada petahana, sekalipun belum mendapat dukungan sepenuhnya dari Exco Kabupaten/Kota.

Ardi menceritakan bahwa Partai Buruh Provinsi Jambi sudah menyatakan dukungan ke pasangan Haris Sani pada tanggal 6 Mei 2024. Sedangkan Exco Kabupaten/Kota tidak mengetahui apa-apa perihal masalah dukungan tersebut, rapat bersama baru diinisiasi Exco belakangan.

“Baru tadi diadakan rapat. Itupun sebenarnya bukan rapat yang meminta saran atau masukan dari Kabupaten/Kota lebih kepada pengumuman dari pihak Exco Provinsi,” kata Ardi, Senin malam 12 Agustus 2024.

Ardi pun menegaskan bahwa sebagian dari Exco Partai Buruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih bersikap netral saat ini. Belum ada mendukung petahana maupun kandidat pesaingnya. Ia menggarisbawahi mekanisme partai, dimana semua dirapatkan dan diputuskan secara demokratis mulai dari fungsionaris kabupaten/kota hingga ke pusat.

Pembahasan tentang arah dukungan dimulai dari level akar rumput hingga kabupaten baru kemudian sampai ke tingkat provinsi hingga diputuskan oleh pimpinan pusat. Bukan langsung menyatakan sikap tanpa ada kesepakatan kolektif. Sebagaimana diduga terjadi dalam kepemimpinan Sarif kini.

“Prosedur itu tidak terlaksana dengan baik di Exco Provinsi Jambi. Jadi seakan-akan PB ini bukan partai, lebih kepada ormas milik segelintir orang,” ujarnya, kesal.

Atas segala persoalan yang terjadi, Ketua Exco Partai Buruh Bungo itu pun menilai jika Ketua Exco Partai Buruh Provinsi telah menyalahi AD/ART partai. Dia juga menyinggung soal evaluasi pasca Pemilu Februari lalu yang tak pernah terlaksana oleh Exco Provinsi hingga kini.

Menyikapi kondisi Exco Partai Buruh Provinsi Jambi yang sarat akan sejumlah dinamika miring, Ketua Exco Bungo itu bilang dalam waktu dekat pihaknya bakal berkoordinasi dengan Exco Kab/Kota se-Provinsi Jambi guna mendesak Exco Provinsi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada.

“Karena kita bicara keberlanjutan partai, bukan untuk kepentingan seseorang saja,” katanya.

Keterlibatan Penuh Unsur Pimpinan Exco Kabupaten/Kota Tuai Polemik

Pimpinan Partai Buruh di kabupaten lain, yakni Sekretaris Exco Partai Buruh Tanjungjabung Timur Yono juga bersuara. Soal rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Exco Provinsi Jambi secara daring dan luring bersama para Ketua Exco Kabupaten/Kota pada Senin 12 Agustus 2024.

Yono, mengaku kecewa sebab rapat tampak diatur eksklusif oleh Exco Provinsi padahal pembahasan arah dukungan dalam Pilkada mendatang merupakan hal yang seharusnya diketahui dan diikuti oleh pengurus inti tiap kabupaten/kota. Hal ini guna memastikan agar arah dukungan tidak dimainkan sepihak.

Sama seperti Ketua Exco Bungo, Yono mengaku bakal menempuh langkah selanjutnya yakni berkoordinasi dengan pengurus-pengurus partai buruh di tingkat Kabupaten/Kota. Dia tak gentar dengan kemungkinan sanksi yang ada di depan.

“Gimana ini. Ya bagus terus terang. Kalau mau diberhentikan-berhentikan gitunah,” katanya.

Sementara itu Ketua Exco Partai Buruh Batanghari, Tohar Sembiring mengakui soal arah dukungan Exco Partai Buruh Provinsi Jambi sudah mulai mengemuka. Namun ia belum bicara secara gamblang lantaran rekomendasi resmi dari pusat belum turun.

Soal isu pengambilan keputusan arah dukungan bagi petahana di Pilgub Jambi mendatang yang dinilai tidak demokratis alias tidak sepenuhnya melibatkan Exco Kabupaten/Kota. Tohar bicara lain. Dia terkesan membela pihak Exco Provinsi, sekalipun dia meragukan kepastian petahana bakal menerima teken kontrak politik dengan partai yang dipimpin Sarif itu.

