DETAIL.ID, Jakarta – Sejumlah massa yang tergabung dalam DPP Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Pemantau Anggaran Negara (LSM MAPPAN) mendatangi Gedung Kementerian PUPR pada Jumat, 11 Juni 2021. Kedatangan LSM Mappan terkait dugaan penyimpangan atas penggunaan material batu kubikal pada pekerjaan proyek multiyears yang bersumber dari dana APBN.
ArtikelTerkait
Diketahui dari dokumen lelang PT Nindya Karya dan PT YASA adalah pememang dan pelaksana kegiatan proyek yang mencapai ratusan milyar tersebut. PT Nindya mengerjakan proyek Preservasi Jalan Batanghari II – Zona V senilai Rp 133,3 miliar dan PT YASA mengerjakan proyek Preservasi Zona V – Muara Sabak senilai Rp 129,5 miliar yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2020.
Nurdin, Tim Investigasi DPP LSM Mappan dalam orasinya mengatakan bahwa penggunaan material batu kubikal yang didatangkan dari Bukit Suban, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
“Itu jelas tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana teruang tertuang dalam kontrak. Seharusnya batu kubikal yang digunakan dalam dua paket proyek tersebut didatangkan oleh pihak rekanan dari Bakauheni, bukan malah dari Jambi,” kata Nurdin.
Nurdin mengatakan, mereka juga menduga bahwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, Ir Bosar Pasaribu dan Kasatker PJN Wilayah I, Azwar Edi ST MT juga mengetahui bahwa material tersebut tidaklah dibenarkan.
“Namun kami menduga bahwa pihak BPJN IV Jambi sengaja membiarkan pihak rekanan tetap menggunakan material tersebut. Padahal, seharusnya Kepala BPJN IV Jambi, Ir Bosar Pasaribu dan Kasatker PJN Wilayah I Jambi, Azwar Edi ST MT selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ketika mengetahui itu menyalahi harus dihentikan, bukan malah membiarkan,” ujar Nurdin.
Atas persoalan tersebut, Nurdin mendesak Menteri PUPR Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono M.Sc.,Ph.D dan Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc untuk mengevaluasi Kinerja Kepala BPJN IV Jambi dan Kasatker PJN Wilayah I Jambi, PPK dan PPTK di lingkup Balai Pelaksana Jalan Nasional IV Jambi, terkait pengendalian kontrak dan pengawasan atas pelaksanaan proyek multiyears yang menelan dana APBN hingga ratusan miliar rupiah.
“Jangan biarkan pihak rekanan leluasa melakukan kecurangan yang berdampak pada timbulnya kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri dan sekelompok orang,” ucapnya.
Menurut Nurdin, bila perlu Menteri PUPR segera mencopot Kepala BPJN IV, Kasatker PJN Wilayah I dan PPK pada kegiatan tersebut, serta pejabat di lingkup BPJN IV Jambi yang tidak memiliki kompetensi. Ia mendesak, agar para pejabat itu segera diganti dengan orang-orang yang lebih baik dan lebih hebat dari sebelumnya.
“Kami meminta Dirjen Bina Marga segera turun ke Jambi untuk meninjau kondisi pembangunan dua paket pekerjaan terebut. Akan kami tunjukkan di mana pabrik dan lokasi pengambilan batu kubikal yang digunakan sebagai material dan bahan baku utama untuk membangun jalan yang dilaksanakan oleh PT Nindya Karya & PT YASA,” katanya dengan lantang.
Nurdin mengatakan bahwa jika pihak Kementerian PUPR tidak menelusuri dugaan penyimpangan tersebut, maka pihaknya akan segera mendatangi Kejaksaan Agung dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Ketua DPP LSM Mappan, Dedi telah mengantongi sejumlah bukti-bukti adanya dugaan penggunaan material batu kubikal yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Hasil penelusuran kami di lapangan terdapat dugaan penggunaan material batu kubikal yang tak sesuai dokumen dalam proyek multiyears tersebut. Saya berharap pihak BPJN IV membenahi hal tersebut agar tidak menjadi temuan penyimpangan,” katanya.
Dedi juga berharap Dirjen Bina Marga dapat segera turun ke lokasi untuk mengecek temuan dugaan penyimpangan tersebut agar kerugian negara dapat diminimalisir.
“Saya berharap juga agar Kementerian PUPR segera mencopot Kepala BPJN IV, Kasatker, PPK serta PPTK. Mereka terbukti telah melakukan pembiaran sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Reporter: Hadi
Discussion about this post