Connect with us
Advertisement

DAERAH

FKP Penyusunan Rancangan Awal RKPD Sarolangun 2021 Berjalan Lancar

Published

on

Rancangan Awal RKPD

detail.id/, Sarolangun – Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2021 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sarolangun, Kamis (27/2/2020) kemarin, berlangsung dengan sukses yang dibuka langsung oleh Bupati Sarolangun, Drs H Cek Endra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Philip Mark Soenpiet, SH, Asisten III Hazrian, SE, Kepala Bappeda H Lukman, S. Pd, M. Pd, serta para Kepala OPD, Kabid Pendanaan Bappeda Hj Maria Susansi, SE serta jajaran Bappeda lainnya, Para Camat, Para Lurah serta Forkompinda dan tamu undangan lainnya.

Kepala Bappeda, H Lukman dalam laporannya mengatakan proses perencanaan telah dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kualitas dan penyempurnaan sehingga diharapkan perencanaan dapat disusun yang betul-betul menang menyerap secara langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

“Sebelumnya pelaksanaan musrenbang desa, Kelurahan dan kecamatan dan proses perencanaan pembangunan berikutnya adalah forum gabungan SKPD dan musrenbang RKPD yang dilakukan pada 18 Maret 2020 mendatang,” katanya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

Lukman juga menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik RKPD ini dalam rangka menjalin komunikasi terhadap para pemangku kepentingan untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam rangka melakukan  sosialisasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarolangun tahun 2021, pemaparan rancangan awal RKPD kepada para pemangku kepentingan serta meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 mendatang.

“Para peserta terdiri dari akademisi, advokasi, ormas, LSM, wartawan, serta para OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan kami harap kepada peserta hendaknya dalam dialog interaktif dapat membahas kebutuhan yang real sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sarolangun Cek Endra dalam arahannya mengatakan pelaksanaan forum konsultasi publik diharapkan dapat menghasilkan arah kebijakan perencanaan pembangunan secara prioritas, khususnya dalam tiga aspek. Yakni pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum, kedua meningkatkan perekonomian daerah berbasis potensi lokal dan ketiga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

“Usulan musrenbang yang dilakukan hingga ke tingkat kecamatan beberapa waktu yang lalu itu jika ditotalkan anggaran butuh sebesar Rp4,7 triliun kalau diakomodir semua, namun masalahnya anggaran kita hanya Rp1,5 triliun, maka perlu dilakukan konsultasi publik ini sehingga kita tahu apa yang menjadi prioritas kita ke depan,” katanya.

Cek Endra juga mengatakan persoalan infrastruktur jalan yang saat ini dikeluhkan masyarakat yang ada di tiap kecamatan, tentunya yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk dapat diselesaikan.

Di antaranya, Kecamatan Pauh, jalan yang di Kasang Melintang, di enam desa pauh wilayah timur. Kecamatan Sarolangun jalan lingkungan dalam Kota Sarolangun yang masih berlubang termasuk lampu jalan.

Di Kecamatan Pelawan, jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten yakni jalan ke transmigrasi di Desa Mekar Sari dan Desa Batu Putih, agar tidak ada jalan yang berlubang kemudian jembatan Desa Pulau Aro dapat diselesaikan.

“Kita ingin bagaimana selama kepemimpinan CE-Hilal betul-betul tidak ada jalan berlubang di Kabupaten Sarolangun. Kecamatan Singkut, dari arah Pasar Singkut ke dalam, Kelurahan Sungai Benteng, sudah ada yang berlubang. Kecamatan Batang Asai di wilayah Desa Kasiro. Kecamatan Limun, Panca karya-Meribung, banyakan itu Pengaspalannya, itulah infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat saat ini.

“Tahun ini kita buka Taman Dewa menuju Sialang Batuah, kedua Pemusiran menuju Dam Siambang, ini akses ekonomi lebih kurang 11 kilometer. Bagaimana akses perekonomian dari perkebunan sawit. Ada dua titik itu fungsional kan 2021,” kata dia menambahkan.

Dalam kegiatan itu dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2021 oleh Bupati Sarolangun Cek Endra bersama Kepala OPD terkait, Perwakilan Camat dan Tokoh Masyarakat.

Dan diakhiri dengan pemaparan nara sumber dari Kepala BPPRD Drs Ahmad Zaidan, Kepala BPKAD Emalia Sari, SE serta diskusi bersama dalam penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten Sarolangun tahun 2021.

 

Reporter: Warsun Arbain

DAERAH

Lantik Dewan Pengawas RSUD Kol. Abundjani, Bupati M. Syukur: Jadilah Mata dan Telinga yang Objektif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, didampingi Wakil Bupati A. Khafidh, melantik empat anggota Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di aula RSUD setempat pada Jumat, 17 April 2026.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Merangin Nomor 93/DINKES/2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Merangin Nomor 259/RSD/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas pada BLUD RSUD Kolonel Abundjani Bangko Periode 2021-2026.

Adapun jajaran Dewas yang baru dilantik yakni:

  1. Zulhifni (Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Mashuri (Kepala BPKAD) sebagai Anggota;
  3. Zamroni, SKM sebagai Anggota;
  4. Ns. Yulianti, S.Kep sebagai Sekretaris bukan anggota.

Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan bahwa keberadaan Dewan Pengawas merupakan instrumen vital dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik atau Good Corporate Governance.

“Dewan Pengawas memiliki tanggung jawab besar untuk memantau, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja rumah sakit. Saya berharap saudara-saudara mampu menjadi jembatan yang efektif antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai penerima layanan,” ujar Bupati M. Syukur.

Bupati memberikan tiga pesan khusus kepada jajaran Dewas yang baru dilantik.

Pertama, ia meminta agar Dewas menjadi mata dan telinga pemerintah yang objektif dalam mendeteksi masalah lebih dini agar tidak menjadi kendala serius dalam pelayanan.

Kedua, Bupati mengingatkan agar Dewas membangun sinergi yang harmonis dengan direktur dan manajemen RSUD. Menurutnya, Dewas harus memposisikan diri sebagai mitra strategis, bukan sekadar mencari kesalahan.

Terakhir, Bupati mendorong fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui inovasi, terutama dalam menghadapi era digitalisasi kesehatan saat ini.

Kepada manajemen RSUD Kolonel Abundjani, Bupati meminta agar memberikan dukungan penuh kepada Dewan Pengawas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal.

“Segera pelajari regulasi yang ada, lakukan pengawasan secara objektif, dan berikan masukan-masukan strategis demi kemajuan rumah sakit kebanggaan kita ini,” tuturnya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Pemerintah Kota Probolinggo Luncurkan SAPA BOS Guna Cegah Korupsi Dana Pendidikan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Probolinggo – Pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan Peningkatan Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (SAPA BOS) tahun 2026 untuk mencegah tindak pidana korupsi dan meminimalkan penyimpangan dana pendidikan.

Kegiatan SAPA BOS tersebut dihadiri Wali Kota Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Lilik Setiyawan, Kepala Disdikbud Siti Romlah, Kepala Inspektorat Puji Prastowo, serta ratusan pemangku kepentingan pendidikan di Ballroom Paseban Sena Kota Probolinggo pada Rabu, 15 April 2026.

“Kegiatan itu sebagai bentuk upaya memberikan kepastian hukum kepada sekolah, mencegah kesalahan administrasi, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BOS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah.

Menurutnya kegiatan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan yang transparan dan akuntabel dengan program SAPA BOS.

“Hal itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti klinik konsultasi BOS, bimbingan teknis pengelolaan dana yang langsung menyasar sekolah, hingga desk evaluasi untuk memantau penggunaan dana sejak tahap perencanaan hingga pelaporan,” tuturnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo, Lilik Setiyawan mengapresiasi langkah pemkot dalam memperkuat tata kelola pendidikan dan kejaksaan memiliki peran penting dalam upaya preventif maupun penegakan hukum.

“Melalui program pengawasan dan pendampingan seperti Jaga, kami memastikan dana BOS digunakan sesuai aturan. Kami juga memberikan edukasi hukum agar pengelola tidak ragu dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

Ia mengatakan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan hadir sebagai jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pelayanan hukum kepada instansi pemerintah.

“Kami siap mendampingi sekolah agar pengelolaan dana BOS berjalan tertib, transparan, dan terhindar dari risiko penyimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya pengelolaan dana BOS sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

“Dana BOS adalah fondasi penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pengelolaannya harus tepat, jujur, dan sesuai regulasi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sarana prasarana sekolah, termasuk fasilitas dasar seperti sanitasi yang masih perlu perhatian di sejumlah sekolah di Kota Probolinggo.

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

Melalui SAPA BOS, lanjut dia, pihaknya membangun komunikasi yang kuat antara sekolah, kejaksaan, dan inspektorat, sehingga harapannya, dana BOS benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

Program SAPA BOS juga diharapkan menjadi momentum memperkuat integritas dan tata kelola pendidikan di Kota Probolinggo. Dengan sinergi seluruh pihak, dana BOS diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas, sejalan dengan visi pembangunan daerah menuju Probolinggo Kota Bersolek.

Reporter: Tina

Continue Reading

DAERAH

Rehab SDN Petung III Pasrepan Rampung, Bupati Pasuruan Berterima Kasih pada Bank Jatim

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Pasuruan – Ruang kelas IV dan V UPT Satuan Pendidikan SDN Petung III Pasrepan yang sempat ambruk pada Mei 2025, kini sudah bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar.

Melalui Cooperate Social Responsilibilty (CSR) Bank Jatim, dua ruangan kelas tersebut akhirnya selesai diperbaiki dan secara resmi diserahkan Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo pada Rabu, 15 April 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Rusdi berterima kasih kepada Bank Jatim yang telah membantu pemerintah daerah dalam membantu urusan pendidikan. Salah satunya perbaikan kerusakan pada SDN Petung III.

“Terima kasih kepada Dirut dan jajaran Bank Jatim yang sudah merealisasikan permintaan kita untuk membantu pembangunan kembali gedung SDN Petung III yang roboh karena bencana pada tahun 2025 kemarin,” katanya.

Usai diresmikan, Mas Rusdi – sapaan akrab Bupati Pasuruan ini berharap para siswa-siswi dan guru di SDN Petung III dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan tenang dan aman.

“Anak-anak kita kembali bersekolah dengan aman, karena bangunannya sudah layak dan bagus,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah lain yang mengalami kerusakan? Mas Rusdi menegaskan bahwa Pemkab Pasuruan terus melakukan mitigasi serta meng-update data lembaga-lembaga mana saja yang mengalami kerusakan dan butuh penanganan prioritas.

“Kita terus mitigasi, data kita terus update dan kumpulkan, mana sekolah yang rusak ringan, sedang dan berat. Kalau yang ringan bisa menggunakan dana BOS tapi tetap kita arahkan agar sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengaku Bank Jatim akan selalu men-support Pemkab Pasuruan melalui CSR. Apalagi CSR yang direalisasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

“Ini wujud kepedulian Bapak Bupati Mas Rusdi yang tersinergi dengan Bank Jatim. Kami jelas sangat mendukung dengan pendidikan, apalagi CSR-nya ini tepat sasarannya dan sangat dibutuhkan. Sekali lagi, Bank Jatim siap mengawal untuk memberikan value yang baik bagi publik,” ucapnya.

Ke depan, Bank Jatim sangat terbuka untuk mewujudkan CSR yang berdampak positif bagi urusan sentral di Pasuruan. “Kami sangat welcome dengan program dari Pemkab maupun Pemkot Pasuruan. Yang terpenting bervalue lebih,” ucapnya.

Reporter: Tina

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs