DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menghadiri langsung momen pelantikan Fatmawati sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember dalam agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029 di Gedung Utama DPRD Jember, Jumat, 10 April 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait memberikan atensi besar pada penguatan kolaborasi antarlembaga.

Ia memandang keharmonisan antara dewan dan pemerintah daerah sebagai kunci utama akselerasi program kerja di lapangan.

“Kepada Ibu Fatma, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa membuat sinergi antara legislatif dan eksekutif bisa lebih erat lagi, sehingga betul-betul bisa membawa Jember Baru, Jember Maju,” tutur Gus Fawait.

Gus Fawait juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Dedy Dwi Setiawan atas jasa dan dedikasinya selama mengemban amanah sebagai pimpinan dewan.

Menurutnya, kerja sama yang telah dibangun oleh Dedy selama ini merupakan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Pelantikan ini merupakan respons atas instruksi restrukturisasi dari DPP Partai NasDem.

Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, menyatakan bahwa pengisian kekosongan kursi pimpinan ini telah dilakukan melalui tahapan yang transparan dan legal.

“Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari usulan partai dan telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku mengenai susunan pimpinan DPRD,” ucap Ahmad Halim.

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember bersama Bulog Cabang Jember resmi meluncurkan pendistribusian bantuan pangan besar-besaran untuk periode Februari–Maret 2026.

Pelepasan logistik yang melibatkan belasan truk pengangkut ini dilakukan di Kantor Bulog Cabang Jember, Mangli, pada Jumat, 10 April 2026, dengan sasaran utama 390.744 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Data penyaluran kali ini menempatkan Kabupaten Jember pada posisi yang cukup menonjol di tingkat provinsi.

Kepala Bulog Cabang Jember, Muhammad Ade Saputra, menjelaskan bahwa koordinasi intensif terus dilakukan agar bantuan berupa beras dan minyak goreng tersebut sampai ke tangan yang tepat.

“Jumlah tersebut menjadikan Jember sebagai daerah dengan penerima bantuan pangan terendah di Jawa Timur,” kata Ade.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember, Gus Fawait, yang hadir langsung di lokasi distribusi Kelurahan Kaliwates, menyatakan bahwa status sebagai penerima bantuan terendah adalah indikasi positif bagi kondisi sosial ekonomi daerah.

Ia menilai berkurangnya jumlah penerima menunjukkan adanya tren penurunan angka kemiskinan yang nyata di tengah masyarakat Jember.

Selain bertujuan untuk meringankan beban ekonomi warga, penyaluran 8 ribu ton beras dan 1,8 juta liter minyak goreng secara bertahap ini juga dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah.

Gus Fawait juga menyempatkan diri mengantar langsung bantuan ke rumah-rumah warga yang memiliki keterbatasan fisik untuk hadir di lokasi distribusi.

Dalam sela-sela penyerahan bantuan, Bupati memberikan instruksi tegas terkait pengawasan di lapangan agar bantuan tidak salah sasaran.

“Manfaatkan bantuan ini dengan baik. Jika penyalurannya tidak tepat sasaran, laporkan. Termasuk jika ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan,” ucapnya.

Distribusi pada tahap awal ini diprioritaskan untuk tiga wilayah kecamatan, yakni Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari.

Guna meminimalisir kesalahan data, proses pembagian bantuan telah didukung oleh sistem aplikasi digital dan pengawalan ketat dari petugas di tingkat kelurahan.

Jambi – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas komitmennya dalam membantu seluruh biaya domestik jemaah haji. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah luar biasa dan patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat kunjungan kerja bersama rombongan ke Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, pada Kamis, 9 April 2026, dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Rombongan Komisi VIII DPR RI yang hadir antara lain Wakil Ketua Ansory Siregar, Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Hasan Basri Agus (HBA), Derta Rosidin, M. Husni, Hidayat Nurwahid, Sudian Noor, hingga Zulfikar Achmad.

Marwan Dasopang menegaskan bahwa pelayanan terhadap jemaah haji harus terus ditingkatkan, terutama dengan adanya kementerian khusus yang menangani urusan haji dan umrah.

“Kami menemukan hal yang tidak terduga. Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 40 miliar untuk membantu biaya domestik jemaah, mulai dari daerah ke asrama haji hingga ke embarkasi. Ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tanpa dukungan pemerintah daerah, beban biaya yang harus ditanggung jemaah bisa mencapai lebih dari Rp10 juta per orang hanya untuk perjalanan domestik menuju embarkasi di Batam. Hal tersebut tentu akan sangat memberatkan masyarakat.

“Kalau kepala daerah tidak respons terhadap kondisi ini, jemaah akan kesulitan. Karena itu, langkah Pemprov Jambi ini sangat patut diapresiasi,” katanya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga akan membahas kemungkinan penyesuaian embarkasi haji untuk Jambi bersama pemerintah pusat, guna memberikan kemudahan bagi jemaah di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Marwan Dasopang juga menyinggung skema tanazul sebagai solusi kepadatan di Mina. Skema ini memungkinkan jemaah tidak menginap di Mina, melainkan di hotel, namun tetap melaksanakan kewajiban melontar jumrah di Jamarat.

“Yang penting jemaah harus benar-benar paham. Kesiapan ini harus dipastikan, termasuk di Jambi. Secara umum, kami melihat Jambi sudah siap,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa seluruh persiapan pemberangkatan jemaah haji Jambi pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Mulai dari manasik haji hingga pengurusan visa, yang kini tinggal menyisakan beberapa dokumen.

“Secara umum jemaah kita sudah siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Tinggal beberapa hal teknis seperti visa yang belum keluar dan proses penentuan maskapai penerbangan,” ujar Al Haris.