PERKARA
Terdakwa Pembakar Rumah Komisioner KPU Dibayar Rp15 Juta
DETAIL.ID, Tebo – Selasa (30/1/2018) kemarin, Pengadilan Negeri (PN) Tebo mulai menggelar sidang perdana kasus pembakaran dan percobaan pembunuhan terhadap salah seorang Komisioner KPUD Tebo, Riance Juskal.
Sidang perdana diketuai oleh Partono, SH, MH bersama hakim anggota Andri Lesmana, SH, MH dan Cindar Bumi, SH, MH langsung mengungkap fakta yang mencengangkan. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) nama mantan calon Bupati Tebo yaitu Hamdi, disebutkan sebagai pengirim dana melalui rekening seorang dokter yang bernama Ferdi Fernando.
Uang yang ditransfer Hamdi ke rekening dr. Ferdi sebesar Rp15 juta itu kemudian dibagikan kepada tiga orang pelaku pembakar rumah – Slamat Riyadi (38), Jangcik (40), dan Evi Safdani (48).
Seharusnya uang tersebut dikirim ke rekening Syarif namun karena Syarif tidak punya rekening tabungan akhirnya Syarif meminta kepada Hamdi untuk mentransfer uang melalui rekening dr. Ferdi.
Dalam dakwaan dipaparkan pula bahwa Syarif adalah orang yang memerintahkan Slamat Riyadi untuk membakar rumah Riance Juskal. Untuk memperlancar aksi tersebut Slamat Riyadi kemudian mengajak dua pelaku lain dengan iming-iming imbalan uang yaitu Jangcik, dan Evi Safdani.
Setelah uang masuk ke rekening dr. Ferdi, dana itu kemudian diserahkan kepada Mamat. Mamat kemudian mengajak Agusman Marbun untuk menyerahkan uang kepada Slamat Riyadi selaku eksekutor pembakaran rumah.
“Dari rekening dr. Ferdi, uang tersebut ditarik lalu diserahkan ke Mamat untuk kembali diserahkan kepada Slamat Riyadi pelaku pembakar rumah komisioner KPU,” kata JPU, Tito SH yang didampingi Zainal Muthaqin SH.
Setelah JPU membacakan dakwaan, majelis hakim bertanya pada tiga terdakwa dan kuasa hukum terdakwa tentang isi dakwaan termasuk menanyakan apakah ada keberatan dengan isi dakwaan. Namun dijawab oleh kuasa hukum terdakwa tidak keberatan dan sidang dilanjutkan.
Dua Kali Dibakar
Sidang perdana ini ternyata tidak hanya mendengarkan isi dakwaan tapi juga mendengarkan keterangan saksi korban yakni Riance Juskal yang akrab disapa Rian.
Rian menerangkan aksi pembakaran rumahnya oleh pelaku berawal pada 23 Maret 2017. Ia baru pulang dari Jakarta. Ia kaget melihat rumahnya di bagian belang dan samping telah dibakar orang tak dikenal. Rian langsung melaporkan peristiwa itu ke Polres Tebo.
Belum lagi tuntas penyidik Polres mengungkap siapa pelakunya, enam hari kemudian tepatnya pada 29 Maret 2017 rumahnya kembali dibakar di sisi bagian depan.
“Aksi kedua yang dilakukan ketiga pelaku ini nyaris membunuh saya dan istri, soalnya dilakukan antara tengah malam dan dini hari,” ujar Rian.
Aksi pembakaran tersebut menurut Rian, ia ketahui setelah api membesar sekitar pukul 05.00 WIB. Untungnya api belum sempat melalap seluruh rumah korban, karena korban dan warga bergotong-royong memadamkan api.
“Akibat pembakaran yang kedua tersebut, kedua kaki saya terbakar dan yang terparah kaki sebelah kiri. Saya harus menjalani perawatan selama tiga bulan di rumah sakit Padang,” ujar Komisioner KPU Tebo ini.
Untungnya, pasca kejadian awal Rian sudah memasang CCTV di setiap sudut rumahnya sehingga saat pembakaran kedua, aksi para pelaku terekam.
