Connect with us

OPINI

Narkoba: Ancaman Lintas Batas yang Memerlukan Tindakan Lintas Sektor

DETAIL.ID

Published

on

PRESIDEN Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, dengan tegas menempatkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas utama dalam menjaga keamanan nasional. Sebagai seorang pemimpin bangsa dan purnawirawan perwira tinggi militer, Prabowo menilai bahwa narkoba bukan sekadar permasalahan hukum, melainkan ancaman serius bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung, Kapolri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk fokus dalam mengatasi ancaman tersebut.

Keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan narkoba mendorong wacana keterlibatan TNI melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagai respons terhadap ancaman yang semakin meluas. Wacana keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkotika melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan revisi Undang-Undang 34 Tahun 2004 telah menjadi sorotan publik dan menuai beragam tanggapan. Pemerintah berargumen bahwa meningkatnya dan meluasnya peredaran narkoba di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih agresif dan terkoordinasi. Dengan situasi darurat yang dihadapi, keterlibatan TNI dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan narkoba yang selama ini masih dikuasai oleh sindikat besar yang beroperasi lintas negara.

Pemerintah menekankan bahwa penugasan TNI dalam konteks OMSP tidak hanya akan memperkuat penegakan hukum, tetapi juga membantu aparat kepolisian dalam pengumpulan intelijen dan pengawasan di lapangan. Dengan pelatihan dan kesiapan operasional yang dimiliki, TNI diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menangani kasus-kasus besar yang sulit dijangkau oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini, TNI dapat berfungsi sebagai pendukung aktif dalam memantau dan menghentikan peredaran narkoba, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur strategis distribusi.

Namun, wacana ini tidak lepas dari kontroversi. Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkoba dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan menambah ketegangan di masyarakat. Kekhawatiran bahwa pendekatan militeristik dalam mengatasi permasalahan sosial seperti narkoba bisa mengarah pada tindakan represif yang merugikan masyarakat sipil juga perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan bahwa operasi yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan menghormati hak-hak individu.

Di sisi lain, beberapa kalangan mendukung langkah ini sebagai upaya yang tepat untuk menghadapi krisis narkoba yang telah mengakibatkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda. Mereka berargumen bahwa dengan kekuatan dan disiplin militer, TNI mampu mengatasi sindikat narkoba yang terorganisir dan berbahaya. Pendukung revisi UU 34/2004 percaya bahwa pendekatan kolaboratif antara TNI, Polri, dan masyarakat akan memberikan dampak positif dalam memberantas peredaran narkoba.

Meskipun tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI adalah bela negara, keterlibatan aktif TNI dalam memerangi narkoba juga merupakan bagian dari upaya bela negara. Narkoba dapat merusak generasi bangsa, dan pada gilirannya dapat menghancurkan negara dan bangsa itu sendiri. Dalam konteks ini, peran TNI sebagai garda terdepan dalam penanggulangan narkoba menjadi sangat relevan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh bangsa saat ini.

Narkoba bukan hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga ancaman serius terhadap keamanan dan stabilitas nasional. Peredaran narkoba yang meluas dapat memicu kejahatan terorganisir, konflik sosial, dan kerusakan moral di masyarakat. Pengguna narkoba berpotensi terlibat dalam tindak kriminal lainnya, seperti pencurian, pemerasan, atau kekerasan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan. Dengan demikian, pemberantasan narkoba dapat dilihat sebagai langkah proaktif untuk melindungi generasi muda dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.

Keterlibatan TNI dalam perang melawan narkoba tidak berarti mengesampingkan peran kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Justru, sinergi antara TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya menjadi krusial untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan efektif. TNI dapat berkontribusi dalam hal intelijen, pengawasan, dan penegakan hukum di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh polisi. Selain itu, kehadiran TNI juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga mereka lebih berani melaporkan aktivitas narkoba di sekitar mereka. Sinergi antara semua elemen bangsa, pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat merupakan kunci untuk meraih keberhasilan dalam perang melawan narkoba.

Upaya melibatkan TNI dalam perang melawan narkoba memang memerlukan sinergi dengan berbagai pihak, namun tantangan tidak berhenti di sana. Di balik layar, kekuatan narkoba juga merambah ranah politik, di mana penelitian dan pendapat ahli mengungkapkan bahwa gembong narkoba sering kali menyusup ke dalam proses politik daerah. Dengan memanfaatkan sumber daya finansial yang besar, mereka mencoba memperkuat pengaruh demi melindungi kepentingan bisnis ilegal mereka.

Penelitian dan pendapat para ahli menunjukkan bahwa gembong atau mafia narkoba sering kali berinvestasi dalam kampanye pemilihan pemimpin daerah sebagai bagian dari strategi mereka untuk melindungi dan memperluas kepentingan bisnis mereka. Mafia narkoba memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar, dan mereka memanfaatkan kekuatan ini untuk mempengaruhi proses politik.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan oleh mafia adalah mendukung calon pemimpin yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi operasi mereka. Peneliti seperti Peter Reuter menjelaskan bahwa mafia sering kali menyediakan dana kampanye untuk calon-calon yang bersedia berkompromi atau memiliki agenda yang sejalan dengan kepentingan mereka. Dengan memberikan dukungan finansial, mafia dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh para pemimpin ini akan menguntungkan bisnis narkoba. Dukungan ini bisa berupa sumbangan langsung untuk kampanye atau bahkan pengaturan untuk memfasilitasi penggalangan dana.

David Musto, seorang ahli di bidang narkotika, menekankan bahwa dukungan semacam ini menciptakan hubungan timbal balik antara mafia dan pejabat terpilih. Para pemimpin yang mendapatkan dukungan dana dari mafia mungkin merasa terikat untuk membalas budi dengan meloloskan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka, termasuk dalam hal pengurangan hukuman atau pengabaian terhadap praktik ilegal yang dilakukan oleh mafia. Dengan demikian, dukungan finansial ini menjadi instrumen yang ampuh untuk memengaruhi keputusan politik dan kebijakan publik.

Selain itu, penelitian oleh V. O. Key menunjukkan bahwa mafia dapat membentuk aliansi strategis dengan aktor politik yang memiliki kekuasaan. Melalui kolaborasi ini, mafia tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang dapat menguntungkan bisnis narkoba mereka. Dalam beberapa kasus, mafia dapat berkontribusi pada kampanye pemilihan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki pemikiran sejalan dapat terpilih menjadi pemimpin. Hal ini semakin memperkuat kekuatan mafia dalam menentukan arah kebijakan publik.

Di sisi lain, publikasi oleh Andreas Feldman menyoroti bahwa mafia narkoba sering kali memanfaatkan jaringan internasional untuk memperkuat dukungan finansial mereka terhadap pemimpin lokal. Dengan berkolaborasi dengan sindikat internasional, mafia dapat mengalirkan dana yang lebih besar untuk kampanye pemilihan, yang memungkinkan mereka untuk lebih berpengaruh di tingkat lokal. Hal ini memperburuk situasi di mana mafia tidak hanya beroperasi dalam konteks lokal, tetapi juga berintegrasi dalam jaringan politik yang lebih luas.

Dari sudut pandang sosiologis, para peneliti seperti Cynthia E. S. Bogard mencatat bahwa dukungan dana dari mafia tidak hanya berdampak pada pemimpin, tetapi juga menciptakan norma sosial yang merugikan. Ketika masyarakat menyaksikan hubungan antara mafia dan pemimpin, hal ini dapat menyebabkan erosi kepercayaan terhadap institusi politik dan menciptakan ketidakpuasan yang lebih luas. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemimpin mereka lebih mengutamakan kepentingan mafia dibandingkan kepentingan publik, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan ketidakstabilan sosial.

Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa dukungan dana dari mafia narkoba untuk pemilihan pemimpin daerah adalah strategi yang efektif dan berbahaya. Dengan menginvestasikan sumber daya keuangan mereka, mafia dapat mengendalikan dan memengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemimpin terpilih, sehingga merugikan masyarakat dan memperkuat posisi mereka dalam lingkaran kekuasaan. Memahami dinamika ini penting untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya pemberantasan narkoba dan membangun kembali integritas sistem politik.

Dalam menghadapi krisis narkoba yang mengancam stabilitas dan keamanan bangsa, sinergi antara seluruh elemen negara menjadi keharusan. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan narkoba bukan sekadar langkah defensif, tetapi merupakan strategi proaktif untuk melindungi generasi penerus dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Sebagai masyarakat, kita perlu mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan kesadaran kolektif bahwa keberhasilan dalam memerangi kejahatan ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif setiap individu. Hanya dengan bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba dan membangun tatanan sosial yang lebih sehat dan produktif. Kini saatnya untuk bertindak tegas, karena masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Pilih pemimpin yang Bersinar (Bersih dari Narkoba).

*Akademisi UIN STS Jambi

OPINI

Pilihan Jalan atau Hanya Berpetualang

DETAIL.ID

Published

on

USAI sudah Pilgub Jambi 2024. Usai sudah penghitungan. Baik penghitungan lembaga survey, quick count maupun penetapan resmi dari KPU. Baik berjenjang dari KPU Kabupaten maupun penetapan akhir KPU Provinsi Jambi. Hasilnya tidak jauh berubah. Kemenangan telak diraih oleh Al Haris-Sani. Sang incumbent yang mantap dengan peraihan 60%. Jauh dari perkiraan para ahli yang banyak meramalkan hanya mampu meraih 52%-26%.

Namun apapun hasil kemenangan Pilgub, cerita dibalik pilkada yang berlangsung selama setahun terakhir banyak memberikan pelajaran. Sekaligus cerita yang bisa ditorehkan. Sekaligus diceritakan kepada generasi muda.

Pertama. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jambi tentu saja tidak memilih yang terbaik. Tentu saja banyak putra-putra terbaik di Jambi.

Berbagai teori ilmu politik maupun sebagian aliran pemikiran, memilih pemimpin bak memilih seperti kaum Sofi. Kaum yang memang dilahirkan manusia suci dan mempunyai pemikiran yang sangat bijaksana.

Bahkan banyak sekali aliran agama yang menempatkan Pemimpin politik bak memilih seperti ulama. Lengkap pengetahuan dunia, pengetahuan agama dan perilaku yang terpuji.

Maqom ini sering digunakan untuk menangkis terhadap calon-calon yang populer. Sekaligus membentengi diri dan melindungi kandidatnya.

Sebagai pemikiran, ajaran ataupun strategi, cara-cara ini sah saja digunakan.

Namun ditengah perkembangan zaman yang begitu pesat, strategi kampanye yang setiap Pilgub yang berbeda-beda, saya memilih dengan ukuran yang paling sederhana.

Memilih pemimpin ketika dia mau mendengarkan. Mau melaksanakan janji-janjinya yang sederhana. Sekaligus dia mau mendengarkan ketika saya mengumpat, memaki bahkan menghardik kinerja.

Dia lebih banyak mendengarkan. Dia sama sekali tidak memberikan klarifikasi ataupun bantahan terhadap apa yang saya sampaikan.

Apakah terlalu sederhana itu ? Ya. Cukup sederhana.

Di dalam berbagai kesempatan, ukuran realistis yang paling mudah dijangkau, apakah dia mau mengurusi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan.

Selama itu bisa dijangkau dengan ukuran obyektif selama itu saya tetap didalam barisan. Termasuk juga kalaupun banyak yang berlarian meninggalkannya, mungkin saya orang terakhir meninggalkannya.

Sebagai manusia, tentu saja kadangkala sering dongkol, kecewa bahkan kesal. Namun ketika seseorang mau mendengarkan gerutukkan saya, lebih banyak diam ketika saya umbarkan kemarahan, itulah kemewahan saya sebagai rakyat.

Dan ketika satu persatu pertimbangan, nasihat ataupun saran kemudian diikuti, bagiku itulah seseorang pemimpin. Menjawab dengan tindakan. Bukan sekadar janji.

Kedua. Di tengah Pilgub Jambi 2024, tentu saja ada sebagian kemudian memilih berbeda barisan. Memilih kemudian berbeda bagiku tidak terlalu mengganggu pemikiran.

Namun yang menarik pemikiran tentu saja alasan kemudian ketika pernah bersama-sama kemudian memilih berbeda barisan.

Selama memilih dengan alasan prinsip dan mendasar, tentu saja respek selalu kuhargai.

Namun ketika alasan memilih bukanlah prinsip dan mendasar dan lebih mengutamakan emosi, baper, tentu saja bagiku itu kekanak-kanakan.

Padahal kutahu sang pengabar mempunyai literatur bacaan yang kuat. Sikap dan prinsip yang selama ini sempat kukagumi. Bahkan cara penyampaian yang begitu tajam tidak salah kemudian kutempatkan sebagai tokoh panutan.

