PERISTIWA
Pemkab Akan Tambah Fasilitas di Pengungsian Turi Sembari Pantau Mitigasi Merapi
detail.id/, Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman akan menambah sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan di pengungsian bencana erupsi Merapi wilayah Sleman.
Hal itu dikemukakan oleh Bupati Sleman Sri Purnomo, usai pantauan mitigasi bencana Gunung Merapi ke sejumlah titik, Rabu 13 Januari 2021. Pantauan tersebut dilakukan antara lain di Kantor Kalurahan Wonokerto, Pos Pemantauan Tunggularum, Ngandong, Turgo, Ngrangkah, dan Pos Kelompok Siaga Merapi (KSM) Kalitengah.
Sri Purnomo, dalam kunjungannya, mengungkapkan, pihaknya mendapat laporan dari Lurah Wonokerto, Kapanewon Turi dan Purwobinangun, Kapanewon Pakem bahwa ada jalur evakuasi yang perlu dibenahi. Berdasarkan laporan, jalan rusak yang merupakan jalur evakuasi di Wonokerto kurang lebih sekitar satu kilometer dan di Purwobinangun sekitar 150 meter.
“Selain itu, barak pengungsian Wonokerto juga memerlukan tambahan fasilitas MCK. Akan segera kami benahi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman agar dapat lancar semuanya ketika dibutuhkan untuk evakuasi,” kata Sri Purnomo, Rabu.
Ia menambahkan, pantauan tersebut untuk mengecek kesiapan petugas dan infrastruktur seperti jalur evakuasi, sehingga ketika ada peningkatan status Merapi, proses evakuasi warga dapat berjalan lancar baik secara mandiri maupun oleh Pemkab Sleman.
Panewu Turi Subagyo menjelaskan, jalan yang sempit dengan tepi kanan-kiri yang didominasi kebun salak membuat jalur evakuasi di Girikerto gelap. Tercatat, minimnya penerangan terdapat di wilayah Dusun Ngandong, Tritis Kulon dan Nganggring atau Sidorejo. Sejumlah pedukuhan lain diketahui sudah memiliki cukup penerangan.
Pihaknya sudah pernah mengajukan permohonan penambahan penerangan pada November 2020. Namun, usul itu urung diwujudkan karena Pemkab masih menambah penerangan di jalur Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan.
“Melihat aktivitas Merapi yang luncurannya ke Barat Daya, wilayah Barat Sleman juga perlu disiapkan,” ungkapnya.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Sleman Arip Pramana menuturkan, di wilayah Girikerto sudah ada beberapa penerangan yang dipasang di jalur evakuasi dan barak pengungsian.
Lampu Penerangan jalan umum (PJU) yang telah terpasang itu antara lain di Ngandong, Tritis Kulon, Kemiri Kebo, Selatan Pelem, Bangun Mulyo, simpang empat Nangsri dan Barak Girikerto. PJU terpasang di jalur penjemputan ada di Babadan, Nanggring dan Sidorejo.
Arip mengakui, pemasangan penerangan belum merata, tetapi di sejumlah barak sudah ada penambahan pemasangan lampu flash.
“Seperti di Barak Bangunkerto, Girikerto, Wonokerto, Pandanpuro, Purwobinangun, dan Kelor. Sedangkan PJU terpasang ada di jalur evakuasi selain Girikerto, ada di jalur evakuasi Purwobinangun, dan Wonokerto. Di Purwobinangun arah Turgo juga sudah terpasang penerangan,” sebutnya.
Saat ini, Dinas Perhubungan Sleman sedang menyurvei kebutuhan PJU di wilayah Candibinangun. Namun penambahan PJU ini dimungkinkan menyesuaikan pula dengan kebutuhan dan ketersediaan PLN.
Lurah Girikerto Sudibyo mengaku saat ini hal paling utama adalah kebutuhan lampu penerangan di sejumlah jalur evakuasi. Jalur yang tak kunjung cukup penerangan akan mempersulit proses evakuasi di malam hari.
Selain penerangan, masalah lain adalah belum siapnya barak pengungsian Tanggung di Dusun Glagahombo. Di wilayah itu, pihaknya menilai perlu dilakukan renovasi bangunan agar layak digunakan sebagai barak pengungsian.
“[Permohonan] sudah kami ajukan ke Pemkab tapi belum ada jawaban, terakhir baru beberapa pekan ini. Meskipun fungsi barak Tanggung hanya sebagai cadangan, namun tetaplah penting. Barak tersebut akan difungsikan apabila terjadi lonjakan pengungsi di barak Nangsri dan tiga bangunan sekolah,” papar Subagyo.
Tiga bangunan sekolah yang dimaksud oleh Bagyo yakni gedung sekolah milik SDN Somoitan, SDN Soprayan, dan SMP N 3 Turi.
DETAIL.ID, Jambi – Kebakaran menghanguskan delapan unit asrama polisi yang berada di belakang Markas Polda Jambi pada Kamis, 30 Juli 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara nilai kerugian material masih dalam pendataan.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Affandi mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 11.00 WIB. Seluruh armada yang berada di markas langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.
”Sebanyak delapan unit asrama terbakar. Saat kejadian, asrama dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa,” ujar Mustari.
Ia menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala tebalnya asap yang memenuhi lokasi. Sejumlah personel pemadam bahkan harus menggunakan alat bantu pernapasan (SCBA) saat melakukan pemadaman. Api baru berhasil dijinakkan setelah lebih dari satu jam.
”Untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian,” katanya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Jimmy Christian Samma, bilang bahwa polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap penyebab kebakaran.
”Saat ini penyebabnya masih dalam proses penyelidikan dan perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan,” ujarnya.
Salah seorang warga di sekitar lokasi mengatakan sebelum api membesar ia melihat kepulan asap hitam keluar dari salah satu bangunan asrama. Tak lama kemudian, kobaran api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya.
”Awalnya terlihat asap hitam, lalu muncul api besar. Karena angin cukup kencang, api cepat menyebar ke asrama lainnya,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Bayi perempuan berusia 8 bulan, korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berinisial G akhirnya kembali pelukan ibu kandungnya yakni Pemi, seusai penyerahan di Polda Jambi, Rabu 29 Juli 2026.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dalam jumpa pers bilang bahwa perkara dugaan TPPO terhadap anak tersebut masih dalam tahap penyidikan. Penanganan kasus kini diambil alih oleh Subdit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Ditreskrimum Polda Jambi.
”Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa delapan orang saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, peristiwa tersebut diduga berawal dari konflik rumah tangga antara kedua orang tua korban yang kemudian berujung pada dugaan penyerahan anak kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang,” ujar Irjen Pol Krisno.
Menurut Kapolda Jambi tersebut, kini seluruh fakta masih terus didalami untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kapolda juga tak menampik jika peristiwa ini bukan kali pertama, namun menurutnya polri harus kedepankan negosiasi dan penegakan hukum ultimum remedium.
”Yang terpenting korban dapat diselamatkan karena seorang anak. Kami Polda Jambi akan memfasilitasi anak G akan diserahkan kepada ibunya inisial P,” katanya.
Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Jambi
Kombes Pol Erlan Munaji, menegaskan bahwa dalam perkara yang melibatkan anak, keselamatan dan kepentingan terbaik bagi korban menjadi prioritas utama.
”Polda Jambi berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel. Di samping proses penegakan hukum yang terus berjalan, kami juga memastikan korban memperoleh perlindungan maksimal. Alhamdulillah, hari ini anak dapat kembali dipertemukan dengan ibu kandungnya dalam kondisi sehat,” ujar Kombes Pol Erlan Munaji.
Ia menambahkan bahwa penyidik masih terus bekerja mengumpulkan alat bukti dan mendalami seluruh keterangan saksi untuk mengungkap secara terang peristiwa tersebut.
”Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak berspekulasi terhadap perkara yang sedang ditangani. Berikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja secara profesional. Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sementara kepentingan dan masa depan korban tetap menjadi perhatian utama kami,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Proses pengembalian bayi berinisial GVE (8 bulan) yang sebelumnya dibawa sekelompok masyarakat pedalaman dari Rumah Aman UPTD PPA Kabupaten Batanghari masih diwarnai polemik. Pemi (27) selaku ibu kandung bagi GVE menolak adanya syarat dalam penyerahan anaknya dan mengaku mendapat ancaman pembunuhan.
Melalui kuasa hukumnya, Prayogi Yulisti Pemi menyatakan hanya ingin bayinya diserahkan melalui pihak kepolisian tanpa harus dipertemukan dengan kelompok yang selama ini menguasai bayinya.
”Kami tidak bersedia apabila penyerahan bayi harus disertai pertemuan dengan kelompok tertentu. Pertimbangannya murni demi keamanan ibu korban karena sebelumnya sudah ada intimidasi hingga ancaman pembunuhan,” kata Prayogi, Senin kemarin, 27 Juli 2026.
Kasus ini bermula dari dugaan penjualan bayi oleh ayah kandung GVE yakni Tedi (27) senilai Rp 20 juta. Dalam perkembangannya, polisi berhasil mengamankan kembali bayi tersebut dan untuk sementara dititipkan di Rumah Aman UPTD PPA Batanghari.
Prayogi mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi bahwa kelompok yang selama ini mengasuh GVE meminta tetap diberi kesempatan bertemu atau menjenguk bayi tersebut setelah dikembalikan kepada ibu kandungnya. Namun, permintaan itu ditolak karena dinilai tidak memiliki dasar hukum.
”Ibu kandung adalah pihak yang memiliki hak atas anak tersebut. Karena itu kami menolak segala bentuk syarat maupun negosiasi dalam proses pengembaliannya,” ujarnya.
Pihak keluarga juga meminta kepolisian menyerahkan bayi secara langsung tanpa melibatkan pihak lain demi menjamin keselamatan korban.
Sementara itu, Pemi mengaku masih trauma dan menolak berkomunikasi dengan kelompok yang menguasai anaknya karena pernah mendapat ancaman saat hendak bertemu bayinya.
”Saya hanya ingin anak saya kembali tanpa syarat apa pun. Saya masih takut karena pernah diancam akan dibunuh,” kata Pemi.
Pemi mengatakan sudah berpisah dengan bayinya sejak 7 Juli 2026. Selama itu ia belum pernah bertemu maupun mengetahui secara langsung kondisi anaknya.
Ia berharap aparat penegak hukum segera menyerahkan bayinya kepadanya serta menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Reporter: Juan Ambarita
Malam yang Menyatukan Budaya, Seni, dan Persaudaraan di De Britto
Hadiri Akad Massal 62.000 KPR Rumah Subsidi, Menteri Nusron: Legalitas Tanah Beri Kepastian bagi Masyarakat
Dana Talangan Rp786,57 Miliar Jadi Strategi Percepat Pembangunan Jember
Kementerian ATR/BPN Adakan Sosialisasi Pengadministrasian Tanah Ulayat untuk Perkuat Kepastian Hukum bagi Masyarakat Hukum Adat di Tana Toraja
Fadli Zon Resmikan Museum Sriwijaya Dharmakirti di KCBN Muaro Jambi, Sorot Revitalisasi hingga Stokpile Batu Bara
Lunasi Tunggakan JKN Lebih Ringan dengan REHAB 3.0, Elok Pilih Cicilan Harian Mulai Rp10 Ribu
Lindungi Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, Nakes Jember Rasakan Manfaat Nyata Program JKN
Kanal Layanan Non Tatap Muka BPJS Kesehatan Permudah Administrasi Peserta JKN
BPJS Keliling Permudah Akses Layanan Administrasi JKN hingga ke Desa
Pengalaman Operasi dengan JKN Bikin Warga Jember Paham Perlunya Surat Kontrol
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