“Bukan tidak sepenuhnya dilibatkan. Kita kan berdasarkan ketentuan yang ada dari pusat kan gitu. Memang kepastian Al Haris ini mau menerima kita belum ada, karena kan kita partai gurem. Jadi kita, Ketua DPW sudah beberapa kali silaturahmi. Tapi kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Ketua DPW Provinsi sudah ada sinyal, nanti semua akan diikutkan dalam rapat,” ujarnya.

Ketua Exco Provinsi Main Aman

Sementara Ketua Exco Partai Buruh Jambi Sarif mengaku belum ada kepastian soal arah dukungan partai yang dipimpinnya dalam Pilgub November mendatang. Menurutnya semua masih dalam proses.

Disinggung isu beredar di internal partai yang mencuat keluar belakangan soal dukungan kepada petahana yakni Haris Sani dan rekom yang bakal segera diserahkan ke pusat, Sarif tetap mengaku bahwa hal itu belum pasti. Sekalipun ia mengakui bahwa komunikasi dan silaturahmi sudah terjalin dengan sosok petahana.

“Kalau kita bicara pasti mendukung itukan rekom ada. Itukan keputusan pusat. Kita sedang mengarah ke sana, proses ke sana,” kata Sarif.

Kalau berdasarkan cerita Sarif saat disinggung soal mekanisme perumusan rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah provinsi, dia mengklaim tidak mengesampingkan komunikasi dengan kabupaten. Namun dia tak menegaskan terkait persoalan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Exco Bungo.

“Kita bicara jugalah dengan kawan-kawan di tingkat kabupaten. Bahwa arah dukungan kita ke sana, bagaimana sikapnya itu aja,” katanya.

Soal rapat dengan Exco Kabupaten/Kota terkait nama yang bakal direkom, dia tak menampik beberapa Exco Kabupaten/Kota yang tidak bersepakat dengannya. Namun dia tak terlalu ambil pusing, karena menurutnya politik itu dinamis. Dia juga mengaku tak ingat jelas pengurus daerah yang menyatakan tidak bersepakat dengannya.

Sementara itu dikaitkan dengan dukungan dari Forkom Partai Non Parlemen, sebagaimana ramai di media massa Sarif blak-blakan cawe-cawe mendukung petahana Haris Sani pada Pilgub mendatang, pun berubah sama seperti politisi pada umumnya.

Dikonfirmasi media dia bilang begini. “Sebenarnya kita mendukung petahana itu belumlah. Selama ini kitakan masih membangun silaturahmi komunikasi. belum ada ketentuan kita mendukung belum.”

Dia pun menyatakan tak mempersoalkan ketika ada partai dalam Forkom Non Parlemen yang mendukung kandidat lain. Sebab Forkom memang dibangun untuk meningkatkan nilai tawar partai yang tak punya kader dalam parlemen.

“Ketika memang ada kepentingan partai yang lebih dominan disitu, ya silakan saja enggak apa,” kayanya.

Wakil Ketua II Bongkar Sejumlah Borok

Sementara itu Wakil Ketua II Exco Partai Buruh Jambi Yoggy Sikumbang mengingatkan kembali tujuan Partai Buruh didirikan. Sama seperti sejumlah ketua Exco Kab/Kota dia pun merasa bahwa Partai Buruh Jambi di bawah kepemimpinan Sarif sudah jauh dari harapan.

Semua keputusan kebijakan disebut-sebut diputuskan secara sepihak tanpa adanya rapat-rapat, tanpa ada koordinasi yang jelas. Salah satu yang menohok, kata Yoggy, pada 27 Mei 2024 tiba-tiba muncul di beberapa media massa tentang dukungan untuk petahana.

“Ini yang membuat kita terperanjat. Padahal sekelas Presiden Exco Pusat saja melibatkan seluruh exco Provinsi dalam menentukan pilihan pada Pilpres kemarin,” kata Yoggy, Selasa 13 Agustus 2024.

Dia pun menyikapi serius persoalan ini sebab menilai ada ketidakpahaman Ketua Exco Partai Buruh Jambi dalam menjalankan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART tentang teknis pengambil keputusan.

Pasca pemberitaan di media terkait dukungan ketua Partai Buruh Jambi, dia mengaku mulai banyak pertanyaan muncul dari tingkat Kabupaten. Namun Yoggy sendiri sebagai salah satu pengurus Exco Provinsi mengaku bingung dan aneh sebab ia pun tidak tahu menahu soal sikap yang dilontarkan oleh Ketua Partai tersebut.

“Saya sendiri yang juga bagian dari exco Provinsi tidak tahu menahu terkait aksi main duluan ketua exco Jambi ini, saya mencoba mengakomodir kritik-kritik kawan kawan kepengurusan kab/kota dan terjadilah dinamika di grup wa yang berujung kaburnya ketua Exco Provinsi Jambi dari grup wa tersebut,” ujarnya.

Sebuah sikap yang sangat disayangkan menurut Yoggy, sebab keterlibatan semua elemen itu wajib dalam menentukan keputusan, apalagi terkait Pilgub yang jelas-jelas menyangkut nasib partai 5 tahun ke depan. Dia mencontohkan dalam mekanisme Partai ada yang namanya konstituen recall, itu membuktikan betapa kuatnya pengaruh akar rumput di Partai ini. “Namun itu ditabrak saja oleh Ketua kita ini,” katanya.

Ditanya pandangan soal isu konsolidasi yang bakal digelar oleh sejumlah Exco Kab/Kota menyikapi Ketua Exco Provinsi Jambi. Yoggy berujar hal itu sah-sah saja. Karena sejatinya bagi dia partai itu menjadi sarana pendidikan rakyat bukan malahan menjadi sarana pembodohan rakyat apalagi menakuti-nakuti rakyat. Kritik-kritik yang muncul di tubuh Partai tidak boleh dicap sebagai tindakan tidak beradab dan tidak beretika.

“Perlu saya sampaikan partai progresif tidak akan pernah sanggup dipimpin oleh orang tua konservatif,” katanya menggaris bawahi.

Atas semuanya, dia menyampaikan bahwa terdapat hal yang lebih penting dibicarakan terkait keberlangsungan Partai Buruh Jambi. Tidak perlu ribut-ribut soal rekom Pilkada sementara internal carut-marut. Masalah lain juga dikemukakan oleh dia.

“Mulai dari aturan yang dilanggar sampai ke permasalahan transparansi keuangan partai yang tidak jelas, saya dan beberapa kepengurusan kabupaten/kota sedang menyiapkan surat ke Exco Pusat terkait perlu diadakannya evaluasi total di tubuh Partai Buruh Jambi ini,” katanya.

Awak media mencoba mengkonfirmasi sejumlah Ketua Exco Kabupaten/Kota, beberapa tidak merespons. Ada juga yang menyampaikan keluhan serupa namun enggan untuk dikutip. Sementara Yoggy tegas menyampaikan usai melihat kondisi partai hari ini, dia mengingatkan kembali dasar serta cita-cita awal berdirinya partai.

“Saya mengimbau kepada kawan-kawan, kader dan simpatisan Partai Buruh Jambi bahwasanya Partai Buruh Jambi bukan milik satu organisasi dan bukan milik satu orang,” katanya. “Kita semua punya hak yang sama di partai ini, kekeliruan dan kesalahan mesti di perbaiki bukan malah didiamkan dan sibuk mencari pembenaran.”

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Cikeas – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) yang diikuti oleh 40 jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kementerian ATR/BPN pada Selasa, 11 Agustus 2026. Baginya, seorang ASN harus terbentuk dan terbina menjadi insan yang bersemangat mempermudah urusan masyarakat.

“Semangat kita adalah mempermudah rakyat. Kenapa kita harus mempermudah rakyat? Karena birokrasi memang dibuat untuk mempermudah,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN saat membuka PRESTASI di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN.

PRESTASI ini untuk pertama kalinya diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas ASN melalui pendidikan antikorupsi. Angkatan pertama PRESTASI terdiri dari 40 peserta yang meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN.

Di hadapan jajarannya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa semangat mempermudah masyarakat perlu diwujudkan melalui perilaku aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal itu penting dipedomani bagi jajaran Kementerian ATR/BPN yang 75-80% tugas pokoknya adalah pelayanan publik, terutama di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Dengan adanya pelatihan ini saya sangat sungguh gembira karena terkait dengan transformasi pelayanan yang sudah dan sedang kita lakukan. Kunci dari transformasi pelayanan yang saat ini kita kerjakan itu adalah kami sudah membuat rumus, berkali-kali saya sampaikan, tergantung dengan dua S: Sistem dan Sinten (SDM). Pelatihan kali ini meningkatkan kualitas Sinten,” kata Menteri Nusron.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo menjelaskan bahwa PRESTASI diarahkan untuk membangun mentalitas dan moralitas agar setiap ASN memiliki kemauan untuk tidak melakukan korupsi, termasuk ketika terdapat kesempatan untuk melakukannya. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan, dengan pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun integritas.

“Integritas itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Apa yang kita katakan benar, ya benar. Apa yang kita katakan salah, ya salah. Apa yang kita katakan di depan, jangan korupsi, di belakang juga kita tidak boleh korupsi. Itu namanya berintegritas,” tutur Ibnu Basuki Widodo.

Melalui PRESTASI, Kementerian ATR/BPN bersama KPK mendorong penguatan integritas ASN yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sehari-hari. Penguatan tersebut diharapkan membentuk budaya kerja yang berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam setiap pelayanan pertanahan dan tata ruang.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan dan Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto. Turut hadir, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi pada KPK, Yonathan Demme Tangdilintin. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Pasuruan Salurkan Bantuan 150 RTLH dari Anggaran APBD 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Penyerahan secara simbolis bantuan sosial di tahun 2026 rumah yang tidak layak huni di Kelurahan Belandongan sekitar 150 unit telah dianggarkan dari APBD Kota Pasuruan

Pemerintah Kota Pasuruan memberikan pelayanan dan mengupayakan program rumah yang tidak layak huni melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Wali Kota Pasuruan Dr. H. Adi Wibowo, S.T.P,M.Si menyerahkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada 150 penerima secara simbolis pada Rabu, 12 Agustus 2026. Ia menyampaikan, program ini masih belum terlaksana penuh atau secara maksimal masih berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan oleh karena itu pemerintah membutuhkan informasi dan kerja sama kepada masyarakat Kota Pasuruan.

“Dari 150 penerima manfaat ini terbagi di empat kecamatan dan bantuan ini menyangkut infrastruktur rumah. Harapan saya program dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Ia menegaskan penerima bantuan merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan indikator yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Adi Wibowo.

Ia berharap para penerima manfaat bantuan rumah tidak layak agar bisa menjaga dan merawat karena program ini masih membutuhkan waktu selama 10 tahun baru bisa mendapatkan program RTLH lagi.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Akung Novajanto Sodiq Nuch. ST mengatakan, sosialisasi serta penyerahan secara simbolis bantuan sosial yang dihadiri oleh Wali Kota Pasuruan dan Wakil Wali Kota serta didampingi jajaranya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau pemerintah sangat peduli kepada masyarakat yang masih kurang mampu di tahun 2026 dialokasikan sejumlah 150 program rumah tidak layak huni yang dicover oleh APBD.

“Karena program ini harus selesai dalam waktu 6 bulan yang berbagi 30 atau 40 agar masyarakat bisa merasakan kenyamanan di tahun 2026 kami tetap mengupayakan program rumah tidak layak huni dengan syarat desil satu sampai desil empat dimana hal tersebut juga pasti buat stimulus,” kata Kepala Dinas Perkim.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Koordinasikan Sertipikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., didampingi jajaran, melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin terkait pengelolaan dan sertipikasi aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin.

Kedatangan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin disambut langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Merangin, Mashyuri, S.E., M.Si. Pertemuan tersebut menindaklanjuti arahan Bupati Merangin sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam memastikan aset tanah milik pemerintah daerah memiliki kepastian administrasi dan status hukum yang jelas.

Pembahasan utama dalam koordinasi tersebut berfokus pada sertipikasi aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin. Langkah ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tertib administrasi aset daerah, sekaligus memberikan kepastian mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pengamanan aset pemerintah melalui sertipikasi tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum terhadap aset negara/daerah, mencegah potensi sengketa dan permasalahan pertanahan di kemudian hari, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Tertib administrasi aset, kuat kepastian hukumnya, dan optimal pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs