ADVERTORIAL
Sekdaprov Jambi Tegaskan Komitmen Pemerintah Selesaikan Konflik Pertanahan
KOTA JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jambi, H Sudirman, SH.MH menegaskan komitmen pemerintah dalam penyelesaikan konflik pertanahan di Provinis Jambi. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Rakor Gugus Reforma Agraria Provinsi Jambi tahun 2021, Senin (12/4) bertempat di Swiss Bell hotel. Acara ini sebelumnya dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahya Murni .
Dijelaskan Sudirman, bahwa untuk menyelesaikan konflik pertanahan dibutuhkan komitmen yang kuat seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat di Kabupaten sampai ke provinsi dan pemerintah pusat.” Salah satu komitmen Pemerintah adalah menata persoalan agraria, hal itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018 lalu. Terbitnya peraturan ini merupakan komitmen Pemerintah untuk menjamin pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Rakor ini dapat menjadi salah satu momentum bagi kita semua untuk saling bersinergi, menyatukan persepsi dan komitmen untuk melaksanakan Kegiatan Reforma Agraria Provinsi Jambi,” ujar Sekda.
Dijelaskannya, bahwa konflik pertanahan seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kabupaten/kota.
“Jika konflik pertanahan tidak bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah kabupaten/kota, maka sesungguhnya akan menjadi sumbatan terkait dengan problem yang lebih besar pada skala provinsi maupun skala nasional. Oleh karena itu menjadi sangat penting peran pemerintah Kabupaten dalam penanganan konflik sosial, ataupun konflik sengketa pertanahan. Di level pemerintah provinsi sesungguhnya apabila terkait dengan konflik konflik pertanahan yang menyangkut wilayah, dua wilayah atau lebih tetapi ketika sengketanya atau konflik yang ada di kabupaten itu maka penanganannya ada pada pemerintah kabupaten,” ujarnya.
Sekda juga membagikan pengalamannya dalam menangani konflik pertanahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Dari pengalaman ketika saya menjadi Asisten dan juga Sekda di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketika itu ada 23 sengketa pertanahan atau lahan yang berhasil kami selesaikan dengan melibatkan tim penyelesaian sengketa. Tim penyelesaian sengketa di pemerintah Kabupaten itu diketuai oleh Sekda dan juga ada Asisten 1 sebagai Sekretaris, kemudian anggota-anggotanya ada dari Polres dari Kodim , kemudian dari BPN termasuk juga dari OPD terkait ada wilayah pemerintahan kecamatan ataupun desa di mana lokasi konflik itu berada,” katanya.
Disampaikan Sekda bahwa tim ini harus bekerja dengan solid dan tidak menyelesaikan konflik secara tiba-tiba tetapi dibutuhkan komitmen. Sinergitas dan pendekatan yang intens dengan pihak yang sedang berkonflik.
“Pertemuan dengan para pihak memang harus diselesaikan secara terjadwal. Kita dapat bersama-sama dengan tim kita berikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan persoalannya, kemudian juga mendengarkan dari pihak lain, kemudian turun ke lokasi mengecek lahan yang disengketakan, ketika kita cek lokasi hadirkan BPN dan tim semuanya turun ke sana kemudian berikan kesempatan pada yang berperkara itu untuk menunjuk dimana lokasinya setelah ditunjuk lokasinya, minggu depan kita sudah pastikan melalui BPN munculkan gambar atau peta sengketa lahan nya, dan pihak yang lain harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut, dan akan diikuti oleh langkah berikutnya, tahapan-tahapan ini harus jelas,” katanya.
Pada akhir materinya Sekda kembali menegaskan bahwa tugas dari pemerintah untuk memfasilitasi penyelesaian, ketika pemerintah kabupaten tidak dapat menyelesaikan terhadap persoalan itu maka akan melompat persoalannya ke provinsi-provinsi tidak mampu menuntaskan, melompat lagi ke pusat sehingga menjadi persoalan agraria yang berkepanjangan.
”Oleh karena itu menjadi sangat strategis peran pemerintah Kabupaten dibantu oleh Polres dibantu oleh Kodim. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan ketika kita punya komitmen di dalam tim itu untuk bisa menyelesaikan menjadi sangat penting. Jika tidak ada komitmen di dalam tim penyelesaian sengketa itu akan tidak mulus jalannya, karena tidak mudah,” pungkasnya.
DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali memberangkatkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pengiriman tahap kedua ini secara resmi dilepas oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan dalam kegiatan yang dipusatkan di Apron Base Ops Lanud Raden Sadjad pada Rabu pagi, 10 Desember 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Natuna, jajaran TNI-Polri, perwakilan instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, serta media. Total bantuan yang diberangkatkan mencapai berat 5 ton, menggunakan pesawat C-130 HS/L-100-30 TNI AU yang diterbangkan menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kemudian disalurkan ke wilayah terdampak bencana.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna Cen Sui Lan yang juga hadir bersama Wakil Bupati Jarmin, menyampaikan rasa keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa tiga provinsi tersebut. Beliau menyebut bahwa bencana ini telah menyebabkan banyak kerusakan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat.
“Beberapa waktu terakhir, saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sedang menghadapi ujian berat. Banyak rumah yang rusak, infrastruktur terdampak, dan tidak sedikit keluarga yang kehilangan harta benda serta mata pencaharian. Dalam suasana penuh keprihatinan itu, Natuna kembali membuktikan bahwa jarak bukanlah batas untuk peduli,” ujar Bupati.
Bupati menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian seluruh masyarakat Natuna dari berbagai kalangan—mulai dari masyarakat umum, organisasi, pelajar, mahasiswa, komunitas profesi, hingga relawan.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Terima kasih kepada TNI–Polri, para relawan, masyarakat yang menyumbang dengan ketulusan, serta seluruh unsur pemerintah yang memastikan proses pengumpulan hingga pengiriman bantuan berjalan baik dan aman,” ucapnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran Lanud Raden Sadjad yang telah memfasilitasi proses pemuatan hingga pemberangkatan bantuan kemanusiaan tahap kedua tersebut.
Sebelumnya, Komandan Lanud Raden Sadjad, Marsma TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Natuna yang telah berpartisipasi. Ia memastikan bahwa pengiriman bantuan dilakukan dengan aman dan sesuai prosedur TNI AU.
Reporter : Saipul Bahari
Merangin – Bupati Merangin, H M Syukur diwakili Staf Ahli Bupati bidang Keuangan, Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan, Irsadi, bersama Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur membuka Festival Jaranan Nusantara (FJN) pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Pembukaan FJN 2025 dalam rangka Meranti Festival tersebut, ditandai pemukulan Gong oleh Hj Lavita Syukur didampingi Irsadi, di Lapangan Merpati Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang.
Tampak hadir, Camat Renah Pamenang Kusranto, para tokoh Keluarga Jawa Merangin dan ratusan warga yang antusias ingin menyaksikan FJN 2025 yang menjadi agenda rutin Desa Meranti setiap tahunnya tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Merangin sangat mengapresiasi dan dukungan penuh atas terselenggaranya Festival Jaranan Nusantara 2025 yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Meranti dan Karang Taruna setempat tersebut,” ujar Bupati melalui Irsadi.
Dikatakan Irsadi, FJN sebagai upaya melestarikan budaya khas Kuda Lumping (Jaranan) yang merupakan warisan budaya Indonesia dan sekaligus sebagai wadah mengangkat potensi budaya serta ekonomi masyarakat Kabupaten Merangin.
Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat dan peserta dari berbagai Paguyuban Jaranan se-Indonesia, untuk menjadikan FJN 2025 sebagai momentum mempererat persatuan budaya, memperkuat identitas daerah.
Ketua TP PKK Merangin, Hj Lavita Syukur menambahkan, digelarnya FJN 2025 juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, melalui peningkatan aktivitas Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM).
“Kami berharap agar FJN 2025 ini terus berlanjut secara berkesinambungan dan terus berkembang dari tahun ke tahunnya. Ini event besar yang dapat mengangkat peran Merangin khususnya Desa Meranti dalam melestarikan budaya nasional,” ujar Hj Lavita Syukur.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional lanjut Ketua TP PKK Merangin, FJN telah mendapat rekomendasi resmi dari Kementerian Kebudayaan RI, dengan melibatkan banyak paguyuban jaranan dari berbagai daerah di Indonesia.
Acara pembukaan FJN 2025 tersebut, berlangsung meriah diikuti Paguyuban Jaranan dari berbagai kecamatan di Merangin dan kabupaten/kota di Provinsi Jambi serta dari provinsi lainnya.
Jambi – Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjen PAS) Provinsi Jambi, yang digelar di Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Jumat, 5 Desember 2025.
Wabup Bakhtiar hadir dalam acara ini sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi pemasyarakatan di wilayah Jambi. Turut hadir pula para kepala daerah se-Provinsi Jambi, jajaran Ditjen PAS, serta tamu undangan lainnya.
Acara pisah sambut menandai berakhirnya masa tugas Hidayat, A.Md. IP, S.H MM yang kini digantikan oleh Dr. TR Irwan Rahmat Gumilar, A.Md.IP, S.H, M.Si.
Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani menyampaikan apresiasi mendalam kepada Hidayat atas kerja sama dan kontribusinya selama memimpin jajaran Pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
“Selamat datang Bapak Irawan Rahmat Gumilar di Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Kepada Bapak Hidayat, selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih atas kerja sama dan sinergisitas selama menjabat di Provinsi Jambi,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Hidayat menegaskan pisah sambut ini bukan sekadar perpisahan, melainkan proses penerusan estafet pengabdian dengan semangat baru menuju pelayanan pemasyarakatan yang semakin baik.
Sementara itu, Irwan Rahmat Gumilar memperkenalkan diri di hadapan tamu undangan dan menyampaikan komitmennya untuk membangun pemasyarakatan yang humanis dan kolaboratif.
Irwan menegaskan pentingnya dukungan dari Gubernur, Forkopimda, para bupati/wali kota, dan stakeholder lainnya demi mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin optimal di Provinsi Jambi.
Melalui kehadiran para kepala daerah dalam acara tersebut, termasuk Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar, Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam rangka peningkatan layanan pembinaan dan keamanan lembaga pemasyarakatan di seluruh kabupaten dan kota.
Acara ditutup dengan pemberian cenderamata dan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan harapan baru untuk pemasyarakatan di Provinsi Jambi.
Regenerasi Bridge Jambi Berbuah Manis, Dua Atlet SD Tampil di Grand Final Nasional
Pamer Emas Curian di Media Sosial, Sepasang Kekasih Ditangkap Polisi
Dua Terdakwa Korupsi KUR BSI di Rimbo Dituntut Hingga 3 Tahun Penjara
Kota Jambi Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Sumbar, Mahyeldi: Dukungan Ini Meneguhkan Semangat Kami
Krisis Ekologis di Aceh, Sumut, dan Sumbar: Bencana yang Kita Ciptakan Sendiri
Masyarakat Demo Pertamina! Tuntut Sidak dan Beri Sanksi Pengelola SPBU
Bupati Natuna Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Sumatra
Kuasa Hukum Somasi Kurator PT Persada Alam Hijau, Geram Jambi Gelar Aksi di PN Jakarta Pusat
Surya Bunawan, Guru Pesantren Kauman Raih Juara 2 Nasional GTK Berprestasi Kemenag RI
Character Building SMP Maria Immaculata Marsudirini Bekerja Sama dengan SMA Kolese De Britto Yogyakarta
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
