DETAIL.ID, Jambi – Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Jambi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat mengikuti Diskusi Interaktif KPK dengan Gubernur se-Indonesia secara virtual dengan tema “Sinergi dan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi” pada Rabu (24/6/2020).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap kepada awak media mengatakan, dalam pertemuan ini KPK mengingatkan agar BPKP memberikan pendampingan dan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
ArtikelTerkait
“Saat ini, yang kita kawal adalah untuk kepentingan sosial ekonomi, ada beberapa bantuan sosial yang didapat dari pusat juga dari daerah. Beberapa memang terjadi duplikasi kemudian di bulan berikutnya akan ada perbaikan dan kita akan terus melakukan sinkronisasi, seperti apa antara provinsi dengan kabupaten/kota,” kata Rudy.
Rady juga mengatakan apa yang diarahkan oleh KPK jangan sampai uang bansos dipolitisasi untuk Pilkada.
“Di sini banyak yang ikut Pilkada maka kita harus tertib. Saat ini kita fokuskan pada bansos kemudian baru kita fokuskan pada kesehatan. Di bidang kesehatan itu ternyata banyak yang belum mengajukan anggaran untuk tenaga kesehatan kemudian klaim rumah sakit,” ujar Rudy.
Setelah itu, Rudy berkata, fokus ke pemulihan ekonomi. Menurutnya, semua pihak ingin ekonomi Provinsi Jambi ekonominya segera pulih. “Dimana kita berharap UMKM harus ditopang dan kita akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong pemulihan ekonomi, karena ini menjadi kerja kita bersama-sama,” ucap Rudy.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri mengatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, pertama memiliki kekuasaan, kedua kesempatan, dan ketiga tak memiliki integritas.
“Sesungguhnya korupsi itu terjadi pertama karena ada kekuasaan, kedua karena ada kesempatan, dan yang ketiga adalah minusnya integritas. Kita juga ikut mengawasi bagaimana wujudnya pakta integritas,” kata Firli.
Terkait dengan akan berlangsungnya Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang, Firli menyatakan pihaknya akan menemui para calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada 2020. Firli menyatakan, pertemuan dengan para calon kepala daerah sebagai bagian dari program pencegahan.
“Kami dari KPK sudah berjanji kepada kawan-kawan di daerah bahwa kita nanti akan bertemu seluruh calon kepala daerah, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya provinsi A ada 7 calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada, maka kita akan hadir,” ujar Firli.
Firli juga mengatakan, bahwa dirinya sangat memahami bagaimana tugas pokok gubernur dalam suasana pandemi COVID-19.
Dirinya sangat mengerti bagaimana kondisi di provinsi-provinsi, tidak hanya karena dampak COVID-19, tetapi juga ada hal yang lebih besar yaitu turunnya anggaran pendapatan daerah, baik itu berupa pendapatan daerah, belanja modal, belanja barang dan jasa keuangan, dana desa juga mengalami penurunan.
“Ini merupakan tantangan, kendala, kelemahan kita bersama, tapi saya berharap dengan semangat, gubernur bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan, tantangan menjadi peluang,” ujarnya.
Reporter: Syahrul Husni
Discussion about this post