Connect with us
Advertisement

DAERAH

Kepala BPS Batanghari: Garis Kemiskinan Penduduk Meningkat

Published

on

Garis Kemiskinan

detail.id/, Batanghari – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari, Maypen Hery mengatakan terjadi peningkatan garis kemiskinan penduduk selama 2018 hingga 2019.

“Untuk garis kemiskinan terjadi jumlah peningkatan pada 2018. Garis kemiskinan ini senilai Rp394.438. Sementara 2019 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp420.227. Ini mungkin sejalan dengan terjadinya inflasi,” kata Hery saat dikonfirmasi detail, Rabu (5/2/2020).

Berdasarkan perhitungan angka kemiskinan 2019 di Kabupaten Batanghari berjumlah 26.534 jiwa atau sebesar 9,75%. Hery berujar angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin.

“Penurunan ini terjadi cukup signifikan. Pada 2018 penduduk miskin di Kabupaten Batanghari berjumlah 27.549 jiwa atau sekitar 10,23%. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.015 orang,” ucapnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

Setiap tahun ada beberapa komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kemudian pada 2017 juga terjadi perubahan dari 2017 ke 2018. Pada 2017 jumlah penduduk miskin 10,33% dan 2018 menjadi 10,23%.

“Perubahan signifikan terjadi di 2019 menjadi 9,75%. Pada 2018, mayoritas mata pencarian penduduk di Kabupaten Batanghari adalah bergerak di sektor pertanian, berjumlah 59.643 orang atau sebesar 48,72%,” ujarnya.

Kemudian untuk ketenagakerjaan bergerak di bidang industri pengolahan sebesar 21.200 jiwa atau sebesar 17,72%. Selanjutnya sektor jasa cukup besar juga yaitu, 41.571 orang atau 33,96%. Ia bilang jumlah penduduk yang bekerja 2018 di Kabupaten Batanghari sebesar 119.290 jiwa.

“Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 4.414 jiwa dan tingkat pengangguran sebesar 3,57%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,39%. Artinya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dari jumlah total penduduk yang bekerja katakan 100 orang, berarti 64 orang menanggung untuk 100 orang,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari cukup lumayan. Data BPS Kabupaten Batanghari mencatat, pada 2017 mencapai 4,81%. Lalu pada 2018 tumbuh menjadi 4,96%.

“Mungkin itu sebagai gambaran umum angka-angka dari BPS Kabupaten Batanghari. Kalau angka pengangguran 2019 datanya belum keluar. Karena masih di olah BPS Pusat,” ucapnya.

Menurut Hery, kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan ekonomi dan kemiskinan struktural. Pemicu pertama kemiskinan dikarenakan adanya pengangguran. Sedangkan pemicu kedua apabila terjadi penurunan harga-harga komoditi seperti karet dan kelapa sawit secara signifikan akan mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat Kabupaten Batanghari.

“Sehingga nilai yang mereka hasilkan itu tidak mencapai daripada garis kemiskinan. Tapi, Alhamdulillah di Kabupaten Batanghari saya perhatikan dengan beberapa program yang sudah digelontorkan Pemerintah, membuat terjadinya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Jumlahnya sebesar 1.015 jiwa yang terangkat dari garis kemiskinan,” katanya.

Jumlah Penduduk Batanghari:

Tahun 2017: 266.971 jiwa

Tahun 2018: 269.966 jiwa

Tahun 2019: 272.879 jiwa

 

(Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020,BPS)

 

Reporter: Ardian Faisal

DAERAH

Kasus RT Cabul Masuk Tahap Dua, Jaksa Siapkan Tuntutan Maksimal

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Kejaksaan Negeri Merangin akhirnya menerima pelimpahan tahap dua berkas tersangka AS, Ketua RT cabul yang selama ini kasusnya menyita perhatian publik beberapa waktu lalu.

Tersangka Ketua RT cabul dibawa ke Kejaksaan bersama dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu pada tahap dua yang dilakukan penyidik juga turut serta membawa korban ke Kejaksaan.

Kajari Merangin, Yusmanely melalui Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Merangin, Hakim mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima pelimpahan kasus dari Polres Merangin.

“Hari ini kita sudah menerima tahap dua atas nama tersangka AS, dengan barang bukti kejahatannya. Selain itu penyidik juga menghadirkan korban,” ucap Hakim pada Senin, 20 Juli 2026.

