Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Cegah Penyebaran COVID-19, Bupati Safrial Perketat Pengawasan Kawasan Pelabuhan

Published

on

Kawasan Pelabuhan

detail.id/, Tanjung Jabung Barat – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai 1 April lalu secara resmi telah memberlakukan pembatasan akses Pelabuhan Roro sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Pembatasan akses Pelabuhan Roro adalah larangan kapal angkutan penumpang, sedangkan untuk kebutuhan logistik sembako masih diperbolehkan.

Selain itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. Ir. H. Safrial MS juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Polsek Kawasan Pelabuhan, Subdenpom, Pol Airud, KSOP, serta Kodim untuk memperketat pengawasan dan pengamanan di kawasan pelabuhan kecil di luar LLASDP dan Roro. Hal ini disampaikan Bupati Safrial melalui Kepala Dinas Perhubungan, Samsul Jauhari.

“Di luar Pelabuhan Roro dan LLASDP itu maksudnya pelabuhan tikus, itu namanya Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Takutnya ada ABK atau penumpang yang masuk dan lolos dari pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Ini tujuannya untuk memperketat pengawasan,” katanya, Senin (13/4/2020).

Menurutnya yang punya pelabuhan diminta mengikuti imbauan pemerintah. “Kita minta kerja samanya, seperti wajib pakai masker setiap orang, cuci tangan kalau dari luar pulau jangan berkeliaran dulu, setidaknya harus isolasi mandiri di rumah dengan waktu sesuai ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Safrial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun TV Nasional Senin (13/4/2020) sore, menjelaskan pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pencegahan dan antisipasi penyebaran COVID-19, seperti aktivasi posko COVID-19, sosialisasi ancaman COVID-19 dan pembatasan sosial, penyemprotan disinfektan di area publik, serta mengoptimalkan APBD untuk penguatan penanggulangan COVID-19.

“Kami juga sudah siapkan embung disinfektan di posko penanggulangan COVID-19. Setiap RT, desa atau kelurahan yang membutuhkan disinfektan bisa mengambil di posko,” kata Safrial.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]

Lebih lanjut Safrial mengatakan sampai saat ini Pemkab Tanjung Jabung Barat sudah menyiapkan 377 set Alat Perlindungan Diri (APD), dengan rincian 167 di RSUD KH Daud Arif Kuala Tungkal, sebanyak 90 set di Dinas Kesehatan, dan donasi dari OPD sebanyak 120 set.

“Persediaan APD saat ini ada 167 set di RSUD, 90 set di Dinas Kesehatan dan donasi dari OPD sebanyak 167 set. Jumlah keseluruhan persediaan APD sebanyak 377 set. Saat ini masih ada APD yang masih dalam proses pengiriman, jumlahnya 330 set,” ujar Safrial.

Ditanya terkait isu pemulangan santri asal Tanjung Jabung Barat dari luar daerah, Safrial menegaskan pihaknya melalui Tim Satgas Penanggulangan COVID-19 telah melakukan pemeriksaan dan pendataan serta terus melakukan pemantauan terhadap santri-santri tersebut.

Menurutnya, para santri telah diberikan pengarahan untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing dengan pengawasan wali santri dan pihak kecamatan. (Advertorial)

ADVERTORIAL

Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait meninjau medical check up di RSD Balung, Senin (27/4/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.

Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.

Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.

Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.

“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.

Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya

Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.

“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.

Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.

Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.

“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.

[post-view]

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember menyampaikan program MPP Mini dalam acara Pro Gus'e di RSD dr Soebandi, Kamis (23/4/2026) malam. (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.

Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.

“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.

Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:

  1. Kecamatan Jombang
  2. Kecamatan Tanggul
  3. Kecamatan Mayang
  4. Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)

Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.

Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.

Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.

Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.

“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.

Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.

Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.

“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Gus Fawait Raih Penghargaan Tokoh Pengentasan Kemiskinan dari Beritajatim

DETAIL.ID

Published

on

Kadiskominfo Jember mewakili Bupati Fawait menerima penghargaan dari Beritajatim. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Momentum peringatan HUT ke-20 Beritajatim.com menjadi catatan manis bagi Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Bertempat di Grand City Surabaya, pada Selasa, 21 April 2026, Bupati Jember Gus Fawait menerima penghargaan sebagai Tokoh Pengentasan Kemiskinan Berbasis Akselerasi Pembangunan.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas keberhasilan validasi data dan aksi nyata di lapangan yang dilakukan jajaran pemerintah daerah untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

Gus Fawait memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para ASN yang telah bersinergi lintas sektor hingga mengantarkannya pada puncak kesuksesan ini.

“Saya persembahkan award ini kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember, para ASN yang hari ini turun ke bawah untuk bahu-membahu. Tidak melihat asal mereka, apakah guru, nakes, atau yang lain, semua bersatu untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di Jember benar-benar valid,” katanya.

Gus Fawait menekankan bahwa intervensi pembangunan tidak akan berjalan efektif tanpa pondasi data yang akurat.

Ia percaya bahwa dengan menekan angka kemiskinan, maka masalah sosial turunan lainnya akan ikut terurai.

“Kita tahu bahwa kemiskinan ini mengakibatkan banyak masalah lain, mulai dari angka stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga tindak kriminalitas. Ujung dari semua masalah itu adalah faktor kemiskinan,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs