PERISTIWA
Aliansi SPI dan GEMA PETANI Gelar Aksi Damai di Polres Tebo
detail.id/, Tebo – Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi solidaritas mengawal dan mendukung proses hukum terhadap Ketua Cabang SPI Kabupaten Tebo, Junawal yang saat ini dalam proses hukum Polres Tebo.
SPI turut menggandeng Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia (GEMA PETANI). Titi kumpul massa berada di Simpang Padang Lamo, Tebo dihadiri sekitar 3.000 hingga 4.000 orang.
Massa berasal dari beberapa Kabupaten, yakni Kabupaten Merangin, Muaro Jambi, Kota Jambi, Sarolangun dan kabupaten lain. Sebelum berangkat menuju titik tujuan aksi, Ketua SPI Provinsi Jambi ditemui perwakilan dari Polres Tebo.
Mereka melakukan perundingan upaya mencegah kerumunan massa dan memutus rantai virus corona. Petugas mengimbau massa menghentikan aksi. Sedangkan tuntutan massa akan dipertimbangkan.
Tuntutan massa aksi diawali dari kejadian penggusuran pada tahun 2012 oleh PT LAJ (Lestari Asri Jaya) terhadap masyarakat yang telah membangun pemukiman di empat Kecamatan, yakni Kecamatan Serai Serumpun, Sumay, VII Koto dan VII Koto ilir.
PT LAJ merupakan perusahaan ekstraktif ini telah diduga melakukan berbagai upaya terorganisir untuk memastikan pendudukan lahan mereka. Berbagai upaya intimidasi yang dilakukan langsung oleh aparat maupun dengan mendatangkan preman.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Para petani yang mereka tinggal di daerah Rimbo Bujang menghadapi situasi mencekam dan trauma psikis luar biasa. Berdasarkan ungkapan SPI yang mendampingi masyarakat selama ini, ada 14 kronologi yang terjadi terkait sengketa dan penggusuran tanah masyarakat hingga berakhir pada penangkapan.
Ketua DPC SPI Tebo Junawal ditangkap di rumah orang tuanya saat silaturahmi Hari Raya Idul Fitri pada 26 Mei 2020 lalu karena ikut mendampingi masyarakat yang berjuang berhadapan dengan PT LAJ.
Untuk itu aksi kali ini masyarakat beserta SPI menuntut agar:
- Membebaskan Junawal dari kriminalisasi.
- Mengecam sikap polres Tebo yang diskriminatif dan mendesak segera tangkap pelaku penggusuran kebun dan ladang masyarakat.
- Mendesak agar PT LAJ bertanggung jawab untuk segera mengganti rugi kebun dan aset petani yang dirusak.
- Meminta Menteri KLH untuk segera menyelesaikan konflik agraria di sektor kehutanan dan agar semua pihak menghargai proses yang sedang berjalan dengan menghindari tindakan represif di lapangan.
- Pencabutan izin PT LAJ terutama yang sudah dikuasai dan dikelola petani.
Ketua Tim Advokasi Hak Asasi Petani DPW SPI Jambi, Istazi menyampaikan, PT LAJ sangat paham bahwa Junawal adalah pimpinan strategis yang di belakangnya bergantung nasib ribuan keluarga petani.
Perusahaan kongsi PT Barito Pasifik milik Prayogo Pangestu dan Michelin Perancis ini telah menggilas nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan budaya secara bar-bar. Mereka mengintimidasi bahkan mengkriminalisasi memperalat kekuatan negara dengan tujuan petani menyerahkan ladang mereka yang dengan susah payah mereka bangun.
Istazi juga meminta Kapolres Tebo bersikap adil, tidak diskriminatif menangkap pelaku penggusuran, perusakan dan menindak anggotanya yang terlibat dalam intimidasi terhadap petani SPI Tebo.
Di sisi lain, Ketua DPW SPI Jambi Sarwadi menegaskan, Junawal selaku Ketua DPC SPI Tebo sedang membantu pemerintah melaksanakan amanah Perpres Nomor 88 tahun 2017, yaitu melakukan pendataan subyek dan obyeknya, guna melengkapi data yang diminta oleh KLHK sesuai surat Nomor: 205/PKTHA/PNK/DTN.I/9/2019.
“Kami sedang membantu pemerintah melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria antar anggota SPI Tebo dengan PT LAJ yang sedang berproses selama ini. Sehingga penangkapan terhadap saudara Junawal mencederai proses penyelesaian konflik yang selama ini telah terbangun,” katanya.
Ia menduga ada keengganan dari pihak PT LAJ untuk menyelesaikan konflik menggunakan mekanisme peraturan yang ada. Ia juga meminta kepada Pemerintah Daerah dan Kepolisian agar dapat bertindak cepat untuk mencegah terjadinya aksi intimidasi dan kekerasan baik psikis maupun fisik yang dilakukan pihak PT LAJ terhadap para petani.
Konsentrasi masyarakat yang rencana akan menuju Mapolres Tebo akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah perundingan dengan Kanit Intel Polres Tebo selesai sesuai arahan Ketua SPI, Sarwadi.
Reporter: Hakim Nasution
Editor : Ardian Faisal
PERISTIWA
Penolakan Stockpile Batu Bata PT SAS Kembali Memanas, Warga Demo Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jambi
DETAIL.ID, Jambi – Penolakan warga Aur Kenali terhadap stockpile bara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS)-RMKE Group, kembali memanas. Kali ini warga terdampak yang tergabung dalam aliansi Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Menolak Stockpile Baru Bara menggelar aksi di DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi pada Senin, 27 April 2026.
Perwakilan massa, Erpen Sutrisno bilang bahwa kali ini pihaknya melakukan aksi diam sebagai bentuk penolakan. Massa juga membacakan doa agar Gubernur Jambi amanah dalam memimpin dan segera membatalkan atau merelokasi stockpile batu bara PT SAS dari lingkungan mereka.
”Kami di sini meminta kepada Gubernur, jadi kami tidak mau bertemu dengan perwakilan,” ujar Erpen.
Tak ketemu dengan Gubernur Jambi, masaa kemudian bergerak ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Di sini, Wakil Ketua Komisi IV, Rusli Kamal Siregar menerima aspirasi massa.
Kali ini 4 poin kesepakatan diantaranya; Pemerintah wajib memberi ruang hidup yang layak; Ditampung aspirasinya dan disampaikan pada Gubernur; DPRD setuju stockpile dipindahkan; Perwakilan DPRD segera diundang untuk dialog dengan masyarakat.
”Hasil diskusi tadi akan akan diundang dalam RDP paling lambat 1 minggu . Dan ada janji persoalan ini akan dibawa ke rapat pimpinan,” katanya.
Perwakilan massa BPR tersebut kembali menekankan bahwa aksi kali ini merupakan simbol atas diamnya Gubernur Jambi atas rekomendasi DPD RI , yang meminta Gubernur segera melakukan pertemuan dengan masyarakat
”Tapi sudah 4 bulan rekomendasi hanya didiamkan oleh gubernur, maka aksi diam dengan membaca Yasin untuk pak gubernur agar diberi kesehatan dalam memimpin Jambi, diberikan sikap amanah. Dan tentunya harapan kami yasin ini dapat menggetarkan hati pak Gubernur agar berpihak ke masyarakat dengan merelokasi stockpile batu bara PT SAS,” katanya.
Sebelumnya pada, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD RI pada Kamis, 29 Januari 2026, di Auditorium Kediaman Gubernur Jambi yang dihadiri oleh berbagai unsur berkepentingan. Telah dihasilkan beberapa kesepakatan.
Seperti, menindaklanjuti surat Wali Kota Jambi terkait peninjauan kembali Perda RTRW mengenai kesesuaian lokasi stockpile dan jalur angkutan batubara hingga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perizinan yang telah diterbitkan.
Apabila terbukti tidak sesuai dengan tata ruang dan berpotensi membahayakan masyarakat, agar merekomendasikan relokasi stockpile dan/atau jalur angkutan batu bara ke kawasan yang sesuai peruntukan serta jauh dari permukiman warga.
Lanjut pada RDP bersama DPRD Kota Jambi beserta para pemangku kepentingan pada 10 Februari lalu. Juga dibahas secara khusus Surat Pj Wali Kota Jambi Nomor: PU.07.04/2651/VI.1-DPUPR/2023 perihal Permohonan Peninjauan Kembali Perizinan Pembangunan Stockpile Batu Bara PT SAS.
Hasilnya kala itu, Perda RTRW Kota Jambi tidak mengalami perubahan, baik pada masa pemerintahan sebelumnya maupun saat ini, sehingga ketentuan kesesuaian lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2024 tentang RTRW Kota Jambi tetap berlaku dan harus menjadi dasar dalam setiap penerbitan maupun evaluasi perizinan.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Anak usaha Sinarmas di Jambi yakni PT Wira Karya Sakti (WKS) kembali bikin ulah. Kali ini satu kampung Bukit Bakar, Kecamatan Renah Mendaluh, Tanjungjabung Barat Jambi kena imbas. Akses perekonomian, kesehatan, hingga pendidikan warga tersendat setelah PT WKS memutus 9 akses jalan yang mengelilingi desa.
Warga Desa Bukit Bakar yang tergabung dalam Kelompok Tani Bukit Bakar Jaya pun mengecam keras tindakan sepihak dan sewenang-wenang PT WKS. Bersama sejumlah organ masyarakat sipil macam, KPA Wilayah Jambi, Serikat Tani Tebo, Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), dan Sejajar Institute.
”Di tengah keterisolirannya, masyarakat sementara ini masih bertahan. Sikap dan tindak lanjut pemerintah belum ada,” ujar Koorwil KPA Jambi, Fran Dodi pada Senin, 27 April 2026.
Imbas konflik yang terjadi pada kelompok tani dampingannya, Koorwil KPA Jambi tersebut sudah langsung bersurat pada sejumlah instansi mulai pemerintah daerah, Dirjen Gakum, hingga Kementerian terkait. Dengan harapan adanya solusi bagi warga Bukit Bakar yang kini terisolir.
Dalam hal ini, sebenarnya antara masyarakat dengan WKS sudah ada kesepakatan untuk saling menjaga situasi selama proses penyelesaian konflik agraria sebagaimana dimuat dalam berita acara pada 9 April lalu.
Dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak itu, PT WKS juga disebut mengakui telah melakukan penggusuran pada 6 titik koordinat lahan sedari 2025 lalu, mencakup luasan lebih kurang 500 hektare.
Namun kesepakatan tersebut nyatanya cuman diatas kertas, hanya selang hari tepatnya pada 20-21 April lalu. Pihak WKS melakukan pemutusan 9 akses jalan, dengan membuat parit gajah sedalam 2 meter. Tak puas, perusahaan juga disebut melakukan perusakan terhadap tanaman produktif milik para petani.
Jumirah, salah satu warga Desa Bukit Bakar pun mengeluhkan sikap PT WKS. Jumirah, berharap betul pemerintah segera memberikan solusi konkret. Bukan apa, setiap WKS melakukan pemanenan. Warga selalu dilanda kekhawatiran, lahannya bakal dirusak.
”Kalau lewat WKS (jalan yang diputus) itu kan mau keluar cuma 5 kilo. Kalau kami lewat jalan lain itu bisa 20 kilo lebih. Jadi kalau ada anak-anak atau warga sakit parah, atau ibu hamil mau melahirkan yang harus dibawa keluar. Itu jadi sangat susah,” ujarnya.
Eko, dari Sejajar Institute pun melihat bahwa dalam persoalan ini. PT WKS telah menggangu perekonomian warga Desa Bukit Bakar yang mencakup 830 lebih jiwa. Kata Eko, yang kita sayangkan bahwa proses memutus jalan ini bukan di wilayah izin mereka (PT WKS).
”Ini wilayah perkampungan masyarakat, karna ini wilayah kelola masyarakat, harus mereka hormati. Kita tidak mau masyarakat dikambinghitamkan di tanah mereka sendiri. Kita minta proses penegakan hukum srgera dilakukan, usut tuntas ini sampai selesai,” katanya.
Sementara itu, Sekdes Bukit Bakar Kustoro mengingat kembali bahwa semenjak 1993 silam warga sudah mendiami dan mengusahakan lahan di wilayah Bukit Bakar, dengan luasan awal mencapai 2.500 hektare.
Hingga WKS datang, pada 2006 silam, konflik terus berlanjut hingga kini. Sisa lahan kelola warga pun menyempit menjadi 1.500 hektare, kemudian tergerus lagi 500 hektare oleh penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh WKS.
”Terkait pemutusan jalan itu saya tidak tau. Karna tidak ada koordinasi dari perusahaan kepada Pemdes dan saya anggap itu sudah tidak menghargai adanya Pemdes Bukit Bakar. Karna apapun ceritanya, Distrik 8 WKS itu berada di wilayah administrasi Bukit Bakar,” katanya.
Fran Dodi pun mendesak agar Pemda, Pemprov hingga instansi pemerintah pusat terkait segera bersikap tegas kepada PT WKS, hingga mengevaluasi perizinannya.
