DAERAH
Ancaman Corona, Dinas TPH Batanghari Minta Petani Padi Percepat Masa Tanam
PERCEPAT: Kepala Dinas TPH Batanghari Mara Mulia Pane meminta petani padi percepat masa tanam. (DETAIL/Ardian Faisal)
detail.id/, Batanghari – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, meminta petani padi mempercepat masa tanam. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi wabah corona virus disease 2019 (COVID-19).
“Belum ada dampak COVID-19 saat sekarang terhadap kegiatan petani padi. Tapi langkah antisipasi harus tetap dilakukan dengan mempercepat masa tanam,” kata Kepala Dinas TPH Batanghari, Mara Mulia Pane kepada detail, Senin (20/4/2020).
Musim tanam padi 2020 dibagi dua tahap. Tahap pertama dimulai April hingga September dan tahap kedua dimulai Oktober 2020 hingga Maret 2021. Sedangkan musim tanam padi tahun lalu telah selesai sebelum wabah COVID-19 melanda.
“Mudah-mudahan padi maupun beras petani masih tersimpan,” ujarnya.
Pane berujar Dinas TPH Batanghari telah mendistribusikan benih padi sebanyak 50 ton tahap pertama dua pekan lalu kepada petani. Sebanyak 25 ton telah di semai petani dan belum lama ini datang lagi benih padi 25 ton.
“Saya berharap petani segera melakukan percepatan tanam padi. Kita khawatir wabah Corona masih terjadi. Namun kita berdoa agar corona bisa berakhir dan petani bisa tenang di lapangan,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Ia berharap wabah corona jangan sampai menjadi pemicu penderitaan petani. Apalagi sampai petani kesulitan memenuhi kebutuhan bahan makanan akibat dampak sosial ekonomi. Petani hendaknya mengikuti musim tanam sesuai anjuran dinas agar bisa menghasilkan produksi padi lebih baik.
“Tolong apa yang kami berikan kepada petani di lapangan bisa dipelihara dengan baik. Sehingga bisa menghasilkan produksi sesuai yang kita harapkan bersama,” katanya.
Target luas penanaman padi tahun ini, kata Pane, berkisar 8000 hektare lebih dengan kebutuhan bibit tersedia hanya 100 ton. Sedangkan dinas hanya mampu memenuhi kebutuhan luas tanam padi 4.000 hektar.
“Bantuan benih padi yang bisa dikatakan pasti berjumlah 2000 hektar karena sudah sampai di tingkat petani lapangan. Kami masih menunggu, mudah-mudahan penyaluran benih padi tidak berdampak terhadap kegiatan,” ujarnya.
Ia khawatir terjadi pergeseran anggaran hingga berdampak kepada benih padi 50 ton lagi. Sebaran benih padi yang telah diberikan kepada petani merata di tujuh kecamatan, minus kecamatan bajubang.
“Karena kecamatan bajubang luasan hektar sangat sedikit. Kita telah distribusikan mulai dari Pemayung, Muara Bulian, Muara Tembesi, Batin XXIV, Maro Sebo Ilir, Maro Sebo Ulu dan Mersam,” katanya.
DAERAH
Efisiensi Energi, Ditjen Imigrasi Mulai Berlakukan WFH Tiap Jumat Tanpa Ganggu Layanan Publik
DETAIL.ID, Jember – Direktorat Jenderal Imigrasi resmi mengimplementasikan kebijakan Bekerja dari Rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Jumat bagi pegawai ASN yang mengemban tugas dukungan manajemen dan administratif.
Langkah strategis ini mulai dijalankan pada Jumat, 10 April 2026 sebagai respons atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 dan Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan energi dan perlindungan lingkungan.
Namun, ia memberikan jaminan penuh bahwa masyarakat tetap bisa mengakses layanan keimigrasian secara normal.
Petugas di Kantor Imigrasi, bandara internasional, pelabuhan, hingga pos lintas batas negara tetap disiagakan di lokasi kerja masing-masing untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.
“Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa,” ucap Hendarsam.
Untuk menjamin kualitas kerja, setiap atasan langsung diwajibkan melakukan pemantauan ketat terhadap produktivitas pegawai yang bekerja secara daring.
Hendarsam memberikan instruksi khusus kepada seluruh pimpinan kantor wilayah dan kantor imigrasi di Indonesia untuk memastikan bahwa efisiensi jam kerja ini tidak mengurangi kecepatan dan transparansi layanan di lapangan.
“Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun,” tuturnya.
DETAIL.ID, Pasuruan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna II dengan agenda penyampaian rekomendasi komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan pada Rabu siang, 8 April 2026.
Rekomendasi yang disusun oleh Komisi DPRD merupakan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sebelumnya. Catatan dan masukan dari legislatif akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk ditindaklanjuti.
Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori secara resmi menerima poin-poin rekomendasi yang disusun oleh para anggota legislatif. Dalam sambutannya, Gus Shobih sapaan akrab Wakil Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Pasuruan karena masukan dari komisi-komisi akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis di masa mendatang.
“Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi yang telah diberikan DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap LKPJ Bupati Pasuruan tahun 2025. Rekomendasi yang diberikan akan menentukan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran dan penyusunan kebijakan strategis pada tahun berjalan dan tahun berikutnya,” katanya.
