ADVERTORIAL
Anggota DPRD Muaro Jambi Sumarsen Purba Reses di Desa Simpang Sungai Duren

DETAIL.ID, Muaro Jambi – Anggota DPRD Muaro Jambi, Sumarsen Purba melaksanakan kegiatan reses di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko. Acara reses ini berlangsung pada Sabtu (15/2/2020) malam sekira pukul 20.00 WIB. Kegiatan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat itu dipusatkan di lapangan belakang Puskesmas Sungai Duren.
Sumarsen Purba dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan reses anggota DPRD diagendakan dua kali dalam satu tahun dengan jumlah titik reses sebanyak empat lokasi. “Sebelumnya, saya telah reses di Desa Mendalo Darat, dan malam ini di Desa Simpang Sungai Duren merupakan titik yang kedua lokasi reses saya,” kata Sumarsen Purba, Sabtu (15/2/2020).
Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muaro Jambi ini mengimbau dalam reses tersebut agar masyarakat Desa Simpang Sungai Duren memanfaatkan agenda reses itu untuk menyampaikan berbagai aspirasinya. Baik itu terkait pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek bidang lainnya.
“Di Jaluko ini ada 22 desa, dalam satu tahun saya mendapat jadwal reses di empat titik. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan betul supaya aspirasi saudara kita bawa untuk diparipurnakan di DPRD,” ujar Sumarsen.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Agenda reses ini dihadiri langsung Kepala Desa Simpang Sungai Duren, Madun, Ketua BPD Sutarjo, para Kepala Dusun, Ketua RT dan ratusan warga desa setempat.
Sumarsen kemudian mempersilakan warga untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu guru SMP Negeri 1 Muaro Jambi, Nugroho tampil menyampaikan keluhannya. Ia mengeluh masalah lampu jalan di Simpang Sungai Duren yang telah banyak rusak.
Nugroho turut mengeluhkan soal absensi finger print yang diberlakukan kepada guru-guru. Sejak berlakunya sistem absensi tersebut, para guru harus menunggu absen pulang pada pukul 15.00 WIB. Sementara para murid sudah pulang sekitar pukul 13.00 WIB.
“Jadi setelah murid pulang, kami harus menunggu dua jam di sekolah untuk menunggu jadwal absen pulang. Kami kira hal ini tidak efektif. Masa kami harus tidur-tiduran di sekolah hanya nunggu waktu untuk jam pulang,” katanya.
Warga RT 06 Simpang Sungai Duren, Sukaesi menyampaikan keluhan terkait tiang listrik yang belum masuk ke RT 06. Mereka sudah mengajukan proposal namun tiang listrik yang diharapkan tak kunjung terealisasi.
“Sudah tiga kali anggota dewan reses di tempat kami ini. Selalu kami ajukan, tapi tak pernah terealisasi. Kami berharap Pak Sumarsen bisa memperjuangkan aspirasi kami ini,” ujarnya.
Hendri, perwakilan pemuda Simpang Sungai Duren menyampaikan agar dewan dapat memperjuangkan aspirasi terkait pengelolaan sampah di Simpang Sungai Duren. Sampah di desa ini sama sekali belum terkelola dengan baik sehingga warga membuang sampah secara sembarangan di Jalan Ness.
“Tolong agar persoalan sampah ini dicarikan solusinya,” katanya.
Ketua RT 08, Muhamad Taufik menyarankan agar Sumarsen Purba mengawal program pengadaan lampu jalan tenaga surya yang dilaksanakan melalui Dinas ESDM Provinsi Jambi. “Saya ini bertugas di Bappeda Muaro Jambi. Informasi yang saya dapat, tahun ini ada kegiatan untuk pengadaan 2.500 lampu jalan tenaga surya. Mohon diperjuangkan agar Simpang Sungai Duren dapat program itu,” ujarnya.
Taufik turut mengkritisi terkait nomenklatur pengelolaan sampah yang saat ini berada di bawah Dinas Perkim. Menurut Taufik, persoalan sampah semestinya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami juga berharap agar bapak hadir dalam Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Desa. Agar usulan dari bawah bisa diperjuangkan termasuk pokok pikiran dari Bapak,” katanya.
Ratna, Warga RT 01 mengusulkan agar pemerintah menyediakan tempat pemakaman umat Kristen di Kecamatan Jaluko. Sebab, selama ini warga Kristen yang ada di Jaluko menumpang pemakaman di Kota Jambi. Sama sekali belum ada tempat pemakaman umat Kristen di Kabupaten Muaro Jambi.
Kepala Desa Simpang Sungai Duren, Madun mengatakan warga Simpang Sungai Duren terdiri dari 3.400 jiwa. Ada tiga agama di desa tersebut, Islam, Kristen dan Konghucu. “Desa kami ini termasuk desa paling aman dengan tingkat toleransi antar umat beragama sangat baik,” ujarnya.
Madun dalam kesempatan itu sangat berharap agar semua aspirasi yang disampaikan warganya itu ditampung dan diperjuangkan sehingga hasilnya terlihat ke depan. “Sebagai perpanjangan tangan kami di dewan, mohon agar aspirasi warga kami ini diperjuangkan,” ujarnya.
Sumarsen Purba dalam kesempatan itu memberikan penjelasan terhadap setiap aspirasi yang disampaikan warga. Dia memastikan bahwa seluruh aspirasi itu telah ditampung dan akan disampaikan pada paripurna DPRD Muaro Jambi. Secara bertahap aspirasi itu akan diperjuangkan untuk direalisasikan pada APBD-P 2020 dan APBD 2021.
“Kalau tidak segera terealisasi, jangan langsung berkecil hati. Yang jelas saya akan berupaya memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan tersebut,” ujarnya. (Advertorial)
ADVERTORIAL
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si ikuti kegiatan Orientasi Retreat Kepala Daerah yang dimulai pada Jumat, 21 Februari 2025, bertempat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut akan berlangsung sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, yang dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan para Kepala Daerah.
“Dalam kegiatan retreat ini kami akan diberikan pelatihan secara fisik dan mental dengan maksud untuk memberikan kesiapan menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas tugas sebagai Kepala Daerah,” ucap Taufik.
Hari pertama kegiatan, diawali dengan sesi pengarahan dan ramah tamah, dan hari berikutnya peserta akan mengikuti berbagai kegiatan fisik, seperti olahraga serta pembekalan materi kepemimpinan.
“Kegiatan retreat ini akan memberikan pembekalan penting agar para kepala daerah semakin mantap dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing,” katanya.
Dipilihnya Akmil Magelang sebagai tempat acara, dimaksudkan untuk memberikan pengalaman mendalam utamanya terkait dengan kepemimpinan, manajemen pemerintahan serta strategi pembangunan daerah.
Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya ketangguhan Kepala Daerah dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Kepala Daerah harus tangguh dan siap menghadapi segala macam tantangan dalam memajukan daerahnya,” ucap Taufik.
Selain sebagai wadah dalam memperkuat kepemimpinan, retreat ini juga diharapkan dapat menjadi ajang bagi Kepala Daerah untuk saling berbagi pengalaman utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat di daerah masing masing.
Pada pelaksanaan retreat ini, para Kepala Daerah juga akan diberikan materi terkait program strategis pemerintahan pusat yang harus diselaraskan dengan visi misi para kepala daerah.
Bupati Taufik menghimbau kepada seluruh OPD untuk bergerak cepat dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memastikan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dapat dilaksanakan di Kabupaten Asahan, utamanya dalam mendukung Swasembada pangan dan berjalannya program Makan Bergizi Gratis.
Reporter : Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Resmi, Hari Ini Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna

DETAIL.ID, Natuna – Pasangan pemenang pada hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Natuna tahun 2024, Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik hari ini resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna untuk masa jabatan 2025 – 2030 di Instana Negara Jl. Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Februari 2025.
Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik dilantik bersama 480 pasangan Kepala Daerah lainnya se-Indonesia secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada pukul 10.00 WIB.
Sebelum memasuki tempat pelantikan, Bupati Natuna Cen Sui Lan berkesempatan untuk meminta dukungan dan do’a restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar seluruh prosesi kegiatan dapat berjalan dengan lancar.
“Hari ini tangal 20 Februari 2025, saya Ibu Cen Sui Lan dan Bapak Jarmin Sidik akan segera di lantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Natuna. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar, kami meminta do’anya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna agar semuanya berjalan dengan baik,” ucap Cen Sui Lan.
Usai mengucapkan permintaan dukungan dan do’a restu kepada masyarakat Natuna, pasangan Cen Sui Lan dan Jarmin Sidik langsung menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelantikan sebelum memasuki Istana Negara. Sedangkan untuk keluarga dan pendamping hanya dapat menyaksikan prosesi pelantikan di tempat yang telah disediakan panitia di luar Istana Negara.
Tampak hadir stakeholder dari Kabupaten Natuna dalam memenuhi undangan pada acara tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Terus Upayakan Pemenuhan Kebutuhan dan Peningkatan Jaringan Telekomunikasi, Pemkab Natuna Bersama DPRD Laksanakan Koordinasi ke Kementerian Terkait

DETAIL.ID, Natuna – Dalam upaya memenuhi kebutuhan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Natuna yang sampai saat ini masih menjadi PR bersama bagi Pemerintah Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko bersama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah laksanakan koordinasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025, guna untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan jaringan telekomunikasi yang ada di Kabupaten Natuna.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Natuna H. Ikhwan Solihin beserta Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Natuna.
Mengawali maksud dan tujuan dari koordinasi tersebut, Sekda Natuna H. Boy Wijanarko mengatakan selain merupakan menjadi kebutuhan bersama untuk masyarakat, ketersediaan jaringan telekomunikasi yang lebih baik juga sangat penting bagi pertahanan nasional dimana Natuna saat ini diibaratkan menjadi kapal induknya Indonesia dari sisi pertahanan. Untuk itu, ia sangat menyayangkan jika hal itu tidak didukung dengan ketersediaan jaringan telekomunikasi yang layak.
“Kita lihat saat ini, disana itu sudah sebagai kapal induknya Indonesia di sisi pertahanan, makanya kalau di sini juga lemah, kami rasa percuma akan dibangun kapal induknya Indonesia disana tapi penguatan sinyalnya belum ada,” kata H. Boy Wijanarko.
Pada kesempatan tersebut, ada 2 poin besar yang disampaikan terkait dengan permasalahan jaringan telekomunikasi di Natuna. Yang pertama adalah keterbatasan jaringan internet yang berada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna seperti Kecamatan Midai, Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan.
Lalu yang kedua adalah dampak dari pemutusan kontrak infrastruktur jaringan akses internet yang disediakan oleh BAKTI Kominfo. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, H. Ikhwan Solihin.
“Jadi kedatangan kami pada hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan keadaan jaringan telekomunikasi yang ada di Natuna saat ini. Karena memang dari permasalahan yang terjadi, ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan karena kurang optimalnya tower BTS yang ada seperti di Midai, Serasan, Pulau Laut, Pulau Panjang dan Seluan. Kemudian ditambah lagi dengan pemutusan kontrak oleh BAKTI Kominfo terhadap infrastruktur jaringan internet yang menggunakan visat yang ada di kantor-kantor desa dan sekolah-sekolah sehingga pemanfaatannya tidak lagi dirasakan saat ini,” ujar H. Ikhwan Solihin.
H. Ikhwan Solihin juga menyampaikan beberapa lokasi yang terdampak dari pemutusan kontrak infrastruktur layanan akses internet tersebut diantaranya ada 2 Kantor Camat, 36 Kantor Desa, 2 Puskesmas dan 39 sekolah. Ia juga menyampaikan bahwa ada 11 Desa yang blank sinyal karena tower BTS yang mati.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Natuna Daeng Ganda Rahmatullah menyampaikan bahwa ia Ingin mempercepat akselerasi peningkatan pembangunan di bidang telekomunikasi ini. Oleh sebab itu ia berharap dari kesempatan ini ada titik terang dari pemerintah pusat kedepannya untuk mengatasi masalah telekomunikasi di Kabupaten Natuna.
“Jika dilihat nilai ekonomis bisnis dari provider memang tidak terpenuhi, namun harus ada intervensi oleh pemerintah. Harapan kita agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masyarakat terkait dengan masalah sinyal yang ada di Kabupaten Natuna,” ujar Daeng Ganda.
Menanggapi dari beberapa hal tersebut, Ketua Tim Pengembangan Ekosistem Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Lessy Sutiyono Aji mengatakan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin dengan mengkoordinasikannya kepada beberapa lembaga terkait seperti BAKTI dan juga provider-provider yang ada. Kemungkinan penyebab yang terjadi akibat dari efisiensi anggaran yang terjadi, sehingga pihak BAKTI sedikit kewalahan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan infrastruktur tersebut, namun pihaknya akan tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami akan berusaha sebaik mungkin pak, nanti kami akan coba mengundang pihal BAKTI dan juga provider-provider yang ada untuk bersama-sama untuk membahas hal ini. Karena karena tidak mungkin juga kan untuk mengefisiensi kan anggaran kita mengabaikan satu hal yang menjadi sangat penting untuk masyarakat,” tutur Sutiyono Aji.
Sebelumnya, dalam upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan kebutuhan jaringan telekomunikasi ini, pemerintah Kabupaten Natuna juga telah melakukan koordinasi ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) Republik Indonesia pada Selasa, 18 Februari 2025.
Hal serupa juga telah disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna H. Boy Wijanarko kepada Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolkam RI terkait dengan kendala jaringan telekomunikasi ini. Berharap dari unsur pertahanan dan keamanan juga dapat membantu mendobrak percepatan peningkatan kualitas jaringan tersebut karna memang kebutuhannya tidak hanya untuk masyarakat dan aparat pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan saja, akan tetapi juga untuk menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan.
Reporter: Saipul Bahari