ADVERTORIAL
Zakaria Anshori Dilantik Jadi Ketua Pengadilan Agama Kualatungkal
detail.id/, Tanjung Jabung Barat – Bupati Dr. Ir. H. Safrial MS menghadiri sidang istimewa pelantikan sekaligus pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Agama Kualatungkal.
Kegiatan yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Kantor Bupati ini juga sekaligus Pengantar Tugas Kepala Pengadilan Agama yang lama, Imam Masduqi, S. Ag, SH, M.Hes yang dipromosikan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang Kelas 1B Jawa Tengah.
Acara prosesi pelantikan dipimpin oleh Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dr. Drs. H. Busri Harun SH, M. Ag. Dalam sambutannya, dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat atas partisipasi bantuan kepada Pengadilan Agama Kualatungkal dalam rangka pembinaan fisik dan mental.
Busri Harun juga berharap kerja sama yang terbina selama ini antara Pengadilan Agama Kualatungkal dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat menjadi inspirasi dan pengalaman yang positif dalam memberikan sumbangsih dan ikut memajukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kualatungkal yang baru Zakaria Ansori SHI, MH. Didampingi Istrinya Siti Suryani, dalam sambutannya Zakaria Ansori menyampaikan terima kasih atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia juga berharap dapat melanjutkan prestasi baik Ketua Pengadilan Agama terdahulu.
“Sekali lagi saya mohon doa dan dukungan. Ini amanah semoga saya mampu mengembannya,” ujarnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Dalam salam perpisahannya, Imam Masduqi S.Ag, SH, M.HES mengatakan selama bekerja menjadi Ketua Pengadilan Agama di Kualatungkal mengucapkan telah mengambil pelajaran yang banyak bersama Pemkab Tanjung Jabung Barat dan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat atas bimbingan dan kerja samanya selama bertugas di Kualatungkal.
Sementara itu, Bupati Dr. Ir. H. Safrial MS atas nama Pemkab Tanjung Jabung Barat menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Zakaria Ansori SH. I, MH sebagai Ketua Pengadilan Agama Kualatungkal. Safrial meyakini Zakaria Anshori yang merupakan putra daerah, dapat bersinergi dengan Pemkab dalam membangun Tanjung Jabung Barat.
“Saya yakin dan percaya, sebagai putra asli daerah, tentunya memiliki tekad yang kuat untuk bersinergi dengan membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Tanjung Jabung Barat yang maju, adil, bermartabat dan berkualitas,” ujarnya.
Tak lupa, Bupati Safrial juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tinggi atas pengabdian, dedikasi dan kerja sama Ketua Pengadilan Agama yang lama, Imam Masduqi.
“Semua ini adalah merupakan sumbangsih mulia dalam rangka mewujudkan kemajuan di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke tujuan,” ujar Safrial.
Ia berharap kebersamaan yang telah kita bina dapat menjadi inspirasi motivasi atau semangat pengalaman positif yang berharga, serta bakal berguna dalam menunaikan tugas, memberikan pengayoman dan mencari solusi baik dari aspek hukum, keagamaan sosial budaya, ekonomi serta aspek lainya yang berkaitan.
Turut Hadir dalam Acara ini, Hakim Tinggi Jambi, Sekretaris Pengadilan Agama Jambi, Unsur Forkompimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Sekda, Staf Ahli, para Kepala OPD, Para Kabag di lingkup sekretariat Daerah, Ketua Dharma Wanita, serta tamu undangan lain. (advertorial)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.
Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember.
Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.
Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.
Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- Fotokopi KTP Pemohon
- Surat Kartu Keluarga (KK)
- Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
- Mengisi Formulir Pendaftaran
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.
Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.
“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.
Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.
“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.
Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.
Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.
Reporter: Dyah Kusuma
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.
Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.
Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.
Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.
Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.
“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.
Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.
“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.
Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.
“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.
Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.
“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.
Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.
“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
Wabup Merangin Sampaikan Kucuran Dana APBN Rp 1,4 Miliar untuk Budi Daya Ikan
Bupati Syukur: Pers Pilar Demokrasi dan Pengawas Kebijakan yang Objektif
Resmi Menerima Tongkat Estafet Kepemimpinan Manajemen Persekabpas, Rusdi Sutedjo Berkomitmen Bawa Persekabpas Naik Kasta
Mendidik Meneguhkan Karakter Generasi Penerus
Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu
Dana DAK Disdik 2024 Juga Dibikin ‘Rungkat’, GERAM Jambi Segera Laporkan ke KPK
Dua Tersangka Pemilik 58 Kilogram Sabu-sabu Dilimpahkan ke Jaksa
Demo di Kejagung: GERAM Pantau Proyek Sekolah Rakyat Rp 472 Miliar di Jambi
Bupati M. Syukur Santuni 77 Anak Yatim di Sela Pesantren Kilat
“Nawarta” Lahirkan Semangat Wirausaha Muda De Britto
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