Pasca kejadian itu, para pelaku kabur namun pada bulan Agustus 2017, pihak Polda Jambi dan Polres Tebo berhasil meringkus ketiga orang pelaku.
“Tiga orang tersebut hanya orang upahan bukan otak pelakunya. Saya berharap jaksa dan hakim bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Otak pelakunya juga harus dihukum,” pinta Rian kepada Majelis Hakim PN Tebo.
Informasi yang didapat, dari nama-nama yang ada dalam dakwaan jaksa belum semuanya ditangkap. Kabarnya, salah satu yang menjadi kunci kasus pembakaran yaitu Syarif saat ini berstatus buron dan sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jambi dan Polres Tebo.
“Sidang kedua akan kita lanjutkan pada Selasa, 6 Februari 2018 dengan agenda mendengarkan saksi-saksi lain,” kata Hakim Ketua. (DE 01)
PERKARA
KPK Periksa Kakanwil BPN Jambi sebagai Saksi Kasus Suap Pengurusan HGB Summarecon
DETAIL.ID, Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi, Humaidi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pemeriksaan tersebut dilakukan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa kemarin, 17 November 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap pejabat Kanwil ATR/BPN Jambi tersebut. Namun, pemeriksaan masih dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
”Benar, pemeriksaan dalam kapasitas Ybs sebagai saksi,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu, 18 November 2026.
Berdasarkan keterangan resmi KPK, selain Kakanwil ATR/BPN Jambi Humaidi, penyidik juga memeriksa Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan (Sulsel) Wartomo. Pemeriksaan keduanya berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK turut memeriksa seorang notaris berinisial JSU dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA sebagai saksi dalam perkara yang sama.
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait pemeriksaan tersebut, Humaidi selaku Kakanwil ATR/BPN Jambi belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
Begitu juga dengan eks Kakanwil BPN Jambi yang kini menjabat Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan, Wartomo. Dikonfirmasi via WhatsApp, pesan hanya tertanda centang 2.
Adapun kasus dugaan korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.
Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga menjadi perantara.
Delapan tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.
Selain itu, terdapat mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga memeriksa sejumlah pejabat dan pegawai perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Pada Senin, 16 November 2026, penyidik memanggil sejumlah saksi dari PT Bela Parahiyangan Investindo, termasuk manajer legal, pemasaran, teknologi informasi dan PR, serta keuangan.
Kemudian keesokan harinya, KPK kembali memeriksa sejumlah saksi di Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka di antaranya mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat berinisial GJ, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat DS, serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan berinisial ZM.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi KUR BSI Tebo, 8 Saksi Akui Serahkan Data untuk Pinjaman Rp200 Juta
DETAIL.ID, Jambi – Delapan orang saksi mengakui menyerahkan data pribadi mereka kepada terdakwa Hendri Agusrian Putra untuk digunakan mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Rimbo Bujang 1, Kabupaten Tebo.
Dari pengajuan tersebut, masing-masing pinjaman disebut mencapai rata-rata Rp 200 juta. Namun, para saksi mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 3 juta sebagai imbalan atau fee setelah kredit dicairkan.
Fakta itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR BSI di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dengan terdakwa Hendri Agusrian Putra tersebut beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Jaksa Penuntut Umum, Maulana, mengatakan delapan saksi yang diperiksa merupakan anak buah terdakwa. Mereka disebut mengetahui bahwa data pribadi yang diserahkan akan digunakan untuk mengajukan pinjaman KUR di BSI.
”Mereka tahu dan dengan kesadaran penuh menyerahkan data mereka kepada terdakwa untuk digunakan sebagai pinjaman di BSI,” kata Maulana.
Menurut Maulana, setiap saksi memperoleh uang Rp3 juta setelah pinjaman dicairkan. Sementara nilai kredit yang diajukan rata-rata mencapai Rp200 juta per orang.
”Uang yang cair itu rata-rata Rp 200 juta dan mereka mendapatkan fee Rp 3 juta,” ujarnya.
Dalam persidangan, para saksi juga mengaku sempat mempertanyakan risiko penggunaan identitas pribadi mereka kepada terdakwa. Salah satu kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan dampak pinjaman tersebut terhadap riwayat kredit atau BI Checking.
Keterangan delapan saksi ini menjadi bagian penting dalam mengungkap mekanisme pengajuan KUR yang diduga bermasalah. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen persyaratan kredit di BSI KCP Rimbo Bujang 1 pada 2021.
Dalam perkara ini, terdapat 26 pengajuan KUR yang diduga direkayasa dengan memanipulasi dokumen persyaratan agar memenuhi ketentuan pencairan kredit.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara disebut mengalami kerugian mencapai Rp 4,8 miliar. Jaksa juga telah mengajukan 111 barang bukti dalam persidangan.
Kasus ini terjadi di Kantor BSI KCP Rimbo Bujang 1, Jalan Pahlawan, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.
Persidangan terhadap Hendri merupakan bagian dari pengusutan perkara dugaan korupsi penyaluran KUR yang sebelumnya juga telah menyeret pihak lain hingga dijatuhi vonis.
JPU masih mendalami peran terdakwa, termasuk proses pengumpulan identitas, pengajuan dokumen, hingga pencairan dana kredit. Seluruh keterangan saksi dan barang bukti nantinya akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Helen Lolos dari Tambahan Penjara di Kasus TPPU, Rp 1 Miliar dan 6 Tanah Disita
DETAIL.ID, Jambi – Helen Dian Krisnawati, yang dikenal sebagai ratu narkoba Jambi, kembali dinyatakan bersalah dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil bisnis narkotika.
Dalam amar putusan yang dibacakan dalam sidang pada Selasa kemarin, 10 November 2026, majelis hakim tidak menjatubkan pidana penjara terhadap Helen. Hal ini lantaran terdakwa sebelumnya telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara tindak pidana narkotika.
”Memutuskan hukuman penjara nol,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.
Meski tidak dijatuhi tambahan hukuman penjara, majelis hakim memerintahkan sejumlah aset Helen dirampas untuk negara.
Aset tersebut meliputi 6 bidang tanah, dengan rincian 5 bidang tercatat atas nama Helen dan satu bidang lainnya atas nama Efendi, yang merupakan anak Helen. Selain itu, uang sebesar Rp 1 miliar juga diputuskan dirampas untuk negara.
Sementara itu, 9 bidang tanah lainnya diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Majelis hakim juga memerintahkan pengembalian 3 dari 7 rekening yang sebelumnya berkaitan dengan perkara TPPU tersebut.
Total uang dalam tujuh rekening itu mencapai sekitar Rp 1.8 miliar. Selain itu duit sebesar Rp 830 juta juga diputuskan dikembalikan kepada pemiliknya.
Kuasa hukum Helen, Joni Iswandi mengatakan tidak dijatuhkannya pidana penjara dalam perkara TPPU tersebut karena kliennya telah lebih dahulu divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika.
”Untuk kasus TPA sudah divonis seumur hidup, maka pada kasus TPPU ini sudah tidak divonis lagi,” ujarnya pada Rabu, 11 November 2026.
Joni membenarkan adanya 6 bidang tanah dan uang Rp 1 miliar yang dirampas untuk negara. Sedangkan uang Rp 830 juta dikembalikan kepada pemiliknya.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihak Helen mengaku masih mempertimbangkan kemungkinan mengajukan banding.
”Kami masih pikir-pikir untuk langkah hukum selanjutnya. Kalau jaksa banding maka kita kemungkinan juga akan banding,” katanya.
Sebelumnya Helen telah divonis penjara seumur hidup dalam perkara narkotika pada 1 Agustus 2025. Ia dinyatakan terbukti mengendalikan peredaran narkotika golongan I jenis sabu dan ekstasi secara terorganisir.
Putusan tersebut kini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah upaya kasasi ditolak. Sementara dalam perkara TPPU, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya menuntut Helen dengan pidana penjara selama 20 tahun.
Reporter: Juan Ambarita