”Cara-cara kekerasan, memutus akses, artinya ini kejahatan kemanusiaan. Bukan hanya konflik agraria lagi. Jika dalam waktu dekat mereka (pemerintah) tidak tindakan yang jelas. Maka kita bakal aksi,’ ujar Fran Dodi.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Kejaksaan Tinggi Jambi akhirnya melakukan penghentian aktivitas dan pengosongan disertai pemasangan garis segel Pidsus terhadap aset sitaan milik PT Prosympac Agro Lestari (PAL) yang berlokasi di Desa Sidomukti, Kabupaten Muarojambi pada Kamis, 23 April 2026.
Dalam keterangan tertulis, Asintel Kejati Jambi Muhamad Husaini menyampaikan bahwa penghentian aktivitas atas aset sitaan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-335/L.5/Fo.2/04/2026 tanggal 23 April 2026.
Adapun penyitaan aset sebelumnya telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor: 25/Pid.Sus-TPK-SITA/2025/PN.Jmb tanggal 16 Juni 2025, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejati Jambi Nomor: PRINT-480/L.5/Fd.2/06/2025.
”Aset yang dilakukan penghentian aktivitas dan pengosongan meliputi satu unit pabrik kelapa sawit, enam bidang tanah dengan luas total 163.285 meter persegi, bangunan pendukung seperti kantor dan mess karyawan, serta mesin dan peralatan pengolahan tandan buah segar (TBS),” kata Asintel Kejari Jambi, dalam rilis pers Kejati Jambi.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus), Asisten Intelijen (Asintel), Asisten Pemulihan Aset (Aspema) dan Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jambi dan jajaran, Tim JPU, pihak BNI, pihak Mayang Mangurai Jambi (MMJ) hingga unsur kepolisian dan disaksikan perwakilan masyarakat setempat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Operasi Kejati Jambi bersama tim JPU juga menyerahkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi tentang Penghentian Aktivitas Aset Sitaan dan Berita Acara Pelaksanaannya kepada Direktur Utama PT MMJ, Arwin Parulian Saragih, serta saksi dari pihak Bank BNI Jambi, M Faul Akbar. Dilanjut Berita Acara Pelaksanaan Penghentian Aktivitas dan Pengosongan Aset Sitaan ditandatangani oleh para pihak terkait.
Perkara ini merupakan bagian dari penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit investasi dan modal kerja oleh Bank BNI pada tahun 2018–2019 kepada PT PAL, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp 105 miliar.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Kejati Jambi telah memproses hukum lima orang, dengan rincian tiga orang terpidana yakni Wendy Haryanto, Viktor Gunawan, dan Rais Gunawan yang saat ini menempuh upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta dua orang lainnya yakni Bengawan Kamto dan Arief Rohman yang masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi.
Para terdakwa dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
”Langkah penghentian aktivitas dan pengosongan aset sitaan ini merupakan bagian dari komitmen Kejati Jambi dalam melakukan penegakan hukum yang tegas, profesional, dan terukur, sekaligus mendukung upaya pemulihan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Aspidsus Kejati Jambi Adam Ohoiled.
Reporter: Juan Ambarita
Menteri ATR/Kepala BPN Lantik 84 Pejabat Administrator, Bentuk Reformasi SDM dan Rotasi Jabatan
Sentuhan Damai di Hari Buruh, Gus Fawait Perkuat Sinergi Pekerja dan Pengusaha Demi Kebangkitan Jember
Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan
Proyek Sumur JIAT BBWS Sumatera VIII di Ogan Ilir Bagai Misteri
Kongkalingkong Meraup Cuan dari Proyek Jagadesa.com di Muarojambi
Mengharukan! Drama Musikal Persembahan Siswa 9D SMPN 2 Pasuruan Buat Sahabat Mereka yang Wafat Sebelum Tampil
KORMI Kabupaten Pasuruan Akan Gelar Festival Olahraga Kabupaten
Dede Maulana Divonis 19 Tahun Penjara, Sidang Putusan di PN Jambi Diwarnai Tangis Keluarga Korban
Rudi Wage Ungkap Aliran Dana ke Varial Adi Putra, Koper Berisi Rp 1 Miliar Disebut Diserahkan di Hotel Jayakarta
Wujudkan Kepastian Hukum Tanah, Warga Desa Nogosari Antusias Sambut Program PTSL 2026
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
