DAERAH
Gelar Forum Konsultasi Publik RKPD, Bappeda Sarolangun Terima Berbagai Masukan

DETAIL.ID, Sarolangun – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sarolangun tahun 2022, Senin 22 Februari 2021.
Kegiatan itu dibuka oleh Wakil Bupati Sarolangun H Hillalatil Badri, yang berlangsung di aula Kantor Bappeda Sarolangun dengan tertib dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan wabah virus corona (covid-19).
Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Sarolangun Aang Purnama, SE, MM, Kepala Bappeda Sarolangun H Lukman, M.Pd, Kepala BPKAD Sarolangun Emalia Sari, beserta para Kepala OPD dan Forkompinda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kabid Pendanaan Bappeda Sarolangun Hj Maria Susanti, SE beserta staf, para camat, sejumlah Ormas, OKP, Ketua PD IWO Sarolangun Husnil Aqili serta jajaran, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dalam Laporannya, Kepala Bappeda Lukman mengatakan bahwa dalam penyusunan dokumen perencanaan memang harus betul-betul tersusun sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu prosesnya melalui forum konsultasi publik.
Tujuan kegiatan ini dalam rangka menjaring aspirasi pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten sarolangun tahun 2022.
Mendapatkan masukan, gagasan, pikiran dari sudut pandang publik, terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, serta meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Terima kasih atas kehadiran bapak/ibu sekalian, semoga kehadiran kita hari ini dapat bersinergi dan bermufakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sarolangun,” katanya.
Selain itu, Lukman juga berharap melalui kegiatan forum konsultasi publik ini dapat terjadi dialog interaktif antara para peserta dengan narasumber yang disiapkan, sehingga nanti dapat memberikan masukan dalam rangka merumuskan kegiatan dan sub kegiatan strategis dan prioritas kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sarolangun.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
“Apabila dalam penyelenggaraan ini dijumpai hal yang tidak berkenan, saya mewakili panitia pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik ini,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Hillalatil Badri dalam arahannya mengatakan bahwa melalui kegiatan ini dapat melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 mendatang.
RKPD tahun 2022 diharuskan diselaraskan dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Pemerintah Pusat.
“Tahun 2022 merupakan tahun kelima dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah kabupaten sarolangun menuju Sarolangun lebih sejahtera, dengan lima prioritas pembangunan tahun 2022 diantaranya meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan infrastrukrur, meningkatkan ekonomi daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan sdm dan sosial agama, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan,” katanya.
Wabup juga mengatakan bahwa forum konsultasi publik diharapkan untuk mengembangkan pemikiran untuk memberikan masukan dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun.
“RKPD harus mampu membangun sinergitas pembangunan secara lintas sektoral, terukur dan akuntabel dan menjaring isu-isu yang strategis pembangunan daerah. Namun, tentunya tidak semua aspirasi dapat diakomodir akan tetapi kepedulian dan peran untuk membangun daerah sangat diharapkan,” katanya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga ” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” number_post=”7″ post_offset=”1″]
Dalam kegiatan itu juga dilanjutkan dengan penandatangan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik, pemaparan nara sumber terkait perencanaan pembangunan daerah tahun 2022 dan diskusi tanya jawab dari peserta forum konsultasi publik.
Reporter : Warsun Arbain
DAERAH
Proyek DAK SMAN 16 Tanjabbar Rp 2,7 Miliar Garapan Kepsek Jadi Temuan BPK, Hasilnya Tak Sesuai Perencanaan

DETAIL.ID, Tanjungjabung Barat – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi menemukan sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung SMAN 16 Tanjungjabung Barat tahun anggaran 2024. Proyek tersebut dilaksanakan secara swakelola tipe I dengan total anggaran mencapai Rp 2,77 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan bahwa pekerjaan gedung dikerjakan oleh tim swakelola yang diketuai oleh Kepala SMAN 16, yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengerjakan konstruksi bangunan. Hal ini pun terbukti sebagaimana pemeriksaan fisik yang dilakukan pada 24 Februari 2025 mengungkap sejumlah ketidaksesuaian, seperti dimensi ring balok kolom beton bertulang yang lebih kecil dari standar dan ditemukannya retakan pada beberapa struktur bangunan.
“Pelaksanaan pembangunan secara swakelola pada SMAN 16 Tanjungjabung Barat tidak disertai dengan kompetensi teknis yang memadai dan menghasilkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan,” tulis BPK dalam laporannya yang diperoleh DETAIL.ID.
Selain masalah teknis, BPK juga menemukan ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban belanja. Terdapat kelebihan belanja bahan material yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi rill sebesar Rp 59.918.500. Dana tersebut berasal dari lima paket pekerjaan yang meliputi pembangunan ruang guru, kepala sekolah, laboratorium fisika, perpustakaan, dan tata usaha.
Atas temuan tersebut, Kepala SMAN 16 lantas mengembalikan kelebihan belanja tersebut ke Kas Daerah pada 5 Juni 2025.
BPK juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran. Kepala dinas dinilai tidak cermat dalam menentukan metode pengadaan dan menetapkan pelaksanaan swakelola.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan dan Gubernur Jambi menyatakan sepakat dengan temuan BPK dan berkomitmen menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan agar Gubernur Jambi menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dalam memilih metode pengadaan, serta meminta Kepala SMAN 16 Tanjungjabung Barat bertanggung jawab atas penggunaan dana secara sesuai.
Sementara itu Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Zet Herman dikonfirmasi lebih lanjut lewat pesan WhatsApp, belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
ADVERTORIAL
Bupati H M Syukur Buka Pelatihan Lembaga Adat Desa se-Kabupaten Merangin

DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin H M Syukur, didampingi Sekda Merangin Fajarman, membuka pembinaan dan pelatihan lembaga adat desa se-Kabupaten Merangin, yang berlangsung di Aula kantor Bupati Merangin, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Pelatihan lembaga adat desa yang diikuti sebanyak 175 orang peserta lembaga adat desa itu, dihadiri Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Merangin Azrai, Kadis PMD Andrei Fransusman dan undangan lainnya.
Dikatakan Bupati pada sambutan pembuka acara, salah satu tujuan dilakukannya pelatihan lembaga adat desa, untuk memperkuat posisi lembaga adat desa dan kecamatan dalam meningkatkan sumber daya manusia.
Selain itu guna mewujudkan sinergi antar budaya dan pembagunan daerah.
“Salah satu visi misi kami adalah Merangin pintar dan beradat. Ke depan bagimana untuk melestarikan adat ini bisa dituangkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD dan SMP,” ujar Bupati.
Jadi lanjut Bupati, dalam seminggu itu ada satu kali dilakukan proses belajar mengajar adat istiadat, sehingga adat budaya Melayu yang dijalankan dapat terus dilestarikan sampai ke generasi berikutnya.
Tidak hanya itu, intinya Bupati ingin program lembaga adat Melayu Kabupaten Merangin, sejalan dengan program Pemerintah Daerah, sejalan dengan program pendidikan. Bupati tidak membedakan adat antar suku.
“Saya sebagai Bupati akan berkomitmen melestarikan adat dan menghormati adat. Nanti meskipun warga Merangin asal Jawa dalam melakukan pesta perkawinan menggunakan adat Jawa, tapi di acara pembuka tetap memakai petitah-petitih seloko budaya Melayu,” kata Bupati.
Untuk itu jelas Bupati perlu dibuat peraturan adatnya. Diakui Bupati, selama lima bulan menjabat bupati, banyak masalah-masalah yang berhubungan soal adat terjadi, termasuk masalah yang menimpa kades sendiri, sebagai ketua lembaga adat desa. (*)
DAERAH
Mulai 14 Juli 2025 Polres Sarolangun Gelar Operasi Patuh, Ini Pelanggaran yang Jadi Target

DETAIL.ID, Sarolangun – Sarolangun – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Polres Sarolangun akan menggelar Operasi Patuh 2025 secara serentak di seluruh Indonesia mulai 14 hingga 27 Juli 2025.
Operasi Patuh 2025 bertujuan meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di jalan raya untuk menyambut peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K, M.H diwakili oleh Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom, MH mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Patuh akan digelar serentak se-Indonesia serta bertujuan untuk menciptakan kondisi Kamseltibcarlantas.
“Polres Sarolangun dalam hal ini Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh, yaitu operasi mandiri kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Juli sampai dengan 27 Juli 2025,” kata Wakapolres pada Senin, 14 Juli 2025.
Dalam pengawasan dan pencegahan, polisi akan mengedukasi masyarakat dengan berdialog bersama komunitas kendaraan roda dua dan empat, serta pengemudi untuk membahas keselamatan berkendara.
Operasi Patuh 2025 menyorot berbagai pelanggaran lalu lintas, dengan prioritas utama terhadap kendaraan Over Dimensi dan Over Load (ODOL), agar mencegah kecelakaan lalu lintas yang sering berakibat fatal.
Beberapa jenis pelanggaran lalu lintas lain yang menjadi perhatian di antaranya adalah:
- Kendaraan tanpa kelengkapan surat (SIM/STNK)
- Pelanggaran marka dan rambu lalu lintas
- Tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan
- Penggunaan ponsel saat berkendara
- Pengemudi di bawah umur
- Pelat nomor tidak sesuai spesifikasi
- Knalpot bising (brong)
- Penggunaan rotator dan sirene tak sesuai ketentuan.
Fokus utama Operasi Patuh 2025 adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta para pengusaha angkutan terlebih dahulu.
“Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebelum upaya penegakan hukum diberlakukan. Penindakan hukum dapat menjadi langkah lanjutan apabila para pengendara abai dengan edukasi yang disampaikan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi antar Pemkab Sarolangun, TNI, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP dan Dinas Kesehatan, serta komunitas dan sejumlah elemen masyarakat.
Reporter: Daryanto