DAERAH
Partai Buruh Jambi Bergejolak: Ketua Diduga Kuat Sudah Duluan Mainkan Dukungan Politik pada Pilgub Mendatang
DETAIL.ID, Jambi – Partai Buruh Provinsi Jambi disinyalir tengah bergejolak, sejumlah pimpinan Exco Kabupaten/Kota merasa partai tidak dijalankan oleh pimpinan Exco Provinsi yakni Sarif sebagaimana mekanisme yang demokratis dan transparan.
Ketua Exco Partai Buruh Bungo, Ardi misalnya. Dia tampak kesal saat dikonfirmasi perihal sikap Exco Provinsi Jambi yang disinyalir diam-diam sudah memantapkan sikap untuk Pilgub November mendatang kepada petahana, sekalipun belum mendapat dukungan sepenuhnya dari Exco Kabupaten/Kota.
Ardi menceritakan bahwa Partai Buruh Provinsi Jambi sudah menyatakan dukungan ke pasangan Haris Sani pada tanggal 6 Mei 2024. Sedangkan Exco Kabupaten/Kota tidak mengetahui apa-apa perihal masalah dukungan tersebut, rapat bersama baru diinisiasi Exco belakangan.
“Baru tadi diadakan rapat. Itupun sebenarnya bukan rapat yang meminta saran atau masukan dari Kabupaten/Kota lebih kepada pengumuman dari pihak Exco Provinsi,” kata Ardi, Senin malam 12 Agustus 2024.
Ardi pun menegaskan bahwa sebagian dari Exco Partai Buruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih bersikap netral saat ini. Belum ada mendukung petahana maupun kandidat pesaingnya. Ia menggarisbawahi mekanisme partai, dimana semua dirapatkan dan diputuskan secara demokratis mulai dari fungsionaris kabupaten/kota hingga ke pusat.
Pembahasan tentang arah dukungan dimulai dari level akar rumput hingga kabupaten baru kemudian sampai ke tingkat provinsi hingga diputuskan oleh pimpinan pusat. Bukan langsung menyatakan sikap tanpa ada kesepakatan kolektif. Sebagaimana diduga terjadi dalam kepemimpinan Sarif kini.
“Prosedur itu tidak terlaksana dengan baik di Exco Provinsi Jambi. Jadi seakan-akan PB ini bukan partai, lebih kepada ormas milik segelintir orang,” ujarnya, kesal.
Atas segala persoalan yang terjadi, Ketua Exco Partai Buruh Bungo itu pun menilai jika Ketua Exco Partai Buruh Provinsi telah menyalahi AD/ART partai. Dia juga menyinggung soal evaluasi pasca Pemilu Februari lalu yang tak pernah terlaksana oleh Exco Provinsi hingga kini.
Menyikapi kondisi Exco Partai Buruh Provinsi Jambi yang sarat akan sejumlah dinamika miring, Ketua Exco Bungo itu bilang dalam waktu dekat pihaknya bakal berkoordinasi dengan Exco Kab/Kota se-Provinsi Jambi guna mendesak Exco Provinsi untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada.
“Karena kita bicara keberlanjutan partai, bukan untuk kepentingan seseorang saja,” katanya.
Keterlibatan Penuh Unsur Pimpinan Exco Kabupaten/Kota Tuai Polemik
Pimpinan Partai Buruh di kabupaten lain, yakni Sekretaris Exco Partai Buruh Tanjungjabung Timur Yono juga bersuara. Soal rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan Exco Provinsi Jambi secara daring dan luring bersama para Ketua Exco Kabupaten/Kota pada Senin 12 Agustus 2024.
Yono, mengaku kecewa sebab rapat tampak diatur eksklusif oleh Exco Provinsi padahal pembahasan arah dukungan dalam Pilkada mendatang merupakan hal yang seharusnya diketahui dan diikuti oleh pengurus inti tiap kabupaten/kota. Hal ini guna memastikan agar arah dukungan tidak dimainkan sepihak.
Sama seperti Ketua Exco Bungo, Yono mengaku bakal menempuh langkah selanjutnya yakni berkoordinasi dengan pengurus-pengurus partai buruh di tingkat Kabupaten/Kota. Dia tak gentar dengan kemungkinan sanksi yang ada di depan.
“Gimana ini. Ya bagus terus terang. Kalau mau diberhentikan-berhentikan gitunah,” katanya.
Sementara itu Ketua Exco Partai Buruh Batanghari, Tohar Sembiring mengakui soal arah dukungan Exco Partai Buruh Provinsi Jambi sudah mulai mengemuka. Namun ia belum bicara secara gamblang lantaran rekomendasi resmi dari pusat belum turun.
Soal isu pengambilan keputusan arah dukungan bagi petahana di Pilgub Jambi mendatang yang dinilai tidak demokratis alias tidak sepenuhnya melibatkan Exco Kabupaten/Kota. Tohar bicara lain. Dia terkesan membela pihak Exco Provinsi, sekalipun dia meragukan kepastian petahana bakal menerima teken kontrak politik dengan partai yang dipimpin Sarif itu.
“Bukan tidak sepenuhnya dilibatkan. Kita kan berdasarkan ketentuan yang ada dari pusat kan gitu. Memang kepastian Al Haris ini mau menerima kita belum ada, karena kan kita partai gurem. Jadi kita, Ketua DPW sudah beberapa kali silaturahmi. Tapi kita tunggu aja dalam waktu dekat ini. Ketua DPW Provinsi sudah ada sinyal, nanti semua akan diikutkan dalam rapat,” ujarnya.
Ketua Exco Provinsi Main Aman
Sementara Ketua Exco Partai Buruh Jambi Sarif mengaku belum ada kepastian soal arah dukungan partai yang dipimpinnya dalam Pilgub November mendatang. Menurutnya semua masih dalam proses.
Disinggung isu beredar di internal partai yang mencuat keluar belakangan soal dukungan kepada petahana yakni Haris Sani dan rekom yang bakal segera diserahkan ke pusat, Sarif tetap mengaku bahwa hal itu belum pasti. Sekalipun ia mengakui bahwa komunikasi dan silaturahmi sudah terjalin dengan sosok petahana.
“Kalau kita bicara pasti mendukung itukan rekom ada. Itukan keputusan pusat. Kita sedang mengarah ke sana, proses ke sana,” kata Sarif.
Kalau berdasarkan cerita Sarif saat disinggung soal mekanisme perumusan rekomendasi bagi pasangan calon kepala daerah provinsi, dia mengklaim tidak mengesampingkan komunikasi dengan kabupaten. Namun dia tak menegaskan terkait persoalan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Exco Bungo.
“Kita bicara jugalah dengan kawan-kawan di tingkat kabupaten. Bahwa arah dukungan kita ke sana, bagaimana sikapnya itu aja,” katanya.
Soal rapat dengan Exco Kabupaten/Kota terkait nama yang bakal direkom, dia tak menampik beberapa Exco Kabupaten/Kota yang tidak bersepakat dengannya. Namun dia tak terlalu ambil pusing, karena menurutnya politik itu dinamis. Dia juga mengaku tak ingat jelas pengurus daerah yang menyatakan tidak bersepakat dengannya.
Sementara itu dikaitkan dengan dukungan dari Forkom Partai Non Parlemen, sebagaimana ramai di media massa Sarif blak-blakan cawe-cawe mendukung petahana Haris Sani pada Pilgub mendatang, pun berubah sama seperti politisi pada umumnya.
Dikonfirmasi media dia bilang begini. “Sebenarnya kita mendukung petahana itu belumlah. Selama ini kitakan masih membangun silaturahmi komunikasi. belum ada ketentuan kita mendukung belum.”
Dia pun menyatakan tak mempersoalkan ketika ada partai dalam Forkom Non Parlemen yang mendukung kandidat lain. Sebab Forkom memang dibangun untuk meningkatkan nilai tawar partai yang tak punya kader dalam parlemen.
“Ketika memang ada kepentingan partai yang lebih dominan disitu, ya silakan saja enggak apa,” kayanya.
Wakil Ketua II Bongkar Sejumlah Borok
Sementara itu Wakil Ketua II Exco Partai Buruh Jambi Yoggy Sikumbang mengingatkan kembali tujuan Partai Buruh didirikan. Sama seperti sejumlah ketua Exco Kab/Kota dia pun merasa bahwa Partai Buruh Jambi di bawah kepemimpinan Sarif sudah jauh dari harapan.
Semua keputusan kebijakan disebut-sebut diputuskan secara sepihak tanpa adanya rapat-rapat, tanpa ada koordinasi yang jelas. Salah satu yang menohok, kata Yoggy, pada 27 Mei 2024 tiba-tiba muncul di beberapa media massa tentang dukungan untuk petahana.
“Ini yang membuat kita terperanjat. Padahal sekelas Presiden Exco Pusat saja melibatkan seluruh exco Provinsi dalam menentukan pilihan pada Pilpres kemarin,” kata Yoggy, Selasa 13 Agustus 2024.
Dia pun menyikapi serius persoalan ini sebab menilai ada ketidakpahaman Ketua Exco Partai Buruh Jambi dalam menjalankan mekanisme partai sebagaimana diatur dalam AD/ART tentang teknis pengambil keputusan.
Pasca pemberitaan di media terkait dukungan ketua Partai Buruh Jambi, dia mengaku mulai banyak pertanyaan muncul dari tingkat Kabupaten. Namun Yoggy sendiri sebagai salah satu pengurus Exco Provinsi mengaku bingung dan aneh sebab ia pun tidak tahu menahu soal sikap yang dilontarkan oleh Ketua Partai tersebut.
“Saya sendiri yang juga bagian dari exco Provinsi tidak tahu menahu terkait aksi main duluan ketua exco Jambi ini, saya mencoba mengakomodir kritik-kritik kawan kawan kepengurusan kab/kota dan terjadilah dinamika di grup wa yang berujung kaburnya ketua Exco Provinsi Jambi dari grup wa tersebut,” ujarnya.
Sebuah sikap yang sangat disayangkan menurut Yoggy, sebab keterlibatan semua elemen itu wajib dalam menentukan keputusan, apalagi terkait Pilgub yang jelas-jelas menyangkut nasib partai 5 tahun ke depan. Dia mencontohkan dalam mekanisme Partai ada yang namanya konstituen recall, itu membuktikan betapa kuatnya pengaruh akar rumput di Partai ini. “Namun itu ditabrak saja oleh Ketua kita ini,” katanya.
Ditanya pandangan soal isu konsolidasi yang bakal digelar oleh sejumlah Exco Kab/Kota menyikapi Ketua Exco Provinsi Jambi. Yoggy berujar hal itu sah-sah saja. Karena sejatinya bagi dia partai itu menjadi sarana pendidikan rakyat bukan malahan menjadi sarana pembodohan rakyat apalagi menakuti-nakuti rakyat. Kritik-kritik yang muncul di tubuh Partai tidak boleh dicap sebagai tindakan tidak beradab dan tidak beretika.
“Perlu saya sampaikan partai progresif tidak akan pernah sanggup dipimpin oleh orang tua konservatif,” katanya menggaris bawahi.
Atas semuanya, dia menyampaikan bahwa terdapat hal yang lebih penting dibicarakan terkait keberlangsungan Partai Buruh Jambi. Tidak perlu ribut-ribut soal rekom Pilkada sementara internal carut-marut. Masalah lain juga dikemukakan oleh dia.
“Mulai dari aturan yang dilanggar sampai ke permasalahan transparansi keuangan partai yang tidak jelas, saya dan beberapa kepengurusan kabupaten/kota sedang menyiapkan surat ke Exco Pusat terkait perlu diadakannya evaluasi total di tubuh Partai Buruh Jambi ini,” katanya.
Awak media mencoba mengkonfirmasi sejumlah Ketua Exco Kabupaten/Kota, beberapa tidak merespons. Ada juga yang menyampaikan keluhan serupa namun enggan untuk dikutip. Sementara Yoggy tegas menyampaikan usai melihat kondisi partai hari ini, dia mengingatkan kembali dasar serta cita-cita awal berdirinya partai.
“Saya mengimbau kepada kawan-kawan, kader dan simpatisan Partai Buruh Jambi bahwasanya Partai Buruh Jambi bukan milik satu organisasi dan bukan milik satu orang,” katanya. “Kita semua punya hak yang sama di partai ini, kekeliruan dan kesalahan mesti di perbaiki bukan malah didiamkan dan sibuk mencari pembenaran.”
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Desa Empang Benao Terima Sapi Kurban Bantuan Presiden Prabowo Seberat 826 Kg
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menerima bantuan kemasyarakatan berupa satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Prosesi serah terima bantuan ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting langsung dari Ruang Ruang MPC Bappeda Kabupaten Merangin.
Sapi kurban yang diberikan merupakan jenis Simental dengan bobot pakan mencapai 826 kilogram. Bantuan ini dialokasikan untuk masyarakat di Desa Empang Benao, Kecamatan Pamenang, dan akan disalurkan melalui pengurus Masjid Jami’ Nurul Falah.
Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Daryanto, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Presiden atas perhatian yang diberikan kepada warga Merangin.
“Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas pemberian sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) ini. Sapi tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya,” ujar Daryanto.
Daryanto juga menambahkan bahwa sapi jenis Simental tersebut tidak didatangkan dari luar daerah, melainkan dibeli langsung dari peternak lokal Merangin, yaitu Irwanto, warga Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan.
“Semoga dengan adanya kegiatan Banmas ini akan memacu para peternak lokal untuk terus mengembangkan peternakannya. Kami juga berharap di tahun-tahun mendatang Kabupaten Merangin bisa kembali mendapatkan program bantuan ini,” tuturnya. (*)
DAERAH
Tak Ada Lagi Kesalahpahaman, Bupati M. Syukur dan Delapan Temenggung Gelar Audiensi
DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin akhirnya berhasil menyelesaikan kesalahpahaman dengan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD).
Bupati Merangin, M. Syukur, menggelar audiensi langsung bersama delapan Temenggung SAD di ruang kerja Kepala Dinas Sosial pada Senin, 25 Mei 2026.
Pertemuan ini dilakukan guna meluruskan miskomunikasi terkait bantuan keramba ikan serta insiden kericuhan yang sempat terjadi di Kantor Bupati Merangin beberapa waktu lalu.
Para pemimpin adat SAD yang hadir diantaranya Temenggung Jhon Edward, Temenggung Carak, Temenggung Ngapas, Temenggung Pak Jang, Temenggung Jamal, Temenggung Stampung, Temenggung Sikar, dan Temenggung Jon.
Sementara, para pejabat yang turut mendampingi Bupati diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni, Asisten I Setda Sukoso, Kepala Dinas Sosial A. Lazik, sejumlah kepala OPD, perwakilan Forkopimda, Kepala BIN Daerah Merangin, serta Camat Tabir Ulu dan Camat Nalo Tantan.
Bupati Merangin, M. Syukur, menegaskan bahwa persoalan yang terjadi murni karena adanya miskomunikasi. Menurutnya, para Temenggung SAD sengaja datang karena ingin mendengarkan penjelasan langsung dari kepala daerah yang mereka anggap sebagai “Rajo”.
“Ini kan hanya ada miskomunikasi dan hari ini sudah kita selesaikan. Tadi sudah kita jelaskan semua, dan kami sudah saling memaafkan hal-hal yang mengganjal. Semua pihak bisa menerima dengan baik,” ujar Bupati M. Syukur saat diwawancarai usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga mengklarifikasi isu mengenai tuntutan honor para Temenggung yang sempat memicu polemik. M. Syukur meluruskan bahwa secara aturan pemerintah, tidak ada alokasi anggaran untuk honorarium jabatan Temenggung secara khusus.
“Kita masih punya rekaman pertemuan sebelumnya. Saya tidak pernah menjanjikan honor. Yang saya katakan waktu itu, gaji saya pribadi selama satu bulan silakan diambil untuk dibuatkan baju. Kalau honor dari pemerintah, aturan tidak memperbolehkan lagi,” ucap Bupati.
Ia menambahkan, jika para pemimpin SAD ingin mendapatkan honorarium resmi dari daerah, mereka harus masuk ke dalam struktur administrasi pemerintahan desa.
“Kalau mau ada honor, harus menjadi Kades, Kepala Dusun, atau Ketua RT. Nah, kalau mereka masuk dalam kepengurusan RT, baru bisa mendapatkan gaji. Tadi mereka sudah memahami hal tersebut dan meminta maaf,” tuturnya.
Ke depan, Pemkab Merangin berkomitmen untuk terus membangun komunikasi yang intens dan persuasif dengan masyarakat SAD. Bupati berharap agar kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan anak-anak warga SAD dapat terus meningkat secara bertahap.
Di akhir wawancara, M. Syukur juga memberikan imbauan tegas agar tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memanfaatkan masyarakat SAD demi kepentingan tertentu yang justru dapat merugikan mereka.
“Saya berharap komunikasi terus dijaga. Jangan sampai ada pihak tertentu yang memanfaatkan keadaan, kasihan masyarakat kita. Kita ingin warga SAD punya kehidupan dan citra baru yang lebih bagus ke depannya. Proses perbaikan kebiasaan lama ini memang bertahap, tapi alhamdulillah hari ini semua berjalan sangat baik dan saling berjiwa besar,” ujarnya. (*)
DAERAH
Ada Dugaan Pungli Program PTSL di Desa Bulukandang, Biaya Pengurusan Sertifikat Dimintai Rp 600 Ribu
DETAIL.ID, Pasuruan – Biaya pengurusan sertifikat tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur sebenarnya hanya Rp 150 ribu. Namun ada warga yang dimintai biaya Rp 600 ribu.
Salah seorang warga mengatakan, dia tak pernah diundang untuk sosialiasi soal PTSL. Menurutnya, hanya perwakilan saja yang diundang. “Saya sendiri tidak pernah diundang untuk sosialisasi akan tetapi saya mengikuti arahan sesama warga di untuk bayar Rp 600 ribu kalau ingin mendaftarkan progam PTSL,” kata warga berinisial Ubii itu pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Ia mengaku sudah membayar. “Pembayaran sudah saya lakukan sewaktu ada informasi sewaktu di tahun 2025 padahal saya dengar dari desa sebelah ada yang bayar Rp 400 ribu atau Rp 500 ribu itu agar cepat selesai saya tidak bertanya lagi,” ujarnya.
Salah satu rekan media mencoba menghubungi melalui telepon ke salah satu pemohon sekaligus oknum wartawan yang memback up program PTSL di Desa Bulukandang. Inisial Ti memaparkan melalui telepon menyebutkan kalau sekarang dialihkan ke anak media berinisial Nas. “Hubungi dia saja sekarang dia yang memback up progam PTSL,” ucapnya.
Kepala Desa Bulukandang, sewaktu hendak dikonfirmasi awak media tepatnya di lokasi perbaikan jembatan langsung menghindar pada Sabtu, 23 Mei 2026. Ia tidak mau dikonfirmasi awak media dan langsung melarikan diri dari tim media.
Ketua PTSL, Tajuli yang hendak dikonfirmasi di kantor balai desa ternyata sedang tidak berada di tempat. Salah satu perangkat desa menyarankan agar langsung menghubungi kepala desa.
Hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak terkait.
Reporter: Tina



