ADVERTORIAL
HUT Tanjung Jabung Barat ke-55, Safrial Beberkan Sederet Prestasi Membanggakan
detail.id/, Tanjung Jabung Barat – Bupati Dr. Ir. H. Safrial MS memimpin langsung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-55 Tahun 2020 yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Senin, 10 Agustus 2020. Meskipun dilaksanakan dengan singkat dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, upacara tetap berjalan khidmat.
Bupati Safrial dalam sambutannya menyampaikan, terlepas dari segala keterbatasan dan kesederhanaan dalam peringatan ini, sepatutnya tidak sedikit pun menyurutkan motivasi dan semangat untuk terus membangun, terus mengisi setiap waktu perjuangan kehidupan daerah dengan karya dan prestasi.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan berbagai upaya di antaranya melalui peningkatan penerimaan dan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Disampaikannya bahwa pada tahun 2019, pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkat 17,9% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1,64 triliun.
Selain itu, Bupati Safrial juga menyampaikan terkait angka IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus memperlihatkan kemajuan di tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,13% atau meningkat 0,41 poin dari tahun sebelumnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
“Sementara pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar 68,03% tahun meningkat 0,16 poin dari tahun 2018, sementara untuk dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah berkisar di 12,61 tahun meningkat 0,1 poin dari tahun 2018. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 adalah 7,70 tahun meningkat 0,14 poin. Sementara pengeluaran per kapita sebesar Rp9,5 juta per tahun juga meningkat sebesar Rp144 ribu dari tahun 2018,” katanya.
Menurut Bupati Safrial, PDRB merupakan indikator yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonominya juga semakin tinggi titik nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran produktivitas yang mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun.
“Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang memiliki PDRB terbesar dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS tercatat bahwa nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai Rp42,51 triliun. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar Rp1,7 triliun dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp40,83 triliun. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan harga konstan 2010, Angka PDRB juga mengalami kenaikan dari Rp28,86 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp30,35 triliun pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,35%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 4,90% peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan perekonomian di kabupaten ini mengalami pertumbuhan yang positif.
Masih dalam sambutannya, Bupati Safrial menyampaikan, salah satu bidang pembangunan yang mendapat perhatian serius dari Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar. Tujuannya untuk menyerap peningkatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan membuka isolasi wilayah melalui pembangunan jembatan dan jalan yang pelaksanaannya selalu meningkat setiap tahunnya.
“Pembangunan sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum pada tahun 2019 adalah pembangunan jalan baru sepanjang 5.965 meter, peningkatan Jalan sepanjang 97.062 meter, pembangunan jembatan sepanjang 758 meter (22 unit) jembatan. Ini termasuk ruas jalan Kecamatan seberang kota sampai ibukota Kecamatan Kelurahan Tungkal V yang telah terhubung oleh jembatan yang bisa dilalui kendaraan roda empat atau lebih,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Untuk penuntasan peningkatan jalan, katanya, seharusnya dapat kita selesaikan pada tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun terpaksa harus tertunda karena kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten juga telah menyelesaikan ruas jalan Teluk Serdang menuju Betara Kiri.
“Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat persoalan terkini yaitu bagaimana metode penanganan yang tepat untuk menjaga agar jalan dan jembatan yang telah dibangun ini terpelihara sepanjang tahun sehingga tetap selalu bisa digunakan. Pada tahun ini telah dibangun drainase/gorong-gorong sepanjang 1.356 meter, rehabilitasi jaringan rawa/irigasi sepanjang 740,000 meter, pembangunan gedung sebanyak 29 unit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini air bersih telah dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibangun melalui program Pamsimas dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terpasang sambungan rumah sebanyak 2.546 unit, melalui dana APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola PDAM sambungan rumah yang terpasang sebanyak 8.986 unit.
Terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), menurut Bupati merupakan salah satu prioritas di samping pembangunan infrastruktur. Disampaikannya, Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui program beasiswa sejak tahun 2019, telah mengirimkan putra-putri terbaik daerah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Di antaranya Politeknik energi dan mineral Akamigas Cepu pada tahun 2019 sebanyak 17 orang pada tahun 2020 ini sebanyak 35 orang, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2019 sebanyak 5 orang pada 2020 sebanyak 5 orang, Universitas Sahid Jakarta tahun 2019 sebanyak 4 orang dan tahun 2020 sebanyak 4 orang, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung (STPB) tahun 2019 sebanyak 4 orang, Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara Yogyakarta pada tahun 2019 sebanyak 11 orang dan tahun 2020 sebanyak 12 orang. Kemudian Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada tahun 2018 sebanyak 12 orang tahun 2019 sebanyak 8 orang dan tahun 2020 masih dalam tahap seleksi.
“Selanjutnya pada sektor pariwisata khususnya Wisata Mangrove pangkal babu akan terus kita upayakan penyelesaian jalan akses menuju destinasi wisata tersebut yaitu melalui peningkatan Jalan Parit 9 dan Parit 7 Desa Tunggal Satu titik beberapa waktu lalu juga telah ditandatangani kerja sama dengan Universitas Jambi untuk lebih mempercepat pengembangan ECO-EDU wisata Mangrove Pangkal Babu,” ucap Bupati Safrial.
Sementara itu, hal yang tidak kalah penting adalah penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap kinerja pengelolaan keuangan kita titik pada tahun 2019 BPK-RI telah memberikan opini “WTP” (Wajar Tanpa Pengecualian). “Tentu opini tersebut harus dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya,” katanya.
Upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini turut diikuti oleh Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah. Sementara ASN lingkup Pemkab Tanjung Jabung Barat mengikuti upacara secara virtual di kantor masing-masing. (advertorial)
ADVERTORIAL
Produksi Beras Tertinggi di Tapal Kuda, Jember Jadi Salah Satu Lumbung Pangan Utama Jawa Timur
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember tercatat sebagai penghasil beras terbesar di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin, 2 Mei 2026.
Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jember menghasilkan 446.097 ton beras pada periode Januari–Juli 2026.
Jumlah itu menempatkan Jember di posisi ketiga tingkat Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dengan produksi 508.126 ton beras dan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 507.947 ton beras.
Capaian tersebut memperkuat peran Jember sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur.
Pada data komoditas padi, Jember juga menempati peringkat ketiga di Jawa Timur dari sisi luas panen.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, mengapresiasi capaian sektor pertanian yang terus menunjukkan tren positif.
“Tingginya produksi padi di Jember terlihat dari besarnya serapan gabah yang dilakukan Perum Bulog,” katanya.
Gus Fawait juga memberikan apresiasi kepada Bulog Jember beserta seluruh jajaran, termasuk dukungan TNI dan Polri, yang terlibat dalam proses serapan gabah hingga mencatatkan capaian tertinggi di Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Jember saat ini terus menjalankan berbagai program untuk memperkuat sektor pertanian.
Program optimalisasi lahan (Oplah), perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, hingga pengelolaan lahan pertanian produktif terus digencarkan guna meningkatkan hasil panen petani.
Selain itu, Pemkab Jember memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tepat sasaran.
Langkah tersebut dilakukan seiring meningkatnya alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat untuk mendukung kebutuhan petani.
Di sisi lain, luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember pada 2025 bertambah 373,59 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.
Penambahan luas lahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan sektor pertanian daerah.
Pemkab Jember juga bersinergi dengan pemerintah pusat melalui penyaluran bantuan sektor pertanian senilai Rp312 miliar.
Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian modern, benih, bibit, serta pembangunan infrastruktur pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
ADVERTORIAL
Urus Sendiri Tanpa Perantara, Masyarakat Rasakan Perubahan Layanan Pertanahan
DETAIL.ID, Jakarta – Transparansi proses, kejelasan informasi, serta kemudahan akses layanan menjadi hal yang makin dirasakan masyarakat saat mengurus urusan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah). Pengalaman tersebut membentuk kesan baru bagi masyarakat yang tadinya ragu untuk mengurus secara mandiri karena belum memahami tahapan proses layanan pertanahan dengan pasti.
“Menurut saya perkembangannya sangat luar biasa. Meskipun saya bolak-balik, tapi transparan dan jelas. Menurut saya sudah sangat luar biasa,” ujar Sutrisno (61), pensiunan BUMN yang tengah mengurus peningkatan hak atas tanahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) di Kantah Kota Bogor.
Sutrisno memilih mengurus sendiri proses peningkatan hak atas tanahnya tanpa menggunakan jasa notaris. Keputusan itu diambil setelah dirinya mengetahui proses pengurusan di Kantah bisa dilakukan langsung oleh pemohon dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Pertama saya mau nyoba lewat notaris. Memang harganya mahal. Saya mau merubah HGB ke HM. Itu diminta puluhan juta lewat notaris. Terus nanya ke sini, bisa tidak tanpa lewat notaris, ternyata bisa,” kata Sutrisno.
Proses pengurusan yang dijalani Sutrisno saat ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran ulang hingga nantinya masuk ke tahap pelepasan hak dan penerbitan sertipikat hak milik. Meski sempat beberapa kali kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi, ia menilai seluruh proses dijelaskan secara terbuka oleh petugas.
“Ini saya sudah ke sini dua kali. Yang pertama belum ada batas kanan-kiri untuk memenuhi persyaratannya, kekurangan saya untuk teliti. Lalu balik lagi, kurang bawa saksi. Hari ini sudah komplit untuk minta surat permohonan pengukuran ulang,” ujar Sutrisno.
Pengalaman tersebut berbeda jauh dibandingkan ketika Sutrisno mengurus sertipikat sekitar 15 tahun lalu. Ia merasa kala itu proses layanan pertanahan masih terkesan rumit dan tidak transparan.
Bahkan, Sutrisno pernah mengalami kendala saat menggunakan bantuan pihak lain untuk mengurus sertipikat tanahnya. Urusannya tak kunjung selesai selama satu tahun. Pengalaman itulah yang membuat dirinya ragu untuk mengurus sendiri sebelum akhirnya mencoba datang langsung ke Kantah. Ke depan, ia berharap kualitas layanan pertanahan terus meningkat, termasuk dengan penerapan Sertipikat Elektronik yang menurutnya semakin memudahkan masyarakat dalam mengamankan aset tanah. (*)
ADVERTORIAL
Ekonomi Jember Segera Merata dengan KDKMP
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tengah merancang skema taktis untuk mengintegrasikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai rantai pasok utama (supplier) kebutuhan komoditas program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil agar seluruh hasil bumi dan produksi pangan petani lokal dapat terserap seutuhnya oleh pasar domestik.
Rencana strategis tersebut dipaparkan oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, usai menyerahkan bantuan armada operasional berupa mobil pikap dan truk kepada pengurus KDKMP bersama jajaran Forkopimda di Jember.
“Filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan penurunan kesenjangan pendapatan. Itu yang menjadi perhatian utama Presiden,” ujar Gus Fawait.
Ia menerangkan, selain diproyeksikan menyokong program MBG, KDKMP mengemban peran vital untuk mengontrol stabilitas harga gabah di tingkat bawah.
Koperasi diinstruksikan melakukan intervensi langsung dengan menyerap hasil panen masyarakat guna memastikan harga gabah tidak dipermainkan oleh spekulan atau tengkulak.
Gus Fawait juga membantah keras anggapan miring yang menyebut KDKMP akan menjadi saingan berat bagi pelaku usaha swasta.
Ia mendesak publik untuk melihat fungsi kehadiran koperasi ini secara objektif sebagai pengisi kekosongan sektor komersial yang selama ini belum terjangkau oleh korporasi besar.
“Jangan terpengaruh persepsi yang salah. Koperasi ini bukan untuk bersaing dengan swasta, tetapi mengisi ruang yang belum terlayani sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember, Letkol Inf Rifqi Muhammad Syuhada memaparkan bahwa pembentukan KDKMP di lapangan terus dikebut secara masif.
Hingga saat ini, TNI telah menuntaskan pembentukan di 42 titik atau rampung 100 persen dari target fase awal.
“Kami berharap seluruh target desa dan kelurahan dapat terpenuhi pada Agustus 2026. Kendala saat ini sebagian besar berkaitan dengan ketersediaan lahan yang harus disiapkan masing-masing desa,” tutur Rifqi.



