Connect with us

DAERAH

Kepala BPS Batanghari: Garis Kemiskinan Penduduk Meningkat

DETAIL.ID

Published

on

Garis Kemiskinan

DETAIL.ID, Batanghari – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari, Maypen Hery mengatakan terjadi peningkatan garis kemiskinan penduduk selama 2018 hingga 2019.

“Untuk garis kemiskinan terjadi jumlah peningkatan pada 2018. Garis kemiskinan ini senilai Rp394.438. Sementara 2019 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp420.227. Ini mungkin sejalan dengan terjadinya inflasi,” kata Hery saat dikonfirmasi detail, Rabu (5/2/2020).

Berdasarkan perhitungan angka kemiskinan 2019 di Kabupaten Batanghari berjumlah 26.534 jiwa atau sebesar 9,75%. Hery berujar angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin.

“Penurunan ini terjadi cukup signifikan. Pada 2018 penduduk miskin di Kabupaten Batanghari berjumlah 27.549 jiwa atau sekitar 10,23%. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.015 orang,” ucapnya.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

Setiap tahun ada beberapa komoditas kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Kemudian pada 2017 juga terjadi perubahan dari 2017 ke 2018. Pada 2017 jumlah penduduk miskin 10,33% dan 2018 menjadi 10,23%.

“Perubahan signifikan terjadi di 2019 menjadi 9,75%. Pada 2018, mayoritas mata pencarian penduduk di Kabupaten Batanghari adalah bergerak di sektor pertanian, berjumlah 59.643 orang atau sebesar 48,72%,” ujarnya.

Kemudian untuk ketenagakerjaan bergerak di bidang industri pengolahan sebesar 21.200 jiwa atau sebesar 17,72%. Selanjutnya sektor jasa cukup besar juga yaitu, 41.571 orang atau 33,96%. Ia bilang jumlah penduduk yang bekerja 2018 di Kabupaten Batanghari sebesar 119.290 jiwa.

“Sedangkan jumlah pengangguran mencapai 4.414 jiwa dan tingkat pengangguran sebesar 3,57%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 64,39%. Artinya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah dari jumlah total penduduk yang bekerja katakan 100 orang, berarti 64 orang menanggung untuk 100 orang,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari cukup lumayan. Data BPS Kabupaten Batanghari mencatat, pada 2017 mencapai 4,81%. Lalu pada 2018 tumbuh menjadi 4,96%.

“Mungkin itu sebagai gambaran umum angka-angka dari BPS Kabupaten Batanghari. Kalau angka pengangguran 2019 datanya belum keluar. Karena masih di olah BPS Pusat,” ucapnya.

Menurut Hery, kemiskinan ada dua macam, yaitu kemiskinan ekonomi dan kemiskinan struktural. Pemicu pertama kemiskinan dikarenakan adanya pengangguran. Sedangkan pemicu kedua apabila terjadi penurunan harga-harga komoditi seperti karet dan kelapa sawit secara signifikan akan mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat Kabupaten Batanghari.

“Sehingga nilai yang mereka hasilkan itu tidak mencapai daripada garis kemiskinan. Tapi, Alhamdulillah di Kabupaten Batanghari saya perhatikan dengan beberapa program yang sudah digelontorkan Pemerintah, membuat terjadinya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Jumlahnya sebesar 1.015 jiwa yang terangkat dari garis kemiskinan,” katanya.

Jumlah Penduduk Batanghari:

Tahun 2017: 266.971 jiwa

Tahun 2018: 269.966 jiwa

Tahun 2019: 272.879 jiwa

 

(Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-2020,BPS)

 

Reporter: Ardian Faisal

ADVERTORIAL

Terkait Pembangunan Infrastruktur di Merangin, H M Syukur: Alon-alon, Sitik-sitik Penting Sampai

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Akses jalan di seluruh Kabupaten Merangin harus lancar, infrastruktur lima tahun ke depan betul-betul mantap, bisa dinikmati seluruh masyarakat. Tahun ini walaupun sedikit, ada pembangunan jalan di Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang, Merangin.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bupati Merangin H M Syukur, ketika menghadiri Syukuran HUT ke-39 Seni Tari Kuda Lumping Panji Saputro, Grebek Syuro dan Syukuran atas terpilihnya pasangan Syukur-Khafidh (Suka), di Desa Tanah Abang pada Selasa, 8 Juli 2025.

“Insya Allah pada 2026 nanti, juga dipastikan masuk pembangunan jalan di Desa Tanah Abang khusus ke arah Pamenang. Jadi pelan-pelan, alon-alon, sitik-sitik penting sampai bapak dan ibu sekalian,” ujar Bupati disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Pada kesempatan itu, bupati minta tolong ke salah seorang warga Mas Tejo dan Grup Indegeng, kalau bisa muatan sawitnya diturunkan sedikit. Dari kapasitas 12 ton kalau bisa delapan ton saja.

Diakui H M Syukur, karena memang jalan kabupaten itu tidak akan mampu menampung muatan 12 ton. Apalagi kalau jalanya diaspal, kecuali nanti diupayakan jalannya dibangun beton.

“Tapi yang jelas sesuai visi misi Syukur-Khafidh, akses jalan seluruh Merangin harus lancar. Terpenting lancar dulu, sehingga ekonomi kerakyatan bisa berkembang yang pada akhirnya membuat masyarakat bahagia,’” kata Bupati.

Pada acara yang dihadiri ribuan masyarakat Merangin asal Jawa itu, bupati tidak datang seorang diri langsung dari Kota Jambi, tapi di lokasi acara sudah ada Wabup H A Khafidh dan Ketua Paguyuban Keluarga Jawa Merangin (PKJM) Amir Ahmad.

Untuk menampung aspirasi masyarakat, H M Syukur juga membawa Kadis PUPR Zulhifni, Kepala BKPSDMD H Ferdi Firdaus, Kadis Dinkes drg Soni Prapesma, Kadis Pariwisata Sukoso, Kepala Balitbang Slamet Sudarsono dan Direktur PDAM Antoni.

Aspirasi masyarakat itu akan diserap, masuk ke Rencana Kerja (Renja) Pemkab Merangin. Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, terbanyak masalah perbaikan infrastruktur jalan.

Terpisah, Kades Tanah Abang Suyanto, berterimakasih kepada bupati, wabup dan pejabat di jajaran Pemkab Merangin yang hadir. “Terima kasih Pak Bupati atas pembangunan infrastruktur jalan di desa kami,” tutur Kades.

Masyarakat lanjut kades, tidak terlalu banyak berharap jalan harus diaspal, tapi terpenting akses jalan itu lancar dilalui meskipun dalam kondisi hujan, karena bila hujan saat ini jalan susah dilalui. (*)

Continue Reading

DAERAH

Dua Tahun Selesai Pengerjaan, RTH Putri Pinang Masak Belum Punya Pengelola Resmi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Dua tahun pasca selesai pengerjaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak yang dibangun dengan duit Rp 35 miliar dari APBD Provinsi Jambi TA 2022 oleh pelaksana PT Delta Bumi Hatten, kini belum juga dioptimalkan fungsinya.

Aset yang belum dilakukan pemanfaatan secara efektif itu pun belum berpartisipasi terhadap PAD. Kini RTH masih berada di bawah naungan Sekda Provinsi Jambi dibantu pengelola aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.

Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Agus Pirngadi, Kepala BPKPD Provinsi Jambi, baru-baru ini. “Itu kan di bawah Sekda, pembantu pengelola aset itu ada pada kami. Sehingga mau tidak mau karena fungsinya ada pada kami, semua aset-aset yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan efektif itu di kami,” kata Agus pada Jumat, 4 Juli 2025.

Menurut Agus, saat ini pihaknya masih melakukan kajian dengan skema fungsi pemanfaatan senilai 30 persen masuk ke dalam RTH. Sisanya pemanfaatan kerja sama guna meningkatkan PAD.

“Itu masih coba kita analisa,” ujarnya.

Disinggung terkait investor, Agus mengaku belum ada. Namun menurutnya sudah ada beberapa pihak swasta yang mulai membuka komunikasi.

“Saat ini belum, walaupun sudah ada kemarin yang sudah coba nanya-nanya ke kita. Tapi karena kita masih nyari aturan yang bisa digunakan itu berapa persen sehingga belum kita buka dan belum kita tindak lanjuti,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

DAERAH

Wabup H A Khafidh Mediasi Kisruh Warga dengan PT AIP

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Wabup Merangin H A Khafidh mediasi kisruh warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas dengan PT Agrindo Indah Persada (AIP), terkait harga Tandan Buah Seger (TBS) Sawit yang tidak sama dengan pabrik lainnya.

Mediasi yang dipimpin Wabup, didampingi Asisten II Setda Merangin, Kadis Peternakan dan Perkebunan Merangin Hendri Widodo tersebut, berlangsung aman dan lancar, di Ruang rapat kantor bupati Merangin, Senin, 7 Juli 2025.

Tampak hadir, Manager PT AIP M Ismail Daud, Ketua Assosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia (Apkasindo) Merangin Joko Wahyono, utusan warga Desa Tambang Baru dan Kepala Bagian Kerjasama Setda Merangin Hendri Putra.

“Jadi tadi kita sudah melakukan pertemuan, menindaklanjuti aspirasi masyarakat ke PT AIP, terkait harga TBS. Kami telah berbincang-bincang mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013,” ujar Wabup.

Semua peserta pertemuan jelas Wabup, memahami apa yang disampikan pada pertemuan itu. Insyaallah kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi di PT AIP dan itu merupakan janji yang disampaikan PT AIP.

PT AIP dan Apkasindo lanjut Wabup, akan saling berkomunikasi apapun langkah-langkah yang akan dilakukan. Selain itu, tentu masyarakat harus memahami, ketika TBS dari hasil perkebunan itu mungkin tidak sama, baik kualitas maupun besarnya.

Semua itu terang Wabup, sudah ada ketentuan dan sudah diatur oleh Peraturan Menteri Perkebunan Republik Indonesia. Pada pertemuan itu Manager PT AIP minta maaf ke Wabup, atas isu yang beredar terkait demo yang terjadi beberapa waktu lalu tentang harga TBS Sawit. (*)

Continue Reading
Advertisement ads ads
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs