PERISTIWA
Kongres HMI Ricuh, Polda Siagakan 1.250 Personel
DETAIL.ID, Jawa Timur – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyiagakan sebanyak 1.150 personel untuk mengamankan jalannya Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Islamic Center Surabaya yang sempat ricuh, hingga mengakibatkan kaca di salah satu sudut gedung pecah.
“Pengamanan ini atas permintaan dari panitia kongres,” kata Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta di Surabaya, Rabu 24 Maret 2021. Dikutip dari Antara.
Ribuan personel itu dibagi dalam tiga ring, pertama berjaga di dalam ruangan kongres, lalu ring dua berjaga di luar ruangan kongres, sedangkan ring tiga berjaga di depan gerbang di area Islamic Center Surabaya.
“Polisi juga mengamankan jangan sampai asetnya pemprov pada rusak, sebagaimana pesan Ibu Gubernur Khofifah,” ujar dia pula.
Kapolda berharap kader HMI bisa menyelesaikan kongres dengan baik, karena batas waktu digelarnya kongres hanya sampai hari ini.
“Suasana sudah kondusif. Memang ada sedikit gejolak, tapi proses ini merupakan bagian penting untuk demokrasi. Saya yakin HMI organisasi yang mencetak pemimpin baru. Saya yakin HMI bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan di internalnya,” kata dia pula.
“Saya kira adik-adik sudah dewasa, maka ada akan jalan tahapan-tahapan yang sudah dilalui, kami akan dukung, dan kami yakin HMI akan menyelesaikan permasalahan di dalamnya,” ujarnya menambahkan.
Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Jatim Yogi Pratama mengatakan sidang pleno Kongres XXXI HMI di Islamic Center Surabaya kembali dilanjutkan setelah ricuh Selasa 23 Maret 2021 malam.
“Ya hari ini harus selesai. Sekarang sudah kondusif kok. Semalam sampai dini hari itu mereka minta forum tidak dilanjutkan. Ya, hanya beberapa kelompok cabang saja,” katanya lagi.
Namun, ia tidak menjelaskan secara detail alasan sejumlah kelompok cabang itu meminta forum dihentikan.
Kongres XXXI HMI akan tetap dituntaskan, karena menurut Yogi mayoritas kelompok cabang se-Indonesia meminta forum yang sudah molor beberapa hari (sudah berlangsung hampir sepekan) itu dilanjutkan.
Panitia sebelumnya menargetkan kongres ini tuntas pada Selasa 23 Maret 2021, tapi pada malam harinya harus tertunda karena sejumlah anggota kelompok cabang yang sempat marah.
Mereka mengamuk, karena panitia tetap melanjutkan kongres hingga mengakibatkan sejumlah kursi rusak dan kaca di salah satu sisi gedung Islamic Center Surabaya pecah.
“Harusnya kemarin selesai. Tapi molor lagi. Jam 10 tadi pagi juga harusnya sudah ada (calon ketua umum, Red) terpilih. Hanya memang, mungkin peserta kecapekan, banyak yang kesiangan. Saya optimistis Kongres XXXI HMI di Surabaya bisa tuntas hari ini,” katanya pula.
Akibat kericuhan yang terjadi, enam orang peserta Kongres XXXI HMI harus diamankan pihak kepolisian dan kini masih menjalani pemeriksaan.
PERISTIWA
Islamic Center dan RTH Putri Pinang Masak Jadi Bahan Demo Mahasiswa, Para Pejabat Klaim Begini…

DETAIL.ID, Jambi – Islamic Center dengan segala kontoversinya kini jadi bahan aksi unjuk rasa oleh Aliansi BEM Nusantara Provinsi Jambi. Puluhan mahasiswa tersebut menuntut tranparansi atas pelaksanaan proyek multiyears bernilai Rp 150 miliar itu pada Rabu, 18 Juni 2025.
Selain menyoroti kondisi masjid Islamic Center, massa aksi dari BEM Nusantara juga menyuarakan terkait kondisi RTH Putri Pinang Masak, proyek senilai Rp 35 miliar yang dinilai sia-sia alias tak berguna bagi masyarakat Jambi.
Usai bakar ban dan berorasi si Simpang BI Telanaipura, massa aksi BEM Nusantara bergerak ke Kantor Gubernur Jambi. Mereka diterima beraudiensi oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Arief Munandar, Plt Kepala Kesbangpol Amidy, dan PPK Islamic Center Iwan Syafwadi.
Fahri, perwakilan massa aksi BEM Nusantara menilai dari segi tampilan fisik serta fasilitas Islamic Center jelas kurang memadai dengan jumlah anggaran senilai Rp 150 miliar. Selain itu RTH Putri Pinang masak yang menelan anggaran Rp 35 miliar disebut jadi proyek terbengkalai.
“Kalau kita logikakan, ini diluar ekspektasi kita. Maka kami butuh penjelasan, transparansi dari pemerintah,” ujar Fahri.
Arief Munandar lantas memberi kesempatan bagi perwakilan Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk memberi penjelasan soal kedua proyek tersebut. Iwan Syafwadi lantas merinci bahwa total anggaran untuk Islamic Center senilai Rp 149.309.800.000, yang terbagi pada nilai pekerjaan gedung masjid kurang lebih Rp 97 miliar, landscape meliputi jalan pedestrian dan taman termasuk pematangan lahan senilai Rp 17 miliar.
Kemudian sarana prasarana mencakup sistem pencahayaan jalan, pelataran masjid, dan saluran air sekitar Rp 11 miliar. Dengan total keseluruhan Rp 150 miliar.
“Ini 150 termasuk pajak, PPN 11 persen,” ujar Iwan kepada massa aksi.
Terkait RTH Putri Pinang Masak, Iwan bilang proyek tersebut dibangun diatas lahan seluas 6 hektare dengan item anggaran paling besar pada pematangan lahan. Lantaran tingkat elevasi lahan kala itu bisa sampai 4 hingga 5 meter.
“Terkait bangunan-bangunan yang terbengkalai, ini terkait dengan pengelolaan. Ini mungkin bisa disampaikan pimpinan,” ujar Iwan.
Asisten 1, Arief Munandar mengatakan bahwa dirinya tidak punya kapasitas untuk menjawab soal pengelolaan RTH. Menurutnya pasca serah terima, kini pemeliharaan aset berada pada BPKPD. Kedepan juga tidak menutup kemungkinan bakal dikelola oleh OPD lain maupun pihak swasta.
Massa aksi belum puas dengan penjelasan Arief dan Iwan. Mereka lanjut menanyakan terkait penambahan anggaran Rp 13 miliar di masa pemeliharaan pada proyek Islamic Center.
Soal ini, Iwan bilang penambahan anggaran Rp 13 miliar tersebut adalah untuk pekerjaan interior meliputi plafon tengah yang belum terakomodir dalam kontrak sebelumnya. Ada juga untuk ornamen dinding masjid, hingga jalan keliling bangunan. Lebih jauh Iwan mengungkap bahwa total anggaran untuk kawasan Islamic Center sebagaimana dalam dokumen perencanaan mencapai Rp 237 miliar.
“Terkait design ini sesuai dengan dokumen perencanaan. Itu sama persis. Termasuk material. Sama dengan dokumen perencanaan,” katanya.
Soal beberapa item yang diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi, sebagaimana pada lantai 2 bangunan mesjid menggunakan GRC. Dia mengklaim bahwa memang dalam perencanaan menggunakan GRC, lantaran bangunan masjid tidak menggunakan tiang pada bagian tengah guna memaksimalkan ruangan. Sehingga perlu material lebih ringan pada lantai 2.
Perwakilan mahasiswa lainnya yakni Ikhsan kembali menyoroti kondisi RTH Putri Pinang Masak, yang dinilai terbengkalai
“Pengelolaannya pun bisa kita lihat sampai hari ini tempat itu sangat kacau. Banjir, banyak anak-anak muda berbuat hal yang tidak pantas disitu. Ini Rp 35 miliar enggak sedikit, Pak. Ini uang masyarakat digunakan bangun tempat yang tidak berguna bagi masyarakat,” katanya.
Atas segala kritikan mahasiswa tersebut, Asisten 1 Arief Munandar bilang bahwa segala masukan terhadap Islamic Center dan RTH bakal ditampung dan disampaikan ke Gubernur. Sementara para mahasiswa menyerukan akan tetap mengawal permasalahan ini, sampai benar-benar ada bukti nyata bahwa kedua proyek dengan total ratusan milliar tersebut berguna bagi masyarakat Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
RDP Soal Islamic Center Diminta Diulang, Ketua DPRD Sebut Penilaian Final Tunggu Komisi 3 Turun

DETAIL.ID, Jambi – Proyek pembangunan pusat wisata religi kawasan Islamic Center yang menelan duit Rp 150 miliar dari APBD Provinsi Jambi tak henti-hentinya menuai kontroversi.
Terbaru, sejumlah anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi bahkan meminta untuk RDP ulang dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Salah satunya, Anggota Komisi 3 dari Fraksi Nasdem Sapuan Ansori.
“Kawan-kawan akan memanggil ulang Dinas PUPR Provinsi Jambi, kita akan meminta DED dan Contrac Change Order (CCO) yang beberapa kali diubah,” ujar Sapuan Ansori pada Jumat, 13 Juni 2025.
Hal tersebut guna meminta penjelasan secara detail dari pihak PUPR maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai bentuk pengawasan dari DPRD Provinsi Jambi. Selain itu Sapuan juga mengaku bahwa Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi ingin bersama-sama meninjau tiap sudut bangunan Islamic Center.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menepis bahwa terdapat sejumlah Dewan dari Komisi 3 yang meminta untuk RDP ulang dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi.
“Bukan RDP ulang, jadi terkait dengan Islamic Center memang kami sudah berdiskusi dengan anggota Komisi 3, sebenarnya pada saat RDP beberapa hari lalu, semua anggota itu sudah diundang. Tapi ada beberapa orang yang berhalangan hadir,” ujar Hafiz.
Lebih lanjut Ketua DPRD Provinsi Jambi tersebut bilang, bahwa harusnya Komisi 3 langsung turun meninjau Islamic Center pasca RDP, guna memastikan bahwa proyek kawasan Islamic Center tidak ada masalah sebagaimana klaim dari PUPR serta pelaksana.
“Waktu itu karena mepet waktu kegiatan selanjutnya di DPR harus berlangsung sehingga ditunda. Tadi kami sudah bicara dengan pimpinan Komisi 3 agar dalam 1 – 2 hari ini Komisi 3 turun ke Islamic Center. Sesuaikan pernyataan dari kontraktor, konsultan pengawas dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Penilaian final dari DPRD Provinsi Jambi terhadap proyek multiyears Pemprov Jambi senilai Rp 150 miliar yang digarap PT Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) kini menunggu Komisi 3 turun meninjau Islamic Center.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Dewan Nilai Pembangunan Islamic Center Sudah Sesuai Desain, Muzakir: Saya Rasa Untuk Sementara Tidak Ada Masalah Lagi

DETAIL.ID, Jambi – Ramainya kontroversi yang bergulir di media massa akhirnya bikin Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR Provinsi Jambi beserta kontraktor serta pengawas proyek multiyears Islamic Center senilai Rp 149 miliar pada Selasa, 10 Juni 2025.
Waka I DPRD Provinsi Jambi Iwan Wirata usai RDP menyampaikan bahwa total nilai anggaran untuk kawasan Islamic Center menelan dana senilai Rp 149 miliar. Bangunan masjid sendiri menelan biaya Rp 97 miliar dan telah selesai masa pengerjaan pada awal Januari lalu.
“Itu penyelesaiannya itu di tanggal 7 Januari, artinya ada masa pemeliharaan 1 tahun. PHO itu tanggal 7 Januari 2025, nanti FHO habis masa pemeliharaan 1 tahun itu. Masa pemeliharaan masih ada, sedangkan ada pekerjaan yang masalah bocornya masjid tadi sudah terjawab,” kata Ivan Wirata.
Berbagai kejanggalan terkait hasil pembangunan Islamic Center disebut sudah terjawab. Menurut Waka 1 DPRD Provinsi Jambi tersebut Masjid Islamic Center dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya. Ia menjaminkan hal tersebut pada Kadis PUPR Provinsi Jambi.
“Kita anggap bahwa Islamic Center itu bisa dipakai dan itu dijamin oleh Pak Muzakir sekalu Kadis tidak akan ada lagi bocor ya. Kemudian untuk tempat ibadah, Insya Allah bisa dipergunakan,” ujar Ivan Wirata.
Di samping pembangunan masjid yang menelan dana sebanyak Rp 97 miliar, pembangunan kawasan Islamic Center serta sarana prasarana macam jalan dan jembatan hingga saluran air diungkap bernilai Rp 11 miliar. Hingga untuk landscape sekitar Rp 17 miliar.
“Kemudian untuk di 2025 itu kita mengganggarkan pekerjaan interior. Itu sekitar anggaran Rp 13 miliar itu termasuk sound systemnya. Dan itu kami teliti. Artinya ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Kata Ivan, tinggal diminta jaminan kepada Kadis PU supaya tidak ada lagi dalam masa pemeliharaan sampai tanggal 7 Januari 2025 seluruh anggaran. Artinya ini serah terima nanti bangunan-bangunan tidak ada perbaikan lagi. Itu kesepakatan kami.
Pada intinya, Waka I DPRD tersebut bilang bahwa pembangunan Islamic Center sudah dilaksanakan sesuai dengan desain. Hal ini sebagaimana pengakuan dari pelaksana hingga pengawas.
“Kita yakin bahwa PU bisa menyelesaikan di angka Rp 149 miliar dan juga bisa dinikmati untuk kepentingan bersama,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah kembali mempertegas bahwa anggaran Rp 149 miliar merupakan nilai total dalam proyek kawasan Islamic Center yang terbagi dalam pembangunan gedung masjid, perencanaan, landscape serta item lainnya.
“Nah ini maka dari itu kita menganggap semua dari Komisi 3 bahwasanya ini sudah sesuai dengan perencanaan,” ujar Hafiz Fattah.
Hafiz juga menyampaikan bahwa ia sudah meminta kepada pihak PUPR Provinsi Jambi untuk berkomunikasi aktif dengan masyarakat agar tidak memunculkan kegaduhan terkait pembangunan Islamic Center yang dinilai diframing sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu.
Sementara Kadis PUPR Provinsi Jambi Muzakkir, mengaku terkait kebocoran pada bagian atap islamic center sudah diperbaiki. Ia juga kembali menekankan bahwa sampai Januari 2026, Islamic Center masih dalam pertanggungjawaban kontraktor pelaksana.
“Masa pemeliharaan kan sampai Januari 2026. Jadi kami perlu menetapkan betul bahwa pelaksana nanti betul-betul bertanggungjawab di masa pemeliharaan ini,” kata Muzakir.
Sama seperti sebelum-sebelumnya, Muzakir pun mengklaim bahwa proyek yang digadang-gadang bakal jadi pusat studi dan kebudayaan Islam di Provinsi Jambi tersebut tak ada masalah. Setidaknya hingga sampai saat ini.
“Saya rasa begitu. Saya rasa untuk sementara tidak ada masalah lagi, bocornya sudah kita perbaiki,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita