DAERAH
Belasan Karangan Bunga Bertuliskan ‘Aceh Juara Termiskin’ Hiasi Kantor Gubernur Aceh

DETAIL.ID, Jakarta – Belasan karangan bunga hingga spanduk berjejer di depan kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu 17 Februari 2021.
Karangan bunga itu berisi ucapan ‘selamat atas prestasi Aceh yang menjadi provinsi termiskin di Sumatera.
Dilansir dari CNN Indonesia, karangan bunga itu tersebar di sisi kiri dan kanan depan kantor Gubernur Aceh. Karangan bunga itu berjejer rapi.
Karangan bunga itu juga mencantumkan nama elemen masyarakat seperti Mugee Eungkot, Rakyat Jelata, Awak Becak, Scatter Mania Aceh dan sebagainya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Karangan bunga itu sempat hendak diamankan oleh petugas Satpol PP namun diadang oleh warga sekitar. Petugas pun membubarkan diri, batal menyita karangan bunga tersebut.
Beberapa hari sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis bahwa jumlah penduduk miskin di tanah rencong mengalami penambahan sebanyak 19 ribu orang pada September 2020.
Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh saat ini berjumlah 833,91 ribu orang atau 15,43 persen. Penambahan 19 ribu orang miskin itu memperpanjang rekor Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera.
UMKM Tak Diberdayakan Saat Pandemi
Ketua Komisi II DPR Aceh yang membidangi perekonomian, Irpannusir tidak terlalu kaget jika Aceh kembali ke peringkat pertama sebagai provinsi termiskin se-Sumatera.
Ia mengklaim DPR Aceh sudah memberi peringatan kepada Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor UMKM di tengah pandemi covid.
Namun, saran dari DPR Aceh itu tidak menjadi rujukan bagi Pemerintah Aceh untuk menghindari jurang kemiskinan.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Ia menyebut, Pemerintah Aceh masih terlalu fokus dengan pembangunan sarana dan prasarana yang belum tentu bisa dimanfaatkan oleh warga dalam kurun dua sampai empat tahun ke depan.
Menurut data yang dimilikinya, saat ini jumlah UMKM di Aceh berjumlah 425 ribu. Tapi rata-rata mereka tidak tersentuh bantuan dari Pemerintah di saat pandemi. Apalagi dana yang dikucurkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) di sektor UMKM minim.
“Sektor UMKM lemah sekali. Jumlah UMKM 425 ribu tapi tidak diberdayakan. Buktinya apa, APBA sektor UMKM minim. Jadi bagaimana kita mau mengangkat perekonomian jika yang terus dibangun adalah sarana dan prasarana fisik yang belum tentu ada manfaatnya dalam jangka dua hingga empat tahun ke depan,” kata Irpan saat dihubungi, Rabu 17 Februari 2021.
Pemerintah, lanjutnya harus mengubah pola pikir untuk memperkecil angka kemiskinan di Aceh.
Caranya, kata Irpan, mengucurkan APBA ke sektor pemberdayaan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
“Tidak memberdayakan sektor UMKM dalam penggunaan APBA, maka kemiskinan di Aceh tidak akan pernah bergeser dari peringkat satu,” ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Teuku Ahmad Dadek tidak menampik sektor perekonomian Aceh saat pandemi merosot. Hal tersebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Dadek menjelaskan, pada 2021 ini, total dana yang dikucurkan untuk pengentasan kemiskinan di Aceh sebanyak Rp 9.384 Triliun. Angka ini terdiri dari APBA Rp 8.058 Triliun, APBN 1.285 dan CSR 41 Miliar.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Tahun ini kita menyiapkan anggaran Rp 9,384 T untuk kegiatan pengentasan kemiskinan,” kata Dadek.
Dadek bilang sektor swasta dan UMKM juga harus dirangsang bangkit di tahun 2021 ini, sehingga mereka bisa lebih tahan dan kreatif dalam mempertahankan aura bisnisnya.
DAERAH
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang

DETAIL.ID, Padang – Dinas Pariwisata Kota Padang akan melakukan pembenahan dan penataan ulang terhadap Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Pantai Padang tepatnya di depan Masjid Al-Hakim. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat meninjau kawasan Pujasera pada Sabtu, 22 Februari 2025, menyampaikan kondisi Pujasera saat ini kurang terawat.
“Bangunan dan sarana prasarana sudah banyak yang rusak sehingga perlu perbaikan segera. Kami akan melakukan penataan terhadap Pujasera ini, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitasnya, karena ini merupakan Program Unggulan (Progul) Bapak Wali Kota Padang Fadly Amran, yaitu Padang Rancak,” ujarnya.
Maigus Nasir berharap, dengan tertatanya Pujasera, perekonomian pedagang dan masyarakat setempat dapat meningkat. Kemudian minat masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Padang semakin bertambah.
“Sebelum memulai perbaikan ini, kami akan mengundang pedagang untuk menyamakan komitmen dan persepsi agar penataan berjalan sesuai harapan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang, Yudi Indra Sani menyampaikan, perbaikan Pujasera Pantai Padang masuk dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang. Anggaran perbaikan bersumber dari dana APBD Kota Padang.
Yudi menyebutkan, perbaikan yang dilakukan mencakup penggantian tenda berjualan pedagang dengan kanopi berbahan baja ringan, perbaikan bangunan tempat berjualan, fasilitas toilet, serta penataan area medan nan bapaneh.
“Kami juga akan melakukan penataan terhadap titik-titik tempat berjualan bagi pedagang sehingga tidak ada yang menggunakan trotoar. Selain itu, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk merapikan pohon pelindung di kawasan Pujasera ini,” tutur Yudi.
Reporter: Diona
DAERAH
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret

DETAIL.ID, Bandung – Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono menyebut bahwa kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Barat menunda keberangkatan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dia menyebut, di Jawa Barat terdapat empat kepala daerah asal PDIP yang menunda keberangkatan menuju retreat di Magelang. Mereka ialah Bupati Cirebon Imron, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.
“Intinya surat itu sudah jelas, kepala daerah yang diundang kegiatan retret di Magelang untuk menunggu dulu instruksi ibu Ketua Umum selanjutnya dan mereka untuk standby dengan posisi telepon yang aktif,” kata Ono di Bandung pada Jumat, 21 Februari 2025.
Dia mengaku saat ini PDIP masih mengkaji aturan terkait retreat untuk kepala daerah di Magelang. Ono menegaskan, yang terpenting saat ini adalah para kepala daerah langsung bekerja membangun daerahnya masing-masing.
“PDI Perjuangan selalu berkomitmen bagaimana kepala daerahnya untuk bisa bekerja, yang paling utama adalah bagaimana menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing dan memberikan pengabdian maksimal ke rakyat,” tutur Ono.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, H. M. Syukur bertemu dengan Gubernur Jambi H. Al Haris, saat mengikuti jalannya pelaksanaan kegiatan orientasi atau retreat Kepala Daerah pada hari pertama, Jumat, 21 Februari 2025.
“Alhamdulillah ini bersama Pak Gubernur Jambi, kami mengikuti kegiatan hari pertama retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah,” ujar Bupati Merangin dibenarkan Gubernur Jambi, yang keduanya terlihat sangat bersemangat.
Pada hari pertama tersebut, baik H. M. Syukur maupun H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya, mengikuti pengarahan dan ramah tamah sesuai dengan jadwal pelaksanaannya.
Sedangkan untuk kegiatan fisik seperti olahraga dan harus bangun sebelum subuh serta materi kepemimpinan, akan dilakukan pada hari kedua hingga hari terakhir pelaksanaan retreat.
Para Kepala Daerah juga akan mendapat berbagai materi lainnya, salah satunya adalah terkait program strategis Pemerintah Pusat, yang harus diselaraskan dengan visi-misi para Kepala dtaerah.
Melalui retreat tersebut, diharapkan nanti para kepala daerah saat berkonsolidasi dengan Pemerintah Pusat, supaya terjadi sinkronisasi dan selaras misinya dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Orientasi atau retreat Kepala Daerah tersebut jelas Bupati Merangin, sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia dan H. M. Syukur siap untuk melaksanakannya. “Masyarakat Merangin tunggu, seminggu lagi saya pulang ke Merangin,” kata Bupati.
Ketika mengikuti retreat itu, tampak Bupati Merangin H. M. Syukur dan Gubernur Jambi H. Al Haris bersama ratusan Kepala Daerah lainnya di Indonesia, mengenakan baju seragam army yang terlihat sangat gagah dan tegas. (*)