PERISTIWA
PKS PT PAL Dikuasai oleh Oknum Tak Bertanggung Jawab, PT MMJ Segera Tempuh Jalur Hukum

DETAIL.ID, Muarojambi – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT PAL yang dikelola PT MMJ sejak pertengahan tahun 2022 diduduki secara paksa oleh pihak lain yang mengklaim ada perusahaan baru bernama PT Mitra Perkasa Jaya Abadi (MPJA).
Atas pendudukan paksa PKS yang berlokasi di Desa Sidomukti, Sungaigelam, Muarojambi itu, pihak PT MMJ akan menempuh jalur hukum untuk mengambil kembali haknya.
“Kami akan melapor ke Polda Jambi. Kalau tidak ada respons, bila perlu akan kami bawa ke Mabes Polri, kita minta hak-hak PT MMJ dikembalikan,” ujar Jennis Fonsianus Hutajulu, Mill Manager PT MMJ kepada media pada Selasa, 28 Januari 2025.
Sejak Senin kemarin, 27 Januari 2025, pihak PT MMJ dilarang mengoperasionalkan pabrik. Tidak itu saja, pihak PT MPJA merusak mess karyawan. Aksi mereka juga diprakarsai oleh oknum polisi yang masih aktif.
“Tempat tinggal kita mess diduga dirusak, Mereka yang datang (AKP Robin Singarimbun, Bambang Sembiring, Yuda Prasetyo Surbakti, KTU, Mill Manager baru PT Mitra Perkasa Jaya Abadi, dan Marga Sagala Wakil Owner) langsung datang ke pabrik untuk menduduki pabrik tersebut, kami yang diusir (Mill Manager, Asisten Maintenace, KTU) pada Senin 27 Januari 2025 pukul 19.00 WIB kami disuruh ke luar dari pabrik,” ujarnya.
Saat itu, kata Jennis, pihaknya meminta kepada mereka menunjukkan legalitas perusahan baru tersebut.
“Nanti minta saja legalitas di jambi ke Pak Roy Saragih,” ujarnya menirukan perkataan pihak yang menduduki PSK tersebut.
Menurut Jennis, akibat pendudukan paksa itu, PT MMJ mengalami kerugian yang cukup besar. Dari produksi stok CPO 49 ton lebih, kernel 57 ton, TBS 84 ton ditaksir kerugian dengan nilai Rp 1,5 miliar.
“Kita minta ganti rugi, mereka telah mengganggu produk pemerintah tentang ketahanan pangan, dan mereka harus tanggung jawab,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, pihak yang menduduki PKS tersebut membenarkan PT MMJ sudah disetop.
“Perusahan PT MMJ sendiri sudah tidak ada di sini, sudah keluar dari sini. Kami sebagai korban (piutang.red) di sini atau masyarakat setempat merasa terima kasih sekali atas akan masuknya PT baru namanya PT Mitra Perkasa Jaya Abadi. Untuk legal standingnya sendiri nanti 3 atau 4 hari kemudian akan kita konferensi pers secara resmi,” ujar Wahyu Nugroho, warga setempat.
Wahyu menjelaskan jika pihak PT MMJ jika merasa terima silakan gugat secara hukum, karena ini negara hukum.
Asal tahu saja, sejak 17 Juni 2022 lalu, Arwin sebagai Direktur PT MMJ melakukan peralihan atau perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dengan perusahaan PT PAL.
Peralihan ini dibuat pada 22 Desember di depan notaris dengan Fitria Tresna Permata dengan akta notaris Nomor 03, dengan keputusan pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Direktur PT MMJ. Yang mana pabrik kelapa sawit milik PT PAL yang Komisaris Utamanya, Bengawan Kamto dan Viktor Gunawan sebagai Direktur Utama itu dijual ke PT MMJ senilai Rp 128 miliar.
Pabrik Kelapa Swit (PKS) itu berada di atas lahan seluas total 22,4 hektare. Jadi, berdasarkan keputusan pengadilan niaga Medan No:39/pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Medan, berkewajiban untuk membayarkan semua kewajiban, baik berupa pembayaran utang piutang dari perusahaan terdahulu terhadap para konsorsium.
Pengacara PT MMJ, Sabarman Saragih SH menilai oknum-oknum itu sekali pun mengatasnamakan PT MPJA tidak punya hak dan legalitas hukum menduduki atau menguasai PT MMJ.
“Apa dasar hukumnya. Yang berhak itu masih PT MMJ berdasarkan PPBJ, PKPU dan lain sebagainya. Apalagi ada salah satu oknum perwira kepolisian yang masih aktif. Kita akan minta Polda Jambi untuk segera mengusut tuntas tindakan ilegal ini, termasuk siapa saja dalang di belakangnya,” katanya.
PERISTIWA
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui

DETAIL.ID, Merangin – Keterbukaan pengelolaan dana CSR dipertanyakan Forum Pemuda Batin IX Ilir Pamenang. Pasalnya selama ini masyarakat belum merasakan kehadiran perusahaan atas pemberdayaan masyarakat, baik pendidikan ekonomi dan kesehatan.
Namun sayangnya tiga kali bersurat kepada manajemen PT KDA, belum satupun yang ditanggapi. Bahkan saat Ketua Forum Pemuda Batin IX Ilir Pamenang, Mahyudin mendatangi pabrik PT KDA yang berada di Desa Langling tapi tak satupun pihak manajemen PT KDA yang bisa ditemui.
“Jujur saja kami kecewa terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh petinggi di PT Kresna Duta Agroindo (KDA) Langling, padahal sudah tiga kali bersurat untuk beraudensi dengan kami,” kata Mahyudin pada Selasa, 18 Februari 2025.
Menurutnya selama ini mereka hanya ingin mengetahui, pengelolaan CSR terhadap desa desa sekitar perusahaan.
“Kami ingin mengetahui pengelolaan dana CSR, bagi warga desa di seputaran perusahaan, jangan mereka malah seperti takut menemui kami,” ujarnya.
Terkait dengan tidak diresponsnya surat dan kedatangan Forum Pemuda Batin IX Ilir Pamenang, Mahyudin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi di kantor KDA Langling.
“Mereka sudah tidak menghargai cara-cara kami yang prosedural, dan saya pastikan akan membuat aksi di kantor KDA,” tuturnya.
Sementara itu Ibnu, Humas PT KDA saat dikonfirmasi mengaku tidak berada di tempat, sementara RC PT KDA juga masih cuti.
“Saya lagi tidak di tempat, dan Pak RC masih cuti,” kata Ibnu.
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pamenang sudah berkumpul sesuai dengan surat mereka pukul 10.00 WIB untuk melakukan audiensi tetapi gagal sebab tidak satupun manajemen yang menemui mereka,bahkan sebelum pulang mereka sempat melakukan orasi di pintu masuk pabrik PT KDA.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Ketua DPRD Kota Jambi Apresiasi Pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa, Sorot Upaya Kejaksaan Dalam Pelayanan Kesehatan

Jambi – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly mengapresiasi pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jambi dan peresmian gedung Sentra Diklat Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin 17 Februari 2025.
Kemas Faried Alfarelly, menilai pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Jambi menjadi kebanggaan karena merupakan rumah sakit Adhyaksa pertama di Sumatera dan keempat di Indonesia. Dan yang terpenting menurut Kemas yaitu upaya Kejaksaan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota dan Provinsi Jambi.
“Saya mendengarkan secara langsung penyampaian Jaksa Agung, ini membanggakan. Ini pertama di Sumatera, dan keempat di Indonesia,” kata Kemas, saat menghadiri acara di gedung Sentra Diklat Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin 17 Februari 2025.
Menurut Ketua DPRD Kota Jambi tersebut, kehadiran RS Adhyaksa di Kota Jambi bakal berperan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat Jambi. Terlebih lagi, mengurangi jumlah masyarakat yang harus berobat keluar Jambi, bahkan hingga ke luar negeri.
“Cukup di Jambi saja, di Kota Jambi dan seberang Kota Jambi. Saya rasa ini perlu diapresiasi dan didukung baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota,” katanya.
PERISTIWA
Syarif Fasha: Shock Terapi Buat Pangkalan Gas Nakal dan Ngaku Bakal Bawa Gakum KLHK ke Lokasi Bakal Stockpile Batu Bara PT SAS

DETAIL.ID, Jambi – Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha menyebut bahwa langkah Pertamina Patra Niaga Sumbagsel yang memberi sanksi Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) terhadap Pangkalan LPG 3 kg Primkopabri di Jl Kapten Darham, Kelurahan Tungkal 4 Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjungjabung Barat sebagai sebuah shock terapi.
“Jadi ini tidak hanya berlaku untuk 1 pangkalan ini, tapi ini shock terapi dan untuk pangkalan-pangkalan lainnya juga,” kata Syarif Fasha pada Senin, 17 Februari 2025.
Anggota Komisi XII DPR RI tersebut juga mengaku bahwa ke depan dirinya juga bakal melakukan sidak ke sejumlah pangkalan-pangkalan lainnya, termasuk agen SPBE dan lain sebagainya.
Hal tersebut menurut Fasha, agar keraguan yang timbul di kalangan masyarakat soal adanya penjualan gas yang harganya mengalami disparitas dapat diklirkan.
“Kemudian tidak ada lagi yang namanya pengoplosan. Gas 3 kg dioplos ke 12 kg, jadi subsidi dijual ke niaga, itu tidak boleh,” ujarnya.
Untuk ketersediaan stok LPG jelang lebaran Idul Fitri 2025, Fasha mengaku dirinya sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga selaku stakeholder. Dia pun mengimbau, jika terdapat kelangkaan LPG di pedesaan atau kelurahan agar segera melapor.
“Kami juga meminta kepada Bupati/Wali Kota untuk melihat bagaimana kondisi sebelum puasa ini. Cepat turun ke lapangan, perhatikan masyarakat. Bagaimana SPBU stok solar dan lainnya. Kemudian warga yang membutuhkan subsidi gas 3 kg, apakah sudah terlayani dengan baik,” katanya.
Selain itu, Anggota Komisi XII DPR RI tersebut juga turut berkomentar soal pengajuan stockpile batu bara PT SAS di kawasan Kelurahan Aur Kenali. Fasha, mengaku ke depan dirinya membawa Gakkum KLHK ke lokasi rencana stockpile batu bara PT SAS tersebut.
“Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bawa Gakumnya KLHK. Bila perlu kita police line,” katanya.
Sebab menurut Fasha, di zaman kepemimpinannya sebagai Wali Kota Jambi pengajuan stockpile tersebut tidak mendapat izin lokasi dari Pemkot Jambi lantaran arealnya dinilai berdekatan dengan intake PDAM Aur Duri.
“Jadi sangat tidak visible untuk dijadikan sebuah jetty apalagi jetty untuk batu bara,” katanya.
Disinggung soal klaim Amdal PT SAS, Fasha bilang bahwa pada intinya ketentuan tata ruang tidak memperbolehkan keberadaan stockpile batu bara di areal lokasi yang diklaim PT SAS tersebut.
“Tata ruangnya tidak memperbolehkan. Berarti Amdal-nya tidak ada. Kalau mereka memaksakan dengan Amdal lama itu tidak bisa.” katanya.
Reporter: Juan Ambarita