DAERAH
Kapolres Batanghari Segera Panggil Kadinsos dan Bhabinkamtibmas

DETAIL.ID, Batanghari – Kapolres Batanghari, AKBP Dwi Mulyanto tidak ingin ada gejolak penyaluran bantuan terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Batanghari, Jambi.
Ia telah menyusun antisipasi agar penyaluran bantuan COVID-19 tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Merangin, Jambi hingga berujung pembakaran Posko COVID-19 dan perusakan Kantor Desa.
“Pelaksanaan bantuan COVID-19 ini kita harus tahu dahulu mekanismenya. Karena ada beberapa jenis bantuan. Ada namanya PKH (Program Keluarga Harapan) bantuan dari Pusat,” ucap Dwi kepada detail, Kamis (21/5/2020).
PKH merupakan program Kementerian Sosial RI bagi keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima PKH tidak bisa lagi menerima bantuan jenis lain, baik bersumber dari APBN maupun APBD.
“Seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) Provinsi, BLT DD (Dana Desa) Kemendes PDTT dan BBT (Bantuan Batanghari Tunai) yang merupakan program Pemkab Batanghari,” ujar mantan Kapolres Kerinci ini.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Penerima BLT Provinsi, BLT DD dan BBT, kata Dwi, masing-masing mendapat uang Rp600 ribu selama tiga bulan berturut-turut bagi masyarakat terdampak COVID-19.
“Sementara penerima PKH tetap akan mendapat bantuan meskipun tidak ada lagi bawah COVID-19,” katanya.
Menurut perwira melati dua dipundak ini, kejadian pembakaran posko COVID-19 di Kabupaten Merangin karena masih ada masyarakat belum mengetahui jenis-jenis bantuan COVID-19.
“Jadi ceritanya begini, ada dua orang bertetangga, satu di antara mereka mendapat bantuan dan seorang lagi tidak mendapat bantuan. Keduanya sama-sama terdata. Tapi warga yang tidak dapat bantuan tidak mengetahui dia terdata di BLT Provinsi atau BLT DD,” ucapnya.
Dwi telah memerintah seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas memberikan informasi cepat setiap ada pembagian bantuan. Bagian Intelijen akan membuat Kirkat (Perkiraan singkat), kejadian terakhir seperti apa, situasi Kamtibmas seperti apa, situasi masyarakat seperti apa dan sebagainya.
“Selanjutnya Bagian Ops membuat Renpam (Rencana pengamanan) lalu akan saya buat Sprinpam (Surat perintah pengamanan) dan lain sebagainya. Ini segi pengamanan,” ujarnya.
Dwi berujar bahwa ia lebih mengutamakan pendekatan secara sosial, yakni lebih kepada potensi gangguan berupa akar masalah ketidakpahaman masyarakat tentang jenis-jenis bantuan tersebut.
“Dia berpikir sama-sama di data. Tapi dia tidak tahu bantuan apa yang dia dapat dan bantuan apa yang turun saat itu. Makanya kadang ada yang protes, kok saya gak dapat, padahal saya juga di data. Padahal, dia mungkin masuk dalam daftar penerima BLT pusat,” ucapnya..
Proses penyaluran program PKH dan BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos RI, kata Dwi, memang agak lama karena harus dituangkan dalam Surat Keputusan. Sedangkan kalau BBT merupakan program Kabupaten Batanghari dan mungkin lebih cepat. Sama halnya seperti BLT Provinsi dari Gubernur sesuai tahapan.
“Mungkin pendataan penerima bantuan tidak berbarengan. Ada bantuan ini, ternyata ada yang tidak terdata. Akhirnya dimasukkan bantuan yang lain saja. Jadi, waktunya memang beda. Tapi masyarakat tidak tahu jenis bantuan apa yang dia dapat,” katanya.
Menurut Dwi, pendataan berbeda waktu memicu munculnya kecemburuan antar warga. Apalagi sekarang memasuki musim politik. Sebagian penerima pendukung bakal calon A, sebagian lagi pendukung bakal calon B dan sebagian lagi pendukung C.
“Akhirnya pendataan tidak merata. Ada yang berpikir bahwa orang-orang ini aja yang dikasih, jadi salah paham,” ucapnya.
Dwi berencana segera memanggil Kepala Dinas Sosial Batanghari, seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas. Ia akan memberikan arahan agar tidak terjadi gejolak masyarakat. Mengingat, jenis-jenis bantuan COVID-19 cukup banyak.
“Ketika ada gejolak, masyarakat bisa langsung telepon ke Dinas Sosial atau Bhabinkamtibmas. Bagi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan, saya imbau agar diperjelas jenis bantuan yang akan diterima itu apa. Tanya dengan petugas yang memberikan bantuan, ini bantuan apa,” ujarnya.
DAERAH
BSPJI Padang Tinjau Langsung Proses Produksi AMDK ‘SegarMu’ di Pesantren Kauman Muhammadiyah

DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang mendapat kunjungan penting dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang pada Senin, 7 Juli 2025. Agenda kunjungan meliputi silaturahmi dan pengecekan langsung kualitas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ‘SegarMu’, yang diproduksi oleh Unit Usaha Kreatif (UEK) pesantren.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya BSPJI Padang dalam mendukung pengembangan usaha berbasis pesantren sekaligus memastikan standar mutu produk lokal. Kepala BSPJI Padang, Dindin Syafruddin, S.T., M.Si., beserta tim turun langsung ke lokasi produksi AMDK ‘SegarMu’ untuk melakukan inspeksi fasilitas dan proses produksi.
Dalam sambutannya, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA., menyampaikan apresiasi atas dukungan BSPJI.
“Ini momentum penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar. Dengan pendampingan BSPJI, kami optimis ‘SegarMu’ bisa bersaing secara profesional,” ujarnya.
Selama kunjungan, Dindin Syafruddin meninjau seluruh area produksi, mulai dari pengolahan air, proses sterilisasi, pengemasan, hingga penyimpanan. Beliau juga memberikan masukan teknis untuk peningkatan efisiensi dan standarisasi.
“Kami melihat keseriusan Pesantren Kauman dalam menjaga kualitas. Proses produksi sudah cukup baik, tapi tetap perlu terus ditingkatkan, terutama dalam dokumentasi standar operasional,” ucap Dindin.
Selain pengecekan produk, BSPJI Padang juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut terkait sertifikasi halal, izin BPOM, dan standarisasi industri. Hal ini sejalan dengan visi UEK Pesantren Kauman yang ingin menjadikan ‘SegarMu’ sebagai merek AMDK unggulan berbasis pesantren di Sumatera Barat.
Manager UEK Pesantren Kauman, Ustadz Haris menambahkan, “Kami berharap kolaborasi ini bisa mempercepat pemenuhan legalitas produk dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk ke jaringan ritel modern.” ujarnya.
Kunjungan ditutup dengan diskusi rencana tindak lanjut, termasuk jadwal pelatihan teknis untuk tim produksi dan pendampingan pengurusan sertifikasi.
BSPJI juga mengapresiasi model bisnis pesantren yang menggabungkan nilai keislaman dengan kewirausahaan.
Reporter: Diona
ADVERTORIAL
Terkait Pembangunan Infrastruktur di Merangin, H M Syukur: Alon-alon, Sitik-sitik Penting Sampai

DETAIL.ID, Merangin – Akses jalan di seluruh Kabupaten Merangin harus lancar, infrastruktur lima tahun ke depan betul-betul mantap, bisa dinikmati seluruh masyarakat. Tahun ini walaupun sedikit, ada pembangunan jalan di Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang, Merangin.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Bupati Merangin H M Syukur, ketika menghadiri Syukuran HUT ke-39 Seni Tari Kuda Lumping Panji Saputro, Grebek Syuro dan Syukuran atas terpilihnya pasangan Syukur-Khafidh (Suka), di Desa Tanah Abang pada Selasa, 8 Juli 2025.
“Insya Allah pada 2026 nanti, juga dipastikan masuk pembangunan jalan di Desa Tanah Abang khusus ke arah Pamenang. Jadi pelan-pelan, alon-alon, sitik-sitik penting sampai bapak dan ibu sekalian,” ujar Bupati disambut tepuk tangan warga yang hadir.
Pada kesempatan itu, bupati minta tolong ke salah seorang warga Mas Tejo dan Grup Indegeng, kalau bisa muatan sawitnya diturunkan sedikit. Dari kapasitas 12 ton kalau bisa delapan ton saja.
Diakui H M Syukur, karena memang jalan kabupaten itu tidak akan mampu menampung muatan 12 ton. Apalagi kalau jalanya diaspal, kecuali nanti diupayakan jalannya dibangun beton.
“Tapi yang jelas sesuai visi misi Syukur-Khafidh, akses jalan seluruh Merangin harus lancar. Terpenting lancar dulu, sehingga ekonomi kerakyatan bisa berkembang yang pada akhirnya membuat masyarakat bahagia,’” kata Bupati.
Pada acara yang dihadiri ribuan masyarakat Merangin asal Jawa itu, bupati tidak datang seorang diri langsung dari Kota Jambi, tapi di lokasi acara sudah ada Wabup H A Khafidh dan Ketua Paguyuban Keluarga Jawa Merangin (PKJM) Amir Ahmad.
Untuk menampung aspirasi masyarakat, H M Syukur juga membawa Kadis PUPR Zulhifni, Kepala BKPSDMD H Ferdi Firdaus, Kadis Dinkes drg Soni Prapesma, Kadis Pariwisata Sukoso, Kepala Balitbang Slamet Sudarsono dan Direktur PDAM Antoni.
Aspirasi masyarakat itu akan diserap, masuk ke Rencana Kerja (Renja) Pemkab Merangin. Berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, terbanyak masalah perbaikan infrastruktur jalan.
Terpisah, Kades Tanah Abang Suyanto, berterimakasih kepada bupati, wabup dan pejabat di jajaran Pemkab Merangin yang hadir. “Terima kasih Pak Bupati atas pembangunan infrastruktur jalan di desa kami,” tutur Kades.
Masyarakat lanjut kades, tidak terlalu banyak berharap jalan harus diaspal, tapi terpenting akses jalan itu lancar dilalui meskipun dalam kondisi hujan, karena bila hujan saat ini jalan susah dilalui. (*)
DAERAH
Dua Tahun Selesai Pengerjaan, RTH Putri Pinang Masak Belum Punya Pengelola Resmi

DETAIL.ID, Jambi – Dua tahun pasca selesai pengerjaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak yang dibangun dengan duit Rp 35 miliar dari APBD Provinsi Jambi TA 2022 oleh pelaksana PT Delta Bumi Hatten, kini belum juga dioptimalkan fungsinya.
Aset yang belum dilakukan pemanfaatan secara efektif itu pun belum berpartisipasi terhadap PAD. Kini RTH masih berada di bawah naungan Sekda Provinsi Jambi dibantu pengelola aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi.
Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh Agus Pirngadi, Kepala BPKPD Provinsi Jambi, baru-baru ini. “Itu kan di bawah Sekda, pembantu pengelola aset itu ada pada kami. Sehingga mau tidak mau karena fungsinya ada pada kami, semua aset-aset yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan efektif itu di kami,” kata Agus pada Jumat, 4 Juli 2025.
Menurut Agus, saat ini pihaknya masih melakukan kajian dengan skema fungsi pemanfaatan senilai 30 persen masuk ke dalam RTH. Sisanya pemanfaatan kerja sama guna meningkatkan PAD.
“Itu masih coba kita analisa,” ujarnya.
Disinggung terkait investor, Agus mengaku belum ada. Namun menurutnya sudah ada beberapa pihak swasta yang mulai membuka komunikasi.
“Saat ini belum, walaupun sudah ada kemarin yang sudah coba nanya-nanya ke kita. Tapi karena kita masih nyari aturan yang bisa digunakan itu berapa persen sehingga belum kita buka dan belum kita tindak lanjuti,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita