NASIONAL
POLRI : Polisi Sudah Belajar HAM, Kami Bertindak Sesuai Hukum

DETAIL.ID, Jakarta — Menanggapi tuduhan represif, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Awi Setiyono membantah. Menurutnya, tindakan yang dilakukan polisi terukur dan sesuai dengan sejumlah peraturan kapolri.
Kata Awi, polisi tidak bertindak represif saat menjaga demonstrasi di berbagai daerah. Polisi juga telah diberi pelajaran tentang hak asasi manusia (HAM) saat pendidikan.
“Pelanggaran HAM terkait dengan tindakan kepolisian sangat tipis batasnya. Jadi selama masih dalam rangka penindakan karena si pelaku atau terduga melakukan perlawanan tentu akan dilumpuhkan, dilakukan kekerasan yang terukur,” jelas Awi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020, dilansir VoaIndonesia.
Kepolisian Republik Indonesia menyatakan telah bertindak sesuai hukum dalam menjaga demonstrasi di berbagai daerah dan tidak semena-mena dalam menangkap seseorang.
Awi juga membantah telah bertindak sewenang-wenang karena menangkap orang-orang yang diduga berbeda pandangan terhadap pemerintah. Menurutnya, polisi telah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam mempidanakan orang. Kata Awi, masyarakat dapat menempuh jalur praperadilan jika merasa tidak puas dengan proses hukum yang dilakukan polisi.
Awi juga menegaskan masyarakat dapat melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri jika menemukan personel Polri melakukan pelanggaran saat melakukan penjagaan demonstrasi.
“Selama itu demo damai kita pasti amankan dan tidak akan represif. Tapi kalau demo sudah anarkis pasti bertindak, pasti polisi akan bertindak. Karena negara ini tidak boleh kalah dengan preman dan intoleransi,” tambah Awi.
Sementara itu, Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mengatakan kebebasan berkumpul dan berekspresi telah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Namun, kata dia, jaminan tersebut tidak diberikan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia juga mengkritik sejumlah Undang-undang yang kerap digunakan aparat dalam mengkriminalisasi masyarakat. Antara lain Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Ormas.
“Pada nyatanya Indonesia tidak mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dengan baik. Karena hal itu hanya dijadikan figur belaka dan pencitraan,” jelas Fatia, Senin 26 Oktober 2020.
KontraS mencatat ada 157 peristiwa serangan terhadap kebebasan sipil dari Oktober 2019 hingga September 2020. Sebagian besar tersebut berupa penangkapan dan pembubaran aksi penyampaian pendapat, dengan polisi sebagai aktor utama penyerangan terhadap kebebasan sipil.
Selain itu, KontraS juga menyoroti fenomena pembungkaman terhadap masyarakat sipil di ranah siber mulai dari kasus peretasan, intimidasi, doxing dan penyiksaan di ruang siber terhadap individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah.
Di lain tempat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat setidaknya ada 56 jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah sepanjang 7-21 Oktober 2020. Semua pelaku kekerasan adalah personel polisi.
Kasus kekerasan terbanyak terjadi Malang (15 kasus), Jakarta (8 kasus), dan Surabaya (6 kasus). Sedangkan jenis kekerasan terbanyak berupa intimidasi (23 kasus), disusul perampasan alat atau data hasil liputan (13 kasus) dan kekerasan fisik (11 kasus).
Mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis untuk memerintahkan adanya proses hukum terhadap personelnya yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Sebab, kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindak pidana yang itu diatur dalam pasal 18 Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers,” jelas Ketua AJI Abdul Manan dalam keterangan tertulis, Senin 26 Oktober 2020.
Abdul Manan juga mendesak Komisi III DPR mempertanyakan kinerja Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Menurutnya, DPR perlu memastikan bahwa Polri bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum, termasuk memproses hukum personelnya yang terlibat dalam kekerasan terhadap jurnalis.
Di samping itu, Manan juga mendesak sejumlah lembaga negara seperti Kompolnas, Ombudsman, dan Komnas HAM untuk memastikan polisi bekerja secara profesional. Ia beralasan kekerasan oleh polisi terhadap jurnalis ini merupakan peristiwa yang kerap berulang tapi para pelakunya hampir tidak ada yang diproses pidana.
NASIONAL
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja Resmi Dilantik oleh Presiden Prabowo

DETAIL.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melantik Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030 dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pelantikan ini merupakan bagian dari upacara serentak yang melibatkan 961 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja sebelumnya ditetapkan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada 9 Januari 2025, setelah memenangkan Pilkada 2024 dengan perolehan suara sebanyak 666.494 atau 45,68%.
Dalam berbagai hal, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan tersebut merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara adalah pelayan rakyat yang harus membela dan menjaga kepentingan rakyat. Itu adalah tugas kita bersama,” ujar Presiden.
Pelantikan serentak ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Presiden juga mengingatkan bahwa semua kepala daerah yang dilantik adalah bagian dari satu keluarga besar Republik Indonesia.
Dengan dilantiknya Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, masyarakat Kabupaten Bekasi menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru ini untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju dan pelayanan publik yang lebih baik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Reporter: Yayat Hidayat
NASIONAL
Resmi, Syukur Bupati dan Khafied Wakil Bupati Merangin

DETAIL.ID, Jakarta – H. M Syukur, SH MH dan Drs H. Abdul Khafied Moein resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Merangin masa jabatan 2025-2030, setelah dilantik secara serentak bersama 961 orang kepala daerah lainnya pada Kamis, 20 Februari 2025.
Sebanyak 961 orang kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.
“Alhamdulillah rangkaian prosesi pelantikan telah kami jalankan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Merangin untuk kembali bersatu padu, bersama-sama membangun Merangin yang sangat kita cintai,” kata Bupati Merangin H M Syukur dibenarkan Wabup H Khafied Moein.
Pelantikan secara simbolis dilakukan Presiden kepada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan dari masing-masing agama, yaitu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik.
Selanjutnya Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Konghucu dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
Meskipun demikian, semua kepala daerah yang dilantik secara serentak mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu. Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti para kepala daerah.
Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Presiden) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangakatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
Sedangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 dibacakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir. (*)
NASIONAL
Hanya Sehari, PaDi UMKM Raup Omset Rp 1,2 Triliun

DETAIL.ID, Jakarta – Hanya dalam waktu sehari PaDI UMKM, salah satu platform yang diperuntukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari PG Telkom Indonesia, mampu meraup omset hingga Rp 1,2 triliun.
VP Synergy Telkom, Kuncoro Wastuwibowo, dalam keterangan resmi yang diperoleh Media pada Senin, 3 Januari 2025, mengatakan omset Rp 1 triliun itu diperoleh PT Telkom menggelar business matching di Ballroom The Gade, Jakarta, belum lama ini.
Kegiatan tersebut, kata Kuncoro Wastuwibowo, merupakan rangkaian kegiatan PaDi Business Forum dan Showcase di tahun kedua.
Kegiatan tersebut, kata dia, diikuti oleh 86 BUMN dan 27 UMKM yang berasal dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hingga Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah (Jateng), dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, juga makanan dan minuman.
PaDi UMKM sendiri merupakan salah satu platform digital dari PT Telkom Indonesia yang berhasil buktikan komitmennya dalam membantu meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia.
“Inovasi penciptaan platform itu soal kecil. Serahkan saja pada Telkom, pasti beres. Inovasi yang betul-betul hebat adalah inovasi penciptaan market,” ucap Kuncoro menjelaskan.
“Dan inovasi itu sudah dilaksanakan para BUMN dengan mengubah operasi procurement jadi kapabilitas penciptaan market, dan diakui sebagai inovasi yang berhasil,” tuturnya lebih lanjut.
Awalnya, kata dia, Business Matching hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja dalam sehari, tetapi sekarang sudah mencapai Rp 16 triliun selama pelaksanaan acara.
Tentu, ujarnya lagi, hal ini merupakan inovasi luar biasa yang patut dibanggakan oleh seluruh BUMN, sekaligus menunjukkan komitmen bersama untuk terus mendukung UMKM di Indonesia.
Business Matching yang baru lalu dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan PaDi Business Forum and Showcase yang menyertakan kegiatan lain seperti talkshow, showcase, dan PaDi Talk.
Juga merupakan puncak kegiatan Business Matching yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak awal tahun.
Business Matching menjadi wadah bertemunya UMKM dengan BUMN secara langsung di mana mereka dapat memperkenalkan dan memasarkan produknya secara langsung pula.
Terbukti sebanyak 31 ribu lebih transaksi dengan nominal 1 triliun rupiah telah berhasil dicatatkan.
EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa, menambahkan, melihat betapa strategisnya UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional, pihaknya di Telkom terus berupaya mengembangkan PaDi UMKM.
“Tidak hanya sebagai platform pengadaan, tetapi juga sebagai solusi menyeluruh untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM, baik dari kolaborasi dengan BUMN maupun perusahaan swasta,” kata EVP Digital Business & Technology Telkom, Komang Budi Aryasa.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, UMKM telah menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena UMKM mencakup 99% total unit usaha di Indonesia.
Adapun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai lebih dari 60% dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kegiatan ini, ujarnya, diharapkan tidak hanya sekadar mendorong transaksi pembelanjaan saja, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun jaringan, kolaborasi, dan komunikasi.
Terutama, sambungnya lagi, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM yang belum terserap oleh BUMN. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan BUMN yang belum bisa dipenuhi oleh UMKM.
Keberhasilan program Business Matching ini menjadi tonggak sejarah kontribusi Telkom dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM. Lewat PaDi UMKM, Telkom berharap bisa memajukan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.
Reporter: Heno