Gus Shobih juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan berkomitmen untuk menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar segera melakukan pembenahan di tahun ini,
“Kami juga akan menyampaikan rekomendasi dari DPRD ini kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan urusan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja,” tuturnya.
Penyerahan rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan pembangunan di Kabupaten Pasuruan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat serta target-target capaian yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.
“Dalam kesempatan ini kami berharap pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Pasuruan dapat berjalan dengan baik dan semoga Allah SWT meridhoi langkah dan ikhtiar kita dalam membangun Kabupaten Pasuruan yang lebih maju, sejahtera dan berkeadilan,” ucapnya.
Reporter: Tina
DAERAH
Proyek Jalan Rp 162 Milliar di Jambi Kekurangan Dana, Katanya Alokasi Anggaran Tahun 2025 Tak Ada Cair
DETAIL.ID, Jambi – Keterbatasan anggaran disebut-sebut jadi salah satu kendala pada paket multi years preservasi jalan batas Prov Sumsel – Tempino – Bts Kota Jambi (Pal 10) – Lingkar Timur – Sp Gado-gado – Sp Sijenjang – Pelabuhan Talang Duku – Jl Raden Pamuk – Yos Sudarso (Kota Jambi).
Hal ini diungkap oleh Kasatker PJN Wilayah 1, Arief Tria terkait pemberitaan ketidakjelasan realisasi sepanjang 2025 pada paket tahun jamak tersebut.
Sebagaimana dalam dokumen spesifikasi teknis, yang ditandatangani oleh PPK 1.4, Fachmi Fajar Kurniawan 21 Oktober 2025 lalu. Setidaknya terdapat alokasi anggaran dengan pagu Rp 16.357.455.000. Namun, menurut Arief, tidak terdapat pencairan anggaran pada 2025.
”Itu aja baru kita bayarkan uang muka, di awal tahun kemarin (Januari), kemudian di awal April ini. Karena memang anggaran belum tersedia saat itu,” ujar Arief pada Rabu, 8 April 2026.
Ceritanya menurut Arief, sejak paket tahun jamak mulai proses lelang pada Agustus lalu. Proses lelang sudah hampir rampung pada Oktober 2025 dengan PT Sumber Swarnanusa sebagai pemenang, dengan penawaran Rp 162.643.863.973,80 dari total pagu Rp 180.812.257.000,00.
”Jadi dari BP2JK saat itu diteruskan ke Ditien Bina Konstruksi, kemudian ke Menteri Keuangan dan Menteri PU. Karena pencairan anggaran perlu persetujuan kementerian keuangan,” ujarnya.
Hingga penandatanganan kontrak, dan paket Rp 162 milliar tersebut berjalan pada 22 Desember 2025. Sementara itu pencairan anggaran, disebut sudah tidak bisa lagi dilakukan karena bertepatan dengan cuti Natal dan Tahun Baru 2025.
”Iya itu prosedur birokrasilah. Tapi kita tetap minta kepada pelaksana untuk mulai melakukan patching (perbaikan) pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan,” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan alokasi anggaran senilai Rp 16,3 milliar untuk tahun pertama, apakah kemudian digeser pada alokasi tahun 2026? Menurut Arief, hal inilah yang sedang diupayakan oleh pihaknya. Sebab menurutnya sejauh ini alokasi anggaran Rp 16 milliar tersebut belum ada turun. Sementara tahun 2026, pihaknya hanya mengelola Rp 30 milliar untuk paket preservasi jalan tersebut.
”Harusnya kan begitu. Cuma ini belum ada kejelasan, ini yang sedang kita upayakan. Takutnya kalau nanti digeser untuk tahun terakhir 2027, kan enggak efektif. Tahun 2027 kan kita mengelola Rp100-an milliar,” katanya.
Dia pun berharap adanya perhatian serius dari pusat terkait alokasi anggaran tersebut, demi keberlangsungan proyek preservasi jalan sepanjang 63,46 kilometer tersebut.
Hingga berita ini terbit, tim awak media masih berupaya menghimpun informasi lebih lanjut dari berbagai pihak terkait.
Reporter: Juan Ambarita
Penerima Bantuan Pangan Jember Terendah di Jatim, Indikasi Kemiskinan Menurun
Efisiensi Energi, Ditjen Imigrasi Mulai Berlakukan WFH Tiap Jumat Tanpa Ganggu Layanan Publik
Pengalihan Alur Sungai di Tebo Terus Jadi Sorotan, LP2LH Segera Somasi Dinas LH
Guru di SMP 7 Kota Jambi Diduga Keracunan Usai Makan MBG, Pihak BGN Hingga SPPG Enggan Berkomentar
Sidang Saksi Kurir Sabu-sabu 58 Kilogram, Katanya Dapat Orderan dari Ridwan Lie dan Okta
DPRD Kabupaten Pasuruan Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Pasuruan Tahun 2025
Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pemprov Jambi Tanggung Biaya Domestik Haji: Dinilai Layak Jadi Contoh Nasional
Terima Kunker Komisi VIII DPR RI, Al Haris Sampaikan Komitmen Pemprov Jambi Bantu Biaya Domestik Haji hingga Rp 40 Miliar
Jambi Business Matching Forum 2026, Gubernur Al Haris Tekankan Penguatan UMKM sebagai Pilar Ketahanan Ekonomi
Kejati Jambi Tahan 2 Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan Akses Pelabuhan Ujung Jabung
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