Hakim juga mengatakan bahwa setelah tahap dua pihaknya akan menyiapkan tuntutan terhadap kasus pencabulan yang diserahkan Polres Merangin ke tahap persidangan.

“Untuk melengkapi berkas sampai ke persidangan, kita segera menyusun tuntutan, tentu dengan sejumlah barang bukti dan juga BAP yang diterima, kita akan tuntut tersangka dengan tuntutan yang maksimal, sebab korbannya masih anak-anak dan menyita perhatian publik,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan yang menimpa korban terjadi sejak korban masih duduk di kelas IV sekolah dasar.

Selama ini tersangka diketahui memiliki kelakuan bejad dan sangat keji, sebab pelaku melakukannya secara berulang kali, selain melakukan pelecehan terhadap korban di dapur rumahnya, pelaku juga sering mendatangi kamar korban saat korban tengah tertidur pulas, pelaku sering menggerayangi tubuh korban dan menciumi alat vital korban hingga pelaku puas.

Terpisah, Ahmad Robi, S.H., M.H, selaku pengacara negara yang mendampingi korban berharap jaksa penuntut umum bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya bagi korban.

“Saya berharap jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal dan hakim juga agar bisa memutuskan keadilan bagi korban yang masih anak-anak dan perbuatan tersangka sangat biadab sebab dilakukan sejak korban masih kelas 4 SD sampai kelas 6 SD dan kasus ini jadi perhatian publik,” ucapnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Lantik 78 Pejabat Struktural, Wamen Ossy: Rotasi dan Promosi Jabatan Bentuk Birokrat yang Adaptif

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melantik 78 pegawai dalam Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026. Pelantikan ini merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan melalui tiga pendekatan utama, yaitu tour of duty atau rotasi jabatan, tour of area atau rotasi wilayah penugasan, dan tour of time atau pembatasan masa jabatan.

“Rotasi dan promosi jabatan secara berkala tidak hanya menjamin profesionalisme berbasis sistem, tetapi juga menjadi sarana pengembangan kompetensi dan karier ASN. Hal ini penting untuk membentuk profil birokrat yang adaptif, kaya pengalaman lapangan, dan mampu melihat persoalan publik dari sudut pandang yang lebih holistik,” ujar Wamen Ossy.

Kepada ke-78 pejabat terlantik yang terdiri atas 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator, Wamen Ossy mengingatkan soal tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini. Menurutnya, birokrasi kini semakin dinamis sehingga seluruh pejabat dituntut untuk terus beradaptasi dan menghadirkan kinerja terbaik.

“Perubahan yang berlangsung cepat tidak dapat direspons dengan cara kerja yang biasa, melainkan membutuhkan semangat baru, kompetensi yang terus berkembang, serta kemampuan mengambil keputusan secara profesional,” kata Wamen Ossy.

Sebagai pejabat publik, jajaran Kementerian ATR/BPN diminta untuk menjaga integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Integritas, dedikasi, dan kejujuran perlu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan setiap aparatur sipil negara (ASN).

“Pergunakan kompetensi, semangat, profesionalisme, dan energi baru yang Saudara miliki untuk membawa organisasi ini melangkah lebih jauh serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat,” ucap Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan ini, mewakili pejabat terlantik lainnya untuk membacakan pakta integritas, yaitu Muhamad Irdian selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan. Bertindak sebagai saksi, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaluddin serta Kepala Biro Hukum, Ahmad Suhaimi. Turut hadir, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Dampingi Presiden Prabowo Panen Raya di Malang, Menteri Nusron: Ketahanan Pangan Butuh Kepastian Hukum Tanah

DETAIL.ID

Published

on

Malang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, pada acara Panen Raya TNI yang berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat, 17 Juli 2026. Dalam keterangannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah menjadi faktor utama dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan.

“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN melalui akun Instagram resminya.

Tak hanya kepastian hukum atas tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendukung ketahanan pangan melalui penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian.

“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tutur Menteri Nusron.

Perwujudan ketahanan pangan lewat Panen Raya Serentak yang dilaksanakan di 43 titik di seluruh Indonesia ini, menurutnya dapat terselenggara berkat adanya kolaborasi lintas sektor.

“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” ucap Menteri Nusron.

Ada beragam hasil tani yang dipanen dalam kegiatan Panen Raya di Kota Malang ini, mulai dari tebu, padi, hingga kedelai. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs