DETAIL.ID, Muara Bulian – Bupati Batanghari, Ir. H. Syahirsah SY mengajak seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat menjadikan peringatan HUT Batanghari ke-70 sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri serta memantapkan kebersamaan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Batanghari.
“Dengan kebersamaan, kerja keras, kekompakan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, Insya Allah berbagai hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses membangun Kabupaten Batanghari dapat kita atasi bersama,” kata Syahirsah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Batanghari, Senin (3/12/2018).
Ia menyadari pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari merupakan hasil dari proses pembangunan yang berkesinambungan dan hasil integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan seluruh komponen masyarakat lainnya.
“Pada kesempatan istimewa ini, saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dan pribadi mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan Pemerintah Kabupaten Batanghari terdahulu, anggota legislatif dan para birokrat, seluruh masyarakat Batanghari, swasta serta seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari yang telah bekerja keras bahu membahu untuk kemajuan masyarakat Bumi Serentak Bak Regam,” ujarnya.
Peringatan HUT Kabupaten Batanghari ke-70 mengambil tema “Optimalisasi Sumber Daya Untuk Akselerasi Pembangunan Daerah Menuju Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketakwaan.”
“Dengan mempercepat pembangunan SDM, Ekonomi Kerakyatan, Infrastruktur Pelayanan Dasar, tema perayaan HUT kali ini sangatlah penting untuk kiranya dapat kita pahami bersama, sehingga kita satu persepsi dalam mengisi pembangunan Batanghari,” ucapnya.
Pembangunan selama tahun 2018 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah ditentukan oleh SDM yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut.
“Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan,” katanya.
Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.
Melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Kabupaten Batanghari pada tahun 2017 APM SD 98,23%, pada tahun 2018 ini meningkat menjadi 98,27%.
Masyarakat Kabupaten Batanghari secara umum menggantungkan mata pencariannya disektor pertanian. Produksi perkebunan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,8% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan 0,9%.
“Begitu juga pertumbuhan populasi ternak dan unggas juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 0,8% dan tahun 2018 sebesar 0,9%,” ujarnya.
Keberadaan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas serta membuat roda perekonomian bergerak dengan lancar. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan.
“Pada tahun 2017 sebanyak 26,80% mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 30,65%. Infrastruktur Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM. Di mana pada tahun 2017 83,96% meningkat menjadi 84,01% pada tahun 2018,” kata suami Yunninta Asmara ini.
Selanjutnya, infrastruktur kesehatan dapat dilihat dari persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar. Di mana pada tahun 2017 mencapai 60% lalu meningkat menjadi 76,47% pada tahun 2018.
“Kita semua menyadari bahwa kapasitas fiskal dan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas guna membiayai pembangunan daerah, terutama untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan,” ujarnya.
Syahirsah berharap kepada Gubernur Jambi, DPR RI, maupun DPR Provinsi, agar kiranya dapat membantu Kabupaten Batanghari memperjuangkan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi. (DE 01/Faisal)
Discussion about this post