DETAIL.ID, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis (Tubaba Q Sehat) November 2026.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat, Ir. Novriwan Jaya, S.P., turun langsung meninjau pelayanan kesehatan sekaligus melaksanakan kunjungan homecare atau pelayanan kesehatan dari rumah ke rumah di Tiyuh Mulya Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pelayanan homecare tersebut menyasar sejumlah warga yang membutuhkan perhatian dan pelayanan kesehatan, di antaranya Mbah Suti (86), Ibu Aliyem (56), serta Mbah Suyati (57). Melalui kunjungan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat, khususnya warga lanjut usia, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara mudah dan optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Novriwan Jaya menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tugas sebagai fasilitator dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada peran pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat tiyuh agar dapat menjadi salah satu wadah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu dan kelompok rentan.

Ia juga mengajak seluruh rumah ibadah di Kabupaten Tubaba untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui optimalisasi pengelolaan dana infak dan sedekah.

Menurutnya, dana sosial keagamaan tersebut hendaknya dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sehingga kehadiran rumah ibadah tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat kepedulian dan solidaritas sosial.

Melalui program Tubaba Q Sehat, Pemerintah Kabupaten Tubaba berharap pelayanan kesehatan dapat semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pelayanan yang humanis, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat Tubaba yang lebih sehat dan sejahtera. (*)

DETAIL.ID, Merangin — Pemerintah Kabupaten Merangin menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan data yang akurat dan terukur.

Hal ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Ekspose Hasil Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas / FSVA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 di Ruang Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Merangin, Kamis, 12 November 2026.

Rakor dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, yang hadir membacakan sambutan tertulis Bupati Merangin, M. Syukur.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan strategis yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Ketersediaan, akses, serta pemanfaatan pangan yang berkualitas harus ditopang oleh data yang valid hingga tingkat tapak.

“Peta FSVA ini bukan hanya sekadar dokumen atau gambaran kondisi wilayah, tetapi harus menjadi kompas dan dasar dalam menentukan arah kebijakan serta program pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Merangin,” ujar Sekda Zulhifni saat membacakan arahan Bupati Merangin.

Pemerintah Kabupaten Merangin mematok empat poin penting yang wajib menjadi perhatian bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.

Seluruh OPD terkait diminta memberikan dukungan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar peta FSVA menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Hasil pemetaan wajib dijadikan acuan utama dalam menentukan wilayah sasaran prioritas penanganan daerah rentan dan rawan pangan.

Perangkat daerah harus memperkuat koordinasi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan menerjemahkan hasil pemetaan ini ke dalam program yang tepat sasaran, terencana, dan berkelanjutan—termasuk untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, serta pencegahan stunting.

Di sela-sela agenda utama tersebut, Pemkab Merangin juga menyampaikan atensi khusus terhadap potensi sektor pertanian tanaman pangan. Kabupaten Merangin tercatat memiliki sekitar 7.000 hektar lahan sawah yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah.

Konsentrasi sawah terbesar salah satunya membentang di wilayah Sungai Manau Lamo, meliputi kawasan Kecamatan Renah Pembarap, Sungai Manau, hingga Pangkalan Jambu.

Namun, tantangan besarnya adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Sejumlah lokasi bekas PETI sukses direklamasi dan disulap kembali menjadi lahan persawahan produktif melalui metode penimbunan lubang galian.

Salah satu contoh suksesnya dapat dilihat di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, yang menunjukkan hasil pertanian cukup menggembirakan.

“Sawah yang sudah terlanjur rusak karena PETI kita reklamasi. Namun pesan pentingnya, bagi lahan sawah yang belum tersentuh, jangan sampai dirusak atau beralih fungsi,” ujar Bupati Merangin dalam pesan tambahannya. (*)

DETAIL.ID, Jakarta – Terhitung sejak awal tahun hingga 6 November 2026, Indonesia sudah dilanda sebanyak 2.304 bencana. Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat bahwa risiko perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah. Dalam momen peringatan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana”, untuk menjawab kebutuhan akan perubahan pendekatan penataan ruang yang tidak hanya berorientasi pada ketersediaan lahan, namun juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Kondisi ini (tingginya jumlah bencana) menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat menyampaikan pidato dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Dari data bencana yang terjadi selama 2026, 94,27% merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73% merupakan bencana geologi. Bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan wilayah mempertimbangkan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana.

Sekjen ATR/BPN menilai, penataan ruang perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan sehingga pembangunan di Indonesia tidak meningkatkan kerentanan suatu wilayah. Penataan ruang bukan hanya mengatur di mana pembangunan boleh dilakukan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dengan memperhatikan risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.

Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) di berbagai tingkatan, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana. Selain berperan dalam mitigasi pada tahap prabencana, RTR juga menjadi acuan dalam rekonstruksi wilayah setelah bencana terjadi.

Dalam penyusunan RTR itu sendiri, aspek kebencanaan sudah menjadi salah satu pertimbangannya. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana dituangkan dalam RTR dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pengendalian pemanfaatan ruang juga perlu dilakukan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak menambah risiko bencana di suatu wilayah.

“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” kata Suyus Windayana.

Dalam Talkshow Hari Tata Ruang 2026 ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, turut menyoroti pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Lebih dari landasan mitigasi bencana, tata ruang ini jadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian saat bencana, hingga dasar rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik Kurniawan saat membacakan pidato Menko PMK

Talkshow Hari Tata Ruang Nasional ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga instansi swasta. Sejalan dengan Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat. Dengan perencanaan yang memperhatikan risiko bencana, pembangunan diharapkan tidak hanya produktif secara ekonomi, namun juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta mampu menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. (*)