DETAIL.ID, Muaro Jambi – Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Jambi, Edi Fernando membenarkan bahwa persoalan pelebaran jalan Mendalo sampai Sungai Duren sepanjang 7 kilometer masih terkendala soal kesepakatan harga ganti rugi tanah masyarakat.
Edi Fernando berkata, harga yang telah ditetapkan KJPP sebesar Rp2 juta per meter sementara masyarakat masih ngotot dengan harga Rp3 juta hingga Rp4 juta per meter. Ia berharap masyarakat dapat menerima ganti rugi lahan sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kami tidak mungkin mengganti rugi di atas harga yang telah ditetapkan KJPP. Itu melanggar aturan. Kami harapkan pengertian masyarakat demi kepentingan bersama,” kata Edi ketika dihubungi detail, Kamis (11/1/2018) sore.
Menurut Edi juga membantah bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam proses ini. “Itu sama sekali tidak benar,” ujarnya.
Namun keterangan Edi ini dibantah oleh salah seorang warga setempat, Toni Simorangkir (54). Menurut Toni, persoalan ini berlarut-larut karena keterlambatan pihak Pemerintah Provinsi Jambi merespons keinginan masyarakat.
“Seandainya Pemprov bergerak cepat pasti masyarakat tidak minta harga yang tinggi. Buktinya masih ada kok masyarakat yang bersedia dengan harga Rp2 juta per meter. Ini kan tidak, akhirnya ada pihak lain yang akhirnya mempengaruhi masyarakat agar menjual harga tanahnya dengan setinggi-tingginya,” ujar Toni kepada detail, Kamis (11/1/2018) sore.
Berlarut-larutnya kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan ini dinilai LSM Development Global Reform (DOGER) – salah satu lembaga pemerhati kebijakan publik – membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak mampu meyakinkan masyarakat untuk menerima harga yang sudah ditetapkan.
Semestinya pemerintah harus segera mengambil inisiatif mengingat jalan Mendalo sepanjang 7 kilometer itu mendesak untuk dilebarkan. Kemacetan sepanjang jalan itu benar-benar luar biasa. Jalan itu bahkan sampai ditempuh hingga 1,5 jam.
“Kalau ternyata mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan itu, saya harapkan pemerintah pusat untuk menyiapkan alternatif jalan lain,” kata Jonie Gaol, aktivis DOGER kepada detail, Kamis (11/1/2018). (DE 02)
Discussion about this post