Namun ketika kutahu sang tokoh kemudian meninggalkan barisan dengan alasan (mungkin bagiku konyol) seketika respekku hilang. Berganti dengan nada sentimentil yang mendayu-dayu. Persis kayak anak ABG yang lagi galau. Ketika cuma SMS, telp ataupun WA sama sekali tidak dibalas.

Padahal di ujung telepon, sang pacar malah sibuk dengan pekerjaan rutinitas yang memang memaksa tidak memegang HP.

Yang kadangkala bikin geli, selevel tokoh (kata orang bijak sering “hatinya harus jember”), yang mewarisi sikap keteladanan bersikap kekanak-kanakan justru menjadi hiburan tersendiri. Kalaupun bukan pelajaran pahit yang menjadi perjalanan hidup.

Namun apapun yang terjadi dibalik Pilgub Jambi 2024, seleksi alam begitu kejam. Hanya orang mampu menghadapi perubahan zaman yang akan bertahan.

Selain itu mereka akan tergilas dengan kehadiran generasi milenial bahkan generasi Gen Z yang tidak kenal ampun. Melumat orang-orang cengeng di kancah politik.

Dan saya kemudian memilih. Bergabung dengan generasi milenial dan generasi Gen Z untuk menertawakan “kecengengan” kaum tua yang ketika berbicara selalu menepuk-nepuk dada.

Pilgub Jambi 2024 juga mengajarkan. Kemenangan Pilgub ketika menguasai generasi millenial dan Generasi Z.

Selamat datang, Era baru. Selamat datang generasi baru. (***)

*Direktur Media Publikasi Tim Pemenangan Al Haris-Sani

Continue Reading

OPINI

Kebijakan Pajak 12%: Selektivitas untuk Barang Mewah, Strategi atau Tantangan?

DETAIL.ID

Published

on

PEMERINTAH Indonesia telah mengumumkan bahwa mereka berencana untuk menerapkan tarif PPN sebesar 12%. Rencana ini akan dimulai per 1 Januari 2025, sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, telah diputuskan bahwa kebijakan ini hanya akan berlaku untuk barang mewah. Banyak orang melihat kebijakan ini sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara dan menghalangi daya beli industri dan masyarakat tertentu.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah mengatur mekanisme pemungutan pajak atas barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Menurut pasal 1 ayat (1) UU tersebut, barang mewah adalah barang yang dalam penggunaannya tidak memberikan manfaat langsung terhadap kelangsungan hidup atau kehidupan manusia, yang menyebabkan pengenaan pajak untuk membatasi kontribusi kelangsungan hidup atau kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengenaan pajak 12% ini dimaksudkan untuk membatasi konsumsi barang tersebut.

Pandangan Pemangku Kebijakan

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meminimalisir konsumsi barang mewah yang tidak bersifat esensial bagi masyarakat umum. Ia menegaskan pentingnya melindungi rakyat kecil melalui pengecualian PPN untuk barang kebutuhan pokok.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kebijakan ini sebagai langkah yang menyesuaikan tren global dalam perpajakan dengan pelaksanaan cukup diatur melalui PMK. Ia memastikan bahwa pelaksanaannya dirancang agar tidak merugikan ekonomi rakyat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mencerminkan asas keadilan. “Kami ingin memastikan barang-barang yang memiliki kontribusi lebih besar terhadap pendapatan pajak adalah barang-barang yang memang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki daya beli tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers pada awal November 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Suara Surabaya)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Suara Surabaya)

Namun, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan kelompok barang yang akan dikenai PPN 12 persen tersebut masih akan diseleksi. Khususnya untuk objek barang yang selama ini tergolong dalam kategori Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Perspektif Pemerintah: Ini adalah Pendekatan yang Mempertimbangkan untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Kebijakan ini tentu tidak mengabaikan pandangan beberapa menteri yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang dijelaskan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kebijakan ini merupakan tindakan yang lebih strategis yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan dalam pendapatan negara dan pada saat yang sama mengatur konsumsi barang-barang mewah.

Ada kalanya Sri Mulyani menguraikan masalah ini: “Pengenaan cukai dengan tarif 12 persen pada barang-barang mewah bertujuan untuk mencegah konsumsi berlebihan barang-barang mewah dan mengarahkan konsumsi pada barang-barang yang akan produktif bagi ekonomi, selain tentu saja untuk meningkatkan pendapatan negara yang akan digunakan untuk pembangunan.”

Pendapatan yang diperoleh dari pajak barang-barang mewah dimaksudkan untuk digunakan dalam meningkatkan fasilitas publik, kesehatan, dan pendidikan, serta untuk meningkatkan kebijakan fiskal yang lebih luas yang melindungi proses pemulihan pasca-covid.

Tantangan yang Dihadapi

Tetapi kebijakan ini menghadapi beberapa masalah seperti berdampak pada daya beli konsumen. Ekonom bernama Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pengenaan pajak lebih tinggi pada barang tertentu dapat berdampak pada penurunan konsumsi, terutama untuk industri yang bergantung pada penjualan barang premium.

Potensi Kebijakan Tidak Efektif: Beberapa pengamat mengkhawatirkan pengalihan konsumsi masyarakat ke pasar gelap atau pembelian langsung di luar negeri untuk menghindari pajak tinggi.

Kompleksitas Administrasi: Penetapan barang mewah dalam kategori dapat menjadi kontroversial, terutama bagi bisnis yang menganggap kebijakan ini terlalu luas.

Pengaruh terhadap Sektor dan Lingkungan Sosial

Akan tetapi, ada juga dampak negatif dari kebijakan ini, terutama untuk industri yang langsung berhubungan dengan barang-barang mewah. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kebijakan tersebut perlu diikuti oleh kebijakan lain yang lebih memperhatikan industri dalam negeri. Dalam pernyataan tersebut, beliau menekankan: “Kita harus memastikan bahwa dampak dari kebijakan berbasis pajak tidak merugikan industri lokal.” Ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran besar terkait apa yang terjadi pada berbagai sektor, terutama yang paling berisiko tidak bisa bersaing di level global.

Secara khusus pada barang mewah yang dihasilkan di Negara kita Indonesia seperti otomotif, elektronik, atau barang fashion, maka kebijakan pajak akan mengurangi daya beli masyarakat dan juga akan memperlambat laju pertumbuhan industri yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, pemerintah menggunakan kebijakan pajak 12% pada barang mewah untuk mengontrol konsumsi barang mewah sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Namun, kebijakan ini menghadirkan beberapa kesulitan, baik dari segi bagaimana ia diterapkan di lapangan maupun bagaimana hal itu berdampak pada sektor industri tertentu. Kebijakan ini mungkin memiliki dampak negatif yang lebih besar, terutama dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dan melindungi daya beli masyarakat.

*Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI)

Continue Reading

OPINI

Pilgub Jambi 2024: Kemenangan Fakta, Kegagalan Propaganda

DETAIL.ID

Published

on

DALAM dunia yang semakin terjebak dalam pusaran informasi dan disinformasi, pepatah lama Belanda “All is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel” atau “Seberapa cepat pun kebohongan berlari, kebenaran akan mengejarnya” terasa semakin relevan. Di era digital saat ini, ketika informasi mampu menyebar secara viral dalam hitungan detik, ruang publik sering kali menjadi ajang pertarungan antara kebenaran dan manipulasi. Kebohongan, yang dirancang untuk memengaruhi emosi massa, dapat dengan mudah menciptakan ilusi kebenaran. Namun, meski lambat, kebenaran tetap memiliki daya tahan yang mampu membongkar kebohongan secara sistematis.

Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan global, tetapi juga tercermin dalam dinamika politik lokal, seperti yang terlihat dalam Pilgub Jambi 2024. Pilgub Jambi 2024 menjadi panggung nyata dari pergulatan ini. Dalam kontestasi yang panas, strategi pihak lawan tampak memanfaatkan disinformasi sebagai senjata politik untuk melemahkan kredibilitas petahana, Al Haris. Narasi negatif, fitnah personal, hingga hoaks terstruktur menyasar capaian-capaian Al Haris, seolah-olah keberhasilan yang diraihnya hanyalah mitos belaka. Di era ketika literasi digital masyarakat belum merata, pola semacam ini sering kali efektif dalam membentuk opini publik jangka pendek. Namun, strategi manipulatif ini mengabaikan satu hal mendasar, masyarakat yang telah merasakan dampak nyata dari kebijakan seorang pemimpin tidak mudah dikelabui oleh narasi kosong.

Dalam konteks ini, upaya pihak lawan untuk memanfaatkan kelemahan literasi digital di masyarakat menjadi semakin terlihat. Mereka mencoba menyulut sentimen dengan narasi bombastis, namun gagal mengukur satu hal penting, masyarakat yang telah melihat dan merasakan hasil kerja nyata memiliki dasar penilaian yang lebih konkret dibandingkan janji kosong. Program-program unggulan seperti Dumisake, peningkatan kualitas layanan publik, hingga perbaikan infrastruktur strategis menjadi bukti nyata yang sulit dibantah. Fakta-fakta inilah yang menjadi jawaban atas propaganda negatif yang dilancarkan sepanjang kampanye.

Fakta-fakta keberhasilan ini tidak hanya mampu membantah propaganda negatif, tetapi juga menjadi dasar kuat yang mendukung kemenangan Al Haris, membuktikan bahwa politik yang berlandaskan integritas dan kerja nyata tetap menjadi pilihan masyarakat. Alih-alih terjebak dalam permainan lawan yang mencoba menjatuhkannya dengan fitnah, Al Haris dan timnya tetap fokus pada narasi berbasis fakta. Mereka mengedukasi masyarakat, meluruskan informasi keliru, dan memperkuat narasi keberhasilan program-program pembangunan. Pendekatan ini bukan hanya memperkuat basis dukungan, tetapi juga mengungkap kelemahan mendasar dalam strategi lawan bahwa kebohongan, tanpa landasan fakta, tidak mampu bertahan lama.

Di sisi lain, kemenangan ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital sebagai tameng masyarakat dari manipulasi politik. Literasi digital bukan hanya tentang mengenali hoaks, tetapi juga memahami konteks informasi dan mengevaluasi sumbernya secara kritis. Masyarakat Jambi yang semakin sadar dan kritis memberikan pesan kuat bahwa mereka tidak akan lagi menjadi korban propaganda murahan.

Kemenangan ini juga menjadi tamparan bagi politik transaksional dan oportunistik. Al Haris telah menunjukkan bahwa politik yang berakar pada kinerja dan komitmen jangka panjang terhadap rakyat adalah senjata paling ampuh dalam melawan politik hitam. Dengan menjadikan fakta dan transparansi sebagai fondasi utama kampanye, ia tidak hanya berhasil meraih kepercayaan rakyat, tetapi juga memberikan standar baru dalam praktik politik lokal. Pilgub Jambi 2024 mengajarkan bahwa politik harus kembali ke esensinya melayani rakyat, bukan memanipulasi mereka.

Pada akhirnya, kemenangan Al Haris adalah cerminan dari sebuah prinsip abadi, kebenaran mungkin tertunda, tetapi ia tidak pernah kalah. Ini adalah pengingat bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk melihat melampaui kabut propaganda, menuntut integritas dari para pemimpin mereka, dan menolak jebakan politik usang yang menjual kebohongan untuk keuntungan sesaat. Pilgub Jambi 2024 bukan sekadar kemenangan politik, tetapi sebuah kemenangan moral yang mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam menilai pemimpin mereka berdasarkan kinerja nyata, bukan retorika palsu. Kemenangan ini menegaskan bahwa era manipulasi tanpa batas telah usang, dan kebenaran, dengan segala kekuatannya, akan selalu menemukan jalannya untuk mengalahkan kebohongan, membawa harapan baru bagi masa depan yang lebih baik.

Selamat atas kemenangan Al Haris dan Abdullah Sani dalam Pilgub Jambi 2024. Kemenangan ini bukan hanya refleksi dari kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang telah terbukti, tetapi juga harapan besar akan kelanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan amanat rakyat yang kini berada di pundak, semoga pasangan Haris-Sani dapat terus menjunjung tinggi kepemimpinan yang berlandaskan integritas, transparansi, dan komitmen nyata terhadap pembangunan. Dedikasi mereka dalam melayani masyarakat Jambi diharapkan dapat terus menginspirasi, memperkuat kebersamaan, dan memperkokoh fondasi kemajuan. Semoga kepemimpinan yang baru ini membawa perubahan positif yang nyata, meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, dan menjadikan Jambi semakin mantap di segala bidang. Lanjutkan.

*Akademisi UIN STS Jambi

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads